Beranda blog Halaman 43

Komisi IX DPR Setujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

0
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melangkah ke tahap berikutnya setelah Komisi IX DPR RI dan pemerintah menyepakati pembawaannya ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10) malam.

Keputusan diambil setelah masing-masing perwakilan fraksi partai politik menyampaikan pandangan terhadap RUU tersebut.

“Apakah Komisi IX DPR RI dan pemerintah dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II?” tanya Dasco.

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab “setuju” oleh anggota Komisi IX DPR RI dan perwakilan pemerintah yang hadir.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dijadwalkan memasuki tahapan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Ketua Panitia Kerja Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan penyusunan RUU tersebut didorong oleh kondisi regulasi ketenagakerjaan yang saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Salah satu regulasi utama yang menjadi bagian dari kerangka tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mengalami sejumlah perubahan.

Menurut Putih, kondisi tersebut membuat konsolidasi dan harmonisasi aturan ketenagakerjaan menjadi penting. Pengaturan yang lebih terintegrasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja, pemberi kerja, pengusaha, maupun pemerintah.

“Pelindungan ketenagakerjaan dibutuhkan sebagai bagian penting dari upaya membangun sistem ketenagakerjaan nasional, yaitu dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja,” kata Putih.

Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam penyusunan RUU tersebut. Namun, Panja Komisi IX disebut telah berupaya maksimal dalam merumuskan materi RUU sebelum dibawa ke tahap berikutnya.

“Kami menyadari tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan rancangan undang-undang ini, namun panja sudah berupaya secara maksimal,” ujarnya.

DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (6/10).

Salah satu agenda rapat tersebut adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Jika mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, RUU tersebut akan memasuki tahap pengesahan menjadi undang-undang.

Dengan demikian, persetujuan Komisi IX pada Senin malam menjadi salah satu tahapan penting sebelum keputusan akhir mengenai RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diambil dalam forum paripurna DPR RI. (ANT/MK)

Garuda Terbang Tinggi! Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 Usai Tekuk Thailand

0

JAKARTA — Timnas Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand di partai final. Keberhasilan tersebut menjadi momen bersejarah bagi skuad Garuda dalam persaingan sepak bola Asia Tenggara.

Kemenangan atas Thailand menjadi bukti kemampuan Indonesia bersaing di level regional. Perjuangan para pemain sepanjang turnamen berbuah gelar juara yang disambut penuh kebanggaan, sekaligus menambah optimisme terhadap masa depan sepak bola nasional.

Koran Nusantara edisi ini juga mengulas pemeriksaan kakak mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh KPK terkait pembelian mobil Volvo XC90 dalam pengembangan perkara yang sedang ditangani penyidik.

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

https://koran.koranusantara.com
https://digital.koranusantara.com/kn6okt2026/mobile/

Koran Nusantara – Aktual dan Terpercaya.

Prabowo: Perang Modern Tak Lagi Selalu Fisik, TNI Harus Adaptif

0
Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah) menaiki mobil saat melakukan pengecekan pasukan saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Peringatan HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar/pri. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan TNI bahwa ancaman perang modern tidak selalu hadir dalam bentuk pertempuran fisik. Karena itu, ia meminta prajurit terus belajar, berlatih, dan menguasai perkembangan teknologi untuk menghadapi bentuk ancaman yang terus berubah.

“Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu, TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih,” ujar Prabowo saat memimpin peringatan HUT Ke-81 TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/10).

Menurut Prabowo, masa damai tidak boleh membuat TNI lengah. Sebaliknya, periode tersebut harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan ancaman, termasuk skenario terburuk.

Ia menekankan pentingnya membangun TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif.

Untuk mencapai hal tersebut, Prabowo meminta prajurit tidak hanya mengandalkan kemampuan militer konvensional, tetapi juga menguasai perkembangan teknologi.

Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan upacara HUT Ke-81 TNI dengan menaiki kendaraan taktis Maung MV3 di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Jakarta, Senin (5/10/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

“TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi,” tegasnya.

Prabowo juga meminta sistem pembinaan di lingkungan TNI lebih mengedepankan prestasi dan kemampuan prajurit.

