Beranda blog Halaman 45

Pengukuhan Pengurus SPS Kaltim Periode 2025–2029 dan Dialog Soal Masa Depan Media (2): Pers Daerah Dikepung Perubahan, Harapan pada Pemerintah Masih Besar

Memasuki sesi pembukaan, suasana forum mulai terasa lebih serius.

Staf Ahli Gubernur Bidang II Pemprov Kaltim, Siti Farisyah Yana hadir mewakili Gubernur Rudy Mas’ud untuk membuka kegiatan pengukuhan Pengurus SPS Kaltim periode 2025–2029.

Di awal sambutannya, ia sempat bercanda soal dirinya yang harus hati-hati berbicara di depan banyak wartawan. Candaan itu langsung disambut tawa kecil beberapa peserta.

Tapi setelah itu pembicaraan mulai masuk ke persoalan yang memang sedang dihadapi dunia media sekarang.

Apalagi belakangan ini Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memang cukup banyak menjadi perhatian publik. Mulai dari berbagai kebijakan baru, gaya komunikasinya yang cukup terbuka, sampai bagaimana pemerintah provinsi mencoba membangun hubungan dengan media di tengah perubahan dunia digital yang bergerak cepat.

Siti yang membacakan sambutan gubernur menyampaikan bahwa pers memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.

Bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pemprov Kaltim, kata dia, memandang insan pers sebagai mitra penting dalam menyampaikan informasi pembangunan, memperkuat literasi publik, sekaligus menjaga ruang informasi tetap sehat dan bertanggung jawab.

Hal itu sebenarnya juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan lembaga ekonomi.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers juga ditegaskan bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.

Di daerah, dukungan pemerintah terhadap media juga masih dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pers yang sehat, profesional dan independen.

Di tengah perkembangan teknologi digital sekarang, pemerintah juga menilai tantangan dunia pers semakin besar.

Arus informasi bergerak sangat cepat. Banyak informasi beredar tanpa proses verifikasi yang jelas. Sementara media arus utama tetap dituntut menjaga akurasi dan tanggung jawab jurnalistik.

Dan pembahasan seperti itu memang terasa hampir sepanjang forum.

Sementara itu, Ketua Umum SPS Pusat Januar P Ruswita juga menyampaikan pandangannya soal kondisi industri media saat ini.

Ia menjelaskan bagaimana perubahan besar terjadi dalam beberapa tahun terakhir akibat perkembangan teknologi digital yang sangat cepat.

Pola masyarakat mengakses informasi berubah total.

Menurut Januar, media cetak, televisi, radio hingga portal berita sekarang menghadapi tekanan yang sama.

Banyak perusahaan media tidak lagi mampu bertahan seperti dulu. Bahkan ada yang harus menghentikan operasional dan mengurangi jumlah karyawan.

Namun di tengah situasi itu, media arus utama tetap memiliki tanggung jawab menjaga kualitas informasi dan menjadi pembeda di tengah banjir konten media sosial.

Januar juga sempat menyinggung soal AI yang mulai masuk ke dunia media.

Menurutnya, media mainstream sekarang bukan hanya bersaing sesama perusahaan pers, tapi juga menghadapi gelombang konten media sosial dan produk AI yang bergerak jauh lebih cepat.

“Musuh media mainstream sekarang adalah produk-produk AI yang disebarkan di media sosial,” kata Januar yang juga masih memimpin perusahaan media Pikiran Rakyat.

Di bagian lain, Januar juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah tetap memberi dukungan terhadap media-media lokal yang sudah terverifikasi dan menjalankan proses jurnalistik dengan benar.

Menurutnya, media yang berada di bawah organisasi pers resmi memiliki tanggung jawab yang jelas.

Mulai membayar pajak, menggaji karyawan, menjalankan pelatihan wartawan hingga menjaga standar perusahaan pers.

Pembahasan soal dukungan pemerintah terhadap media ini cukup banyak mendapat perhatian peserta.

Karena hampir semua memahami kondisi media daerah sekarang memang tidak mudah.

Belanja publikasi pemerintah mulai berkurang. Persaingan media makin keras. Sementara media sosial terus mengambil perhatian masyarakat setiap hari.

Semakin terasa bahwa media daerah sekarang memang sedang berada di tengah tekanan perubahan yang besar. (Bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Pengukuhan Pengurus SPS Kaltim Periode 2025–2029 dan Dialog Soal Masa Depan Media (1): Media Memang Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Saya mengikuti kegiatan pengukuhan Pengurus SPS Kaltim ini hampir seharian penuh, Rabu (20/5).

