Beranda blog Halaman 48

APBN 2027 Tembus Rp4.100 Triliun, Prabowo Minta Efisiensi dan Perlindungan Sosial

Penulis
redaksi
-
0
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjawab pertanyaan wartawan selepas mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pengelolaan APBN 2027 dilakukan secara efisien dan ter tersebut disampaikan setelah DPR RI bersama pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belukur agar anggaran negara dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur.

Arahan tersebut disampaikan setelah DPR RI bersama pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kredibilitas APBN di tengah kebutuhan belanja negara yang besar.

“Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan, dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, kemudian belanja negara Rp4.100 triliun lebih,” kata Suahasil seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menurut Suahasil, selain menjaga kondisi perekonomian dalam jangka pendek, pemerintah juga perlu memperkuat berbagai bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

Presiden kemudian memberikan arahan agar APBN tetap dikelola secara kredibel dengan mengedepankan efisiensi.

“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel, dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan membangun infrastruktur,” ujar Suahasil.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas hubungan pembiayaan pembangunan antara APBN dan Danantara.

Suahasil mengatakan pemerintah mendorong kolaborasi yang erat antara APBN dan Danantara dengan pembagian peran sesuai karakter masing-masing.

“Kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi, ibaratnya, Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan APBN tetap diarahkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan.

Sementara itu, Danantara memiliki peran yang lebih kuat pada sisi investasi.

“APBN digunakan untuk membiayai program-program yang sifatnya pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan operasional pemerintah. Kemudian, Danantara itu adalah investasi. Investasi akan sangat kuat di Danantara,” ujar Suahasil.

Menurut dia, sinergi kedua instrumen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga perekonomian sekal kini memiliki landasan anggaran untuk menjalankan program pada tahun mendatang. Arahan Presiden menempatkan efisiensi, perlindungan sosial, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting dalamigus mendukung berbagai agenda pembangunan.

Dengan telah disahkannya APBN 2027, pemerintah kini memiliki landasan anggaran untuk menjalankan program pada tahun mendatang. Arahan Presiden menempatkan efisiensi, perlindungan sosial, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian penting dalam pemanfaatan anggaran negara. (ANT/KN)

Pelajar Penuhi Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Sunggono Tekankan Warisan Nilai Pancasila

Penulis
redaksi
-
0
Suasana pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. (Foto: Istimewa)

TENGGARONG — Pesan tentang masa depan Pancasila ditujukan langsung kepada para pelajar dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Memenuhi Halaman Kantor Bupati Kukar, pelajar dari tingkat SD hingga SMA menjadi bagian dari momentum yang oleh Pemkab Kukar diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan.

Upacara yang berlangsung Kamis (1/10/2026) tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono selaku inspektur upacara.

Selain pelajar, upacara turut diikuti anggota Kodim 0906/Kukar, Polres Kukar, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kukar, serta organisasi masyarakat dan kepemudaan.

Bagi Sunggono, keterlibatan pelajar memiliki arti penting karena generasi muda merupakan bagian dari penerus kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia berharap keikutsertaan pelajar dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak berhenti pada kehadiran dalam upacara. Nilai-nilai Pancasila, kata dia, perlu dipahami sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Semoga nanti mereka tetap bisa mewarisi nilai nilai pancasila dan mempertahankannya, hingga generasi mereka dimasa yang akan mendatang,” ujarnya.

Sesi foto bersama seusai mengikuti upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. (Foto: Istimewa)

Menurut Sunggono, Pancasila menjadi salah satu fondasi yang menjaga persatuan bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu terus dikenalkan kepada generasi muda di tengah perubahan zaman.

Ia mengingatkan perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan pentingnya persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dengan pancasila sudah terbukti hingga hari ini masih bisa bersama dan bersatu di bawah NKRI,” katanya.

Pesan tersebut, lanjut Sunggono, perlu dipahami pelajar bukan sekadar sebagai materi pembelajaran, tetapi sebagai nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai persatuan, kebersamaan, dan kehidupan dalam bingkai NKRI diharapkan tidak hanya terdengar saat upacara atau dipelajari di sekolah, tetapi juga tercermin dalam perilaku generasi muda.