Menurut dia, jenjang senioritas tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran dalam pembinaan dan pengembangan personel.

Presiden turut mengingatkan pentingnya membangun loyalitas yang lebih luas di tubuh TNI. Ia meminta loyalitas prajurit tidak dibatasi oleh ikatan sempit, termasuk berdasarkan angkatan.

Selain menghadapi ancaman pertahanan, Prabowo meminta TNI memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah.

Sinergi tersebut diperlukan agar kekuatan dan kemampuan TNI dapat turut membantu pemerintah menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat,” kata Prabowo.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam peringatan HUT Ke-81 TNI yang menjadi momentum bagi institusi pertahanan tersebut untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, dan karakter ancaman yang semakin beragam. (ANT/MK)

Garuda Terbang Tinggi!

0
Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama Presiden FIFA Gianni Infantino (kiri) menyerahkan piala juara FIFA ASEAN Cup 2026 kepada Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). Indonesia juara setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti dengan skor 4-2. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/sgd

Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 Usai Tekuk Thailand

JAKARTA — Indonesia akhirnya mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melewati final penuh drama melawan Thailand. Sempat dua kali tertinggal, skuad Garuda memaksakan skor 2-2 hingga perpanjangan waktu sebelum mengunci gelar melalui adu penalti dengan kemenangan 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Gelar tersebut menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia karena merupakan trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games.

Indonesia sebenarnya tampil dominan sejak awal pertandingan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, sementara Thailand lebih banyak mengandalkan serangan balik untuk mengancam pertahanan Garuda.

Memasuki babak kedua, kedua tim semakin agresif. Thailand sempat beberapa kali mendapatkan peluang melalui Supachai Chaided, Kakana Khamyok, dan Anan Yodsangwal. Di sisi lain, Indonesia terus mencari celah melalui serangan yang dibangun dari lini tengah dan kedua sisi lapangan.

Presiden Prabowo Subianto (kiri depan) berfoto bersama pemain Timnas Indonesia saat perayaan juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). Indonesia juara setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti dengan skor 4-2. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Lmo/rwa.

Petaka bagi Thailand datang pada menit ke-80. Nicholas Mickelson harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning kedua. Thailand pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

Keunggulan jumlah pemain langsung dimanfaatkan Indonesia. Pada menit ke-84, tendangan bebas Dean James mengenai Iklas Sanron sebelum bola berubah arah dan masuk ke gawang Thailand. Indonesia unggul 1-0.

Namun, keunggulan itu hanya bertahan beberapa menit.

Thailand menyamakan kedudukan pada menit ke-87 melalui Iklas Sanron yang memanfaatkan umpan silang Seksan Ratree. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir.

Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan untuk kembali unggul. Sundulan Elkan Baggott yang meneruskan umpan Dean James sempat mengancam gawang Thailand, tetapi kiper Saranon Anuin berhasil menggagalkannya.

Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan.

Drama kembali terjadi. Thailand justru berbalik unggul pada menit ke-110 melalui Peeradol Chamrasamee yang menyelesaikan serangan balik setelah menerima umpan Anan Yodsangwal.

Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersorak merayakan gol bunuh diri pemain Timnas Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hma

Indonesia kembali berada dalam situasi tertekan.

Namun, Garuda kembali menunjukkan daya juangnya. Pada menit ke-116, Rizky Ridho mengirim umpan tarik yang sempat dihalau kiper Thailand. Bola kemudian jatuh ke arah Elkan Baggott yang langsung melepaskan tembakan dan mengubah skor menjadi 2-2.

Gol tersebut menghidupkan kembali harapan Indonesia.

Thailand gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Skor 2-2 bertahan sampai babak tambahan selesai sehingga penentuan juara harus dilakukan melalui adu penalti.

Dalam drama dari titik putih itu, Indonesia tampil sempurna.

Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti.

Sebaliknya, Thailand kehilangan momentum setelah Sarach Yooyen gagal mencetak gol karena tendangannya membentur tiang. Eksekusi Nattapong Sayriya kemudian berhasil ditepis Emil Audero.
Indonesia menang 4-2 dalam adu penalti dan resmi menjadi juara perdana FIFA ASEAN Cup 2026.

