BONTANG — Satreskrim Polres Bontang menggelar rekonstruksi kasus pencurian mangga yang melibatkan mendiang RI bersama tersangka MT (23), Selasa (19/5/2026).

Dalam proses rekonstruksi tersebut, polisi memperagakan sebanyak 37 adegan guna mengungkap secara rinci kronologi kejadian dari awal hingga akhir peristiwa.

Saat olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pihak kepolisian turut menghadirkan keluarga almarhum sebagai bentuk transparansi penyidik sekaligus menjawab isu yang beredar terkait dugaan penganiayaan terhadap korban sebelum meninggal dunia.

Kanit Pidum Satreskrim Polres Bontang, Markus Sihotang menegaskan korban murni terjatuh dari pohon dan tidak ditemukan adanya unsur pengeroyokan.

“Keluarga korban kami hadirkan secara langsung saat olah TKP, biar menjawab kalau tidak ada kekerasan ke korban. Sebab korban murni jatuh sendiri dari pohon, tidak ada dugaan pengeroyokan, malah warga bantu korban ke rumah sakit,” ungkapnya.

Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka MT memperagakan seluruh rangkaian kejadian berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi yang sebelumnya telah dikumpulkan penyidik.

Polisi memastikan setiap adegan yang diperagakan telah disesuaikan dengan fakta hasil pemeriksaan di lapangan.

Selain untuk melengkapi berkas perkara, rekonstruksi itu juga bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai kejadian yang sebenarnya sekaligus memastikan tidak ada fakta yang ditutupi dalam proses penanganan kasus.

Sebelumnya, kasus tersebut sempat memicu perhatian publik usai beredar dugaan adanya aksi pengeroyokan terhadap korban sebelum meninggal dunia. Namun pihak kepolisian memastikan hasil penyelidikan menunjukkan korban mengalami kecelakaan setelah terjatuh dari pohon saat melakukan pencurian mangga. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Bontang Lestari.

Saat ini, pemerintah daerah tinggal menunggu dokumen teknis dari pemerintah pusat setelah proses pembukaan lahan atau land clearing dinyatakan selesai.

Wali Kota Neni Moerniaeni mengatakan lahan yang disiapkan telah masuk tahap land clearing sebagai bagian dari persyaratan awal pembangunan.

Menurutnya, penyediaan lahan siap bangun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebelum proyek dilanjutkan pemerintah pusat ke tahap berikutnya.

Meski progres awal telah rampung, Pemkot Bontang masih menunggu Detail Engineering Design (DED) dari pemerintah pusat. Dokumen tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan sejumlah administrasi pendukung, seperti UKL-UPL dan analisis dampak lalu lintas (andalalin).

“DED masih dari pusat, jadi kami menunggu itu dulu agar dokumen pendukung lainnya bisa segera diproses,” ujar Neni.

Ia menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat sehingga desain teknis pembangunan juga disiapkan langsung oleh pusat.

Karena itu, pemerintah daerah belum dapat memproses seluruh dokumen lanjutan sebelum menerima DED resmi.

Diketahui, sekolah tersebut akan dibangun di atas lahan seluas delapan hektare di kawasan Bontang Lestari, tepatnya di seberang gudang Bulog.

Seluruh akses jalan menuju lokasi pembangunan juga disebut telah rampung disiapkan pemerintah daerah.

Sekolah Rakyat tersebut nantinya diperuntukkan bagi masyarakat atau keluarga kurang mampu dengan konsep boarding school, di mana para siswa akan tinggal di asrama yang telah disediakan selama masa pendidikan berlangsung. (MK)

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

TENGGARONG — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang memberi kepastian bagi guru non-ASN di sekolah negeri, termasuk di Kutai Kartanegara.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah tetap diperbolehkan memperpanjang penugasan sekaligus penggajian guru non-ASN yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024.

Kebijakan itu dinilai penting untuk menjaga proses belajar mengajar di sekolah agar tidak terganggu di tengah penataan tenaga kerja non-ASN secara nasional.

Pemerintah pusat juga menegaskan penataan yang dilakukan bukan menghentikan guru dari aktivitas mengajar, melainkan menghapus status non-ASN dalam sistem administrasi kepegawaian.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah mengatakan surat edaran tersebut menjadi landasan transisi agar daerah tetap dapat mempertahankan tenaga pendidik yang masih dibutuhkan sekolah.

“Ini bukan berarti guru diberhentikan. Justru melalui kebijakan ini mereka masih bisa diperpanjang sampai batas waktu yang ditentukan,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, keberadaan guru non-ASN masih sangat dibutuhkan, terutama di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Heriansyah menilai penghentian guru non-ASN tanpa solusi akan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan di sekolah. Sebab hingga kini banyak satuan pendidikan masih bergantung pada tenaga pendidik non-ASN untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.

Secara nasional, jumlah guru non-ASN yang belum sepenuhnya masuk dalam skema penataan kepegawaian juga masih cukup besar, yakni sekitar 237 ribu orang.

Karena itu, pemerintah daerah menyambut kebijakan yang memberi ruang bagi daerah untuk tetap mempertahankan guru non-ASN selama proses transisi berlangsung.

“Kalau guru kita tidak ada, bagaimana anak-anak kita belajar. Bagaimana bangsa ini mau maju,” katanya.

Ia menyebut kebutuhan guru di daerah masih tinggi sehingga keberadaan guru non-ASN menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan.

Pemkab Kukar, lanjut Heriansyah, mendukung langkah pemerintah pusat yang tetap memberi ruang bagi daerah untuk memperpanjang penugasan guru non-ASN sambil menunggu proses penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun kebijakan kepegawaian lainnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut setidaknya memberi rasa tenang bagi guru non-ASN yang selama ini berperan besar dalam pelayanan pendidikan di sekolah negeri.

Dengan adanya surat edaran itu, pemerintah daerah kini memiliki dasar administratif untuk mempertahankan tenaga pendidik non-ASN yang sudah terdata di Dapodik.

“Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika kita masih kekurangan guru,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang kembali mengaktifkan retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan tersebut disosialisasikan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tindak lanjut retribusi Bontang Kuala yang digelar di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Senin (18/5/2026).

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispopar) Kota Bontang, Eko Mashudi, mengatakan penerapan retribusi kini menggunakan skema tarif per kendaraan yang masuk ke kawasan pelataran Bontang Kuala.

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung penataan kawasan wisata sekaligus menambah pemasukan daerah.

“Harapannya kebijakan retribusi ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga dapat berkontribusi untuk kemajuan pembangunan daerah,” ujar Eko.

Dalam sosialisasi tersebut, Dispopar turut memaparkan hasil kajian ulang berdasarkan proses mediasi yang sebelumnya dilakukan bersama sejumlah pihak terkait.

Pemerintah juga menerapkan beberapa relaksasi agar penerapan retribusi dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Untuk tahap awal, pungutan retribusi difokuskan bagi pengunjung yang menuju kawasan Pelataran Bontang Kuala.

Adapun tarif yang diberlakukan sebesar Rp5 ribu untuk sepeda motor. Sementara untuk becak motor (bentor) dikenakan tarif Rp10 ribu apabila membawa penumpang lebih dari tiga orang.

Sedangkan bentor dengan jumlah penumpang di bawah empat orang dikenakan tarif Rp5 ribu.

Dispopar Bontang menilai penerapan retribusi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata sekaligus menjaga pengelolaan kawasan wisata agar lebih tertata dan berkelanjutan. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S