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Kantor Bupati Kukar berlangsung dengan sejumlah rangkaian.

Acara diawali penghormatan kebesaran, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin inspektur upacara.

Peserta selanjutnya mengikuti pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu rangkaian utama ialah pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Junadi.

Kehadiran pelajar dari berbagai jenjang pendidikan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan peringatan tersebut.

Sunggono berharap momentum setiap 1 Oktober dapat menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memahami kembali nilai-nilai Pancasila sekaligus menjaga persatuan bangsa.

Ia juga menekankan bahwa pewarisan nilai Pancasila tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial.

“Kita berharap, mereka juga bisa tetap mengamalkan nilai nilai dan mengetahui apa itu pancasila dan nilai nilainya. Sehigga mereka tetap bisa mempertahankan/ melaksanakan nilai nilai itu hingga generasi mereka yang akan datang,” harapnya.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kukar pun menjadi momentum untuk menempatkan pelajar bukan hanya sebagai peserta upacara, tetapi sebagai generasi yang diharapkan memahami dan meneruskan nilai-nilai Pancasila di masa mendatang. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Ketua MPR Ingatkan Warga Tak Tergiur Tawaran Jadi Tentara Bayaran

Penulis
redaksi
-
0
Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

NATUNA — Munculnya informasi seorang warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri mendapat perhatian Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ia mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran pekerjaan sebagai tentara bayaran.

Muzani menyampaikan imbauan tersebut saat berada di Natuna, Rabu (30/9/2026). Menurutnya, tawaran pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas sebagai tentara bayaran tidak semestinya menjadi pilihan masyarakat.

“Iming-iming atau tawaran terhadap pekerjaan, apalagi berkonotasi dengan tentara bayaran, saya rasa tidak dibenarkan,” kata Muzani.

Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi loyalitas masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah juga memiliki peran dalam memastikan masyarakat memperoleh kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.

Muzani mengatakan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan berisiko di luar negeri.

“Di sisi lain kita juga harus menyediakan lapangan pekerjaan dan kelayakan hidup yang lebih baik supaya hal seperti itu tidak terulang,” ujarnya.

Muzani mengatakan MPR akan mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna.

Menurut dia, pembangunan di Natuna tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan. Kebutuhan dasar masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Natuna di Kantor Bupati Natuna, Rabu, Muzani menerima sejumlah aspirasi daerah.

Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain terkait pelayanan kesehatan serta ketersediaan energi bersubsidi.

MPR, kata Muzani, akan mengawal aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat ditindaklanjuti.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketersediaan gas bersubsidi di Natuna. Muzani menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian karena Natuna merupakan daerah penghasil gas dalam skala nasional.

“Persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna, meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” katanya.

Sebelumnya, muncul informasi mengenai seorang warga Natuna yang diduga berada di Rusia dan terlibat dalam konflik bersenjata.

Pemerintah Kabupaten Natuna masih, imbauan Ketua MPR menyoroti pentingnya mencegah masyarakat terlibat dalam pekerjaan sebagai tentara bayaran di luar negeri, sekaligus memperkuat melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan informasi mengenai keberadaan dan aktivitas warga tersebut.

Di tengah proses tersebut, imbauan Ketua MPR menyoroti pentingnya mencegah masyarakat terlibat dalam pekerjaan sebagai tentara bayaran di luar negeri, sekaligus memperkuat akses terhadap pekerjaan dan kesejahteraan di daerah perbatasan. (ANT/KN)

Jangan Panik, Wamenkes Sebut Influenza A Umumnya Bisa Sembuh Sendiri

Penulis
redaksi
-
0
Wamenkes Dante Saksono Herbuwono.

JAKARTA — Kementerian Kesehatan memastikan aktivitas influenza di Indonesia masih berada pada kategori sedang dan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono menyebut mayoritas infeksi influenza A bersifat ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya.