Trofi kemudian diserahkan kepada kapten Indonesia Kevin Diks oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden FIFA Gianni Infantino. Para pemain Indonesia langsung merayakan keberhasilan tersebut dengan mengangkat trofi di hadapan pendukung di SUGBK.

Prabowo menyebut perjuangan skuad Garuda sebagai contoh semangat pantang menyerah.

“Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir,” kata Prabowo seusai pertandingan.

Bagi Indonesia, kemenangan ini bukan sekadar keberhasilan menaklukkan Thailand. Gelar FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi catatan sejarah karena untuk pertama kalinya Garuda mengangkat trofi internasional di luar ajang SEA Games.

Dari tertinggal 1-0, bangkit menjadi 1-1, kembali tertinggal 2-1, lalu menyamakan kedudukan hingga akhirnya menang lewat adu penalti—Indonesia menutup malam di SUGBK dengan satu status baru: juara FIFA ASEAN Cup 2026. (ANT/MK)

Fasilitasi Atlet Disabilitas, Bupati Kukar Buka Peluang Hibah Gedung Inklusif pada 2027

0
Atlet Disabilitas Kukar (Istimewa)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri membuka peluang penyediaan gedung atau fasilitas olahraga inklusif bagi atlet disabilitas melalui mekanisme hibah pada tahun anggaran 2027.

Rencana tersebut disampaikan Aulia setelah menerima aspirasi National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kukar terkait kebutuhan fasilitas latihan yang representatif bagi atlet penyandang disabilitas.

“Silakan persiapkan proposalnya dan diajukan untuk tahun anggaran 2027. Seperti apa mekanismenya ke depan, kita bicarakan lagi sambil menyusun penganggaran tahun 2027,” kata Aulia.

Meski demikian, rencana tersebut belum masuk tahap pembangunan. NPCI Kukar terlebih dahulu diminta menyiapkan proposal sebagai bahan pembahasan pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran.

Aulia mengatakan, Pemkab Kukar pada prinsipnya mendukung penguatan pembinaan atlet disabilitas. Fasilitas yang memadai dinilai penting agar proses latihan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai fasilitas olahraga inklusif itu menjadi salah satu agenda yang disampaikan Ketua NPCI Kukar Muhammad Bisron kepada Pemkab Kukar. Menurut Bisron, atlet disabilitas membutuhkan tempat latihan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing cabang olahraga.

“Kami sangat mengharapkan adanya fasilitas yang dapat menunjang perkembangan dan peningkatan prestasi atlet disabilitas Kukar,” ujar Bisron.

Kebutuhan tersebut semakin mendesak karena atlet disabilitas Kukar diproyeksikan menghadapi sejumlah agenda olahraga tingkat nasional, termasuk Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bagi NPCI Kukar, persiapan menuju kompetisi tersebut tidak cukup hanya dengan meningkatkan intensitas latihan. Atlet juga membutuhkan fasilitas yang dapat digunakan secara rutin tanpa bergantung pada sarana yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan mereka.

Jika terealisasi, fasilitas inklusif tersebut diharapkan tidak hanya digunakan atlet yang telah berprestasi. Gedung itu juga dapat menjadi ruang pembinaan dan pencarian bibit baru atlet disabilitas di Kukar.

Pemkab Kukar meminta proses perencanaan hingga pelaksanaan program nantinya berjalan tertib dan transparan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar serta Kejaksaan Negeri Kukar.

Rencana penyediaan fasilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang Kukar dalam membangun ekosistem olahraga disabilitas, mulai dari pembinaan, latihan rutin hingga persiapan menghadapi kompetisi tingkat regional dan nasional.

Targetnya bukan sekadar memiliki gedung, tetapi memastikan atlet disabilitas Kukar memiliki tempat latihan yang layak untuk mengembangkan prestasi hingga Peparnas 2028. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

MPP Mini Hadir di 20 Kecamatan Kukar, Warga Urus NIB Tak Perlu ke Tenggarong

0
MPP Pemkab Kukar. (Foto: Ady/Koran Nusantara)

TENGGARONG — Warga Kutai Kartanegara (Kukar) kini memiliki akses layanan publik yang lebih dekat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini di seluruh 20 kecamatan sehingga masyarakat tidak lagi harus selalu datang ke Tenggarong untuk mengurus sejumlah administrasi dan perizinan.

