Beranda blog Halaman 421

Presiden Prabowo Rayakan Ulang Tahun ke-74 Secara Sederhana di Istana Negara

0
Presiden Prabowo Subianto memberikan potongan nasi tumpeng kepada Titiek Soeharto saat merayakan ulang tahunnya yang ke-74 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/10/2025). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merayakan ulang tahunnya yang ke-74 bersama Titiek Soeharto beserta putranya, Didit Hediprasetyo, dan dihadiri sejumlah anggota kabinet dan pimpinan MPR.
Momen sederhana itu ditandai dengan tumpengan nasi kuning dan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua MPR RI, bertempat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

“Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Presiden. Tadi, suasananya santai saja, kita ngobrol sambil makan. Nggak ada yang formal, cuma makan terus,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani usai menghadiri kegiatan itu.

Ia mengatakan, momen itu ditandai dengan tumpeng nasi kuning yang menjadi rasa syukur atas bertambahnya usia Presiden, disertai doa bersama agar Prabowo senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam memimpin Indonesia.

“Tadi doa dibacakan oleh Ketua MPR. Kita semua mendoakan agar Pak Presiden selalu sehat, panjang umur, dan terus memimpin bangsa yang kita cintai menuju negara yang adil, makmur, dan berkesinambungan,” ujar sang Menteri.

Meski berlangsung sederhana, momen kebersamaan itu turut di-posting di akun media sosial Presiden Prabowo.

Tampak kedekatan antara Presiden dan Titiek Soeharto serta Didit saat potongan tumpeng diserahkan Presiden kepada keduanya dengan disaksikan jajaran anggota kabinet.

Dalam keterangan foto, Presiden menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan mendalam atas berbagai ucapan selamat, doa, serta harapan yang mengalir di hari ulang tahunnya yang ke-74.

Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa perhatian dan doa dari masyarakat menjadi sumber semangat baginya untuk terus berjuang dan mengabdi bagi bangsa dan negara.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ucapan, doa, dan harapan yang telah diberikan di hari ulang tahun saya,” demikian petikan keterangan foto tersebut.

Ia menambahkan, rasa syukur atas kasih dan perhatian yang diterimanya menjadi kekuatan moral untuk terus menjalankan amanah kepemimpinan demi kesejahteraan rakyat.

“Rasa syukur ini menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi saya untuk terus mengabdi kepada bangsa, negara, dan seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.

Presiden juga menyampaikan doa balasan kepada seluruh rakyat agar senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

“Atas perhatian, doa, dan kebaikan dari semuanya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang tulus. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Didit Hediprasetyo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Kemudian hadir juga Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BIN M Herindra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka, hingga Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. (ANT/KN)

Menkeu: Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Tunggu Persetujuan Menko PM

0
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/10/2025). ANTARA/Aji Cakti

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya mengungkapkan rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk menunggu persetujuan dari Menteri Bidang Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.

“Persetujuan bukan di saya, tapi di Pak Muhaimin, tapi yang jelas Menteri Pekerjaan Umum (PU) sanggup, saya sanggup, tinggal persetujuan dari Pak Muhaimin saja,” ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Dia juga menyampaikan tidak masalah jika pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk tersebut menggunakan dana APBN selama ada persetujuan dari Menko PM.

“Kalau saya lampunya hijau terus, modenya mode belanja, asal belanjanya pas, tepat sasaran, tepat waktu. Untuk saya tidak ada masalah kalau Menko Muhaimin setuju,” kata Menkeu Purbaya.

Sebelumnya Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah perlu membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan APBN.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar.

Adapun terkait adanya opini yang menyebutkan pemerintah harus mendahulukan aspek penegakan hukum karena adanya dugaan kelalaian pihak tertentu, Menko PM mendorong upaya penyelesaian hal tersebut sembari meneruskan proses untuk membantu santri-santri yang menjadi korban.

“Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara,” ujar Cak Imin, sapaan Menko PM Muhaimin Iskanda.

Di samping itu Menko PM menjelaskan penggunaan APBN dalam hal ini dibutuhkan agar proses penanganan menjadi lebih cepat.