Pernyataan itu disampaikan pemantauan saat ini, belum terdapat peningkatan kasus influenza yang signifikan, baik di Indonesia maupun secara Dante dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

“Ini adalah self-limiting disease, penyakit yang sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Jadi tidak berbahaya influenza A tersebut,” ujar Dante.

Menurut Dante, pemerintah tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus serta tingkat keparahan influenza. Berdasarkan pemantauan saat ini, belum terdapat peningkatan kasus influenza yang signifikan, baik di Indonesia maupun secara global.

Ia menjelaskan, pola penyebaran influenza A tidak berbeda jauh dengan influenza pada umumnya. Di Indonesia, aktivitas influenza cenderung meningkat menjelang musim hujan dan kemudian menurun sekitar Februari hingga Maret.

Karena itu, Dante meminta masyarakat menyikapi informasi mengenai influenza A secara proporsional dan tidak berlebihan.

“Jangan ini digoreng dan dijadikan berita yang viral, sehingga seolah-olah menular melalui percikan pernapasan. Gejalanya antara lain demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot,akutkan. Padahal tidak sama sekali, influenza A ini biasa saja kayak influenza biasa,” katanya.

Influenza A merupakan salah satu jenis influenza yang disebabkan oleh virus influenza A dan dapat menular melalui percikan pernapasan. Gejalanya antara lain demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, serta tubuh terasa lemas.

Untuk memantau perkembangan influenza, Kementerian Kesehatan melakukan surveilans melalui 39 puskesmas, 35 rumah sakit, dan 14 balai karantina kesehatan.

Berdasarkan laporan hingga minggu ke-38, aktivitas influenza berada pada kategori sedang. Data surveilans Kemenkes juga mencatat positivity rate influenza pada periode tersebut mencapai 56 persen.

Virus yang dominan terdeteksi di Indonesia saat ini adalah influenza A(H1N1)pdm09. Sejumlah provinsi mencatat proporsi kasus positif influenza yang cukup tinggi, antara lain Sulawesi Tenggara sebesar 37 persen, DKI Jakarta 31 persen, dan Kepulauan Bangka Belitung 29 persen.

Meski sebagian besar penderita influenza dapat pulih tanpa perawatan khusus, influenza tetap dapat menyebabkan kondisi berat pada kelompok tertentu.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat kelompok berisiko tinggi mengalami komplikasi influenza antara lain anak-anak, lanjut sembari masyarakat diimbau memahami gejala dan memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya apabila mengalami gejala yang berat atau termasuk usia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta.

Dengan kondisi tersebut, pemantauan pemerintah tetap dilakukan sembari masyarakat diimbau memahami gejala dan memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya apabila mengalami gejala yang berat atau termasuk kelompok berisiko. (ANT/KN)

DPRD Kukar Jadi Ruang Belajar Pelajar, Ajak Siswa Kenali Cara Kerja Lembaga Legislatif

Penulis
redaksi
-
0
Kunjungan studi tur sekolah ke DPRD Kukar. (Foto: Istimewa)

TENGGARONG — Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) membuka Kantor DPRD sebagai lokasi studi tur bagi sekolah yang ingin mengenalkan fungsi dan aktivitas lembaga legislatif kepada para pelajar.

Keterbukaan tersebut terlihat saat Sekretariat DPRD Kukar menerima kunjungan TK ABA 1 Tenggarong dan SMP Karakter Bangsa Tenggarong Seberang, Rabu (30/9/2026).

Plt Sekretaris DPRD Kukar, Lukman mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk mengenal lebih dekat kedudukan, peran dan fungsi DPRD, sekaligus melihat langsung ruang kerja serta fasilitas yang tersedia di lingkungan DPRD.

“Pada hari ini kami menerima studi tur sekaligus silaturahmi. Kunjungan pertama dari TK ABA 1 Tenggarong. Kemudian yang kedua dari SMP Karakter Bangsa dari Tenggarong Seberang,” kata Lukman, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, kunjungan TK ABA 1 Tenggarong telah dijadwalkan sejak lama. Para guru ingin membawa anak didiknya mengenal DPRD secara langsung, mulai dari fungsi kelembagaan hingga sarana pendukung yang tersedia.

