Beranda blog Halaman 420

Luhut Yakin China Tetap Lanjutkan Investasi di Indonesia

redaksi2
-
0
Luhut Yakin China Tetap Lanjutkan Investasi di Indonesia

BEIJING – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keyakinannya bahwa para investor China akan terus berinvestasi di Indonesia.

“Menteri Luar Negeri Wang Yi tiga kali mengingatkan ke saya, mengenai implementasi dari pada apa yang kita capai. Jadi misalnya Pak Wang Yi itu bilang sama saya, apa yang Presiden Prabowo mau? Karena dia merasa kunjungan Presiden Prabowo kemarin itu sangat bermanfaat,” kata Luhut di Beijing kepada ANTARA, Rabu (21/5/2025).

Luhut berada di Beijing antara lain untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Selasa (20/5). Presiden Prabowo Subianto sendiri memilih China sebagai kunjungan kenegaraan pertamanya pada November 2024 lalu.

“Kita ini kan selalu banyak bicara bagus-bagus, tapi terus ‘what next’? Tiga kali Menlu Wang Yi mengingatkan ke saya mengenai itu dan karena China sangat puas dengan kerja sama 10 tahun ini, tinggal kita lanjutkan saja dan mereka sangat ingin lanjutkan, karena juga mereka dapat untung,” jelas Luhut.

Luhut menyebut, pihak swasta China juga masih berminat untuk berinvestasi di Indonesia termasuk dalam program hilirisasi.

“Misalnya tadi saya bertemu dengan pengusaha ‘carbon steel’. Indonesia bisa bikin, sangat bisa. Kenapa kita ekspor? Kita bisa bikin sampai untuk 3 juta perumahan rakyat nanti sebagian besar itu akan diproduksi dalam negeri,” ungkap Luhut.

Baja karbon (carbon steel) adalah salah satu bahan konstruksi yang paling umum digunakan untuk berbagai konstruksi termasuk perumahan. Penggunaan bahan tersebut dalam perumahan makin populer karena menawarkan kombinasi unik yaitu kekuatan, ringan, dan fleksibel sehingga cocok untuk kebutuhan rumah modern baik dari sisi desain maupun ramah lingkungan.

“Asal kita kasih fasilitas misalnya ada ‘special economic zone’ sehingga dibangun di dalam kawasan itu dan kita tidak mengimpor lagi ‘carbon steel’ dari luar, jadi menciptakan nilai tambah dalam negeri sendiri,” tambah Luhut.

Selain bertemu dengan Menlu Wang Yi, Luhut dan delegasi juga bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) yang juga Wakil Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Sosial China Zhang Maoyu pada Kamis (22/5).

Dalam pertemuan itu, Luhut juga menyampaikan dua zona ekonomi khusus di Subang dan Kuala Tanjung yang dapat digunakan untuk hilirisasi nikel dan juga membuka lapangan kerja baru, termasuk zona ekonomi khusus di Bali untuk kecerdasan buatan (AI).

Berdasarkan catatan BKPM, Investasi Asing Langsung (FDI) China di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 8,1 miliar dolar AS (ketiga terbesar) atau meningkat 9,4 persen dibanding 2023. Nilai tersebut masih di bawah nilai investasi dari Hong Kong (8,2 miliar dolar AS) dan Singapura (20,1 miliar dolar AS).

Sedangkan pada 2023 nilai investasi China adalah sebesar 7,4 miliar dolar AS atau berada di posisi kedua setelah Singapura yaitu sebesar 15,4 miliar dolar AS.

Lima sektor utama investasi China di Indonesia adalah industri pengolahan logam dasar (13,626 miliar dolar AS); transportasi, pergudangan dan telekomunikasi (7,878 miliar dolar AS); kimia dan farmasi serta kawasan industri (2,746 miliar dolar AS), listrik, gas dan air (2,651 miliar dolar AS); perumahan dan perkantoran (2,139 miliar dolar AS). (ANT/KN)

Program Gratispol Jadi Sorotan Internasional, Pemprov Kaltim Jajaki Kolaborasi di NSW Summit 2025

redaksi2
-
0
Program Gratispol Jadi Sorotan Internasional, Pemprov Kaltim Jajaki Kolaborasi di NSW Summit 2025

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui program-program strategis yang inklusif dan berorientasi global. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, dalam NSW International Education Summit 2025 yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Dalam pidatonya, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa pihaknya secara serius memperkuat sektor pendidikan sebagai program prioritas Pemprov Kaltim.