Cak Imin menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pesantren di Tanah Air yang telah menjadi elemen penting dari masyarakat, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. (ANT/KN)

Porwada 2025 Resmi Dibuka: Lebarannya Wartawan, Sportivitas Menyatukan Pers Kaltim

0
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memukul gong pembukaan Porwada Kaltim 2025 disaksikan Forkopimda dan perwakilan manajemen Pupuk Kaltim. Foto: Agus S.

Dua kali Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) digelar di Samarinda, saya absen. Tapi kali ini berbeda. Porwada ke-3 digelar di Bontang, kota yang saya cintai. Tempat saya pernah ditugaskan oleh perusahaan untuk membangun koran daerah pada 2010 silam. Dari kota inilah banyak kisah dan jaringan jurnalistik saya tumbuh dan mengakar.

Pada Kamis (16/10), saya sebenarnya memiliki agenda sidang di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Namun, begitu tahu Porwada akan digelar di Bontang, saya sudah niatkan diri tidak meninggalkan Bontang hingga acara Porwada selesai Minggu (19/10). Urusan sidang saya percayakan kepada kolega hukum saya, H. Arief Widagdo Soetarno. Apalagi, Ketua PWI Bontang, Suriadi Said, sudah berpesan sejak awal, “Pak Agus wajib hadir.” Saya tahu, itu bukan sekadar undangan, tapi panggilan hati dan bentuk kewajiban moral.

Dan benar saja, Jumat (17/10) malam, suasana Bontang terasa berbeda. Halaman rumah jabatan Wali Kota sudah dipenuhi kendaraan. Dari kejauhan, tampak rombongan wartawan dari Samarinda, Balikpapan, Kutim, Paser, PPU, Kubar, hingga Berau berdatangan dengan jaket kontingen masing-masing.

Saya bersama wartawan Media Kaltim Network yang menjadi peserta Porwarda dari berbagai daerah se-Kaltim usai acara pembukaan Porwada Kaltim 2025. Foto: Istimewa

Suasananya ramai, tapi tetap akrab. Wartawan dari berbagai daerah saling menyapa dan bercengkerama seperti sahabat yang sudah lama tak bertemu. Saya pun berkesempatan menjumpai rekan-rekan lama, baik wartawan senior maupun yunior dari berbagai kabupaten dan kota. Beberapa kepala biro Media Kaltim juga tampak hadir, ikut ambil bagian dalam gelaran Porwada tahun ini.

Di depan panggung utama, pemandu acara mulai memanggil tiap kontingen untuk melakukan defile dengan yel-yel khas yang menyuarakan semangat dan kebanggaan tiap daerah.

Sebelum defile dimulai, acara dibuka dengan penampilan tari modern oleh penari muda Bontang. Gerakan mereka kompak, mengikuti irama musik yang berenergi. Penampilannya menghidupkan suasana, menjadi pembuka yang pas untuk malam pembukaan Porwada.

Setelah itu, satu per satu kontingen naik ke panggung. Beberapa datang mengenakan pakaian adat, sementara yang lain tampil dengan seragam olahraga khas daerahnya.

Ketika kontingen Berau tampil, suasana semakin meriah. Mereka membawa maskot berbentuk penyu berwarna hijau. Mengenakan baju kuning bermotif khas daerah dan ikat kepala berlogo lambang daerah. Bentuknya menyerupai penyu hijau, fauna khas Kabupaten Berau yang langsung menarik perhatian peserta. Maskot itu melambai ke arah peserta lain, disambut tepuk tangan dan sorakan dari berbagai kontingen.

Layar LED di belakang panggung menampilkan visual khas dari tiap daerah. Ada yang memperlihatkan panorama laut, hingga suasana kota. Semua ditampilkan bergantian sesuai identitas kontingen masing-masing.

 

Saat giliran PWI Bontang tampil, tepuk tangan terdengar lebih panjang. Rombongan tuan rumah tampil semangat. Wajah-wajah muda PWI Bontang tampak ceria, memperlihatkan energi baru di tubuh pers lokal.

Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, membuka acara dengan semangat khasnya. “Bukan soal medali, tapi rasa persaudaraan,” ucapnya lantang setelah memukul gong tanda dimulainya Porwada.

Dari sambutannya malam tadi, saya menangkap satu hal penting: olahraga hanyalah medium, tapi kebersamaan adalah tujuannya.

Neni juga mengenang Bontang di akhir 1980-an, saat dirinya masih dokter muda dan belum ada Jembatan Mahakam. Ia berbagi pandangan tentang bagaimana Bontang tumbuh menjadi kota industri jasa yang berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya kesehatan bagi wartawan yang setiap hari bergelut dengan layar dan tekanan waktu. “Sehat itu pilihan,” katanya. “Dan Porwada ini adalah cara kita memilih untuk tetap sehat dan bahagia.”

Sementara Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menyebut Porwada bukan sekadar event olahraga, melainkan “lebarannya wartawan.” Ia ingin Porwada menjadi ajang regenerasi, tempat munculnya wajah-wajah baru jurnalis muda Kaltim. “Kita ingin energi baru tumbuh di dunia pers, bukan hanya nama-nama lama yang terus terdengar,” katanya, disambut tepuk tangan.

Sementara Ketua PWI Bontang, Suriadi Said, melaporkan bahwa 260 wartawan dari sembilan kabupaten/kota ikut bertanding di sembilan cabang olahraga. Mulai dari catur, badminton, tenis meja, hingga lomba jurnalistik. “Kalau seminggu penuh, nanti di daerah tak ada berita,” ujarnya sambil tertawa.

Gong pembukaan Pupuk Kaltim Porwada 2025 akhirnya ditabuh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni bersama Forkopimda, dan perwakilan manajemen Pupuk Kaltim sebagai sponsor utama. Momen ini menandai dimulainya pekan olahraga wartawan.

Tak lama kemudian, suasana berubah menjadi euforia. Lampu disorotkan ke tengah ruangan, musik DJ lokal menggema, dan para wartawan bangkit dari kursinya, menari bersama. Tak ada lagi sekat antara panitia, peserta, dan tamu. Semua larut dalam suasana hangat penuh tawa dan persaudaraan.

Ada rasa bangga melihat Bontang menjadi titik temu ratusan wartawan dari berbagai daerah di Kaltim. Porwada bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kebersamaan tumbuh di antara sesama pewarta. Malam tadi, saya melihat sendiri makna kalimat lama yang selalu relevan: pers itu pemersatu. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Unikarta Segera Gelar Pemilihan Rektor Baru, Calon Wajib Doktor dan Daftar Mandiri

0
Foto : Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unikarta, Aji Mubarak. (Ady/MKG)

TENGGARONG — Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) bersiap menggelar pemilihan rektor baru pada 8 Desember 2025. Proses ini akan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat . Hanya sekitar tiga bulan, meski dalam statuta kampus disebutkan idealnya membutuhkan waktu enam bulan sejak pembentukan panitia.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unikarta, Aji Mubarak menjelaskan, pihaknya baru resmi dibentuk pada 29 September 2025, sehingga harus bekerja cepat dengan sistem yang padat namun tetap transparan. “Kita hanya punya waktu sekitar tiga bulan, tapi semua tahapan tetap dijalankan sesuai statuta,” ujarnya.

Panitia telah menyusun timeline ketat selama 84 hari yang mencakup tahap sosialisasi, penjaringan, penyaringan, sosialisasi calon ke fakultas, pemilihan, hingga pelantikan. Setelah pemilihan selesai, panitia memberi waktu sekitar 15 hari kepada Yayasan untuk menetapkan rektor terpilih.

Proses pendaftaran calon rektor dibuka mulai 5 hingga 13 November 2025 untuk pengambilan formulir, dilanjutkan pengembalian berkas lengkap pada 14–15 November, dan verifikasi berkas pada 17 November. Seluruh dokumen kandidat nantinya diserahkan ke Yayasan untuk validasi akhir.

Berbeda dengan periode sebelumnya, kali ini setiap calon wajib mendaftar secara mandiri. Sistem pengusulan oleh senat fakultas yang dulu sempat berlaku kini dihapus, sesuai perubahan statuta.