Program tersebut dijalankan dengan memaksimalkan kantor kecamatan yang sudah tersedia, bukan dengan membangun gedung pelayanan baru. Pemkab Kukar memperluas fungsi pelayanan di tingkat kecamatan dengan menambah jenis layanan serta memperkuat dukungan teknologi.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan MPP Mini memanfaatkan fasilitas dan sumber daya manusia yang telah tersedia di kecamatan.

Menurutnya, pemerintah hanya memperkuat kapasitas pelayanan, mulai dari menambah jenis layanan hingga melengkapi kebutuhan teknologi seperti komputer, jaringan internet dan aplikasi.

“Sebenarnya kita tidak menambah, kita cuma mengoptimalisasi fungsi pelayanan yang ada di masing-masing kecamatan dengan meningkatkan jenis layanan yang dimiliki,” ujar Aulia, Selasa (6/10/2026).

Langkah ini membuat akses sejumlah layanan yang sebelumnya lebih banyak berpusat di Tenggarong mulai bergeser ke tingkat kecamatan.

Salah satu contohnya adalah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Masyarakat tidak lagi harus datang ke ibu kota kabupaten hanya untuk mengurus dokumen tersebut.

Pemkab Kukar juga tengah menyederhanakan akses layanan paspor di tingkat kecamatan.

Skemanya, sebagian proses dapat dilakukan dari kecamatan sehingga warga yang membutuhkan layanan di Tenggarong nantinya hanya perlu datang untuk tahapan tertentu.

“Contohnya misalnya, pelayanan NIB tidak harus datang ke Tenggarong. Kemarin juga kita berupaya untuk layanan paspor itu coba kita sederhanakan di kecamatan, sehingga orang datang ke Tenggarong tinggal pergi foto saja,” jelasnya.

Aulia mengatakan, penerapan MPP Mini saat ini sudah berjalan di seluruh 20 kecamatan di Kukar. Namun, layanan yang tersedia belum seragam.

Perbedaan itu disebabkan kemampuan masing-masing kecamatan dalam menjalankan dan mengembangkan jenis pelayanan.

“Alhamdulillah, laporan yang masuk ke kami itu sudah bisa, 20 kecamatan sudah bisa melaksanakan itu, meskipun ada beberapa variasi layanan yang tidak sama di masing-masing kecamatan,” ucapnya.

Pemkab Kukar, kata Aulia juga memastikan tidak menetapkan MPP Mini sebagai program sementara yang hanya berjalan sampai penghujung 2026.

Keberlanjutan layanan tersebut ditopang oleh petugas kecamatan yang sudah ada serta infrastruktur dan aplikasi yang telah disiapkan.

“Karena petugasnya itu kan petugas kita kecamatan juga. Bukan kita meng-hire dari luar untuk bertugas di situ. Infrastruktur sudah siap, aplikasi sudah siap. Ya, nggak ada isu ini sampai akhir tahun saja,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Yusril Bongkar Akar Masalah Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

0
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10/2026). ANTARA/Agatha Olivia Victoria

JAKARTA — Temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Jawa Barat, mendorong pemerintah mencari akar persoalan dan membuka kemungkinan adanya praktik serupa di lembaga pemasyarakatan lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan temuan Ombudsman RI tersebut menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola lapas.

“Temuan ini memang merupakan satu momentum yang kami sambut baik untuk melakukan perbaikan-perbaikan menyeluruh di lembaga pemasyarakatan dan karena itu kami berterima kasih kepada Ombudsman,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta seperti dilansir dari Antara, Senin (5/10/2026).

Yusril mengatakan pemerintah akan mendalami akar permasalahan fasilitas tersebut untuk memastikan persoalan yang ditemukan di Lapas Cibinong tidak terjadi di lapas lainnya.

Dalam waktu dekat, koordinasi akan dilakukan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kepolisian, dan Ombudsman RI. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat penertiban secara sistematik di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Yusril, penguatan koordinasi dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga penting mengingat mayoritas narapidana di lapas tersandung perkara narkotika.