“Gubernur Kalimantan Timur telah meluncurkan program unggulan bernama Gratis Pol, yang berarti pendidikan gratis untuk seluruh pemuda usia 19–20 tahun di Kaltim. Mereka bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, institut, atau akademi tanpa membayar uang kuliah hingga delapan semester. Semua ditanggung oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, beasiswa juga diberikan kepada mahasiswa asal Kaltim yang melanjutkan pendidikan di kampus unggulan nasional maupun luar negeri dengan kualifikasi tertentu. Saat ini, beberapa kampus di Kalimantan Timur telah membuka program internasional, baik untuk mahasiswa dalam negeri maupun mancanegara.

Sri Wahyuni mencontohkan, Universitas Mulawarman telah menjalankan berbagai program internasional. Antara lain, Indonesia Language Program bekerja sama dengan Kemdiktisaintek, pertukaran mahasiswa dengan universitas mitra, summer school, short course.

“Termasuk dual degree dengan University of Adelaide, Australia hingga program magang dan kolaborasi riset internasional,” tuturnya.

Sementara itu, Universitas Muhammadiyah Samarinda juga telah menawarkan program serupa, seperti pertukaran pelajar, joint degree, dan program mobilitas satu semester. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta juga membuka short course dan summer program bagi mahasiswa internasional.

Menutup pidatonya, Sri Wahyuni berharap forum ini bisa menjadi awal kerja sama konkret antara institusi pendidikan di Kalimantan Timur dan New South Wales, Australia, dimulai dari kuliah tamu daring hingga pengembangan program bersama.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah New South Wales atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam forum ini. Semoga ini menjadi pijakan untuk membawa pendidikan tinggi Kaltim ke tingkat internasional,” pungkasnya.

Pewarta : Nicha R

Saeful Bahri: Sebagian Dana Suap Harun Masiku Berasal dari Hasto

redaksi2
-
0
Saeful Bahri: Sebagian Dana Suap Harun Masiku Berasal dari Hasto

JAKARTA – Saeful Bahri, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), menyampaikan dalam persidangan bahwa sebagian dana suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku berasal dari Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Hal ini diungkapkan Saeful saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).

Dalam proses pemeriksaan, jaksa penuntut umum (JPU) menggali informasi mengenai dana operasional sebesar Rp1,5 miliar yang digunakan untuk melobi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait PAW Harun Masiku.

“Jadi proses penerimaannya ini saya coba jelaskan di BAP. Sebelumnya, kami memang sedang kejar Harun. Pada satu titik, kami kehabisan dana sampai saya harus mencari sponsor. Lalu dijanjikanlah oleh Harun. Sesuai dengan percakapan yang disampaikan penyidik kepada saya dalam bentuk tangkapan layar, Harun menyampaikan bahwa Pak Hasto akan menalangi Rp1,5 miliar, seluruhnya,” ujar Saeful.

Saeful menyebut Harun Masiku berjanji akan menyerahkan dana tersebut. Pada hari yang dijanjikan, Donny Tri Istiqomah, sesama kader PDI-P, menghubunginya dan memberi kabar bahwa sebagian dana sudah tersedia.

“Pada hari Senin, Donny mengirim WhatsApp ke saya: ‘Ini ada uang dari Hasto, Rp400 juta.’ Saya tanya, dolar Singapura atau rupiah? Dijawab rupiah. Akhirnya uang itu diantar ke Megaria. Saya minta sopir saya ambil tas hitam dari Donny, kemudian saya minta dihitung, katanya Rp400 juta. Tapi sebelum diambil, Donny sempat ambil dulu Rp100 juta untuk operasional dia,” lanjut Saeful.

Jaksa Budhi Sarumpaet kemudian bertanya, “Pada saat Donny menyampaikan uang Rp400 juta itu, Donny menyebut uang itu dari siapa?”

“Saat itu Donny menyampaikan bahwa ada uang dari Pak Hasto, Rp400 juta,” jawab Saeful.

Untuk menggali lebih jauh keyakinan Saeful soal asal-usul uang tersebut, jaksa kembali bertanya, “Pada saat itu, bagaimana saksi meyakini bahwa uang Rp400 juta itu dari terdakwa?”

