JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 11 tersangka dugaan tindak pidana terorisme dalam rangkaian penegakan hukum yang dilakukan di enam provinsi sejak Jumat (2/10).

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana mengatakan keenam provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara.

“Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah, juga jaringan terorisme lainnya,” kata Mayndra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (4/10/2026).
Sebanyak 11 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial HN (43), SM alias NM (52), HA (45), YDKAP (22), Y (36), S (49), A (32), CG (29), MF (37), AF (26), dan MW (42).

Mayndra mengatakan para tersangka diduga memiliki peran yang berbeda, mulai dari konsolidasi jaringan, kegiatan pelatihan, penyebaran propaganda dan rekrutmen, baik secara langsung maupun melalui media sosial, hingga keterlibatan dalam pemufakatan tindak pidana terorisme.

Setelah penangkapan, Densus 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan barang bukti, serta pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka.

Hasil penyidikan sementara, kata Mayndra, menunjukkan adanya keterhubungan antartersangka lintas wilayah, terutama melalui pertemuan secara daring yang berkaitan dengan indoktrinasi, konsolidasi jaringan, dan aktivitas pembinaan.

“Salah satu pola yang ditemukan adalah penyelenggaraan pertemuan secara daring yang menghubungkan sejumlah pendukung Daulah Islamiyah dari beberapa daerah secara virtual,” ujarnya.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan kegiatan pelatihan yang diikuti sebagian tersangka, antara lain latihan fisik, menembak, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan aktivitas militansi terorisme.

Terkait kemungkinan adanya jaringan lain, Mayndra mengatakan penyidikan masih terus dilakukan.

“Penyidik akan mendalami barang bukti yang ditemukan serta keterhubungan masing-masing tersangka dengan individu maupun jaringan lain,” katanya.

Mayndra menegaskan penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya Polri melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi aksi terorisme.

Upaya tersebut mencakup pencegahan terhadap proses konsolidasi, propaganda, rekrutmen, pembinaan, maupun peningkatan kemampuan yang berpotensi berkembang menjadi tindakan kekerasan. (ANT/KN)

TANGERANG — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menolak masuk seorang warga negara asing (WNA) asal China berinisial HW yang diduga terlibat pencurian barang penumpang di pesawat Starlux rute Taipei-Jakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdhana mengatakan penolakan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima permohonan bantuan dari Taipei Economic and Trade Office (KDEI Taipei) terkait dugaan pencurian di dalam pesawat Starlux penerbangan JX761 pada Sabtu (3/10).

“Hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diizinkan masuk, serta keberadaannya tidak boleh membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Untuk itu, setiap orang asing tetap harus melalui pemeriksaan keimigrasian secara menyeluruh,” kata Galih di Tangerang, Minggu (4/10/2026).

Pesawat Starlux JX761 yang membawa HW mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.20 WIB.

Setibanya di terminal kedatangan, petugas Imigrasi langsung melakukan pemeriksaan dan proses administrasi keimigrasian terhadap yang bersangkutan.

Dalam proses tersebut, petugas berkoordinasi dengan perwakilan KDEI di Indonesia, Atase Polisi Taiwan di Indonesia, serta pihak maskapai Starlux.

HW tercatat sebagai pemegang Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) yang masih berlaku hingga 27 April 2027. Namun, status visa tersebut tidak menghalangi keputusan Imigrasi untuk menolak kedatangannya berdasarkan atensi resmi dan hasil koordinasi dengan pihak berwenang Taiwan.

“Dalam kasus ini, kami menerima atensi resmi dari pihak berwenang Taiwan dan setelah dilakukan pemeriksaan serta koordinasi dengan pihak terkait, yang bersangkutan diputuskan untuk ditolak masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Galih.

Ia mengatakan keputusan tersebut mengacu pada Pasal 92 huruf (h) dan Pasal 93 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024.