“Sekarang calon tidak boleh diusulkan. Mereka harus mendaftar sendiri, menyerahkan berkas sendiri, dan bertanggung jawab penuh atas pendaftarannya. Ini untuk menjamin transparansi dan kesetaraan peluang,” tegasnya.

Adapun kriteria calon rektor telah diatur secara tegas. Minimal bergelar doktor (S3) dengan jabatan akademik lektor, atau bergelar magister (S2) dengan jabatan lektor kepala. Selain itu, calon harus berstatus dosen tetap di Unikarta, belum memasuki usia pensiun, serta memiliki rekam jejak kepemimpinan — baik sebagai dekan, wakil dekan, maupun pejabat struktural lainnya.

Saat ini, Unikarta tercatat memiliki tiga guru besar aktif, yakni Prof. Ince, Prof. Iskandar, dan Prof. Yonatan, yang semuanya memenuhi syarat dasar. Namun, panitia memastikan ruang tetap terbuka bagi dosen bergelar doktor lainnya yang ingin maju.

“Harapannya, semakin banyak dosen yang memenuhi syarat untuk ikut mendaftar. Kami ingin proses ini menjadi ajang seleksi terbuka dan sehat,” katanya.

Tahun ini, panitia memutuskan tidak menggelar debat kandidat, namun setiap calon tetap diwajibkan menyampaikan visi, misi, dan rencana kerja strategis empat tahun ke depan. Dokumen tersebut akan disebarkan ke seluruh fakultas agar diketahui oleh anggota senat dan civitas akademika.

Meski mahasiswa tidak memiliki hak suara dalam pemilihan, mereka tetap memiliki ruang moral untuk menyampaikan aspirasi terkait rekam jejak para calon melalui jalur formal di tingkat fakultas atau kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan.

“Peran mahasiswa tetap ada secara moral. Mereka bisa memberikan apresiasi atau penilaian terhadap kinerja rektor sebelumnya, dan itu akan kami sampaikan melalui dekan masing-masing,” tambahnya.

Penulis : Ady Wahyudi

DPMD Kukar Jadi Pelopor Digitalisasi Birokrasi, Siap Terapkan Aplikasi Srikandi hingga ke Desa

0
Foto : Kepal DPMD Kukar, Arianto. (Ady/MKG)

TENGGARONG — Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki babak baru. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mencatatkan prestasi gemilang sebagai instansi dengan tingkat penggunaan tertinggi aplikasi Srikandi, sistem administrasi surat menyurat digital yang terintegrasi antarinstansi pemerintah.

Prestasi tersebut diumumkan dalam kegiatan Anugerah Literasi Kukar 2025 di Pendopo Odah Etam, Kamis (16/10/2025), dan menegaskan komitmen DPMD dalam memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan berbasis teknologi.

“Alhamdulillah, tadi diumumkan oleh Plt. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan bahwa DPMD merupakan pengguna terbanyak aplikasi Serikandi. Sejak aplikasi ini disosialisasikan dan diimplementasikan di Kukar, kami langsung menerapkannya dalam proses administrasi surat menyurat,” ujar Kepal DPMD Kukar, Arianto.

Aplikasi Serikandi, yang dikembangkan secara nasional oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan birokrasi yang cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. DPMD Kukar termasuk yang paling sigap mengimplementasikannya sejak pertama kali disosialisasikan.

Keberhasilan ini lahir dari komitmen pimpinan dan kesiapan internal yang kuat. Sejak awal penerapan, DPMD telah menunjuk tim khusus untuk mempelajari dan menguasai sistem, memastikan seluruh staf memahami prosedur digital dalam administrasi surat menyurat.

Kini, seluruh proses pengelolaan surat di DPMD Kukar dilakukan sepenuhnya secara elektronik, mulai dari pejabat struktural hingga tenaga P3K. Hal ini menjadikan DPMD sebagai contoh konkret penerapan e-government di tingkat kabupaten.