“Karena Donny menyampaikan seperti itu,” jawab Saeful.

“Ada tidak fakta yang membuat saksi yakin bahwa uang Rp400 juta itu berasal dari terdakwa?” desak jaksa.

“Ini bukan soal keyakinan, ini kronologis cerita. Saya diberi informasi bahwa ada dana dari Pak Hasto Rp400 juta. Sebelumnya, Pak Harun juga menyampaikan bahwa akan ada dana talangan. Makanya saya sempat tanya, ‘Loh, kok cuma Rp400 juta?’” jelas Saeful.

Jaksa kemudian membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor 52 yang memuat percakapan WhatsApp antara Saeful dan Hasto pada 16 Desember 2019.

“Ini BAP nomor 52. Ada percakapan WhatsApp antara terdakwa dan Saeful pada tanggal 16 Desember 2019. Sebelumnya terdakwa bicara dengan Donny pukul 18.00, lalu pukul 19.00 terdakwa mengirim pesan ke Saeful. Benar ini pesan dari terdakwa? Apa maksud dari pesan itu?” tanya jaksa Budhi.

Menanggapi hal itu, Saeful menjawab, “Kalau maksud terdakwa, mungkin Pak Jaksa bisa langsung tanyakan ke beliau. Tapi sepemahaman saya, di situ disebut ada dana Rp600 juta. Yang Rp200 juta untuk program penghijauan, karena saat itu memang ada agenda partai untuk penghijauan kantor-kantor partai.”

Jaksa kembali menegaskan, “Jadi sebenarnya ada dana Rp600 juta dari Pak Hasto?”

“Iya,” jawab Saeful.

“Lalu Rp200 juta dipakai dulu untuk penghijauan? Jadi yang Rp400 juta itu yang disampaikan Donny?” tanya jaksa kembali.

“Ya, bisa jadi seperti itu,” ujar Saeful.

Jaksa Budhi lalu mengaitkan kronologi komunikasi dan penyerahan uang berdasarkan waktu.

“Pukul 18.27, Donny mengirim WhatsApp ke saksi soal uang Rp400 juta dari Hasto. Kemudian pukul 19.00 atau sekitar setengah jam setelahnya, terdakwa mengirim WhatsApp ke saksi menyampaikan ada dana Rp600 juta, Rp200 juta dipakai untuk penghijauan. Setelah dua pesan itu, saksi bertemu Donny di Megaria dan menerima uang Rp400 juta?”

“Betul,” tegas Saeful.

Setelah menerima uang itu, Saeful menginformasikannya kepada Harun Masiku. Jaksa kemudian menanyakan apakah Harun sempat membantah bahwa dana tersebut berasal dari Hasto.

“Saya pertegas, ya. Pada waktu saksi menyampaikan dana Rp400 juta itu dari terdakwa, tidak ada pernyataan dari Harun Masiku yang membantah bahwa itu uang dari dia?” tanya jaksa.

“Ya, percakapan di WhatsApp seperti itu. Harun jawab: ‘Lanjutkan’,” tutup Saeful.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Nama Djan Faridz Muncul dalam Persidangan Kasus Hasto Kristiyanto

redaksi2
-
0
Nama Djan Faridz Muncul dalam Persidangan Kasus Hasto Kristiyanto

JAKARTA – Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, nama Djan Faridz ikut disebut dalam persidangan.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu muncul dalam keterangan saksi Saeful Bahri saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).

Saeful, kader PDI-P yang dihadirkan sebagai saksi, menyatakan bahwa Harun Masiku pernah mengirimkan foto yang memperlihatkan dirinya bersama Hasto Kristiyanto dan Djan Faridz saat berada di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Foto tersebut dikirim melalui aplikasi WhatsApp.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Budhi Sarumpaet, menggali keterangan dari Saeful mengenai sumber kabar turunnya fatwa MA terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) bagi calon legislatif yang telah meninggal dunia.

Saeful menyebut bahwa ia mengetahui soal fatwa tersebut dari dua orang, yaitu Donny Tri Istiqomah, sesama kader PDI-P, dan Harun Masiku.

“Iya, Pak Harun juga menginfokan. Karena waktu itu kami sedang menunggu fatwa itu untuk bisa dieksekusi di KPU. Maka saya tanya kepada Donny, dan saya juga tanya kepada Pak Harun. Pak Harun kemudian menginformasikan bahwa fatwa itu sudah turun,” ujar Saeful dalam kesaksiannya.

