JAKARTA — Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada awal perdagangan Senin, melemah 21 poin atau 0,12 persen ke level Rp17.903 per dolar AS, seiring kenaikan harga minyak, yield obligasi pemerintah AS, dan indeks dolar AS di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Analis Bank Woori Saudara (BWS) Rully Nova mengatakan penguatan dolar AS dan kenaikan sejumlah indikator pasar global menjadi sentimen yang menekan rupiah.

“Harga minyak tembus 102 dolar AS per barel, yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik menjadi 5,26 persen, indeks dolar naik menjadi 101,9 yang disebabkan oleh eskalasi konflik Timur Tengah dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed lebih lanjut,” ucapnya seperti dilansir dari Antara, di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Pelemahan tersebut membuat rupiah bergerak dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.882 per dolar AS.

Dari pasar global, pelaku pasar mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah setelah kelompok Ansarullah Yaman mengklaim telah menyerang kilang minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi, menggunakan rudal balistik dan pesawat nirawak.

Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian pasar karena berpotensi memengaruhi harga minyak dan sentimen terhadap aset-aset keuangan global.

Selain geopolitik, perhatian investor tertuju pada rilis notulen rapat Federal Reserve (The Fed) setelah bank sentral Amerika Serikat tersebut menaikkan suku bunga sebesar 25 basis points (bps) pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) terakhir.

Rully memperkirakan notulen tersebut berpotensi menunjukkan sikap hawkish, dengan peluang kenaikan suku bunga The Fed sebanyak satu hingga dua kali hingga akhir 2026.

Ekspektasi suku bunga AS yang lebih tinggi dapat menjadi sentimen bagi pergerakan dolar AS sekaligus memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Dari dalam negeri, pelaku pasar masih menunggu rilis data indeks keyakinan konsumen September 2026 dari Bank Indonesia (BI).

“Perkiraan data keyakinan konsumen September kemungkinan masih kuat namun lebih landai jika dibanding Agustus 116,8,” kata Rully. (ANT/MK)

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengendalian penyakit hewan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan sejumlah sampel dari Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, positif mengandung bakteri Bacillus anthracis penyebab antraks.

Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Hendra Wibawa mengatakan penanganan dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan.

“Penanganan dilakukan secara terpadu. Petugas kesehatan hewan bersama pemerintah daerah telah melakukan penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, serta pemeriksaan laboratorium,” kata Hendra dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Minggu (4/10/2026).

Menurut Hendra, langkah pengendalian mencakup penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Surveilans juga terus dilakukan untuk mengikuti perkembangan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 11 September 2026 untuk menelusuri kejadian, memeriksa kondisi ternak di sekitar lokasi, serta mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada 12 September, petugas melakukan disinfeksi pada kandang terdampak, memberikan pengobatan kepada ternak yang membutuhkan penanganan, serta memberikan vitamin kepada ternak sehat di sekitar lokasi.

Penanganan dilanjutkan pada 14 September melalui pemberian antibiotik dan vitamin kepada 88 ekor kambing dan 11 ekor sapi di Kalurahan Dadapayu.

Setelah pemberian antibiotik selesai, vaksinasi antraks mulai dilakukan pada 28 September 2026 terhadap ternak di sekitar wilayah tersebut.

Vaksinasi dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk meningkatkan perlindungan ternak sekaligus mengurangi risiko kejadian serupa.

Hendra mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih, mengolah, membagikan, atau mengonsumsi ternak yang sakit maupun mati mendadak.

“Apabila ada ternak yang sakit atau mati mendadak, sebaiknya tidak disembelih atau dikonsumsi. Segera laporkan kepada petugas kesehatan hewan agar dapat diperiksa dan ditangani sesuai prosedur,” katanya.

Ia mengatakan kecepatan masyarakat dalam melaporkan kejadian menjadi bagian penting dalam membantu petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan sejak dini.

Kementan juga mengimbau masyarakat mengikuti arahan petugas kesehatan hewan serta berkonsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan lalu lintas ternak dari wilayah yang sedang dalam pemantauan.

Sementara itu, Kementan melalui Balai Besar Veteriner (BBV) Wates melakukan investigasi lapangan serta mengambil sampel tanah dan swab untuk mendukung peneguhan diagnosis.

Kepala BBV Wates Nur Saptahidhayat mengatakan pemeriksaan laboratorium berperan penting dalam memastikan diagnosis sehingga langkah penanganan di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Ia menjelaskan BBV Wates bertugas memastikan diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium sekaligus menjadi dasar bagi koordinasi lintas sektor dalam pengendalian penyakit zoonosis.