“Seluruh staf kami, mulai dari pejabat hingga tenaga P3K, sudah menggunakan aplikasi Serikandi dalam membuat dan mengelola surat. Jadi semua kegiatan administrasi surat menyurat di DPMD kini sudah sepenuhnya digital,” tambahnya.

Pencapaian tersebut tidak berhenti di level dinas. DPMD Kukar kini menyiapkan langkah lanjutan: memperluas penggunaan aplikasi Serikandi hingga ke tingkat desa. Langkah ini dinilai strategis untuk menyatukan sistem administrasi pemerintahan dari pusat hingga akar rumput.

Melalui kerja sama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kukar, DPMD merencanakan pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi Serikandi bagi 193 desa di seluruh wilayah Kukar pada tahun mendatang.

“Kami sudah berdiskusi dengan Ibu Rinda untuk mengembangkan penggunaan aplikasi Serikandi ke seluruh 193 desa di Kukar. Rencananya, tahun depan kami akan mulai melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa agar mereka bisa menggunakan aplikasi ini dalam administrasi surat menyurat,” jelasnya.

Tujuannya jelas, menciptakan pemerintahan desa yang lebih tertib, efisien, dan transparan dalam pelayanan administrasi publik.

Inisiatif ini juga sejalan dengan visi besar Pemerintah Kabupaten Kukar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang inklusif dan partisipatif.

Dengan penerapan Serikandi hingga ke desa, proses surat menyurat diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dilacak secara daring. “Harapan kami, ke depan seluruh perangkat desa bisa memanfaatkan aplikasi ini agar semua proses surat menyurat menjadi lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik,” ungkapnya.

Penulis : Ady Wahyudi

Pansus I DPRD Paser Intensifkan Tiga Raperda

0
Foto: Pansus I DPRD Kabupaten Paser

PASER – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser terus mengintensifkan pembahasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang tengah difinalisasi.

Ketiga Raperda tersebut mencakup Perubahan Keempat atas Perda nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Raperda tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan.
Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Paser, Muhammad Nasir, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menggelar rapat kerja intensif bersama berbagai perangkat daerah terkait. Fokus utama pembahasan adalah penyempurnaan substansi dan harmonisasi isi dari ketiga Raperda tersebut.

“Kita tidak hanya memperbaiki redaksi atau pasal, tetapi ingin memastikan regulasi yang kita susun benar-benar relevan dan berdampak langsung pada pelayanan publik,” ujar Nasir.

Muhammad Nasir menegaskan bahwa penyusunan regulasi daerah harus selaras dengan, Kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, Perubahan regulasi di tingkat pusat, serta Hasil evaluasi dari pelaksanaan kebijakan sebelumnya.

Langkah ini, kata Nasir, merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif dan responsif terhadap kondisi lapangan. Dalam proses penyusunan Raperda, Pansus I DPRD Kabupaten Paser juga telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah lain.

Hasil studi banding tersebut menjadi referensi penting dalam memperkaya pendekatan regulasi yang sedang dirancang yang memiliki praktik baik dalam pembentukan perangkat daerah, pelaksanaan Pilkades, hingga penanganan tunawisma dan anak jalanan.

“Itu semua kami jadikan pembelajaran agar Raperda kita tidak hanya normatif, tapi juga aplikatif,” jelas Nasir.

Setelah penyempurnaan internal, draft Raperda akan segera dikonsultasikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Tahap ini merupakan bagian penting dalam proses harmonisasi regulasi.

“Kalau tidak ada kendala, kita segera lanjutkan ke pembahasan dalam rapat paripurna,” imbuh Nasir.

Ketiga Raperda ini diharapkan dapat segera disahkan dan dijadikan pedoman operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. DPRD Paser menilai keberadaan regulasi yang kuat, solutif, dan berbasis data menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas pemerintahan daerah.

“DPRD berkomitmen menghasilkan produk hukum yang sah secara hukum dan mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat,” tutup Nasir.

Pewarta: Abika Ramadhan

Bapemperda DPRD Paser Bakal Sesuaikan Anggaran Penuhi Usulan Raperda Pemkab Paser

0
Foto: Sekretariat DPRD Kabupaten Paser

PASER – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyebut, sedikitnya ada 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk dibahas pada 2026 mendatang.