Plt Sekretaris DPRD Kukar, Lukman. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

Sementara bagi SMP Karakter Bangsa, kunjungan tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang menunjang ekstrakurikuler. Para siswa ingin mengetahui lebih jauh bagaimana DPRD bekerja dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah.

Dalam kunjungan tersebut, para pelajar juga diajak berkeliling melihat sejumlah ruangan di Kantor DPRD Kukar. Mereka mendapatkan penjelasan mengenai fungsi masing-masing ruangan serta perbedaan tugas antara DPRD dan Sekretariat DPRD.

“Sekretariat DPRD bertugas melayani dan memfasilitasi anggota DPRD, sedangkan DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah,” jelas Lukman.

Sejumlah siswa bahkan ingin melihat ruang Badan Musyawarah (Banmus). Namun, keinginan tersebut belum dapat diwujudkan karena ruangan sedang digunakan untuk rapat atau rapat dengar pendapat (RDP).

Sebagai gantinya, rombongan diarahkan melihat ruangan lain yang dapat dikunjungi sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai fungsi masing-masing.

Lukman juga mengenalkan Badan Kehormatan (BK) DPRD kepada para pelajar. Agar lebih mudah dipahami, fungsi BK dianalogikan dengan ruang konseling di sekolah.

“Di bawah juga ada ruang Badan Kehormatan. Kalau di sekolah, mungkin fungsinya bisa dianalogikan dengan ruang konseling. Ketika ada masalah di sekolah, anak-anak bisa mendapatkan konseling. Di DPRD, ketika ada persoalan yang berkaitan dengan anggota DPRD, ada Badan Kehormatan yang menjalankan fungsinya,” terangnya.

Selain mengenal kelembagaan, para pelajar turut melihat sarana pendukung di lingkungan Kantor DPRD Kukar. Di antaranya taman bermain dan ruang menyusui yang dapat digunakan masyarakat saat berkunjung.

“Mereka juga ingin mengetahui sarana pendukung yang ada di DPRD. Karena tempat ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah, mereka juga melihat apakah sarana pendukungnya tersedia, misalnya taman bermain dan ruang menyusui,” ujarnya.

Lukman menegaskan, Sekretariat DPRD Kukar terbuka bagi sekolah lain yang ingin menggelar studi tur. Menurutnya, kunjungan pelajar menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan fungsi DPRD kepada masyarakat sejak usia sekolah.

“Terbuka saja bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan studi ke sini. Tinggal kita melengkapi sarana pendukungnya,” tegasnya.

Keterbukaan tersebut juga diikuti dengan pembenahan lingkungan Kantor DPRD Kukar. Lukman menyebut DPRD nantinya menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai dalam program Adipura.

Karena itu, pembenahan tidak hanya dilakukan di dalam gedung, tetapi juga menyasar lingkungan luar, termasuk kebersihan dan pengelolaan sampah.

“Banyak hal yang harus kita siapkan, termasuk sarana pendukung dan kebersihan. Itu tidak hanya di dalam, tetapi juga di luar, termasuk pengelolaan sampah, denda dan sebagainya,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor: Nicha R

Temuan Lapas Cibinong Disorot, Mardani Minta Ombudsman Tak Diintimidasi

Penulis
redaksi
-
0
Petugas mengangkut barang dari bangunan tidak berizin setelah perintah pembongkaran oleh Komisi XIII DPR RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/kye.

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta Ombudsman RI tetap bebas dari intimidasi dan tekanan setelah mengungkap temuan dalam inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Mardani menilai hasil pengawasan Ombudsman harus dapat diperiksa secara terbuka dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga tersebut.