Sejak pagi suasana di Grand Tjokro Balikpapan memang sudah ramai. Wartawan senior, pemilik media, pimpinan redaksi, pejabat pemerintah, humas kepolisian hingga tokoh pers lama terlihat mulai berdatangan.

Sudah lama rasanya tidak melihat forum media di Kaltim yang mempertemukan banyak orang seperti ini dalam satu ruangan.

Bukan hanya soal pelantikan pengurus baru.

Tapi juga tempat orang-orang media berbicara cukup terbuka tentang kondisi pers sekarang.

Dan memang, hampir sepanjang acara, pembahasannya kembali ke persoalan yang sama.

Tentang pendapatan media yang turun. Perubahan perilaku pembaca. Media sosial yang bergerak terlalu cepat. Sampai AI yang mulai masuk ke ruang redaksi.

Media memang sedang tidak baik-baik saja.

Pengurus SPS Kaltim periode 2025–2029 yang dikukuhkan kali ini dipimpin Ajid Kurniawan dari Balikpapan Pos sebagai ketua. Posisi sekretaris diisi Sumarsono dari Tribun Kaltim dan bendahara dipercayakan kepada Supriyono dari Kaltim Post

Di jajaran dewan pertimbangan juga diisi sejumlah nama yang cukup lama dikenal di dunia pers Kaltim seperti Ir H Seno Aji, Erwin Dede Nugroho, Desman Minang Endhianto, Syafril Teha Noer hingga Syarifuddin Pernyata.

Sementara di bidang-bidang kepengurusan, cukup banyak wajah media lama maupun generasi baru ikut masuk dalam struktur organisasi.

Ada nama Edwin Agustyan dari Bontangpost.id, Tommy Simanjuntak dari Sekatv, Devi Alamsyah dari Nomorsatukaltim, Adhi Abdian dari MediaKaltim.com, Doni Ari Wardana dari Swara Kaltim, Romdani dari Kaltim Post, Herdi dari Klikkaltim.com hingga Firmansyah Wahyudi dari Berau Post.

Kepengurusan kali ini terlihat mencoba merangkul cukup banyak media dari berbagai daerah di Kaltim.

Tidak hanya media cetak lama, tapi juga media siber dan televisi lokal.

Ketua SPS Kaltim yang baru dikukuhkan, Ajid Kurniawan, juga menyampaikan secara terbuka soal kondisi industri pers saat ini.

Menurutnya, perusahaan media sekarang sedang menghadapi masa yang berat.

Ia bahkan menyebut perusahaan pers hari ini seperti berdiri di “dataran yang bergetar”.

Kalimat itu terasa cukup menggambarkan situasi media sekarang.

Perubahan datang terlalu cepat. AI mulai masuk ke ruang redaksi. Sementara konten viral sering lebih cepat dipercaya dibanding proses jurnalistik yang panjang dan penuh verifikasi.

Di sela-sela forum bahkan beberapa kali muncul candaan soal AI.

Ada yang bilang sekarang orang bikin “berita” tidak perlu jadi wartawan lagi. Ada juga yang bercanda kalau dulu tulisan diedit redaktur, sekarang diedit AI.

Ruangan beberapa kali terdengar tertawa kecil.

Tapi semua sebenarnya paham, candaan itu adalah kenyataan yang sedang dihadapi industri media saat ini.

Forum hari itu juga terasa cukup cair.

Banyak pembicara berbicara apa adanya. Tidak terlalu formal. Bahkan beberapa tokoh pers senior terlihat lebih nyaman berbicara santai dibanding membaca teks sambutan.

Saya justru lebih menikmati obrolan-obrolan kecil di luar forum resmi.

Ada yang mengeluh kontrak publikasi pemerintah makin kecil. Ada yang bilang media cetak sekarang makin berat bertahan. Ada juga yang mulai khawatir anak muda lebih percaya media sosial dibanding media arus utama.

Beberapa wartawan juga terlihat membahas kondisi ruang redaksi yang sekarang berubah jauh.

Wartawan dituntut serba cepat. Kadang belum selesai satu berita, sudah harus mengejar berita lain lagi.

Bahkan ada yang mulai bertanya-tanya, media daerah masih bisa bertahan sampai kapan.

Makanya saya melihat forum ini bukan sekadar pengukuhan pengurus organisasi.

Tapi juga seperti tempat berkumpulnya kegelisahan orang-orang media yang sedang menghadapi perubahan besar. (Bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Legislatif Minta Perusahaan Akomodir Pekerja Disabilitas

0

BONTANG — Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal meminta perusahaan di Kota Bontang mampu memberikan ruang kerja yang ramah dan sesuai bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, perusahaan tidak hanya membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga harus menyesuaikan jenis pekerjaan serta sistem kerja dengan kemampuan masing-masing individu.

