JAKARTA — Pedagang yang berjualan melalui marketplace mulai menghadapi mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet. Kebijakan tersebut resmi mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan sistem dan administrasi penyelenggara lokapasar.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerapan pemungutan PPh 22 melalui marketplace sebelumnya mendapat waktu penyesuaian. Namun, berdasarkan evaluasi pemerintah, kebijakan tersebut mulai dijalankan per 1 Oktober 2026.

“Penyesuaian waktu pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terhadap implementasi kebijakan, dan tidak mengubah substansi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025,” kata Bimo dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganPh Pasal 22 yang telah dipungut tersebut selanjutnya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai ketentuan perpajakan yang (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, marketplace yang telah ditunjuk pemerintah melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet pedagang.

Nilai tersebut dihitung tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pemungutan dilakukan langsung melalui mekanisme transaksi pada platform marketplace yang telah ditunjuk.

PPh Pasal 22 yang telah dipungut tersebut selanjutnya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun, tidak semua pedagang dikenakan mekanisme pemungutan tersebut.

Pemerintah memberikan pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak, sepanjang wajib pajak telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.

Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau pedagang yang berjualan melalui marketplace memastikan data perpajakan serta dokumen yang diperlukan telah lengkap.

Penyampaian dokumen tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme yang disediakan oleh masing-masing platform marketplace.

Sejumlah penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk untuk menjalankan mekanisme pemungutan tersebut antara lain PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada).

Bagi pedagang, pemberlakuan mekanisme ini berarti transaksi melalui marketplace akan disertai pemungutan PPh sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Meski demikian, DJP menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru.

“Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa mekanisme ini tidak menciptakan pajak baru. DJP bersama para penyelenggara marketplace berupaya agar proses pemungutan dapat berjalan sederhana, tertib, dan memberikan kepastian bagi pedagang,” ujar Bimo.

Dengan mulai berlakunya kebijakan tersebut, kelengkapan data perpajakan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pedagang marketplace, terutama untuk memastikan penerapan pengecualian maupun pengkreditan pajak berjalan sesuai ketentuan. (ANT/KN)

JAKARTA — Kementerian Keuangan kini memiliki tiga wakil menteri setelah Presiden Prabowo Subianto melantik dua pejabat baru. Namun, pembagian tugas di antara ketiganya belum ditetapkan karena masih menunggu perumusan internal.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembagian tugas tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) akan disusun setelah pihaknya memetakan seluruh pekerjaan di Kementerian Keuangan secara komprehensif.

Menurut Suahasil, pemetaan tersebut diperlukan agar setiap wakil menteri dapat ditempatkan pada bidang yang sesuai.

“Kami, dengan saya sebagai Menteri Keuangan, pasti kami akan duduk bersama dan kami akan melihat keseluruhan pekerjaan Kementerian Keuangan yang sedemikian komprehensif. Lalu, kami akan saling mengisi, itu nanti akan kami rum mengatakan pembagian tugas tersebut masih dalam proses perumusan. Detail mengenai pembagian kerja tiga wamenkeu nantinya akan disampaikan bersamaan dengan perkembangan kebijakan fiskal danuskan,” jelas Suahasil dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Ia mengatakan pembagian tugas tersebut masih dalam proses perumusan. Detail mengenai pembagian kerja tiga wamenkeu nantinya akan disampaikan bersamaan dengan perkembangan kebijakan fiskal dan realisasi APBN.

Suahasil menyebut laporan tersebut akan disampaikan dalam agenda konferensi pers APBN KiTa yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Dalam agenda tersebut, pemerintah juga akan memaparkan realisasi kas negara hingga akhir September 2026.

“APBN KiTa, saya usahakan, sekaligus ini kasih instruksi kepada semua, segera difinalkan dan kemudian kami segera menyampaikan APBN akhir September, segera. Sudah dijanji pekan depan,” ujar Suahasil.

Penambahan dua wakil menteri terjadi setelah Presiden Prabowo melantik Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026.

Dengan masuknya dua pejabat tersebut, jumlah Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih kembali menjadi tiga orang. Ketiganya kini adalah Juda Agung, Luky Alfirman, dan Nurkholisoh Ibnu Aman.

Susunan tersebut terbentuk setelah terjadi sejumlah perubahan dalam posisi wakil menteri keuangan sejak awal pemerintahan.