“Ketika lembaga pengawas menemukan persoalan, tugas kita adalah memastikan temuannya dapat diperiksa secara terbuka dan ditindaklanjuti,” kata Mardani di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menurut dia, pengawasan yang efektif membutuhkan keleluasaan bagi Ombudsman untuk memperoleh fakta, menyampaikan temuan, serta melakukan tindak lanjut tanpa pengaruh dari pihak mana pun.

Mardani juga meminta Ombudsman memperkuat setiap temuan dengan dokumentasi yang lengkap agar hasil pemeriksaan memiliki dasar yang kuat dan dapat diuji.

“Independensi lembaga pengawas semakin kuat ketika prosesnya adil dan hasilnya dapat diuji,” ujarnya.

Ia mengatakan temuan di Lapas Cibinong perlu dikawal agar dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik dapat diperiksa dan dibenahi.

“Kejadian di Lapas Cibinong juga mesti memberi ORI semangat agar terus bekerja detail dan fokus, serta tidak terpengaruh dengan intimidasi dari pihak mana pun,” katanya.

Mardani menilai dukungan terhadap Ombudsman perlu diwujudkan melalui perlindungan kerja yang jelas serta penjagaan integritas pemeriksaan. Dengan demikian, pemeriksa dapat menjalankan tugas secara aman dan tetap bebas dari tekanan.

Komisi II DPR RI, lanjut Mardani, juga mendorong Ombudsman terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kementerian dan lembaga untuk memastikan pelayanan publik diberikan secara optimal kepada masyarakat.

Selain itu, ia menilai Ombudsman perlu memiliki prosedur internal untuk mencatat dan melaporkan apabila pemeriksa mengalami tekanan, gangguan, atau upaya memengaruhi hasil pemeriksaan.

“Setiap laporan perlu dinilai berdasarkan fakta dan ditangani melalui lembaga yang berwenang. Langkah ini memberi kepastian bagi petugas tanpa membangun dugaan tentang adanya ancaman yang belum terbukti,” tuturnya.

Sebelumnya, Ombudsman melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9). Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan hunian dengan fasilitas yang tidak lazim.

Ombudsman juga menyebut tim pemeriksa sempat ditolak masuk ke blok warga binaan. Setelah itu, tim menemukan sejumlah bangunan di area lain lapas yang kemudian menjadi bagian dari proses pengawasan lebih lanjut. (ANT/KN)

Subsidi BBM dan Listrik Dipangkas, Pemkab Kukar Waspadai Lonjakan Harga dan Daya Beli

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mewaspadai dampak lanjutan kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Tekanan terhadap harga kebutuhan pokok hingga daya beli masyarakat menjadi perhatian yang perlu diantisipasi di tingkat daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah memiliki peran untuk mengendalikan dampak yang muncul setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Menurutnya, salah satu risiko yang perlu dijaga adalah munculnya kenaikan harga barang secara berlebihan akibat meningkatnya biaya hidup masyarakat.

“Kalau di daerah, kami menjaga dampak ikutan dari proses pemangkasan ini,” ujar Aulia, Kamis (1/10/2026).

Ia mengatakan, Pemkab Kukar akan mencermati perkembangan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar penyesuaian subsidi di tingkat nasional tidak langsung menekan kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebab, ketika biaya energi meningkat, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor. Mulai dari biaya distribusi, harga barang, hingga pengeluaran rumah tangga.

Karena itu, perhatian Pemkab Kukar tidak hanya diarahkan pada stabilitas harga kebutuhan pokok, tetapi juga pada kondisi pendapatan masyarakat.

Aulia menegaskan, pemerintah daerah berharap perubahan kebijakan subsidi tidak ikut mendorong peningkatan angka kemiskinan di Kukar.

Di sisi lain, ia memahami kebijakan pemerintah pusat tentu telah melalui pertimbangan serta mekanisme pengawasan.

Karena itu, Aulia berharap pengurangan anggaran subsidi pada satu sektor dapat diimbangi dengan penguatan pembiayaan di sektor lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, anggaran tersebut perlu diarahkan ke sektor produktif yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Harapan kami, anggaran itu tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga menjadi daya dorong dan daya dukung untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Aulia menilai, penguatan sektor produktif menjadi penting di tengah perubahan kebijakan fiskal. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menghadapi kenaikan biaya hidup, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan.