Ia menilai sinergi antarlembaga semakin diperlukan seiring perubahan sistem hukum setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Sementara itu, hasil investigasi Kementerian Imipas terkait fasilitas di Lapas Cibinong hingga kini belum final. Meski demikian, penertiban di lapas tersebut telah dilakukan sebagai langkah awal.

“Sudah diambil langkah-langkah sistematik untuk mengatasi keadaan,” kata Yusril.

Sebelumnya, 10 unit bangunan yang disebut sebagai fasilitas “apartemen” di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, dibongkar pada Rabu (30/9).

Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat setelah Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imipas menyepakati langkah tersebut dalam kunjungan ke Lapas Cibinong.

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan sebelumnya mengatakan bangunan dan fasilitas yang menjadi objek pemeriksaan telah didokumentasikan serta diinventarisasi.

Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bangunan tersebut dibangun secara swadaya, bukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bangunan itu juga tidak tercatat sebagai barang milik negara. (ANT/MK)

Pabrik Rumput Laut Muara Badak Belum Beroperasi, Finishing Butuh Rp10 Miliar

0
Pabrik rumput laut di Kecamatan Muara Badak (Foto: Istimewa)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) masih berupaya menuntaskan pembangunan pabrik pengolahan rumput laut di Kecamatan Muara Badak yang hingga kini belum dapat beroperasi secara penuh.

Penyelesaian proyek tersebut kini bergantung pada kelanjutan pembangunan sejumlah fasilitas pendukung. Pemerintah daerah memperkirakan masih membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar agar seluruh pekerjaan finishing dapat diselesaikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Burhanuddin, mengatakan pembangunan pabrik tidak terhenti. Menurut dia, komponen utama untuk proses produksi sudah tersedia dan telah ditempatkan di dalam bangunan pabrik.

Bahkan, mesin pengolahan rumput laut tersebut sudah sempat menjalani uji coba. Persoalan saat ini lebih berkaitan dengan kesiapan fasilitas pendukung yang belum seluruhnya selesai.

“Mesin kan sudah ada sebenarnya, mesinnya sudah ada, cuma karena kondisi keuangan negara sehingga ada pemangkasan anggaran,” kata Burhanuddin.

Ia menjelaskan, sejumlah pekerjaan yang seharusnya dilanjutkan tahun ini belum dapat direalisasikan karena adanya rasionalisasi anggaran.

Salah satu bagian yang masih perlu mendapat perhatian adalah lantai pabrik. Kondisi lantai dinilai belum sepenuhnya mendukung kebutuhan operasional mesin yang telah berada di dalam bangunan.

Selain lantai, masih terdapat sejumlah fasilitas pendukung lain yang harus diselesaikan sebelum pabrik dapat digunakan secara optimal.

“Seharusnya ada anggaran tahun ini untuk finishing dan fisik-fisik, cuma karena Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKDPA) yang tidak keluar karena pemangkasan rasionalisasi,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, penyelesaian pabrik tidak hanya membutuhkan penyelesaian pekerjaan fisik utama, tetapi juga penataan fasilitas yang menjadi bagian dari sistem operasional pabrik.

Burhanuddin menyebut kebutuhan anggaran untuk menuntaskan seluruh fasilitas tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar.

Anggaran itu dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan pendukung di kawasan pabrik sehingga mesin yang sudah tersedia nantinya dapat digunakan secara maksimal.

“Mesinnya sudah ada tempatnya di dalam, cuma itu tadi fasilitas penunjangnya juga masih membutuhkan,” jelasnya.

Pemkab Kukar berharap alokasi anggaran untuk penyelesaian pabrik dapat kembali tersedia pada tahun mendatang.

Harapan tersebut menjadi penting agar pembangunan yang telah berjalan dapat segera dituntaskan dan fasilitas yang sudah tersedia tidak berhenti pada tahap kesiapan mesin dan bangunan.

Burhanuddin menilai keberadaan mesin menjadi modal penting untuk mengoperasikan pabrik. Karena itu, pekerjaan yang tersisa diarahkan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung memenuhi kebutuhan operasional.