Pada awal pemerintahan, posisi Wakil Menteri Keuangan diisi Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Dalam perkembangannya, Anggito beralih menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sedangkan Thomas berpindah ke Bank Indonesia dan kemudian digantikan Juda Agung.

Suahasil sendiri kemudian dilantik menjadi Menteri Keuangan.

Kini, dengan dilantiknya Luky dan Nurkholisoh, Kementerian Keuangan kembali memiliki tiga wakil menteri yang akan membantu Suahasil menjalankan tugas di kementerian tersebut.

Namun, hingga Kamis (1/10/2026), pembagian bidang dan tanggung jawab masing-masing wamenkeu belum diumumkan secara resmi. (ANT/KN)

BANDUNG — Pencurian kabel prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) bukan sekadar menyebabkan kerugian materiil. Hilangnya kabel telekomunikasi, persinyalan hingga grounding berpotensi mengganggu operasional dan mengancam keselamatan perjalanan kereta cepat.

Karena itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menegaskan pencurian tersebut harus diproses secara hukum untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pengungkapan kasus pencurian kabel oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan infrastruktur Whoosh.

“Kami berharap pengungkapan ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan maupun terlibat dalam tindakan tersebut,” kata Eva di Bandung, Kamis (1/10/2026).

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan enam orang, terdiri atas lima tersangka pencurian dengan pemberatan dan satu tersangka penadah.

KCIC turut mendukung proses pengungkapan dengan memberikan informasi serta pendampingan kepada kepolisian di lokasi kejadian.

Eva mengatakan tindakan pencurian terhadap prasarana Whoosh tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa karena komponen yang dicuri memiliki fungsi penting dalam menunjang perjalanan kereta cepat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kepolisian yang telah bekerja sama hingga seluruh jaringan yang terlibat mulai dari pelaku hingga penadah berhasil diungkap. Terhadap tindakan yang dapat membahayakan operasional Whoosh tidak ada kompromi,” ujarnya.

Rangkaian pencurian terjadi di sejumlah titik pada petak jalur antara Stasiun Karawang-Padalarang serta Stasiun Padalarang-Tegalluar Summarecon.

Kabel yang menjadi sasaran antara lain kabel telekomunikasi, kabel persinyalan,ari lima tersangka pencurian, tiga di antaranya diketahui pernah bekerja dalam proyek KCIC. Kond kabel grounding, serta sejumlah komponen pendukung prasarana Whoosh.

Menurut Eva, setiap komponen memiliki fungsi berbeda dan saling mendukung sistem operasional kereta cepat.

“Kabel-kabel tersebut memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari telekomunikasi, persinyalan, hingga sistem grounding. Setiap komponen yang terpasang di jalur memiliki fungsi penting dalam mendukung operasional Whoosh sehingga tidak boleh dirusak ataupun diambil,” jelasnya.

Dari lima tersangka pencurian, tiga di antaranya diketahui pernah bekerja dalam proyek KCIC. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki pengetahuan mengenai lingkungan dan kondisi di sekitar jalur Whoosh.

KCIC menilai pengamanan terhadap infrastruktur menjadi bagian penting untuk memastikan operasional kereta cepat tetap berjalan aman.

Saat ini, KCIC didukung 531 personel pengamanan yang ditempatkan di sejumlah titik, mulai dari stasiun, depo, sepanjang jalur hingga area operasional lainnya.

Selain personel keamanan, jalur Whoosh sepanjang 142,3 kilometer juga dilengkapi pagar pengaman dengan kawat berduri.

Sistem pengawasan turut diperkuat dengan 1.773 kamera CCTV yang tersebar di berbagai fasilitas, jalur, dan rangkaian Whoosh.

Eva menegaskan upaya pengamanan tersebut dilakukan untuk mencegah berbagai tindakan yang dapat mengganggu operasional maupun membahayakan perjalananelesaikan kasus yang telah terjadi, tetapi juga menjadi peringatan agar masyarakat tidak mengambil atau merusak kom kereta cepat.

Bagi KCIC, proses hukum terhadap para pelaku diharapkan tidak hanya menyelesaikan kasus yang telah terjadi, tetapi juga menjadi peringatan agar masyarakat tidak mengambil atau merusak komponen prasarana Whoosh. (ANT/KN)

JAKARTA — Tongkat kepemimpinan Polri resmi berpindah dari Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Sebelum meninggalkan jabatan yang diembannya sejak 2021, Listyo menitipkan pesan agar Kapolri baru menjaga amanah dan memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Listyo yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan pesan tersebut seusai upacara pelantikan Kapolri baru di Istana Negara, Jakarta Ia menilai Kapolri baru tersebut memiliki sejumlah modal untuk memimpin institusi Polri, Kamis (1/10/2026).