“Sekaligus menjadi dasar bagi koordinasi lintas sektor dalam pengendalian penyakit zoonosis,” ujarnya.

Menurut Saptahidhayat, penanganan penyakit zoonosis membutuhkan keterhubungan antara hasil pemeriksaan laboratorium, penyelidikan epidemiologi, tindakan kesehatan hewan, serta koordinasi dengan sektor kesehatan manusia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, pemantauan dan pengendalian dilanjutkan sesuai prosedur kesehatan hewan, termasuk pengawasan kesehatan ternak di pasar serta evaluasi terhadap pelaksanaan dekontaminasi dan disinfeksi.

BBV Wates juga akan melakukan pengambilan sampel kembali sesuai tahapan yang telah ditetapkan untuk memantau kondisi lingkungan setelah penanganan.

Koordinasi dengan sektor kesehatan manusia turut dilakukan sebagai bagian dari pendekatan terpadu dalam penanganan penyakit zoonosis.

Masyarakat yang memiliki riwayat paparan terhadap ternak maupun produk ternak telah mendapatkan penanganan dan pengobatan profilaksis dari petugas kesehatan.

Sementara itu, sisa daging yang belum dimasak atau dikonsumsi telah dimusnahkan oleh Puskeswan Semanu sesuai prosedur.

Pengawasan, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, dan komunikasi kepada masyarakat akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan ternak sekaligus melindungi masyarakat. (ANT/KN)

JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan subsidi biaya angkut daging ayam dari daerah sentra produksi ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan atau gejolak harga guna menjaga harga tetap wajar dan menjamin ketersediaan bagi masyarakat serta peternak.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan subsidi angkutan tersebut dapat membantu pemerintah daerah yang bukan merupakan sentra produksi dalam memenuhi kebutuhan daging ayam ras.

“(Untuk) angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah,” kata Hermawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (4/10/2026).

Menurut dia, langkah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi fluktuasi harga daging ayam ras yang terjadi di sejumlah daerah. Secara nasional, harga komoditas tersebut masih berada dalam kisaran yang dinilai wajar.

“Jadi begini, ini ada kebutuhan semakin banyak, mungkin dalam bulan-bulan terakhir terjadi kenaikan, tapi masih harga yang wajar, masih di batasnya, tidak secara keseluruhan. Di daerah pun masih banyak yang murah. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang mungkin produsen ayamnya kurang,” ujarnya.

Berdasarkan pemantauan harga Bapanas, rata-rata harga daging ayam ras secara nasional per 2 Oktober 2026 mencapai Rp40.961 per kilogram.

Angka tersebut turun 0,62 persen dibandingkan harga sepekan sebelumnya yang mencapai Rp41.218 per kilogram dan turun 0,82 persen dibandingkan sebulan sebelumnya sebesar Rp41.300 per kilogram.

Hermawan mengatakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan strategis adalah biaya distribusi dari daerah lain, terutama bagi wilayah yang bukan merupakan sentra produksi.

“Bapanas memastikan mana daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah yang produsen. Kita anggaran masih ada,” katanya.

Komoditas daging ayam ras sendiri sepanjang September 2026 dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali memberikan andil terhadap inflasi nasional. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi peningkatan permintaan untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah serta faktor harga pakan ternak.

Dari sisi ketersediaan, Hermawan memperkirakan stok daging ayam ras hingga akhir 2026 masih dapat mencapai sekitar 1 juta ton.

Proyeksi tersebut berasal dari stok awal 2026 sekitar 200 ribu ton dan estimasi produksi dalam negeri sepanjang tahun sekitar 4,7 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional diperkirakan mencapai 3,9 juta ton.

Menurut Hermawan, kondisi surplus tersebut perlu dijaga secara proporsional agar keseimbangan harga di tingkat hulu hingga hilir tetap terpelihara.

Intervensi di sisi distribusi melalui subsidi biaya angkut juga diiringi dengan kebijakan di tingkat hulu yang menyasar peternak unggas, salah satunya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan.

Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk terus menjaga ketersediaan jagung pakan bagi peternak unggas.

Sebelumnya, Amran menginstruksikan Perum Bulog untuk terus melayani kebutuhan jagung pakan bagi peternak unggas dengan harga yang lebih ekonomis.

