JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto optimistis upaya pengurangan jumlah Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas usaha dapat meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (Return of Asset/RoA).

Dalam talkshow session pada Grand Finale Dinner Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10), ia mengatakan sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240,” kata Prabowo.

Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.

Presiden menyatakan, langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.

Melalui upaya tersebut, ia optimis rasio Return of Asset BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen dapat meningkat.
“Saya sudah ubah aturannya, sekarang ekspatriat dapat memimpin BUMN kita,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti masih adanya jarak antara pelaku ekonomi dan aktor politik di Indonesia.

Menurutnya, banyak pemimpin politik yang belum sepenuhnya memahami pentingnya efisiensi dan pengelolaan bisnis yang modern.

“Banyak pemimpin politik mungkin takut pada angka (data) atau bisnis. Karena itu, saya mengimbau generasi muda yang ingin menjadi pemimpin politik agar memahami ekonomi dan dunia usaha,” tutur Presiden.

Adapun Forbes Global CEO Conference 2025 merupakan gelaran ke-23 kalinya bagi forum bisnis internasional tersebut. Forum ini menjadi ajang penting bagi para pemimpin ekonomi global untuk memperkuat jejaring, bertukar pandangan, dan menjajaki kerja sama strategis lintas negara.

Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam membangun arsitektur ekonomi global yang lebih inklusif dan berkeadilan. (ANT/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi yang diujikan Partai Buruh terkait ambang batas parlemen yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu.

“Menyatakan permohonan pemohon Nomor 131/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

MK menyatakan permohonan Partai Buruh prematur untuk diajukan. Sebab, Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sejatinya sudah dinilai oleh MK dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, tetapi pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan.

Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”

Melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada Februari 2024, MK menyatakan pasal tersebut “konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.”

Artinya, melalui putusan dimaksud, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka ambang batas parlemen untuk pemilihan anggota DPR tahun 2029.

Namun, hingga hari ini, pemerintah dan DPR belum melakukan perubahan terhadap Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu.

Oleh sebab itu, anggapan kerugian hak konstitusionalitas yang didalilkan Partai Buruh dalam Perkara Nomor 131/PUU-XXIII/2025 tidak berdasar sehingga tidak dapat dinilai oleh MK.

“Anggapan kerugian hak konstitusional pemohon sama sekali tidak didasarkan pada norma yang telah berlaku sebagaimana amanat putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Artinya, permohonan a quo(ini) belum saatnya untuk diajukan ke Mahkamah,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum.

Partai Buruh, salah satunya, mempersoalkan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dan meminta MK untuk meninjau kembali Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Partai Buruh mengaku membawa bukti-bukti baru.

Dalam permohonannya, Partai Buruh menyatakan putusan MK yang meminta pembentuk undang-undang mengatur ulang ambang batas parlemen belum dapat sepenuhnya mengatasi kerugian konstitusional partai politik.

Menurut Partai Buruh, sekalipun pembentuk undang-undang melaksanakan perintah MK dengan mengubah bunyi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, partainya tetap terancam kehilangan hak mendapat kursi DPR jika norma tersebut masih menentukan besaran angka atau persentase ambang batas.

Maka dari itu, Partai Buruh meminta Mahkamah secara eksplisit memaknai pasal tersebut menjadi “penentuan perolehan kursi anggota DPR didasarkan pada ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah di setiap daerah pemilihan.” (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengambil keputusan soal usulan membantu renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) usai mengkaji proposal pengajuan.
Hingga sejauh ini, Purbaya mengaku belum membaca detail usulan tersebut.

“Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya,” kata Purbaya, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Purbaya sebelumnya telah menyampaikan akan melihat usulan membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk. Namun setelah itu, kata Purbaya, ia menerima pesan untuk tidak mengabulkan usulan tersebut.

“Jangan, katanya. Nanti yang lain iri,” ujar Purbaya menjelaskan isi pesan yang ia terima tanpa menyebutkan nama pengirimnya.

Meski begitu, Purbaya menyatakan akan tetap mengkaji sendiri detail usulan setelah ia menerima proposal pengajuan.

“Saya nggak tahu bagaimana yang terbaik. Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan,” ujarnya pula.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan pemerintah perlu membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan APBN.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar.