Keenam Raperda itu pun sudah mulai dibahas, sebagai instrumen perencanaan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) 2026. Usulan itu yakni tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, tentang Pemajuan Kebudayaan, tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kandilo, dan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

“Kami bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pengusul Raperda dan Bagian Hukum Setda sudah mulai membahas dan sudah mengetahui rincian usulan dari OPD untuk dikaji bersama,” kata Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin.

Sementara itu, Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Paser, Basri, menyampaikan bahwa seluruh Raperda yang diusulkan tidak semua secara otomatis bisa masuk dalam pembahasan. Menurutnya, sebelum usulan Raperda masuk dalam pembahasan, lebih dulu dilakukan pertimbangan.

Pertimbangan yang dimaksud, guna memastikan kemungkinan sejumlah usulan dari Pemkab Paser tersebut untuk dapat ditindaklanjuti menjadi Perda. Hal itu ditekankan, berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi efisiensi anggaran.

“Meskipun semua usulan yang diberikan bernilai penting, namun penyesuaian tetap perlu dilakukan dengan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

Danantara Evaluasi Komprehensif Penyelesaian Utang Proyek KCIC “Whoosh”

0
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani seusai acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran "Optimism on 8 percent Economic Growth" di Jakarta, Kamis (16/10/2025) (Antara/ Muhammad Heriyanto)

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Kalau masalah Whoosh, saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak (Menkeu) Purbaya, bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif,” ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani seusai acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ia mengungkapkan Danantara Indonesia sedang menyiapkan beberapa model solusi, yang nantinya ketika solusi tersebut sudah matang akan disampaikan kepada kementerian-kementerian terkait.

“Tentunya kita mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, opsi 2, dan 3. Begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini perlu melibatkan banyak pihak, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta kementerian lainnya.

Seiring dengan itu, Danantara Indonesia akan segera melakukan finalisasi dan secara bersama- sama dapat memutuskan penyelesaian yang terbaik terkait utang proyek KCIC.

“Jadi, evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik, dan itu yang akan kita lakukan,” ujar Rosan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC atau Whoosh.

“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut.

Menurutnya, Presiden Prabowo akan membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang proyek KCIC.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan menyepakati bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

Namun demikian, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara Indonesia memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana APBN.

“Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya. (ANT/KN)

Dino Patti Djalal: Pasukan Stabilitas di Gaza Harus Miliki Mandat PBB

0
Mantan Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal dalam acara diskusi bertema "Gaza: Peace, Justice and a Future," yang diadakan IDN Times di Jakarta, Kamis (16/10/2025). /ANTARA/Katriana.

JAKARTA – Mantan Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal menilai Pemerintah Indonesia perlu mendorong mandat PBB agar rencana pasukan penjaga perdamaian dapat terlibat di dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk pengamanan di Gaza pascagencatan senjata.

“Jadi, intinya kita harus memastikan ISF itu punya UN mandate,” kata Dino dalam acara diskusi bertema Gaza: Peace, Justice and a Future, di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Terkait janji Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengerahkan 20 ribu personel guna membantu menjaga perdamaian di Gaza jika diperlukan, Dino mengatakan pasukan tersebut hanya dapat dikerahkan jika ISF memiliki mandat dari PBB.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada mandat dari PBB kepada ISF, yang rencananya akan dikerahkan untuk mengamankan situasi di Gaza, menyusul kesepakatan gencatan senjata yang dicapai dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir baru-baru ini.

Untuk itu, langkah yang perlu diupayakan Indonesia untuk memastikan mandat PBB kepada ISF adalah melalui dorongannya kepada Rusia dan China, sebagai dua di antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk ikut mendukung resolusi DK PBB terkait rencana pengamanan di Gaza.

“Jadi, kita perlu menagih Rusia dan Tiongkok untuk ikut mendukung Dewan Keamanan PBB kalau bikin resolusi mengenai Gaza,” kata Dino.