Listyo mengatakan dirinya telah cukup lama mengenal Suyudi. Ia menilai Kapolri baru tersebut memiliki sejumlah modal untuk memimpin institusi Polri, di antaranya pekerja keras, kreatif, dan berintegritas.

“Kami titipkan kepada Beliau untuk menjaga amanah besar sebagai pimpinan Polri untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat apalagi dihadapkan dengan situasi dan kondisi global yang tentunya membuat dinamika tantangan tugas juga Kapolri baru adalah memastikan strategi tersebut terus berjalan dan dikembangkan sesuai kebutuhan semakin kompleks,” kata Listyo.

Menurut Listyo, tantangan yang akan dihadapi Suyudi tidak harus dimulai dari nol. Polri telah memiliki arah pembangunan institusi yang tertuang dalam grand strategy Polri, yang mencakup program jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Karena itu, salah satu pekerjaan penting Kapolri baru adalah memastikan strategi tersebut terus berjalan dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

“Kita tentunya memiliki roadmap ya yang ada di dalam grand strategy Polri, (yang terbagi atas program-program untuk, red.) jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tentunya, Pak Suyudi juga memiliki program untuk terus bisa melanjutkan apa yang ada di dalam grand strategy tersebut,” ujarnya.

Listyo juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah yang akan diambil Suyudi setelah resmi memimpin Polri.

Ia meyakini pengalaman dan kompetensi Suyudi menjadi modal untuk menjalankan tanggung jawab sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

“Saya mendukung penuh apa yang dikerjakan oleh beliau, karena saya yakin bahwa beliau memiliki kemampuan, memiliki kompetensi untuk bisa memimpin institusi Polri tercinta ini,” kata Listyo.

Ia kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada Suyudi sekaligus mendoakan agar Kapolri baru tersebut dapat menjalankan amanahnya.

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Suyudi sebagai Kapolri yang baru. Kita doakan beliau untuk terus sukses dalam mengemban amanah sebagai pimpinan Polri,” ujarnya.

Suyudi yang baru saja menerima mandat sebagai Kapolri menyampaikan apresiasi kepada Listyo Sigit.
Ia mengakui peran Listyo dalam perjalanan kariernya hingga akhirnya dipercaya menduduki jabatan tertinggi di institusi Polri.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Listyo Sigit Prabowo yang telah membimbing dan juga memberikan banyak hal dalam karier kami ya sehingga kami bisa di titik ini,” kata Suyudi.

Dengan pelantikan tersebut, kepemimpinan Polri memasuki babak baru di bawah Suyudi Ario Seto. Sementara Listyo Sigit melanjutkan tugasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah memimpin Polri sejak 27 Januari 2021 hingga 1 Oktober 2026. (ANT/KN)

JAKARTA — Pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai instrumen baru untuk mempercepat pelaksanaan agenda hilirisasi dan transisi energi yang menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan kementerian koordinator baru tersebut akan mengonsolidasikan kementerian dan lembaga terkait agar target pemerintah dapat dieksekusi lebih cepat.

“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Menurut Bahlil, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi nantinya berfungsi sebagai koordinator bagi kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan agenda hilirisasi dan transisi energi.

Salah satu kementerian yang akan dikoordinasikan ialah Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Namun, struktur kementerian dan lembaga yang nantinya berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan kementerian koordinator tersebut.

“Masih menunggu Perpresnya,” ujar Bahlil.

Untuk sementara, aktivitas kementerian koordinator baru tersebut akan menggunakan kantor Kementerian ESDM. Bahlil mengatakan lokasi tersebut dipilih sembari pemerintah melihat perkembangan kebutuhan organisasi ke depan.

“Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan,” katanya.

Bahlil menilai sektor ESDM memiliki keterkaitan besar dengan agenda hilirisasi karena sebagian besar investasi yang masuk berada di sektor tersebut.

“Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM,” ujar Bahlil.