Adapun terkait adanya opini yang menyebutkan pemerintah harus mendahulukan aspek penegakan hukum karena adanya dugaan kelalaian pihak tertentu, Menko PM mendorong upaya penyelesaian hal tersebut sembari meneruskan proses untuk membantu santri-santri yang menjadi korban.

“Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara,” ujarnya menegaskan.

Di samping itu, Menko PM menjelaskan penggunaan APBN dalam hal ini dibutuhkan agar proses penanganan menjadi lebih cepat.

Dia pun menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pesantren di tanah air yang telah menjadi elemen penting dari masyarakat bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. (ANT/KN)

JAKARTA – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

“Tayangan Trans 7 itu jelas-jelas menistakan kiai dan muruah pesantren. Sudah seharusnya pak Chairul Tanjung meminta maaf kepada ulama dan umat dengan sowan ke Kiai Yahya selaku Ketum PBNU,” kata Gus Falah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Gus Falah, yang juga salah satu pengurus di PBNU itu, menuturkan dengan menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tampak lini bisnis media CT Corp kurang wawasan tentang sejarah dan budaya pesantren.

Ia menyesalkan sebagai media yang dimiliki tokoh sekaliber Chairul Tanjung, Trans7 tidak memiliki berhati-hati dalam penyiaran atau publikasi konten, sehingga kini Chairul Tanjung harus ikut bertanggung jawab atas penistaan yang dilakukan Trans7.

“Sebagai panglima tertinggi dalam konglomerasi itu, tentu Pak Chairul Tanjung harus bertanggung jawab atas penistaan pesantren dan kiai yang dilakukan salah satu medianya,” ungkap anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut.

Maka dari itu, dirinya mengingatkan hal tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak, bukan hanya insan media, bahwa sikap hormat dan adab harus dijaga kepada para ulama.

Dia berharap semua pihak tidak sembarangan memproduksi konten apabila tidak mengerti sepenuhnya tentang apa yang diproduksi.

Untuk diketahui, Chairul Tanjung merupakan pendiri dan pemilik konglomerasi besar bernama CT Corp yang membawahi berbagai lini bisnis, salah satunya media.

Di sektor media, melalui anak perusahaan Trans Media, CT Corp mengelola berbagai stasiun televisi, salah satunya Trans7 yang melalui tayangan program Xpose Uncensored dinilai menistakan pesantren dan kiai.

Melalui program itu, Trans7 menayangkan video yang menampilkan para santri dan jamaah sedang menyalami kiai yang sedang duduk. Ada pula potongan video yang memperlihatkan seorang kiai yang sedang turun dari mobil.

Narasi suara dari video tersebut menyebutkan bahwa santri rela ngesot demi menyalami dan memberikan amplop kepada kiai. Menurut narator, kiai yang sudah kaya seharusnya yang memberikan amplop kepada santri.

Cuplikan tayangan program itu mendapatkan reaksi keras dari beragam pihak. Para netizen lantas menyerukan boikot kepada Trans7. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” katanya.

Saat ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan di pertemuan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menyebut bahwa hal itu tidak masuk dalam pembahasan ratas.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media terkait solusi untuk Whoosh.

Namun demikian, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10), memutuskan APBN tidak akan digunakan untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola PT KCIC.

Pemerintah, kata Purbaya, mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis tersebut dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang memiliki kapasitas keuangan dan sumber dividen mandiri sekitar Rp80 triliun per tahun.

Menurut Purbaya, langkah tersebut penting untuk memisahkan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta agar proyek infrastruktur tidak terus membebani APBN.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan dua opsi penyelesaian yang tengah dikaji, yakni melalui penambahan modal (equity) atau pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah sebagaimana praktik di industri perkeretaapian lainnya.

Dony menambahkan, proyek KCJB telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan peningkatan mobilitas dan penumpang mencapai 30 ribu orang per hari.

Namun, ia menegaskan bahwa aspek keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI juga harus dijaga melalui skema pembiayaan yang tepat. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami fasilitas yang diterima jemaah haji khusus tambahan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Fasilitas yang didapatkan calon jemaah di PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) satu dan PIHK lainnya itu kan berbeda-beda. Nah itu didalami,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10).

Budi menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan KPK untuk bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

“Kemudian kami akan elaborasi juga dengan teman-teman di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang sedang jalan penghitungan kerugian keuangan negara,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan KPK masih menunggu hitungan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut dari BPK RI.
Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.
Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)