Pemkab Kukar akan terus memantau perkembangan dampak kebijakan subsidi tersebut di daerah. Stabilitas harga, daya beli, dan pendapatan masyarakat menjadi tiga aspek yang dinilai perlu dijaga secara bersamaan.

Pemerintah daerah, kata Aulia, akan menjalankan langkah sesuai kewenangan yang dimiliki agar perubahan kebijakan di tingkat nasional tidak memberikan tekanan ekonomi yang berlebihan kepada masyarakat Kukar. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Alokasi BBM Dinilai Belum Cukupi Kebutuhan, Pemkab Berau Mengadu ke BPH Migas

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Berau, Sri Juniarsih saat melakukan audiensi dengan BPH Migas di Auditorium Cendrawasih, Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Senin (28/9/2026).

JAKARTA — Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Berau kembali dibawa ke tingkat pemerintah pusat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi sulitnya masyarakat mendapatkan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.

Desakan itu disampaikan Sri Juniarsih saat melakukan audiensi dengan BPH Migas di Auditorium Cendrawasih, Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Sri Juniarsih didampingi Ketua DPRD Berau Dedy Okto Noryanto. Keduanya diterima langsung Anggota Komite BPH Migas, Elman Salman Arief.

Sri Juniarsih memaparkan kondisi distribusi BBM di Bumi Batiwakkal yang masih menghadapi persoalan. Sejumlah jenis BBM, mulai dari Solar, Pertalite hingga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, disebut semakin sulit diperoleh masyarakat di sejumlah SPBU.

Kondisi tersebut dinilai semakin berat karena kebutuhan BBM di Berau terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor. Di sisi lain, karakteristik wilayah Berau yang luas dengan jarak antarkecamatan yang cukup jauh membuat persoalan distribusi memiliki dampak yang lebih besar dibanding daerah perkotaan.

Saat ini, Berau memiliki 18 SPBU. Sebagian di antaranya berada di wilayah kecamatan, sementara titik lainnya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.

“Dengan kewenangan kami yang terbatas, kami terus berupaya agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan tersalurkan secara merata. Saat ini, harga BBM di tingkat pengecer sudah berada di angka yang tidak masuk akal, dan hal ini harus segera disikapi,” tegas Sri Juniarsih.

Menurut Sri Juniarsih, persoalan BBM di Berau tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok di SPBU. Pemkab juga menyoroti ketidakseimbangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan kuota yang diterima daerah.

Pemkab Berau sebelumnya telah melakukan berbagai upaya, termasuk mengajukan tambahan kuota BBM secara bertahap kepada pemerintah pusat.

Pada 29 September 2025, Pemkab Berau mengirimkan surat usulan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar sebesar 37.141 kiloliter (KL) dan Pertalite sebesar 83.201 KL.

Kemudian pada 25 November 2025, usulan kembali disampaikan kepada BPH Migas. Surat tersebut diketahui dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan usulan JBT Solar sebesar 415.682,50 KL serta tambahan kuota Pertalite.

Selanjutnya, setelah penetapan kuota nasional pada 19 Februari 2026, Berau memperoleh alokasi sebesar 44.800 KL.

Namun, angka tersebut dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Pemkab mencatat kebutuhan riil saat itu mencapai 25.895 KL untuk Bio Solar dan 47.312 KL untuk Pertalite.

Artinya, khusus Pertalite saja, kebutuhan yang tercatat telah melampaui alokasi yang tersedia.

Sri Juniarsih menyebut realisasi alokasi yang diterima daerah hanya sekitar separuh dari total permintaan yang sebelumnya diajukan.

Untuk mengurai antrean panjang di SPBU, Pemkab Berau sebelumnya telah menerapkan pembatasan pengisian BBM maksimal 25 liter untuk setiap kendaraan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat distribusi BBM lebih merata dan mencegah terjadinya pembelian dalam jumlah besar. Namun, dalam pelaksanaannya, pembatasan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan persoalan antrean dan kelangkaan.

