PENAJAM PASER UTARA – Penanganan dugaan korupsi pengelolaan pendapatan jasa kepelabuhanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Mandiri Desa Bumi Harapan terus berkembang.

Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara (Kejari PPU) bahkan membuka peluang munculnya tersangka baru dalam perkara yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp9 miliar tersebut.

Kasus itu kini dinilai tidak lagi sekadar persoalan administrasi pengelolaan BUMDes, melainkan mengarah pada dugaan praktik korupsi terstruktur yang melibatkan pengelolaan dana desa dan jasa kepelabuhanan selama periode 2022 hingga 2024.

Kepala Seksi Intelijen Kejari PPU, Eko Purwantono, menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan terbuka terhadap kemungkinan pengembangan perkara.

“Proses ini masih terbuka. Jika dalam perkembangan ditemukan bukti baru, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” ujar Eko dalam press rilis Kejari PPU, Senin (18/5/2026).

Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati maupun terlibat dalam aliran dana pengelolaan jasa kepelabuhanan BUMDes Makmur Mandiri.

Sejauh ini, Kejari PPU telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala Desa Bumi Harapan berinisial K, mantan Direktur BUMDes berinisial IL, serta mantan Kepala Seksi Kesejahteraan berinisial MF.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa sekitar 60 saksi termasuk saksi ahli serta melakukan penyitaan berbagai barang bukti.

Kejari PPU juga melakukan digital forensik terhadap perangkat elektronik milik para tersangka untuk menelusuri komunikasi maupun aliran transaksi keuangan.

“Barang bukti yang telah kita sita di antaranya uang tunai lebih dari Rp2 miliar, satu unit Mitsubishi Pajero, satu unit Honda Civic, hingga sebuah rumah di kawasan Balikpapan yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi,” terang Eko.

Besarnya aset yang disita dinilai menunjukkan dugaan kuat bahwa perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan administrasi desa, tetapi juga berpotensi mengarah pada dugaan pencucian uang melalui penguasaan aset pribadi.

Selain itu, Kejari PPU memastikan penanganan perkara tetap berjalan meski sempat diwarnai gugatan praperadilan dari pihak tersangka.

Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap mantan Direktur BUMDes sempat dibatalkan melalui putusan praperadilan. Namun penyidik kembali menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka setelah memperoleh alat bukti baru.

Gugatan praperadilan terbaru pun akhirnya ditolak majelis hakim.

Dengan putusan tersebut, posisi hukum Kejari PPU dinilai semakin kuat untuk melanjutkan proses hingga tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.

“Kita menargetkan pelimpahan perkara dilakukan pada Juni 2026 setelah berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum,” tegasnya.

Kasus ini sekaligus menjadi sorotan terhadap lemahnya pengawasan pengelolaan BUMDes yang selama ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Minimnya sistem kontrol dan pengawasan dinilai membuka celah penyimpangan, terlebih ketika usaha desa mulai mengelola sektor dengan nilai ekonomi besar seperti jasa kepelabuhanan.

“Apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan fakta baru, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan berkembang lebih luas dan menyeret pihak-pihak lain yang selama ini belum tersentuh oleh proses hukum,” pungkas Eko. (MK)

Pewarta: Deddypz
Editor: Agus S

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus mendorong pengembangan sumber daya manusia sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif di daerah, khususnya di bidang perfilman dan industri kreatif digital.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat membuka Workshop Pembuatan Film Pendek di Gedung Mini Teater Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang, Senin (18/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Neni memberikan apresiasi kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispopar) Bontang yang dinilai aktif membuka ruang kreatif bagi generasi muda.

Menurutnya, workshop tersebut menjadi langkah penting untuk mendorong tumbuhnya industri kreatif lokal agar mampu berkembang lebih luas.

“Saya menyambut baik dan mengapresiasi upaya Dispopar dalam mendorong pengembangan SDM di bidang ekonomi kreatif. Saya berharap melalui kegiatan ini, anak-anak Bontang mampu menciptakan film-film pendek berkualitas yang membawa industri kreatif kita semakin maju dan berkembang,” ujarnya.

Neni berharap karya-karya yang lahir dari generasi muda Bontang nantinya tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing di level nasional hingga internasional.

Ia juga mengingatkan para peserta workshop untuk mengedepankan kreativitas dan orisinalitas dalam berkarya.

Menurutnya, Indonesia termasuk Kota Bontang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang sangat besar untuk dijadikan inspirasi dalam produksi film maupun karya kreatif lainnya.