Terkait total 20 ribu personel penjaga perdamaian yang dijanjikan Prabowo, Dino menilai jumlah tersebut perlu disesuaikan lagi dengan jumlah yang dibutuhkan di lapangan. “Untuk Gaza harus dihitung berapa kebutuhannya, kebutuhan tentaranya,” kata dia.

Jumlah tersebut juga perlu disesuaikan dengan porsi pendanaan yang dapat disediakan oleh Indonesia untuk pengerahan pasukan tersebut.

“Jadi, dari sekarang harus mulai dihitung berapa porsi yang kita bersedia bayar pada saat fiskal kita masih kepepet,” katanya.

Secara legalitas, ISF juga belum memiliki mandat dari PBB. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan banyak hal untuk pengerahan pasukan tersebut. (ANT/KN)

iPhone 17 Resmi Meluncur di Indonesia, Pembeli Antre Sejak Dini Hari

0
Pembeli iPhone 17 Pro Max pertama di iBox, Ratna Ayu Kharisma, berpose bersama iPhone barunya pada acara peluncuran gawai tersebut oleh iBox di Senayan City, Jumat (17/10/2025). (ANTARA/Pamela Sakina)

JAKARTA – Tepat pukul 00.01 WIB pada Jumat 17 Oktober 2025, seri terbaru iPhone yakni iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, dan iPhone Air resmi diluncurkan di Indonesia.

Sejumlah toko resmi Apple Premium Reseller dipadati pembeli yang telah melakukan pre-order sejak 10 Oktober, salah satunya iBox, yang menggelar acara peluncuran dan unboxing lini terbaru tersebut dengan para pembeli pertamanya di Senayan City, Jakarta.

Ratna Ayu Kharisma menjadi pembeli pertama iPhone 17 di iBox Indonesia. Pengusaha di bidang marine supplier ini mendapatkan unit iPhone 17 Pro Max 1TB warna oranye seharga lebih dari Rp30 juta.

Tak tanggung-tanggung, Ratna sudah mengantre sejak 16 Oktober pukul 03.00 WIB dini hari dan akhirnya mendapat iPhone impiannya pada 17 Oktober setelah pukul 00:001 WIB.

“Senang banget karena memang aku suka produk iPhone dan setiap tahun aku selalu ganti,” kata dia usai unboxing.

Antusiasme tinggi juga terlihat dari puluhan orang pertama lainnya yang ikut membuka packaging lini terbaru iPhone.

Salah satu pembeli pertama lain, Agam, mengaku senang dengan gawai barunya tersebut, yakni iPhone 17 Pro Max. Ia mengaku telah menabung kurang lebih tiga bulan untuk mengganti perangkat lamanya iPhone 11 yang ia beli pada tahun 2019.

“Sudah lumayan lama juga tidak ganti, sudah butuh daily drive baru untuk menunjang kerjaan juga yang butuh kamera video compact yang bagus,” kata dia.

Pembeli pertama lain Dina, berseri-seri ketika pertama kali memegang langsung iPhone Pro Max idamannya. Bahkan ia datang pada acara peluncuran mengenakan gaun berwarna oranye yang sama persis dengan iPhone-nya.

“Senang sekali, kebetulan dibelikan suami, dan saya memang sangat suka dengan bentuk dan desain iPhone 17 Pro Max ini,” kata Dina.

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max secara resmi akan tersedia di toko offline ataupun online pada Jumat 17 Oktober 2025 di iBox dan reseller Apple resmi lainnya.

Menyoal spesifikasi memang seri iPhone 17 mengalami peningkatan klaim Apple, termasuk daya tahan baterai, sistem kamera Dual Fusion 48 MP, fitur Center Stage di kamera depan, serta upgrade refresh rate (ProMotion) hingga 120Hz.

Pada model Air, pengganti dari Plus di seri iPhone 17 juga menghadirkan desain tipis dan bobot ringan. Pada iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max juga mengalami peningkatan performa dengan dibenamkan chip baru A19 Pro.

Lini iPhone 17 tersebut banderol mulai Rp17 jutaan hingga Rp40 jutaan. (ANT/KN)