Karena itu, Sri Juniarsih menilai persoalan tersebut membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat, khususnya BPH Migas sebagai regulator hilir minyak dan gas bumi.

Menurutnya, penambahan kuota saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan sistem distribusi yang tertata dan pengawasan yang ketat.

“Walaupun kuota melimpah, jika tidak diatur dengan baik, tetap tidak akan mencukupi. Kami butuh dukungan BPH Migas untuk mengatur mekanisme penyalurannya. Sebagai daerah terpencil, kami meminta perhatian khusus BPH Migas untuk mengawasi ketepatan waktu distribusi,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemkab Berau siap mendukung program BPH Migas, termasuk memperkuat pengawasan bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memastikan BBM yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Sementara itu, Ketua DPRD Berau Dedy Okto Noryanto turut menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia meminta pengawasan terhadap distribusi Pertalite diperketat, terutama di tingkat SPBU.

Dedy juga meminta tindakan tegas diberikan apabila ditemukan oknum atau lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM.

Menurutnya, persoalan distribusi tidak boleh hanya dilihat dari sisi jumlah kuota. Pengawasan terhadap proses penyaluran hingga sampai ke konsumen juga menjadi bagian penting untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komite BPH Migas Elman Salman Arief menyambut baik masukan yang disampaikan Pemkab Berau.

Elman menjelaskan, persoalan keterbatasan kuota BBM bukan hanya terjadi di Berau, tetapi juga menjadi tantangan di sejumlah daerah di Indonesia.

Ia menyebut evaluasi dan pengajuan penambahan kuota JBT maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional pada umumnya dilakukan menjelang akhir tahun.

Terkait Pertalite, Elman menyampaikan bahwa stok secara nasional pada prinsipnya masih tersedia. Karena itu, optimalisasi distribusi menjadi salah satu hal yang akan diperhatikan.

Ia juga menjelaskan bahwa kuota BBM yang telah ditetapkan untuk suatu kabupaten memiliki ketentuan tersendiri dan tidak dapat begitu saja digeser atau dialihkan ke kabupaten lain.

BPH Migas akan segera berkoordinasi dengan Pertamina di wilayah Berau untuk memastikan penyaluran berjalan lancar serta harga BBM tetap terjangkau masyarakat.

“BPH Migas menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola distribusi serta rutin menjalankan evaluasi dan pemeriksaan berkala di setiap triwulan (TW),” pungkasnya. (adv)

Pendapatan Naik Rp949 Miliar, APBD Perubahan Berau 2026 Capai Rp3,67 Triliun

Penulis
redaksi
-
0
Pendapatan Naik Rp949 Miliar, APBD Perubahan Berau 2026 Capai Rp3,67 Triliun

BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau bersama DPRD Berau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Berau dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Berau di Kantor DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Rabu (30/9/2026).

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir sekaligus memberikan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026. Persetujuan ini menjadi tahapan penting sebelum dokumen tersebut dievaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Berau yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan APBD bersama pemerintah daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Berau, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota dewan melalui fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir dan sekaligus memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Sri.

Ia juga mengapresiasi jajaran Pemkab Berau yang terlibat dalam proses pembahasan hingga Raperda Perubahan APBD tersebut memperoleh persetujuan DPRD.

Sri menjelaskan, setelah mendapatkan persetujuan bersama, Raperda Perubahan APBD 2026 akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dievaluasi. Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah persetujuan bersama.

Tahapan tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah proses evaluasi selesai dan ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur, perubahan APBD dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Menurut Sri, penyusunan perubahan APBD 2026 berangkat dari kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara pemerintah daerah dan DPRD.