Lebih lanjut, Saeful menjelaskan bahwa dirinya sempat diperlihatkan bukti percakapan WhatsApp oleh penyidik, yang menunjukkan Harun mengirimkan foto dari Mahkamah Agung.

“Ya, saat itu saya ditunjukkan oleh penyidik, ada percakapan WhatsApp saya dengan Pak Harun. Di situ Pak Harun mengirim foto dari Mahkamah Agung,” ungkapnya.

Jaksa Budhi kemudian bertanya lebih lanjut terkait isi foto tersebut.

“Foto siapa saja pada waktu itu?” tanya Jaksa.

“Sesuai dengan tangkapan layar (screenshot) dalam BAP saya, di situ ada Pak Hasto, Pak Harun, dan Djan Faridz. Pak Harun bilang bahwa mereka sedang berada di MA. Lalu saya tanya, ‘Kalau di MA, berarti ini soal fatwa, bagaimana fatwanya?’ Harun bilang, ‘sudah diserahkan,’” jawab Saeful.

Jaksa kembali bertanya, “Kepada siapa katanya diserahkan?”

“Diserahkan kepada Pak Sekjen saat itu,” jawab Saeful, merujuk pada Hasto Kristiyanto.

Sebagai informasi, Djan Faridz merupakan mantan Anggota Wantimpres periode 2019–2024 dan pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

NSW Summit: Gratispol Harus Didorong ke Level Global

redaksi2
-
0
NSW Summit: Gratispol Harus Didorong ke Level Global

Kaltim tak sekadar datang ke panggung internasional untuk basa-basi. Lewat keikutsertaan di NSW International Education Summit 2025 pada Kamis (22/5) di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Pemprov Kaltim punya komitmen jelas: pendidikan tinggi harus jadi tulang punggung pembangunan manusia Kaltim. Bukan sekadar slogan, tapi arah kebijakan yang nyata.

Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan langsung di forum tersebut bahwa Kaltim kini tidak mau asal menerima tawaran kerja sama dari luar negeri. Kerja sama yang diterima harus relevan, dibutuhkan, dan memberi manfaat langsung bagi kampus-kampus di Kaltim.

Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah membangun pendidikan tinggi yang berkualitas dan terhubung secara global. “Bukan hanya soal MoU. Yang kita dorong adalah kerja sama berbasis program. Kuliah tamu, riset bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, sampai pengembangan kurikulum,” tegas Sri Wahyuni.

Namun Sri Wahyuni juga menegaskan, bahwa pendidikan tinggi yang diharapkan bukan hanya soal gelar akademik, tetapi juga soal kompetensi. Ia menyebut pentingnya menghasilkan lulusan S1 yang tidak hanya menuntaskan skripsi, tapi juga memiliki kapasitas berpikir ilmiah, kreatif, dan solutif.

Kebijakan ini sejalan dengan visi besar Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Salah satu program unggulan yang sedang berjalan adalah Gratispol. Yakni pendidikan tinggi gratis bagi pemuda Kaltim usia 19–20 tahun hingga delapan semester. Biayanya ditanggung penuh oleh Pemprov Kaltim. Tapi pertanyaannya: kuliah gratis, lalu apa? Jawabannya: kualitas.

Gratispol harus didukung kualitas kampus yang kuat. Bukan hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga jejaring internasional, kurikulum yang mutakhir, dosen yang berkompeten, dan akses ke riset global.

Di sinilah forum seperti NSW Summit menjadi sangat penting. Karena dari forum inilah jalur kerja sama internasional bisa dibuka secara strategis.

Beberapa universitas di Australia sudah menyatakan ketertarikan. Tapi Kaltim tidak ingin gegabah. Sri Wahyuni menegaskan, Pemprov akan menggelar forum internal bersama seluruh kampus di Kaltim untuk memetakan kebutuhan masing-masing.

Pemprov Kaltim tidak ingin kerja sama dilakukan hanya demi gengsi. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang menyelesaikan masalah nyata di kampus hari ini. Mulai peningkatan kualitas SDM, kurikulum, hingga riset dan program magang luar negeri.

Ini pendekatan yang rasional dan strategis. Karena bisa saja selama ini kampus kita punya masalah, tapi belum tahu harus menjalin kerja sama dengan siapa. Forum ini adalah kesempatan untuk menjawab itu.