Dengan pembentukan kementerian koordinator baru tersebut, Bahlil kini mengemban dua jabatan sekaligus, yakni sebagai Menteri ESDM dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Ia mengatakan kedua jabatan tersebut akan dijalankan dengan fokus pada pencapaian agenda pemerintah, terutama hilirisasi dan transisi energi.

Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi bagian dari perubahan susunan pemerintahan setelah Presiden Prabowo melakukan pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Dalam rangkaian pelantikan tersebut, Prabowo juga melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya.

Bahlil mengatakan keberadaan kementerian koordinator baru diharapkan tidak sekadar menambah struktur pemerintahan, tetapi mampu mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi.

Dengan demikian, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi salah satu aspek yang akan menjadi perhatian dalam menjalankan mandat baru tersebut. (ANT/KN)

TANGERANG – Produk Indonesia bersiap berhadapan langsung dengan pasar global. Menjelang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 pada 14–18 Oktober 2026, buyer dari 113 negara telah mendaftarkan diri untuk mencari peluang bisnis dengan pelaku usaha Indonesia.

Antusiasme juga datang dari dalam negeri. Hingga 25 September 2026, sebanyak 1.533 pelaku usaha Indonesia, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), telah terdaftar sebagai ekshibitor TEI 2026 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, mengatakan tingginya jumlah buyer dan ekshibitor menunjukkan TEI masih menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan pasar internasional.

“Banyaknya negara asal buyer dan ekshibitor yang mendaftar jelang TEI 2026 menunjukkan tingginya minat pelaku usaha mancanegara dan lokal untuk bertemu di platform business-to-business (B-to-B),” ujar Puntodewi usai Konferensi Pers Technical Meeting TEI ke-41 di ICE BSD City, Rabu (30/9/2026).

Buyer terbanyak sejauh ini berasal dari India. Posisi berikutnya ditempati Tiongkok, Nigeria, Malaysia, dan Mesir.

Kementerian Perdagangan menyebut tingginya partisipasi buyer tersebut tidak terlepas dari peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), serta perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri dalam menjaring calon buyer potensial.

Puntodewi berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada transaksi selama pameran, tetapi mampu membuka akses pasar baru dan memperluas jejaring bisnis pelaku usaha Indonesia.

“TEI 2026 semakin membuka peluang pelaku usaha Indonesia untuk masuk ke pasar global, membuka pasar baru, dan memperluas jejaring bisnis,” katanya.

Dari sisi ekshibitor, produk makanan, minuman, dan pertanian menjadi kategori terbesar. Sebanyak 754 pelaku usaha terdaftar pada zona Food, Beverage, and Agriculture Products.

Selanjutnya, 448 ekshibitor mengisi zona Fashion and Handicraft, 183 ekshibitor pada Manufactured Products and Services, 85 ekshibitor pada Furniture and Home Decor, serta 63 ekshibitor pada zona Industrial Estate.

Menurut Puntodewi, pembagian zona tersebut dirancang untuk memudahkan buyer menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Komposisi ekshibitor menunjukkan keberagaman produk dan jasa yang Indonesia tawarkan kepada para buyer,” ujarnya.

Mengusung tema “The Ultimate Hub for Global Sourcing”, TEI 2026 menempati area pameran seluas 16.656 meter persegi. Pemerintah menargetkan sekitar 1.500 ekshibitor dan 30.000 pengunjung dengan potensi transaksi mencapai USD 17,5 miliar.

Tak hanya transaksi perdagangan, TEI 2026 juga diarahkan menjadi ruang untuk membuka peluang investasi dan kerja sama bisnis dengan negara mitra.

Untuk mengejar target tersebut, Kemendag telah melakukan berbagai persiapan sejak Maret 2026. Prosesnya mencakup kurasi ekshibitor, penjaringan buyer, business matching, pitching, hingga CEO Gathering.

Hingga 21 September 2026, tercatat 17 sesi presentasi bisnis dan persiapan business matching telah dilakukan bersama 17 perwakilan RI dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri.

Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Zelda Wulan Kartika, mengatakan jaringan perwakilan Indonesia di luar negeri berperan penting dalam mempertemukan produk dalam negeri dengan buyer yang tepat.

“Kami terus menjembatani pelaku usaha Indonesia dengan pasar internasional melalui jaringan perwakilan RI di luar negeri,” kata Zelda.

Selain buyer dari 113 negara, TEI 2026 juga mendapat permintaan undangan dari sejumlah negara, antara lain Zimbabwe, Rusia, Uzbekistan, Inggris, dan Serbia.