“Mudah-mudahan tahun depan masih ada anggarannya lagi. Karena lumayan juga di situ, pabriknya sudah ada, mesinnya sudah ada, tinggal untuk finishing-nya lagi,” katanya.

Jika seluruh fasilitas selesai, pabrik tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengolah rumput laut menjadi tepung.

Pemkab Kukar juga menargetkan pengembangan berbagai produk turunan dari komoditas tersebut. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah rumput laut yang dihasilkan masyarakat Muara Badak.

Dengan adanya fasilitas pengolahan di daerah, komoditas rumput laut tidak hanya dijual sebagai bahan mentah. Hasil produksi masyarakat nantinya diharapkan dapat masuk ke proses pengolahan lebih lanjut sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Penyelesaian pabrik pun menjadi bagian penting dari upaya mendorong hilirisasi rumput laut di Muara Badak. Namun, target tersebut masih menunggu rampungnya fasilitas pendukung dan ketersediaan anggaran sekitar Rp10 miliar.

“Mudah-mudahan tahun depan masih ada anggarannya lagi. Karena lumayan juga di situ, pabriknya sudah ada, mesinnya sudah ada, tinggal untuk finishing-nya lagi,” tutup Burhanuddin. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R

Arie Wibowo Kawal PJU Sungai Pinang, Warga Keluhkan Jalan Gelap dan Rawan Kejahatan

0
Suasana Reses Anggota DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo. (Foto: Abdi/Media Kaltim)

SAMARINDA — Jalan gelap bukan sekadar persoalan kenyamanan. Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah kawasan pemukiman Kecamatan Sungai Pinang dikeluhkan warga karena dinilai meningkatkan risiko kriminalitas sekaligus membahayakan keselamatan pengguna jalan pada malam hari.

Keluhan tersebut disampaikan warga kepada Anggota DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Kemoyang Cafe, Jalan Bukit Alaya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Minggu (20/4/2026).

Reses yang berlangsung pukul 16.00 hingga 18.00 Wita tu dihadiri perwakilan RT 93, RT 94, RT 03 Gunung Lingai, serta gabungan Koordinator RT Kecamatan Sungai Pinang.

Perwakilan RT 94 menjadi salah satu warga yang menyoroti minimnya penerangan jalan. Kondisi tersebut disebut membuat sejumlah kawasan rawan ketika malam tiba.

“Lampu jalan di area kami sangat minim sehingga rawan kejahatan malam,” ungkap perwakilan RT 94.

Isu keselamatan pemukiman ini diperkuat oleh perwakilan RT 93 yang mengeluhkan akses jalan kerap tergenang air, serta perwakilan RT 03 Gunung Lingai yang menyoroti perbaikan fasilitas umum demi kenyamanan warga.

“Wilayah kami masih sering kebanjiran karena sistem saluran air belum optimal,” ujar perwakilan RT 93.

Sementara itu, warga RT 03 Gunung Lingai menyuarakan kebutuhan perbaikan akses jalan dan fasilitas umum untuk menunjang aktivitas masyarakat.

“Perbaikan akses jalan serta sarana fasilitas umum sangat dibutuhkan warga kami,” tutur perwakilan RT 03 Gunung Lingai.

Tak hanya persoalan infrastruktur, gabungan Koordinator RT Sungai Pinang turut mengusulkan program pemberdayaan ekonomi bagi pemuda dan pelaku usaha lokal. Dukungan modal dan pelatihan dinilai diperlukan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Warga butuh dukungan modal usaha dan pelatihan untuk memulihkan perekonomian lokal,” kata salah satu koordinator.

Menanggapi kekhawatiran warga, Arie Wibowo memastikan persoalan penerangan jalan dan keamanan lingkungan menjadi perhatian yang akan dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait.

“Kami berkoordinasi dengan dinas teknis agar penerangan jalan dan UMKM terakomodasi,” jelas Arie.

Menurut Arie, penerangan jalan berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, aspirasi warga tidak berhenti pada forum reses, tetapi akan dikawal melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan warga hari ini akan saya kawal ketat,” tegas Arie Wibowo.

