BONTANG – Setelah mengunjungi RS Amalia, jajaran Komisi A DPRD Kota Bontang kembali melanjutkan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Islam Bontang (RSIB), Selasa (19/5/2026). Kedatangan rombongan dewan disambut langsung Direktur RSIB, dr. Hari Prasetya bersama jajaran manajemen rumah sakit.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal di tengah pencabutan sementara status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari APBN.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana kesiapan dan gambaran situasi di lapangan. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan koordinasi saat kami berkunjung ke Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim,” ujarnya.

Komisi A DPRD Bontang juga mengapresiasi langkah mitigasi yang telah disiapkan manajemen RSIB, guna memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan meski status BPJS PBI mereka dinonaktifkan sementara.

Sebagai solusi, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui Program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun fasilitas jaminan kesehatan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Bontang. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Konflik antara manusia dan buaya di Kutai Timur kembali memakan korban. Di tengah meningkatnya kasus serangan buaya terhadap warga, program penangkaran buaya yang masuk dalam 50 Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Kutim hingga kini belum juga terealisasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, insiden warga diterkam buaya terus terjadi di sejumlah wilayah Kutim. Korban pun tidak sedikit, mulai dari luka berat hingga meninggal dunia.

Kasus terbaru terjadi di kawasan Dermaga Baru Kenyamukan, Sangatta Utara, Rabu (13/5/2026). Seorang siswa SMP dilaporkan diserang buaya saat berusaha mengambil layang-layang putus di aliran sungai kecil sekitar dermaga.

Kondisi geografis Kutim yang didominasi sungai besar, rawa, muara, hingga kawasan mangrove membuat wilayah ini menjadi habitat alami buaya muara maupun buaya air tawar. Sementara itu, aktivitas masyarakat yang masih bergantung pada sungai membuat potensi konflik dengan satwa liar tersebut sulit dihindari.

Pemerintah daerah sebelumnya mencanangkan pembangunan penangkaran buaya sebagai salah satu solusi pengendalian populasi sekaligus pengembangan sektor wisata dan ekonomi daerah. Namun hingga kini, realisasi program tersebut belum terlihat.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan rencana penangkaran buaya masih dalam tahap pengkajian bersama pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Penangkaran buaya sekarang sedang dalam proses pengkajian. Sambutan dari Menteri KKP cukup positif. Mereka siap membantu,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Menurut Ardiansyah, terdapat tiga lokasi yang sedang dikaji sebagai kawasan penangkaran, yakni Kenyamukan, Pantai Teluk Lingga, dan Muara Bengalon.

“Ada tiga tempat yang kita kaji, Kenyamukan, Pantai Teluk Lingga sama Muara Bengalon. Ini belum selesai semuanya,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah tetap harus mematuhi aturan perlindungan satwa liar. Namun, menurutnya, tindakan penanganan tetap diperlukan apabila buaya sudah membahayakan keselamatan warga.

“Kita ini, satu sisi mengikuti aturan bahwa kita tidak bisa membunuh satwa itu secara sewenang-wenang. Tapi kalau sudah mengganggu manusia, wajib kita balas, itu saja maksudnya,” tandasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Serikat Perusahaan Pers Kalimantan Timur resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2029 dalam sebuah acara yang digelar di Grand Tjokro Balikpapan, Rabu (20/5/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi tonggak dimulainya kepemimpinan baru SPS Kaltim di tengah tantangan industri media yang terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi dan transformasi digital.

Ketua SPS Kaltim terpilih, Ajid Kurniawan mengatakan industri pers saat ini dituntut mampu beradaptasi tanpa meninggalkan profesionalisme dan independensi sebagai pilar demokrasi.

“Di era transformasi digital yang bergerak cepat, industri media dituntut untuk terus beradaptasi, menjaga relevansi, profesionalisme, dan independensinya sebagai pilar demokrasi,” ujarnya.

Ia berharap rangkaian kegiatan pengukuhan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan industri media, khususnya di Kalimantan Timur.

“Semoga rangkaian acara hari ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan industri media di Kalimantan Timur dan Indonesia,” tambahnya.

Pengukuhan pengurus SPS Kaltim periode 2025-2029 bertujuan memberikan legitimasi formal dari Ketua Umum SPS Pusat, membangun komitmen bersama dalam menjalankan program kerja organisasi, memperkuat solidaritas antar perusahaan pers, serta membuka ruang dialog mengenai masa depan industri media.

Kegiatan ini mengusung tema “Media Berkelanjutan: Membangun Ekosistem Pers yang Profesional dan Independen di Kalimantan Timur”.

Dalam susunan kepengurusan yang baru, Ajid Kurniawan dipercaya menjabat sebagai Ketua SPS Kaltim, didampingi Sumarsono sebagai Sekretaris dan Supriyono sebagai Bendahara.

Selain itu, SPS Kaltim juga membentuk sejumlah bidang strategis untuk mendukung program organisasi ke depan.

Pada Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Edwin Agustyan dipercaya sebagai ketua bidang bersama Tommy Simanjuntak dan Devi Alamsyah.

Bidang Pendidikan dan Pengkaderan dipimpin Adhi Abdian bersama Indra Zakaria dan Thomas Dwi Priyandoko.

Sementara Bidang Antar Lembaga diketuai Doni Ari Wardana bersama Eddy Adha dan Nur Rahman Sacroni.

Untuk Bidang Advokasi dan Regulasi dipimpin H. Sugito bersama Agusman.

Bidang Kemitraan dan Kolaborasi diketuai Romdani bersama Anti Rahayu dan Nurifani Hairunnisa.

Kemudian Bidang Digitalisasi dan Inovasi Media dipimpin Herdi bersama Rendy Fauzan dan Ira Rosalina.

Pada Bidang Ekonomi dan Bisnis Media, Firman Wahyudi dipercaya sebagai ketua bidang bersama Nur Samsi dan H. Djani.

Sedangkan Bidang Pengawasan Etika dan Standar Jurnalistik dipimpin Muhammad Nazaruddin bersama Suyono dan Sofian Sauri.

Melalui kepengurusan baru ini, SPS Kaltim diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar perusahaan pers sekaligus menghadapi tantangan industri media yang semakin dinamis di era digital. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

BONTANG — Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional, melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun. Di saat yang sama, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional, menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5/2026). Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan Amran menjelaskan, ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujarnya.

Di saat yang sama, Mentan Amran mengatakan pemerintah juga mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

“Disaat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat, dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

“Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum, yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Mentan Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Mentan Amran. (Rls/adv)

Editor: Yusva Alam