Penyelenggara juga menyiapkan lebih dari 200 kamar bagi buyer yang dinilai memiliki potensi transaksi maupun kerja sama dengan pelaku usaha Indonesia.

Direktur Utama PT Debindomulti Adhiswasti, Vibiadhi Swasti Pradana, mengatakan promosi TEI 2026 turut diperkuat melalui kolaborasi dengan lebih dari 154 media lokal dan internasional serta sejumlah ajang perdagangan internasional di Rusia, Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Australia.

TEI 2026 akan menghadirkan pameran produk ekspor Indonesia, business counseling, business matching, forum bisnis, penandatanganan nota kesepahaman, kesepakatan dagang, komitmen investasi, hingga Media Award.

Dengan ribuan pelaku usaha dan buyer dari lebih dari seratus negara, TEI 2026 kini tidak sekadar menjadi etalase produk Indonesia. Ajang tersebut menjadi salah satu pintu untuk menguji daya saing produk nasional di pasar global. (*/rls)

JAKARTA — Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengonfirmasi dirinya akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan untuk memimpin Kantor Staf Presiden (KSP), menggantikan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

“Saya akan dilantik menjadi KSP tapi nanti jelasnya setelah selesai dilantik,” kata Listyo kepada wartawan menjelang pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Listyo mengatakan kesediaannya mengemban jabatan tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk pengabdian kepada bangsa Indonesia.

“Itu kehormatan buat kita untuk bisa memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa,” ujarnya.

Perpindahan Listyo ke KSP berlangsung bersamaan dengan proses pergantian pucuk pimpinan Polri. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, DPR menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri untuk menggantikan Listyo.

Persetujuan tersebut diberikan setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI pada hari yang sama.

Proses pergantian Kapolri itu sebelumnya diawali surat Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan DPR. Surat Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 tersebut berisi usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan pejabat baru sebagai Kapolri.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemberhentian Listyo dari jabatan Kapolri dilakukan karena masa kepemimpinannya telah sampai pada waktunya. Menurut Puan, Listyo diberhentikan secara terhormat setelah memimpin Korps Bhayangkara.

DPR kemudian menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri untuk selanjutnya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dengan perubahan tersebut, Listyo akan meninggalkan jabatan Kapolri dan beralih memimpin KSP, sementara Suyudi diproyeksikan melanjutkan kepemimpinan Polri setelah pelantikan oleh Presiden. (MK)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto hanya mengajukan satu nama untuk mengisi kursi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Nama yang disodorkan ke DPR RI itu adalah Komjen Pol. Suyudi Ario Seto.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengajuan calon Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Setelah menerima Surat Presiden (Surpres), DPR memproses Suyudi sesuai mekanisme yang berlaku.

“Proses ini sendiri sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme setelah kami menerima Surpres dari Presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme yang ada di DPR,” kata Puan seusai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Surpres yang menjadi dasar proses tersebut bernomor R57/Pres/09/2026 dan tertanggal 30 September 2026. Surat itu berisi usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan dalam jabatan Kapolri.

Setelah menerima surat tersebut, Badan Musyawarah DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi.

Uji kelayakan digelar Kamis pagi. Dalam proses tersebut, Suyudi memaparkan visi, arah kebijakan, serta program yang akan dijalankannya apabila memimpin Polri.

Menurut Puan, tidak ada hal yang dipermasalahkan Komisi III DPR dalam proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi.

Komisi III kemudian menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri secara aklamasi. Hasil tersebut selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.

Dalam rapat paripurna, DPR akhirnya menyetujui Suyudi sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Persetujuan tersebut ditandai dengan ketukan palu Ketua DPR Puan Maharani.

Dengan demikian, Suyudi menjadi satu-satunya nama yang diajukan Presiden Prabowo dalam proses pergantian Kapolri kali ini.

Puan mengatakan, setelah mendapat persetujuan DPR, proses pelantikan Suyudi oleh Presiden dapat segera dilakukan sepanjang memenuhi mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pergantian tersebut sekaligus mencakup usulan pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit dari jabatan Kapolri. Rapat paripurna DPR menyetujui laporan Komisi III mengenai pemberhentian tersebut bersamaan dengan persetujuan pengangkatan Suyudi.