Sebagai bagian dari prosedur penolakan masuk, petugas Imigrasi juga membubuhkan cap denied entry pada paspor HW.

Setelah seluruh proses selesai, WNA China tersebut dipulangkan ke tempat keberangkatan awal di Taipei menggunakan pesawat Starlux nomor penerbangan JX762 dengan rute Jakarta-Taipei pada kesempatan pertama.

“Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan koordinasi dan sinergi lintas instansi, guna memperkuat fungsi pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian di gerbang utama tanah air,” kata Galih. (ANT/KN)

NAGOYA — Asian Games Aichi-Nagoya 2026 mencatat lebih dari 350 rekor sepanjang penyelenggaraan pada 19 September hingga 4 Oktober, dengan lebih dari 50 di antaranya merupakan rekor dunia.

Presiden Olympic Council of Asia (OCA) Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani mengatakan catatan tersebut menunjukkan tingginya persaingan dan performa atlet Asia selama pesta olahraga terbesar di benua tersebut.

“Lebih dari 350 rekor telah dipecahkan, termasuk lebih dari 50 rekor dunia. Sebanyak 40 dari 45 NOC berhasil meraih medali. Ini adalah rekor Asian Games kita,” kata Sheikh Joaan dalam upacara penutupan di Mizuho Park Sports Stadium, Nagoya, Jepang, Minggu.

Catatan tersebut menjadi salah satu pencapaian yang disoroti Sheikh Joaan dalam pidato penutupan Asian Games ke-20.

Menurut dia, penyelenggaraan Aichi-Nagoya juga diwarnai kebangkitan para atlet, persaingan hingga detik-detik terakhir, serta kemunculan sejumlah bintang muda yang mulai membangun prestasi di tingkat Asia.

Para atlet, kata dia, menunjukkan semangat kompetisi dan sportivitas, termasuk ketika menghadapi cedera serta berbagai tantangan dalam perjalanan menuju podium.

Sejumlah atlet Indonesia turut mencatatkan prestasi dan sejarah selama kompetisi.

Atlet angkat besi Rahmat Erwin mencatat total angkatan 366 kilogram dan menempatkan namanya sebagai pemegang rekor dunia kelas 75 kilogram.

Dari cabang panjat tebing, Desak Made mengukir rekor Asia nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik.

Sementara itu, tim putra Indonesia dari cabang bulu tangkis mengakhiri penantian 28 tahun setelah mengalahkan China pada final untuk merebut medali emas Asian Games.

Medali emas juga mencatat sejarah dari cabang panahan melalui Nurisa Dian Ashrifa yang menjadi atlet pertama yang mempersembahkan medali emas Asian Games bagi Indonesia dari cabang olahraga tersebut.

Indonesia mengakhiri Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di peringkat ke-16 klasemen medali dengan raihan lima emas, 11 perak, dan 23 perunggu.

China menjadi juara umum dengan perolehan 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Jepang berada di posisi kedua dengan 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu. (ANT/KN)

JAKARTA – Kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memasuki babak persidangan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang perdana pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Sidang perdana akan dibuka dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Selain Febrie, dua terdakwa lain dalam perkara terkait, yakni advokat Don Ritto alias Idon dan pihak swasta Nurman Herin, juga dijadwalkan menjalani sidang perdana pada hari yang sama.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra membenarkan jadwal tersebut.

“Rencana sidang pembacaan dakwaan akan digelar pada Rabu, 7 Oktober 2026,” kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Perkara Febrie terdaftar dengan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst. Sementara perkara Don Ritto terdaftar dengan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst dan Nurman Herin dengan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst.

Perkara tersebut berawal dari penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) oleh Kejaksaan Agung setelah menerima pengalihan tiga perkara dari Polri.

Kasus yang ditangani mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang disebut berkaitan dengan pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau Asuransi Jiwasraya.

Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan sprindik keempat untuk mengusut dugaan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi setelah menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polri.