“Negara kita, khususnya daerah kita, sangat kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal yang bisa dieksplorasi lebih jauh. Jadikan kekayaan budaya itu sebagai inspirasi utama. Jangan menjadi plagiat, melahirkan karya yang otentik adalah kebanggaan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Workshop tersebut diharapkan mampu melahirkan sineas-sineas muda berbakat dari Kota Bontang sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Seekor ular piton sepanjang lebih dari empat meter ditangkap warga RT 25 Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku, usai banjir melanda kawasan tersebut.

Kemunculan ular besar itu diduga berkaitan dengan luapan air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara sejak Minggu malam hingga Senin dini hari.

Ketua RT 25 Desa Suka Raja, Waras Rahmad Abdillah, mengatakan ular piton tersebut ditemukan warga di dekat lokasi tambatan perahu yang biasa digunakan warga memancing ikan.

“Oleh-oleh banjir. Dekat kapal sana, di selatan,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Menurut warga setempat, kemunculan ular piton berukuran besar di kawasan itu bukan pertama kali terjadi saat banjir.

Ketua RT 21, Yusuf, menyebut ular piton sering tersangkut di jaring warga ketika debit air meningkat.

“Sudah empat kali ini terperangkap jaring ketika banjir,” jelasnya.

Demi menghindari hal-hal yang membahayakan warga, ular tersebut akhirnya dimusnahkan.

Sebelumnya, wilayah Kecamatan Sepaku diguyur hujan deras disertai petir sejak Minggu malam hingga Senin dini hari yang menyebabkan sejumlah titik permukiman warga terendam banjir.

Bahkan pada Senin sore, hujan kembali turun cukup deras di kawasan tersebut.

Meski begitu, hingga malam hari sejumlah wilayah rawan banjir dilaporkan masih dalam kondisi aman.

Sekretaris Desa Bukit Raya, Adi Suryadi, mengatakan kondisi debit air di wilayah RT 1 Bukit Raya yang sebelumnya sempat terendam kini masih terkendali.

“Sore pak. Posisi air hari ini masih aman,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Otorita IKN dari Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam juga terlihat mendatangi lokasi banjir di RT 25 Desa Suka Raja untuk memantau kondisi lapangan pascabanjir. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menargetkan angka stunting turun dari 17,4 persen menjadi 12,5 persen pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan intervensi berbasis data.

Target tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat menghadiri Rapat Koordinasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2026 di Kantor Wali Kota Bontang, Senin (18/5/2026).

Dalam arahannya, Agus Haris menegaskan penanganan stunting tidak boleh hanya sebatas laporan administratif, tetapi harus benar-benar dirasakan langsung masyarakat di lapangan.

“Kita ingin penanganan stunting ini benar-benar berjalan di lapangan, bukan hanya laporan administratif,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Bontang memaparkan hasil penimbangan balita, capaian posyandu, hingga rencana validasi data stunting melalui pengukuran ulang dan timbang serentak pada Juni 2026 mendatang.

Pemerintah juga meminta para lurah lebih aktif melakukan kunjungan rumah terhadap balita yang belum mengikuti penimbangan agar seluruh data dapat diverifikasi secara akurat.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Bontang, Eddy Foreswanto, menjelaskan penanganan stunting tidak hanya difokuskan pada anak yang sudah mengalami gangguan tumbuh kembang, tetapi juga menyasar anak berisiko stunting melalui pendampingan sejak sebelum kehamilan.

Menurutnya, langkah tersebut diperkuat dengan perbaikan sanitasi lingkungan, penyediaan akses air bersih, penerapan pola hidup sehat, hingga pencegahan paparan asap rokok di lingkungan keluarga.

Selain itu, Pemkot Bontang terus mendorong integrasi data melalui aplikasi Super S dan Si Rindu yang disinkronkan dengan Aksi Bangda agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan terpadu.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari penolakan imunisasi, pernikahan dini, hingga keterbatasan sumber daya manusia.

Karena itu, pemerintah memperkuat peran Ikatan Bidan Indonesia (IBI), PKK, penyuluh KB, dan Tim Pendamping Keluarga untuk meningkatkan edukasi hingga tingkat kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Bontang juga memaparkan keberhasilan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), vitamin D, dan zinc di kawasan Tanjung Limau, Kelurahan Bontang Baru.

Program tersebut disebut berhasil membantu 18 dari 25 anak keluar dari kategori stunting dan diharapkan dapat diterapkan di wilayah lain di Kota Bontang. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S