Sebelumnya, Komisi III DPR menyatakan persetujuan terhadap Suyudi setelah seluruh anggota yang hadir menyetujui pengangkatannya secara aklamasi. Hasil uji kelayakan itu kemudian langsung dibawa ke rapat paripurna.

Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia juga pernah menjabat Kapolda Banten sebelum diusulkan Presiden Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. (MK)

JAKARTA – Pergantian pucuk pimpinan Polri memasuki tahap akhir setelah DPR RI menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pemberhentian Listyo dilakukan secara terhormat karena masa jabatannya dinilai sudah waktunya berakhir.

“Karena memang sudah waktunya,” kata Puan saat konferensi pers seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Dalam rapat paripurna tersebut, DPR menyetujui laporan Komisi III mengenai usulan pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

Puan mengatakan proses pergantian Kapolri selanjutnya tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, selama tidak ada persoalan dalam proses administrasi, Presiden dapat segera melantik Suyudi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Insya Allah hari ini rencananya Presiden akan segera melantik calon Kapolri yang tadi sudah ditetapkan oleh DPR sehingga tidak ada kekosongan terkait dengan Kapolri,” ujar Puan.

Sebelumnya, DPR menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Surat tersebut bernomor R57/Pres/09/2026 dan tertanggal 30 September 2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan surat Presiden tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk memproses calon Kapolri yang diusulkan pemerintah.

“Pimpinan DPR mendapatkan surat dari Presiden dan Ketua DPR. Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026. Perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri,” kata Habiburokhman saat memimpin rapat.

Setelah menerima surat tersebut, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi pada Kamis pagi. Komisi III kemudian menyetujui Suyudi untuk menggantikan Listyo Sigit sebelum hasilnya dibawa ke rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna, Puan meminta persetujuan anggota DPR atas pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri. Persetujuan diberikan melalui ketukan palu pimpinan rapat.

Dengan keputusan tersebut, Suyudi menjadi calon Kapolri yang telah memperoleh persetujuan DPR. Presiden Prabowo selanjutnya dijadwalkan melantiknya pada Kamis siang.

Pergantian ini sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan Listyo Sigit di Korps Bhayangkara setelah DPR menyetujui pemberhentiannya secara terhormat. (MK)

JAKARTA — Pergantian pucuk pimpinan Polri memasuki tahap akhir. Komjen Pol. Suyudi Ario Seto disetujui DPR RI menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan dijadwalkan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026).

Kepastian pelantikan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia mengatakan Presiden Prabowo akan melantik Suyudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026) siang.

“Rencana demikian, calon Kapolri yang baru akan dilantik oleh Bapak Presiden siang hari ini nanti,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/0/2026).

Menurut Prasetyo, pemerintah tengah menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk proses pelantikan tersebut.

“Insya Allah ini sedang dipersiapkan administrasinya,” ujarnya.

Sebelum masuk ke meja pelantikan, nama Suyudi telah mendapat persetujuan DPR RI. Rapat Paripurna DPR pada Kamis menyetujui Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri setelah sebelumnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.

Pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara itu bermula dari surat Presiden Prabowo Subianto kepada DPR. Surat Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 berisi usulan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Suyudi sebagai penggantinya.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemberhentian Listyo dilakukan secara terhormat setelah menjalankan tugas sebagai Kapolri.

“Karena memang sudah waktunya,” kata Puan dalam konferensi pers seusai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Dengan persetujuan DPR tersebut, proses pergantian Kapolri kini tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden.

Suyudi bukan nama baru di lingkungan Korps Bhayangkara. Sebelum diusulkan sebagai Kapolri, ia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), posisi yang diembannya sejak 25 Agustus 2025.

Ia menggantikan Komjen Pol. Martinus Hukom sebagai Kepala BNN setelah sebelumnya dipercaya memimpin Polda Banten. Suyudi menjabat Kapolda Banten sejak 26 Juni 2024 hingga 5 Agustus 2025.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 tersebut dikenal memiliki pengalaman di bidang reserse. Ia juga merupakan penerima Bintang Bhayangkara Nararya.

Suyudi satu angkatan dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri.

Kini, pengalaman panjang Suyudi di kepolisian membawanya ke posisi tertinggi di institusi Polri. Jika pelantikan berlangsung sesuai rencana, ia akan resmi mengambil alih tongkat komando Korps Bhayangkara dari Listyo Sigit Prabowo.

Pergantian tersebut sekaligus menandai babak baru kepemimpinan Polri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (MK)