Hal itu dinilai penting, agar pekerja disabilitas dapat menjalankan tugas secara optimal, tanpa dipaksakan di luar kondisi dan kemampuan mereka.

“Yang penting itu bagaimana kondisi mereka diakomodir. Tugasnya seperti apa, sistem kerjanya bagaimana, karena tidak bisa penyandang disabilitas diberikan pekerjaan di luar cakupannya,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Saeful menilai, penyediaan lingkungan kerja yang inklusif menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya penyesuaian tersebut, para pekerja disabilitas diharapkan dapat bekerja dengan nyaman dan produktif.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara, dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pelayanan publik lainnya tanpa diskriminasi.

“Intinya mereka punya hak untuk diberi layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sebagainya,” tutupnya. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

Saeful Tekankan Pemenuhan Hak ke Penyandang Disabilitas

0

BONTANG — Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesempatan kerja.

Menurut Saeful, pelayanan terhadap penyandang disabilitas memerlukan pembahasan teknis yang rinci bersama instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang.

Hal itu dinilai sangat penting, karena kebutuhan setiap penyandang disabilitas berbeda dan tidak dapat disamaratakan dengan orang pada umumnya.

“Untuk teknis dan detailnya tentu nanti bisa dibicarakan bersama Disdikbud. Itu harus benar-benar detail, karena tidak semua orang memahami kebutuhan mereka. Tetapi intinya, penyandang disabilitas harus mendapat layanan khusus sesuai kondisi mereka,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa negara melalui regulasi telah memberikan perlindungan, sekaligus kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam memperoleh pekerjaan. Salah satunya melalui aturan yang mendorong perusahaan menyediakan kuota penerimaan tenaga kerja disabilitas.

“Undang-undang sudah memberikan rekomendasi, agar perusahaan memberi kesempatan minimal satu persen untuk menerima karyawan disabilitas. Tidak boleh ada penolakan karena ini sifatnya mandatory,” katanya.

Lebih lanjut, Saeful menilai perusahaan juga perlu menyesuaikan sistem kerja dan jenis pekerjaan, dengan kemampuan penyandang disabilitas agar mereka dapat bekerja secara optimal dan nyaman.

Ia berharap, seluruh pihak baik pemerintah maupun perusahaan, dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif serta ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Bontang. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

Mendadak Batal Berangkat Haji, Purbaya Tegaskan Bukan Karena Tugas Negara

0

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa dia batal berangkat menunaikan ibadah haji pada 2026 ini.

“Nggak jadi,” kata Purbaya sambil tertawa kecil, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Purbaya tidak mengungkap alasan dia batal menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Namun, dia mengatakan batalnya keberangkatan haji tersebut bukan karena permintaan Presiden Prabowo Subianto maupun adanya tugas negara.

Dia hanya menyebut hal itu terjadi karena belum rezeki dan belum waktunya untuk berangkat pada 2026 ini.

“Nggak, nggak diminta Presiden, belum saatnya mungkin, belum rezekinya,” kata Purbaya.

Purbaya mengaku sedih tidak bisa berangkat haji dan mengharapkan pada 2027 dapat melangsungkan ibadah tersebut.

“Ya sedih, sedih nggak sedih lah, karena emang belum saatnya mungkin. Doa-in tahun depan nggak batal lagi,” ucap Purbaya.

Dia menyebut keberangkatan haji yang batal tersebut juga berlaku untuk seluruh anggota keluarganya.

“Sekeluarga semua (batal),” ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan dirinya berencana berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji pada Kamis (21/5), jika tidak ada halangan.

“Kamis (21/5), kalau nggak ada halangan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5).

Purbaya mengatakan dirinya telah melakukan persiapan ibadah haji sejak dua pekan terakhir.

Dia menyebut masih mempelajari doa-doa untuk pelaksanaan ibadah haji.

“Persiapan haji sudah dua minggu lalu, sudah belajar tapi doa-doanya, masih lupa juga,” ucapnya.

Purbaya juga mengatakan rencananya akan menjalankan ibadah haji selama 10 hari.

“10 hari,” ucapnya singkat. (ANT/KN)

Airlangga Pastikan Tata Kelola Ekspor SDA Siap Berlaku 1 Juni 2026

0

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) yang dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Airlangga menyampaikan terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam laporan kepada Presiden, yakni pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), serta mekanisme ekspor komoditas strategis DSI.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait rencana implementasi dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang langsung tanggal 1 Juni besok, dan pelaksanaan dari ekspor CPO, batubara, dan ferroaloy yang dilaksanakan oleh DSI,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/52026).

Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi guna mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Regulasi yang disiapkan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.

Airlangga memastikan seluruh aturan pendukung ditargetkan rampung sebelum kebijakan mulai diterapkan pada 1 Juni 2026.

Selain penyusunan regulasi, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha yang berkaitan dengan sektor ekspor komoditas tersebut.

“Yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 16.00 WIB, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” kata Airlangga.

Pemerintah sebelumnya membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, yakni mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya, mulai Januari 2027, DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir, memegang barang, serta menanggung risiko perdagangan sebelum menjualnya ke pasar internasional.

Hasil penjualan komoditas tersebut akan diterima dalam mata uang asing sesuai negara tujuan transaksi, dengan tetap mengikuti praktik perdagangan internasional yang berlaku. Dana hasil penjualan tersebut nantinya akan kembali sepenuhnya ke Indonesia. (ANT/KN)

Jelang Puncak Haji, Arab Saudi Selesaikan Kesiapan Operasional di Dua Miqat Utama

JEDDAH – Komisi Kerajaan untuk Kota Makkah dan Tempat Suci Arab Saudi bersama para penyelenggara haji telah menyelesaikan persiapan operasional dan layanan di Miqat Yalamlam dan Miqat Al-Juhfah.

Seiring meningkatnya kedatangan jamaah melalui pintu masuk darat, udara, dan laut, sejumlah rencana operasional terpadu disiapkan untuk meningkatkan kualitas layanan selama musim haji 1447 H, kantor berita SPA melaporkan, Rabu (20/5/2026).

Persiapan di Miqat Yalamlam di Kegubernuran Al Lith dan Miqat Al-Juhfah di Kegubernuran Rabigh mencakup pengembangan dan pemeliharaan menyeluruh fasilitas dan layanan.

Upaya tersebut meliputi peningkatan jalur internal, halaman, area istirahat, serta penguatan layanan kebersihan, panduan, pemeliharaan, dan pendingin udara guna memastikan kenyamanan jamaah sejak tiba di miqat.

Komisi juga memastikan kesiapan area salat, toilet, dan fasilitas wudhu bekerja sama dengan pihak operator.

Selain itu, jumlah tim operasional lapangan, relawan, layanan darurat, dan layanan kesehatan turut ditingkatkan, disertai pengembangan sistem informasi dan petunjuk multibahasa bagi jamaah dari berbagai negara. (ANT/KN)

Sumber: SPA

Dalami Adegan KDRT, Acha Septriasa Sampai Pecah Pembuluh Darah di Wajah

0

JAKARTA – Aktris Acha Septriasa mengaku mengalami pecah pembuluh darah di wajah imbas mendalami adegan emosional membintangi film “Suamiku Lukaku”.

Memerankan karakter Amina yang merupakan seorang istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Acha saat menjalani proses syuting sempat mengulang adegan emosional beberapa kali sehingga tubuhnya ikut merasakan dampaknya secara fisik.

“Ketika udah take satu, take dua, dan pasti shot-nya kan lebih dari tujuh lah ya, akhirnya kan ulang 20 kali tuh. Itu sampai pembuluh darah saya tuh di muka pecah-pecah gitu. Itu enggak tahu karena stres atau karena saya juga kepikiran,” ujar Acha dalam konferensi pers di Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).

Acha mengatakan dirinya selalu berusaha memberikan seluruh tenaga dan emosinya saat syuting sehingga tetap menjalani pengulangan adegan walaupun tubuh sudah lelah. Setelahnya, berdampak menimbulkan wajahnya dipenuhi bercak merah.

“Saya pikir alergi makeup, tapi ternyata itulah semua pembuluh darah di muka saya pecah udah kayak sapu lidi satu muka tuh isinya merah-merah. Jadi ternyata ketika kita akting pun karena kita melakukannya dengan jujur akhirnya efeknya juga ke badan juga,” imbuh dia.

Selain memengaruhi kondisi secara fisik, Acha mengaku proses mendalami emosi karakter tersebut turut memengaruhi kondisi mentalnya.

“Kalau secara mental ya pastinya tetap ada rasa hopeless-nya ya, kayak saya pengen aja setiap adegan yang terlahirkan di film ini tuh bisa benar-benar nantinya menyentuh hati yang nonton sebagai hiburan juga sebagai entertainment,” ujar dia.

“Tapi juga di satu sisi bisa turut merasakan apa yang dirasakan Amina sehingga tidak ada lagi yang namanya istri-istri yang menderita di luar sana gitu,” tambahnya.