Barang bukti yang disebut dalam proses tersebut antara lain emas seberat 74 kilogram dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah.

Dalam proses penyidikan, Tim 9 Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset yang dikaitkan dengan perkara tersebut.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sekaligus Koordinator Tim 9, Rudi Margono, pada 15 September 2026 menyebut penyidik telah menyita sekitar 38 objek tanah dan/atau bangunan.

Nilai puluhan aset tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp846 miliar. Selain itu, penyidik juga menyita 27 lembar saham perusahaan.

Barang bukti lain yang disebut dalam proses penyidikan berupa valuta asing, emas, serta sekitar 1.150 lembar dokumen yang berasal dari Kortastipidkor dan Polda Metro Jaya.

Dengan dimulainya persidangan pada 7 Oktober, perkara tersebut selanjutnya akan memasuki proses pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Agenda perdana berupa pembacaan dakwaan menjadi tahap awal bagi jaksa untuk memaparkan secara resmi perbuatan yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa.

Status bersalah atau tidak bersalah para terdakwa nantinya ditentukan melalui proses persidangan berdasarkan pembuktian di pengadilan. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran pendapatan tersebut dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dengan besaran mencapai Rp8,3 juta per bulan tergantung wilayah penugasan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, manajer KDKMP akan bekerja dengan status pegawai kontrak melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

“APBN, APBN dong. Tapi, dari BUMN ke manajer-manajer itu melalui Agrinas Pangan,” kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Zulkifli, besaran pendapatan manajer KDKMP berada pada kisaran Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta per bulan. Nominal tersebut disesuaikan dengan wilayah penempatan masing-masing manajer.

“Pegawai kontrak waktu tertentu selama dua tahun, dua tahun, ya. Pendapatannya Rp6,8 juta sampai Rp8,3 juta. Range-nya itu, tergantung wilayahnya,” ujarnya.

Ia juga membenarkan apabila anggaran yang bersumber dari APBN tersebut nantinya disalurkan melalui skema penyertaan berada di rentang Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta. Penetapannya mempertimbangkan daerah modal negara (PMN) kepada Agrinas Pangan Nusantara.

“Iya,” kata Zulkifli.

Besaran pendapatan manajer KDKMP sebelumnya disebut berada di rentang Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta. Penetapannya mempertimbangkan daerah penugasan, termasuk besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing wilayah.

Pemerintah juga memastikan nominal tersebut merupakan total penghasilan yang diterima manajer, termasuk gaji dan tunjangan.

Selain skema penghasilan, pemerintah menetapkan masa kerja manajer KDKMP selama dua tahun dengan status PKWT diasi desa/kelurahan tidak dilakukan langsung dari anggaran koperasi, melainkan melalui mekanisme yang melibatkan APBN dan BUMN Agrinas Pangan. bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Dengan skema tersebut, pembayaran penghasilan manajer koperasi desa/kelurahan tidak dilakukan langsung dari anggaran koperasi, melainkan melalui mekanisme yang melibatkan APBN dan BUMN Agrinas Pangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Rocky Gerung menegaskan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak dibentuk untuk sekadar mengamini kebijakan pemerintah. Setelah dilantik sebagai anggota Wantimpres, Rocky menyebut lembaga tersebut justru memiliki peran untuk bersikap kritis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Rocky seusai pelantikan Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Menurutnya, sikap kritis diperlukan untuk membaca dampak dan berbagai persepsi yang muncul dari setiap kebijakan pemerintah.

“Kalau mengkritik, dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan,” kata Rocky.

Rocky menjelaskan, Wantimpres bertugas melihat persoalan kebijakan secara lebih mendalam dengan mengandalkan kepekaan etis serta kemampuan masing-masing anggota dalam membaca berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Pertimbangan tersebut kemudian menjadi bahan bagi Presiden dalam menentukan keputusan.