Ia juga mendorong usulan perbaikan infrastruktur, termasuk drainase dan jalan lingkungan, agar dapat masuk dalam skema anggaran pembangunan daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

“Pengusulan infrastruktur fisik akan disalurkan melalui Pokir DPRD pada anggaran mendatang,” tambah Arie.

Untuk memastikan kebutuhan warga sesuai dengan kondisi di lapangan, Arie menyatakan siap melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik yang menjadi sumber keluhan masyarakat.

“Saya siap turun ke lapangan mengecek langsung kondisi di pemukiman warga,” pungkas Arie.

Pewarta : Abdi
Editor : Nicha R

Reses di Samarinda Utara, Arie Wibowo Siap Kawal Aspirasi Warga soal Drainase hingga Jalan

0
Suasana Reses Anggota DPRD Kota Samarinda oleh Arie Wibowo. (Foto: Abdi/Media Kaltim)

SAMARINDA — Persoalan banjir, drainase, penerangan jalan umum (PJU), hingga jalan lingkungan menjadi sorotan warga dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 Anggota DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, di Samarinda Utara, Minggu (4/10/2026).

Puluhan warga dan perwakilan RT memanfaatkan agenda reses yang berlangsung di Kemoyang Cafe, Jalan Bukit Alaya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, tersebut untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.

Reses Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda Utara itu berlangsung sekitar pukul 13.30 hingga 15.30 Wita dan dihadiri perwakilan warga dari RT 17, RT 19, dan RT 41.

Salah satu persoalan yang disampaikan warga RT 17 adalah kondisi drainase yang dinilai semakin menyempit. Kondisi tersebut membuat air mudah meluap dan menggenangi permukiman ketika hujan dengan intensitas tinggi.

“Drainase di wilayah kami makin menyempit sehingga air sering meluap ke pemukiman,” ujar perwakilan RT 17.

Keluhan serupa disampaikan pengurus RT 19 yang menyoroti minimnya penerangan jalan di sejumlah titik. Kondisi jalan yang gelap pada malam hari dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan warga.

“Jalanan masih gelap saat malam hari dan sangat rawan memicu kecelakaan,” ungkap pengurus RT 19.

Sementara itu, warga RT 41 meminta pemerintah memperhatikan kondisi jalan lingkungan yang mengalami kerusakan. Mereka mengusulkan perbaikan dan semenisasi agar akses warga kembali layak digunakan.

“Kondisi akses jalan pemukiman kami rusak berat dan butuh semenisasi secepatnya,” kata perwakilan RT 41.

Selain masalah fisik bangunan, para koordinator RT juga menyelipkan permohonan pengadaan sarana pendukung kegiatan posyandu dan pembenahan tata kelola sampah lingkungan agar kebersihan wilayah tetap terjaga.

“Kami juga butuh bantuan peralatan posyandu dan tempat penampungan sampah memadai,” tutur salah satu koordinator.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota DPRD Kota Samarinda Arie Wibowo memastikan seluruh masukan warga akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran pemerintah daerah.

“Semua masukan warga ini jadi prioritas utama saya untuk dikawal,” tegas Arie Wibowo.

Ia mengatakan sejumlah usulan terkait drainase, semenisasi jalan, dan penerangan jalan akan diperjuangkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan mendatang.

“Aspirasi infrastruktur ini segera masuk Pokir DPRD agar direalisasikan pemerintah,” tambah Arie.

Ia berjanji tidak hanya berhenti pada ruang diskusi, melainkan siap melakukan peninjauan lapangan secara mendadak ke titik-titik lokasi yang dilaporkan oleh warga.

“Saya akan turun langsung mengecek lokasi yang dikeluhkan warga tersebut,” jelas Arie.

Menurut Arie, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan di tingkat lingkungan dapat diketahui dan diperjuangkan melalui jalur kebijakan.

Ia mengapresiasi kehadiran para ketua RT dan koordinator wilayah dalam reses tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan agar program pembangunan yang dirancang pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Sinergi dan komunikasi seperti ini sangat penting untuk kemajuan kawasan kita,” tutup Arie.

Pewarta : Abdi
Editor : Nicha R