Lebih jauh, model kerja sama sister university juga sedang dijajaki. Bukan sekadar nama. Tapi bentuk kolaborasi jangka panjang antara kampus lokal di Kaltim dan universitas luar negeri yang memiliki visi yang sejalan.

Jika ini berjalan, Kaltim punya peluang besar untuk mengangkat kualitas pendidikan tinggi lokal ke level yang jauh lebih tinggi.

Menariknya, Sekda juga menegaskan bahwa kerja sama ini tidak boleh hanya menguntungkan pihak luar. Kolaborasi harus saling mengisi. Bahkan harus mampu memperkuat titik-titik lemah kampus kita. Bukan hanya menambah daftar mitra internasional di atas kertas.

Dengan pendekatan ini, Kaltim sedang mengubah cara pandang terhadap pendidikan. Dari yang dulunya dianggap sekadar urusan administratif dan lokal, kini menjadi sektor strategis yang menentukan masa depan pembangunan daerah.

Kita sedang menyiapkan SDM unggul. Bukan hanya sarjana pencari kerja, tapi lulusan yang siap bersaing, berjejaring, dan memberi dampak nyata bagi daerahnya.

Jika strategi ini dijalankan konsisten, bukan tidak mungkin lima sampai sepuluh tahun ke depan, Kaltim dikenal bukan hanya karena IKN, bukan karena tambang atau kelapa sawit, tapi karena kualitas manusianya, yang dicetak lewat sistem pendidikan tinggi yang kuat, modern, dan terhubung ke dunia. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Desa Mulawarman Masuk 3 Besar Kampung KB Terbaik se-Kaltim

redaksi2
-
0
Desa Mulawarman Masuk 3 Besar Kampung KB Terbaik se-Kaltim

TENGGARONG – Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, kembali menorehkan prestasi membanggakan. Setelah dinobatkan sebagai juara pertama Kampung Keluarga Berkualitas (KB) tingkat Kutai Kartanegara (Kukar), desa ini kini berhasil menembus 3 besar terbaik, dalam ajang serupa di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Keberhasilan Desa Mulawarman tak lepas dari konsistensi dan komitmen dalam membangun sinergi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga. Tim dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim baru saja menyelesaikan tahapan verifikasi lapangan sebagai bagian dari proses penilaian berjenjang yang menjadi syarat menuju level nasional.

“Verifikasi ini penting karena menggambarkan langsung bagaimana program dijalankan, sejauh mana partisipasi masyarakat, dan sinergi antar-stakeholder,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Dafip Haryanto, Kamis (22/5/2025).

Verifikasi lapangan dilakukan menyeluruh, termasuk peninjauan program penanganan stunting, penguatan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, serta integrasi dengan layanan kesehatan dan pendidikan keluarga. Keterlibatan aktif PKK, PLKB, hingga para kader kampung menjadi bagian penting dari ekosistem Kampung KB di Desa Mulawarman.

Menurut Dafip, salah satu kekuatan utama Desa Mulawarman adalah kolaborasi strategis dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). “Ini bukan hanya Kampung KB, ini ekosistem pembangunan berbasis keluarga. Ketika sektor kesehatan, pertanian, koperasi, dan pendidikan terlibat aktif, maka hasilnya jauh lebih terasa,” jelasnya.

Kepala desa juga memainkan peran penting sebagai penggerak dan penghubung antar institusi. Dukungan penuh dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta komitmen masyarakat menjadi pilar dalam membangun Kampung KB sebagai platform pembangunan yang inklusif.

Program Kampung KB kini bukan lagi dipahami secara sempit sebagai gerakan keluarga berencana semata, melainkan telah berkembang menjadi model pembangunan berbasis keluarga yang menyentuh berbagai sektor dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial budaya.

“Desa Mulawarman telah menunjukkan bahwa keluarga berkualitas adalah titik awal dari masyarakat yang kuat dan mandiri. Dan ini menjadi fondasi penting dalam membangun daerah,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Kukar Tetapkan 52 Wilayah Jadi Prioritas untuk Koperasi Merah Putih

redaksi2
-
0
Kukar Tetapkan 52 Wilayah Jadi Prioritas untuk Koperasi Merah Putih

TENGGARONG – Semangat gotong-royong kembali menjadi napas utama dalam upaya membangun ekonomi lokal. Menyambut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian rakyat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) tengah bersiap membentuk Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan yang belum memiliki koperasi aktif.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DiskopUKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, menyebutkan bahwa terdapat 52 desa dan kelurahan di Kukar, yang hingga kini belum memiliki koperasi aktif. Ini menjadi sasaran utama dalam gelombang pertama pembentukan koperasi berbasis nasionalisme ekonomi tersebut.