Rocky menggambarkan mekanisme kerja Wantimpres seperti proses penyusunan surat keputusan yang memiliki tahapan mengingat, menimbang, memutuskan, dan menetapkan. Dalam mekanisme tersebut, Wantimpres berperan memberikan pertimbangan, sedangkan keputusan akhir berada di tangan Presiden.

“Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan, penetapannya ada pada presiden. Jadi kita membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden,” ujarnya.

Rocky juga mengungkap pesan Presiden Prabowo mengenai posisi Wantimpres. Menurutnya, Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis.

Karena itu, anggota Wantimpres tidak diarahkan untuk terlibat dalam persoalan teknis pemerintahan sehari-hari. Posisi tersebut justru memungkinkan anggota dewan mengambil jarak dari berbagai peristiwa konkret untuk melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan.

Menurut Rocky, jarak tersebut diperlukan agar Wantimpres dapat melakukan kontemplasi dan memberikan pandangan yang lebih mendalam kepada Presiden.

Lebih lanjut, Rocky mengibaratkan Wantimpres seperti oversight committee dalam sebuah perusahaan. Namun, karena bekerja dalam ranah publik, fungsi tersebut membutuhkan keahlian sekaligus ketajaman dalam membaca persoalan yang berkembang di masyarakat.

Dengan peran tersebut, Wantimpres diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan pembacaan terhadap kebijakan dan dinamika masyarakat, sementara kewenangan untuk menetapkan keputusan tetap berada pada Presiden. (ANT/KN)

BANDUNG – Pembangunan pusat data kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) milik BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Proyek berkapasitas listrik hingga 640 Megawatt (MW) itu dihentikan setelah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut belum terbit.

Penghentian dilakukan setelah Dedi Mulyadi atau KDM melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pada Senin (28/9/2026). Proyek yang berdiri di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi tersebut diketahui mulai dikerjakan sejak 22 September 2026.

“PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat (2/10/2026).

Dedi menilai kelengkapan dokumen perizinan menjadi hal penting sebelum pembangunan proyek berskala besar dilanjutkan. Terlebih, proyek tersebut memiliki kebutuhan sumber daya yang besar dan telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat sekitar.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah potensi kebutuhan air untuk operasional pusat data. Berdasarkan data teknis, kebutuhan air fasilitas tersebut diproyeksikan mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari ketika beroperasi pada kapasitas penuh.

Sementara pada tahap awal pembangunan, kebutuhan air tercatat sekitar 6.000 meter kubik per hari.

Besarnya kebutuhan air tersebut membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta konsultan proyek membuka kajian teknis kepada publik. Pemerintah juga mendorong koordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan PDAM Purwakarta untuk memastikan kebutuhan proyek tidak mengganggu pasokan air bagi masyarakat maupun sektor pertanian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Mas Adi Komar membenarkan bahwa AMDAL dan PBG proyek tersebut masih dalam proses.

“Proses perizinan yang dikeluarkan oleh Purwakarta, disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta bahwa perizinannya, AMDAL dan PBG-nya, masih dalam proses. Kang Dedi Mulyadi melihat langsung ke lapangan dan menghentikan sementara pengerjaan proyeknya sampai dengan izinnya dikeluarkan,” kata Adi Komar.

Meski menghentikan sementara pembangunan, Pemprov Jawa Barat menyatakan tidak bermaksud menghambat investasi infrastruktur digital berskala besar.

Pemerintah daerah meminta konsultan dan manajemen BDX Data Centers menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan yang diperlukan di Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebelum kegiatan konstruksi dilanjutkan.

Selain aspek legalitas pembangunan, pemerintah juga meminta kajian mengenai penggunaan sumber daya proyek disampaikan secara transparan. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keberadaan pusat data tidak mengganggu kebutuhan air masyarakat maupun aktivitas pertanian di sekitar Jatiluhur.

Dengan demikian, pembangunan pusat data AI tersebut masih dapat dilanjutkan setelah seluruh persyaratan perizinan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. (ANT/KN)