Alokasi program SPHP jagung pakan 2026 juga ditambah sebanyak 150 ribu ton untuk memperkuat dukungan terhadap peternak.

Program SPHP jagung pakan tahap pertama telah dimulai sejak awal Mei 2026 dengan total kuota salur 213,2 ribu ton bagi kelompok peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah.

Hingga 2 Oktober 2026, realisasi penyaluran SPHP jagung pakan mencapai 71,36 persen dari total target tahap pertama dan kedua sebesar 241,2 ribu ton.

Secara kuantitas, sebanyak 172,1 ribu ton jagung telah diakses peternak yang tersebar di 29 provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah peternak penerima terbanyak, yakni 3.690 peternak, disusul Jawa Tengah sebanyak 2.017 peternak.

Pemerintah menambah alokasi SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton yang selanjutnya akan menambah alokasi penugasan kepada Perum Bulog sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan ekosistem peternakan unggas nasional. (ANT/KN)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Jakarta, Senin(5/10/2026) sekitar pukul 08.30 WIB, untuk memimpin upacara peringatan HUT Ke-81 TNI.

Prabowo bertolak dari kediamannya menggunakan helikopter kepresidenan menuju Mabes TNI. Helikopter tersebut dikawal dua helikopter TNI yang sempat melintas di atas Lapangan PRIMA, lokasi pelaksanaan upacara.

Upacara di Lapangan PRIMA Mabes TNI melibatkan 3.378 prajurit dari tiga matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta pasukan Komponen Cadangan dan KKRI/Pramuka.

Salah satu agenda utama dalam rangkaian upacara tersebut adalah peresmian sejumlah satuan baru dan pengukuhan komandan satuan oleh Presiden Prabowo.

Satuan baru yang akan diresmikan meliputi enam komando daerah militer (kodam), 30 Brigade Infanteri (Brigif) Teritorial Pembangunan (TP), 150 Batalyon Infanteri (Yonif) TP, dan tiga Batalyon Bantuan Tempur (Yon Banpur).

Selain itu, terdapat satu Brigif Marinir, empat batalyon Marinir, satu Divisi II Korpasgat, satu brigade Korpasgat, tiga batalyon Korpasgat, satu skadron pendidikan, dua skadron udara, dan dua satuan radar.

Sejumlah pejabat negara telah tiba di lokasi sejak sekitar pukul 08.00 WIB. Mereka antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.

Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo turut hadir dalam upacara tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan TNI dan prajurit.

Setelah upacara, Presiden akan menyaksikan defile dan atraksi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.(ANT/KN)

JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 55,96 persen dari lebih dari 2,8 juta perjalanan bus angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) yang berangkat dari terminal penumpang tipe A sepanjang 1 Januari hingga 2 Oktober 2026 terindikasi melakukan pelanggaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan temuan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan operator dan memastikan layanan transportasi umum memenuhi aspek keamanan dan keselamatan.

“Kami melakukan pengawasan bukan sekadar mencatat pelanggaran, tetapi yang terpenting adalah bagaimana hasilnya menjadi bahan evaluasi dan pembinaan agar kepatuhan operator AKAP terus meningkat dan diperbaiki,” kata Aan dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Minggu (4/10/2026).

Pengawasan dilakukan di 115 terminal penumpang tipe A (TTA) melalui aplikasi Terminal Online System (TOS), yang memungkinkan pemantauan operasional dan kepatuhan operator secara lebih terukur dan efisien.

Selama periode tersebut, Ditjen Perhubungan Darat mencatat 2.875.901 perjalanan kendaraan berangkat dari TTA dan 2.985.183 perjalanan kendaraan datang. Jumlah penumpang yang terpantau mencapai 38.188.027 orang berangkat dan 36.975.009 orang datang.

Dari 2.875.901 perjalanan kendaraan yang berangkat, sebanyak 1.266.549 perjalanan atau 44,04 persen tercatat tidak melakukan pelanggaran. Sementara itu, 1.609.352 perjalanan atau 55,96 persen terindikasi melakukan pelanggaran.

Pada kendaraan yang datang, sebanyak 1.327.171 perjalanan atau 44,46 persen tercatat tidak melakukan pelanggaran, sedangkan 1.658.012 perjalanan atau 55,54 persen terindikasi melakukan pelanggaran.