“Program ini bukan hanya menindaklanjuti arahan pusat, tetapi juga menjadi momentum bagi desa untuk mandiri secara ekonomi. Kita ingin koperasi hadir dari bawah, dari musyawarah warga, bukan hanya sekadar instruksi dari atas,” tegas Thaufiq, Kamis (22/5/2025).

Program Koperasi Merah Putih mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya sekadar pembentukan kelembagaan koperasi, melainkan juga evaluasi dan revitalisasi koperasi yang sudah ada. DiskopUKM Kukar akan mendorong musyawarah desa atau kelurahan sebagai forum untuk menilai kondisi koperasi masing-masing wilayah.

Thaufiq menjelaskan bahwa koperasi tidak dapat berjalan tanpa peran aktif masyarakat. Karena itu, warga setempat akan dilibatkan sebagai pengawas internal dan penerima manfaat. “Koperasi yang tidak hadir dari aspirasi masyarakat biasanya tidak bertahan. Maka kami dorong musyawarah sebagai titik awal pembentukan dan pengembangan koperasi,” ujarnya.

Terkait pengurus koperasi, Thaufiq menegaskan bahwa fleksibilitas tetap diberikan. Meski pengurus dapat berasal dari luar desa, peran masyarakat lokal tetap harus dominan dalam operasional dan pengawasan.

Saat ini, DiskopUKM Kukar tengah memfinalisasi skema pelaksanaan program. Beberapa perangkat daerah akan dilibatkan, termasuk camat, kepala desa, dan lurah. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam mempercepat realisasi koperasi yang sehat dan berdampak langsung pada ekonomi warga.

“Ini bukan sekadar pembentukan koperasi, ini tentang membangun kemandirian desa secara ekonomi. Kami optimis dengan kerja sama yang baik, Koperasi Merah Putih bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi Kukar,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Lurah Baru Tenggarong Dorong Penguatan Administrasi dan Literasi Lewat Pojok Baca

redaksi2
-
0
Lurah Baru Tenggarong Dorong Penguatan Administrasi dan Literasi Lewat Pojok Baca

TENGGARONG – Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya meningkatkan minat baca masyarakat, dengan menghadirkan Pojok Baca di Kantor Kelurahan. Lurah Baru, Bayu Ramanda, menjelaskan bahwa Inisiatif ini muncul sebagai bagian dari pemenuhan sarana literasi, yang juga merupakan salah satu indikator standar pelayanan kantor kelurahan.

“Alhamdulillah, ditahun pertama kami mencoba fokus pada pembenahan menyeluruh, tidak hanya eksternal melalui pemberdayaan masyarakat, tapi juga internal, termasuk pemenuhan sarana literasi di kantor,” ungkap Bayu, Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, upaya tersebut dimulai dengan komunikasi intensif bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar dan bahkan hingga Diarpus Republik Indonesia. Hasilnya, kantor Kelurahan Baru mendapatkan bantuan buku dan perangkat pendukung, seperti komputer, untuk menunjang kegiatan literasi.

“Tidak semua kantor kelurahan di Tenggarong punya fasilitas ini. Maka ketika ada lomba perpustakaan kami tidak perlu banyak persiapan tambahan. Karena memang sudah kami upayakan sejak awal,” jelasnya.

Saat ini, tercatat lima sekolah rutin berkunjung ke kantor Kelurahan Baru setiap bulan untuk memanfaatkan pojok baca sebagai bagian dari kegiatan literasi siswa. Kegiatan ini berjalan konsisten dan menjadi nilai tambah bagi kelurahan.

Menanggapi keterlibatan kelurahannya dalam lomba perpustakaan yang digelar Diarpus. Bayu menyebut pihaknya tidak berorientasi pada kemenangan. Ia menekankan bahwa pembenahan administrasi dan pelayanan publik adalah fokus utama, bukan mengejar gelar juara.