“Suamiku Lukaku” sebuah film drama yang mengangkat isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kerap tersembunyi di balik citra keluarga yang tampak harmonis.

Film yang diproduksi oleh SinemArt itu mengikuti dinamika hubungan pasangan suami-istri, Amina (Acha Septriasa) dan Irfan (Baim Wong) yang dipenuhi kekerasan, baik fisik yang meninggalkan luka terlihat maupun kekerasan verbal yang menghadirkan luka batin mendalam.

Dibantu oleh Zahra (Raline Shah), seorang pengacara yang berani memperjuangkan hak perempuan Amina berusaha bersuara. Namun, perjalanan untuk keluar dari lingkaran kekerasan tersebut tidaklah mudah.

Dibintangi juga oleh Ayu Azhari, Azkya Mahira dan lainnya, film “Suamiku Lukaku” dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. (ANT/KN)

Israel Lepaskan 9 WNI Relawan Gaza, Sugiono: Sedang Dipulangkan ke Tanah Air

0

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memastikan sembilan warga negara Indonesia (WNI) peserta flotilla kemanusiaan ke Jalur Gaza yang diculik Israel telah dibebaskan, dan saat ini sudah dalam perjalanan kembali ke tanah air.

“Sembilan WNI yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel, menuju Istanbul, Turki,” kata Sugiono melalui pernyataan pers yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Sugiono mengatakan, dibebaskannya WNI peserta pelayaran Global Sumud Flotilla ke Jalur Gaza tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan koordinasi erat antara pemerintah RI dengan berbagai pihak.

“Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat,” ujar Menlu RI.

Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI, kata dia, telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul yang bekerja secara intensif demi menyelamatkan para WNI tersebut.

Komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional, khususnya Pemerintah Turki, juga ditempuh dalam perjuangan memastikan keselamatan dan pembebasan seluruh WNI yang diculik Israel tersebut.

“Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini,” kata Sugiono.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh pihak di Indonesia, termasuk Komisi I DPR RI, atas arahan dan dorongan konkret kepada Kemlu RI untuk membebaskan sembilan WNI itu.

Menlu RI juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang senantiasa mendoakan keselamatan para WNI yang ikut serta dalam pelayaran kemanusiaan ke Gaza tersebut.

Para relawan GSF pada Kamis dikonfirmasi telah dibebaskan dari penjara di Israel usai kapal-kapal mereka disergap pasukan Zionis pada awal pekan ini. Dilaporkan bahwa mereka sedang dalam proses deportasi dan pemulangan keluar dari wilayah Israel menuju Turki. (ANT/KN)

Replika Kursi Firaun Sitaan Kasus ASABRI Laku Rp63 Juta di BPA Fair 2026

0

JAKARTA — Replika kursi bergaya kerajaan Mesir milik terpidana kasus korupsi ASABRI, Jimmy Sutopo, menjadi salah satu aset yang paling menyita perhatian dalam gelaran BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI.

Aset bernama “King Tutankhamen’s Egyptian Throne Chair” Replica itu berhasil terjual sekitar Rp63 juta, lebih tinggi dari harga limit awal sebesar Rp43,9 juta.

Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Kuntadi, mengatakan hasil penjualan kursi tersebut cukup baik karena melampaui nilai pembukaan lelang.

“Kursi Firaun Alhamdulillah terjual. Harganya Rp63 juta sekian dan itu cukup bagus nilainya,” ujar Kuntadi saat penutupan BPA Fair 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026).

Kursi berlapis emas itu menjadi salah satu barang sitaan yang menarik perhatian pengunjung selama pameran dan proses pelelangan berlangsung. Untuk mengikuti lelang aset tersebut, peserta diwajibkan menyetorkan uang jaminan sekitar Rp9 juta.

Secara keseluruhan, BPA Fair 2026 mencatat capaian lelang yang tinggi. Dari total 308 aset yang dilelang, sebanyak 300 unit berhasil terjual dengan nilai total hasil lelang mencapai Rp997,4 miliar.

“Total aset yang kami lelang pada kegiatan ini adalah 308 unit. Total aset yang terjual 300 unit. Artinya hanya 8 unit yang tidak terjual,” kata Kuntadi.

Ia juga menyebut tingginya hasil lelang tidak lepas dari antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Tercatat lebih dari 1.900 pengunjung hadir dan sekitar 1.700 peserta ikut dalam proses lelang.

Seluruh hasil lelang BPA Fair 2026 nantinya akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari optimalisasi pemulihan aset dan penguatan penerimaan negara melalui barang rampasan hasil tindak pidana.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R