Pelanggaran yang paling banyak ditemukan berupa penyimpangan trayek. Pelanggaran berikutnya berkaitan dengan masa berlaku kartu izin penyelenggaraan angkutan atau kartu pengawasan (KPS), serta masa berlaku uji berkala kendaraan atau BLUe/KIR yang telah kedaluwarsa.

Untuk kendaraan yang berangkat, tercatat 973.854 pelanggaran penyimpangan trayek, 416.877 pelanggaran masa berlaku dokumen uji berkala (BLUe/KIR) yang kedaluwarsa, dan 701.404 pelanggaran masa berlaku KPS yang telah kedaluwarsa.

Sementara pada kendaraan yang datang, Ditjen Hubdat mencatat 978.910 pelanggaran penyimpangan trayek, 457.732 pelanggaran masa berlaku uji berkala yang kedaluwarsa, dan 752.310 pelanggaran masa berlaku KPS yang sudah tidak aktif.

Aan mengatakan petugas juga mencatat lima perusahaan otobus (PO) dengan jumlah indikasi pelanggaran terbanyak, yakni PT SSR sebanyak 228.410 kali, PT EMPS 188.328 kali, PT PP 182.371 kali, PT SJML 144.348 kali, dan PT HB 90.419 kali.

“Kalau kita lihat hasil pengawasan, masih diperlukan peningkatan kepatuhan operator AKAP yang lebih baik dan konsisten,” tegasnya.
Menurut Aan, data hasil pengawasan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi pelanggaran sekaligus menentukan langkah pembinaan atau penindakan terhadap operator.

“Kemudian juga operator ini harus memastikan seluruh persyaratan laik jalan dipenuhi sebelum beroperasi,” ujarnya.

Ia menegaskan kepatuhan operator merupakan bagian penting dalam membangun budaya keselamatan dan meningkatkan kualitas layanan angkutan umum.

Pemenuhan persyaratan teknis dan administratif, kata dia, harus menjadi kebiasaan operator dan tidak hanya dilakukan ketika pemeriksaan berlangsung.

“Kalau kepatuhan sudah menjadi kebiasaan dalam mengoperasikan layanan, pada akhirnya akan terbentuk budaya keselamatan,” katanya.

Karena itu, Kemenhub akan terus memperkuat pengawasan, evaluasi, dan pembinaan agar operator bus semakin konsisten memenuhi ketentuan sehingga masyarakat memperoleh layanan transportasi yang aman dan berkeselamatan. (ANT/KN)

MAKASSAR — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia telah terdata dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Target tersebut didukung melalui integrasi berbagai basis data pemerintah untuk menghasilkan data sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Data yang diintegrasikan antara lain data kependudukan dari Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, Kepolisian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Hukum.

“Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak,” ujar Saifullah saat meluncurkan Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Minggu (4/10/2026)

Ia mengatakan integrasi data tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan penerima bantuan secara lebih tepat sekaligus mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

Melalui Perlinsos Digital, masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, serta menyanggah data penerima bantuan yang dianggap tidak sesuai.

“Kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah,” kata Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul.

Untuk menjangkau masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah membuka kesempatan bagi berbagai unsur masyarakat menjadi Agen Perlinsos. Mereka antara lain ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.

“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” ujarnya.

Selain registrasi ulang, sistem Perlinsos Digital dilengkapi mekanisme pengusulan dan sanggahan serta teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas penerima bantuan.

Saifullah mengatakan digitalisasi bantuan sosial tersebut sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum diperluas secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar.

Apabila tahapan tersebut berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bantuan sosial berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. (ANT/KN)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono untuk membahas penguatan peran lembaga tersebut dalam menyampaikan program pemerintah sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan unggahan resmi Sekretariat Kabinet yang dikutip dari Jakarta, Prabowo memanggil Syahganda dan Fadli ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (4/10/2026) sore.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Penguatan komunikasi yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi salah satu pokok pembahasan.

Prabowo menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat.

Menurut Presiden, Bakom tidak hanya bertugas menyampaikan apa yang telah dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran yang melatarbelakangi setiap kebijakan.

Presiden juga mengingatkan Bakom agar tidak berhenti pada penyampaian informasi. Lembaga tersebut diminta turut mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik dari masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.

Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat komunikasi pemerintah yang terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat.

Dengan pola komunikasi tersebut, kebijakan dan pemikiran Presiden diharapkan dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan kepada pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom RI dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 1 Oktober 2026.

Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang pada kesempatan yang sama dilantik Presiden Prabowo sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merangkap anggota. (ANT/KN)