“Kalau menang itu bonus, tapi bukan target. Saya hanya ingin bekerja secara dinamis, memperkuat sistem administrasi dulu. Karena dari mana pun kita datang, yang pertama dicari pasti administrasinya,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Cuaca Panas Ekstrem di Tanah Suci, Jemaah Haji Diimbau Gunakan Alat Pelindung Diri

redaksi2
-
0
Cuaca Panas Ekstrem di Tanah Suci, Jemaah Haji Diimbau Gunakan Alat Pelindung Diri

JAKARTA – jemaah calon haji diimbau untuk memanfaatkan alat pelindung diri seperti payung, topi, dan semprotan air, untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil mengingat cuaca di Tanah Suci bisa mencapai 39-43 derajat Celsius.

“Suhu di Makkah saat ini berkisar antara 39 hingga 43 derajat Celsius pada siang hari dan tetap hangat di malam hari,” ujar Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama (Kemenag) Akhmad Fauzin di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Fauzin mengatakan di tengah cuaca panas Arab Saudi jemaah calon haji diminta untuk menjaga kondisi fisik dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Cuaca panas ini bisa berdampak serius pada kesehatan, kata dia, khususnya bagi lansia dan jemaah yang memiliki penyakit penyerta.

Maka dari itu, lanjut dia, gunakan pelindung kepala, membawa air minum, serta menghindari aktivitas fisik berlebihan menjadi penting agar kondisi tetap bugar hingga puncak haji nanti.

Di satu sisi, kata dia, jemaah juga diimbau untuk rajin mengecek kondisi kesehatan. Tim kesehatan dan petugas kloter disebut terus siaga mendampingi dan melayani jemaah di lapangan.

“Jika mengalami gangguan kesehatan, jemaah diimbau segera melapor ke petugas kloter atau tenaga medis,” kata dia.

Fauzin juga menyampaikan kabar duka bahwa hingga hari ke-21 operasional haji tercatat 35 orang wafat, terdiri dari 26 laki-laki dan sembilan perempuan.

“Kami mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’la (SWT) menerima seluruh amal ibadah mereka dan menempatkan mereka dalam surga-Nya,” ujar Akhmad Fauzin. (ANT/KN)

Dirut PT Sritex Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi Pemberian Kredit Bank

redaksi2
-
0
Dirut PT Sritex Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi Pemberian Kredit Bank

JAKARTA – Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menangkap Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex.

“Betul, malam tadi ditangkap di Solo,” kata Jampidsus Febrie Adriansyah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Sebelumnya, Kejagung menyatakan sedang menyidik kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa penyidik sedang mengkaji indikasi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada PT Sritex tersebut.

“Kita harap, tentu dari berbagai keterangan, akan dikaji apakah ada fakta hukum terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan jabatan dan seterusnya yang terindikasi merugikan keuangan negara,” ucapnya.

Kejagung, imbuh dia, juga sedang mengkaji aspek perbuatan melawan hukum. Penyidik sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang perihal ada atau tidaknya tindak pidana dalam perkara dimaksud.

PT Sritex dinyatakan pailit pada bulan Oktober 2024 dan resmi menghentikan operasional usahanya per 1 Maret 2025.

Kurator kepailitan PT Sritex mencatat tagihan utang dari para kreditur perusahaan tekstil tersebut dengan jumlah mencapai Rp29,8 triliun.

Dalam daftar piutang tetap tersebut, tercatat 94 kreditur konkuren, 349 kreditur preferen, dan 22 kreditur separatis.

Kreditur preferen atau kreditur dengan hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, antara lain Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, Kantor Bea dan Cukai Surakarta dan Semarang, Kantor Ditjen Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah-DIY, serta Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing IV.

Sementara itu, dalam daftar kreditur separatis dan konkuren, terdapat tagihan dari sejumlah bank serta perusahaan yang merupakan rekan usaha pabrik tekstil tersebut.

Dalam tagihan yang diajukan oleh beberapa lembaga keuangan tersebut, terdapat piutang dengan nominal sangat besar.

Pada akhirnya, rapat kreditur dalam kepailitan PT Sritex menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha atau going concern yang selanjutnya dilakukan pemberesan utang.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sritex mencapai 11.025 orang yang diberhentikan secara bertahap sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025. (ANT/KN)

1...419420421...1,109Halaman 420 dari 1,109