Nota Kesepakatan antara Pemkab Berau dan DPRD terkait perubahan KUA dan PPAS tersebut telah ditandatangani pada 29 September 2026. Kesepakatan itu kemudian menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

“Hal-hal yang disampaikan dalam pendapat akhir fraksi, baik berupa catatan, saran, masukan, usulan maupun kritik, akan menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Sri menegaskan, masukan DPRD tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan pelaksanaan pembangunan daerah. Ia berharap seluruh tahapan perubahan APBD dapat berjalan efektif dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan keuangan daerah dan waktu yang tersisa hingga akhir tahun anggaran 2026.

Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati, pendapatan daerah mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan APBD murni.

Pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp3,674 triliun, naik sekitar Rp949,55 miliar dari APBD murni 2026 sebesar Rp2,724 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

PAD setelah perubahan ditargetkan mencapai Rp486,63 miliar, meningkat Rp36,63 miliar dari anggaran awal sebesar Rp450 miliar. Peningkatan PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

Sementara itu, pendapatan transfer meningkat menjadi Rp3,172 triliun, dari sebelumnya Rp2,257 triliun. Artinya, terdapat kenaikan sekitar Rp914,77 miliar.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat setelah perubahan mencapai Rp2,434 triliun, naik sekitar Rp692,67 miliar dari anggaran semula Rp1,741 triliun.

Sedangkan pendapatan transfer antardaerah meningkat menjadi Rp738,28 miliar, atau naik sekitar Rp222,10 miliar dari anggaran awal Rp516,18 miliar.

Di sisi belanja, Pemkab Berau menetapkan belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp3,946 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp533,83 miliar dibandingkan anggaran awal sebesar Rp3,412 triliun.

Belanja operasi menjadi salah satu komponen terbesar dengan alokasi setelah perubahan mencapai Rp2,244 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp269,07 miliar dari sebelumnya Rp1,975 triliun.

Kenaikan belanja operasi terjadi pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial. Sementara belanja hibah mengalami penurunan.

Selanjutnya, belanja modal meningkat menjadi Rp1,401 triliun, dari sebelumnya Rp1,142 triliun. Terdapat kenaikan sekitar Rp258,87 miliar.

Kenaikan belanja modal terutama terjadi pada belanja modal peralatan dan mesin serta jalan, jaringan dan irigasi. Sementara belanja modal tanah tidak mengalami perubahan dan belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan.

Untuk belanja tidak terduga, setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp23,15 miliar, meningkat sekitar Rp6,12 miliar dari anggaran sebelumnya Rp17,03 miliar.

Sedangkan belanja transfer justru mengalami sedikit penurunan. Setelah perubahan, belanja transfer menjadi Rp277,61 miliar, turun sekitar Rp235,78 juta dari anggaran semula Rp277,84 miliar.

Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp272,64 miliar.

Angka tersebut turun sekitar Rp415,72 miliar dibandingkan anggaran awal sebesar Rp688,37 miliar.

Sri mengatakan, keseluruhan perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut menggambarkan kondisi kemampuan keuangan daerah setelah dilakukan penyesuaian terhadap APBD 2026.

Perubahan tersebut sekaligus diarahkan agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien hingga berakhirnya tahun anggaran.

“Marilah kita senantiasa bergandeng tangan, bersinergi dan berkolaborasi untuk melaksanakan seluruh agenda pembangunan yang tujuannya adalah kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Berau,” pungkasnya. (adv)

Presidential Threshold Belum Tuntas, Menkum Tunggu Usulan DPR

Penulis
redaksi
-
0

JAKARTA — Pemerintah masih menunggu langkah DPR RI terkait pembahasan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menteri Hukum menegaskan pihaknya menanti usulan resmi dari parlemen sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan.

Persoalan presidential threshold menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan sistem pemilihan presiden dan kesempatan partai politik mengusung calon. Perubahan aturan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi peta persaingan politik dalam pemilu mendatang.

Koran Nusantara edisi ini juga mengulas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait penempatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian. Putusan tersebut kembali menjadi sorotan dalam pembahasan reformasi kelembagaan Polri.

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com
https://digital.koranusantara.com/kn30sept2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

1...474849...1,252Halaman 48 dari 1,252