TENGGARONG — Pemerintah Desa (Pemdes) Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), terus menggenjot program ketahanan pangan tahun 2025. Targetkan peningkatan masa tanam padi menjadi tiga kali panen, dalam satu tahun. Upaya ini merupakan bagian dari strategi swasembada pangan desa, melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian yang ada.
Kepala Desa (Kades) Rapak Lambur, Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa desanya memiliki lahan sawah seluas sekitar 800 hektare, di mana 500 hektare di antaranya telah aktif digunakan. Melalui program optimalisasi lahan (Oplah) pertanian dari Pemkab Kukar, desa kini berfokus pada transformasi pola tanam dari dua kali panen menjadi tiga kali panen per tahun.
“Memang tahun ini kami galakkan program ketahanan pangan dengan tujuan utama swasembada. Desa kami masuk program Oplah dari Bapak Bupati, dan kami targetkan lahan produktif bisa menghasilkan tiga kali panen dalam setahun,” ujar Yusuf, Selasa (20/5/2025).
Untuk menyukseskan target tersebut, pemerintah desa telah menunjuk dua kelompok tani sebagai pelaksana awal, yakni Kelompok Tani Kejawi Permai dan Sumber Rejeki. Kedua kelompok ini akan menjadi contoh penerapan pola tanam intensif kepada kelompok tani lainnya di desa.
“Kami harapkan dua kelompok tani ini bisa menjadi pionir dalam pelaksanaan program Oplah dan menginspirasi petani lain untuk mengikuti pola tanam tiga kali panen,” jelasnya.
Langkah ini diyakini dapat mendorong peningkatan hasil produksi secara signifikan, serta memberikan dampak langsung pada ketersediaan pangan lokal. Tak hanya itu, peningkatan intensitas tanam juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah. (Adv)
SAYA tidak pernah mengenal beliau secara langsung. Tidak pernah satu liputan. Tidak pernah satu forum. Bahkan saat saya bergabung di Kaltim Post pada tahun 2002 hingga 2020, nama H. Aan Reamur Gustam lebih banyak saya dengar sebagai legenda, sebagai cerita yang hidup di antara sesama wartawan senior.
Sosoknya seperti bayangan kuat yang tidak pernah saya jumpai secara fisik, tapi jejaknya terasa kuat dalam kultur kerja redaksi yang saya jalani.
Hari ini, Selasa 20 Mei 2025, kabar duka itu datang. H. Aan Reamur Gustam bin Gusti Amin meninggal dunia di RS SMC Samarinda dalam usia 74 tahun. Jenazahnya disemayamkan di Perumahan PWI Air Hitam dan akan dimakamkan di Taman Abadi Sempaja.
Kepergiannya bukan hanya kehilangan bagi mereka yang mengenalnya secara pribadi, tapi juga bagi kami yang hanya mengenal namanya lewat jejak panjang di sejarah pers Kaltim.
Aan Reamur Gustam adalah wartawan era 1970-an yang pernah menjabat sebagai Redaktur Pelaksana Surat Kabar Harian ManuntunG, yang kemudian menjadi cikal bakal Kaltim Post, media tempat saya tumbuh sebagai jurnalis.
Bersama nama-nama besar seperti Rizal Effendi, Zainal Muttaqin, Ibrahimsyah Rahman, dan Dahlan Iskan, beliau berada di antara barisan pembentuk wajah jurnalisme Kaltim. Di masa ketika keteguhan prinsip dan integritas tulisan adalah ukuran tertinggi dalam profesi ini.
Beliau dikenal, bukan wartawan yang gemar tampil, tetapi dikenal tajam dalam melihat isu dan jujur dalam sikap. Tak heran jika ia termasuk dalam jajaran anggota aktif Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim dan sempat menerima Press Card Number One, penghargaan bergengsi bagi wartawan yang menorehkan dedikasi luar biasa.
Beliau juga dikenal akrab dengan kalangan pemimpin redaksi dan tokoh pers nasional, tetapi tetap membumi dalam menyikapi profesi.
Saya tidak pernah berkomunikasi langsung dengannya. Tapi setiap kali nama “Aan Reamur Gustam” disebut di redaksi, selalu dalam nada hormat dan takzim.
Bukan hanya nama dalam deretan tokoh pers, beliau adalah bagian dari pondasi jurnalisme yang kita warisi hari ini.
Selamat jalan, Pak Aan. Pian orang baik. Insyaallah surga tempatmu kini. Semoga Allah mengampuni semua khilafmu, melapangkan jalanmu, dan menerima seluruh amal ibadahmu selama ini.
Kami yang tak sempat bersalaman, tetap merasa kehilangan. Karena dalam dunia pers, nama baik dan dedikasi tulus adalah warisan yang jauh lebih kekal dari sekadar popularitas. (*)
BALIKPAPAN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan bahwa wartawan, termasuk yang belum memiliki rumah, tetap berhak mendapatkan fasilitas rumah bersubsidi selama memenuhi syarat sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal itu disampaikannya saat berdialog dengan para wartawan di Kota Balikpapan, Minggu (18/5/2025). Maruarar menyatakan, bahwa profesi wartawan memiliki peran penting dalam mengawal program pemerintah, termasuk dalam sektor perumahan.
“Teman-teman media tetaplah bersuara tentang kebenaran, tentang membongkar kasus korupsi, tentang pelayanan yang tidak adil. Tapi juga kalian warga negara Indonesia. Selama memenuhi kriteria MBR, kalian juga berhak atas rumah bersubsidi,” ujarnya.
Lebih lanjut Maruarar Sirait menjelaskan, bahwa berdasarkan ketentuan, MBR di Kalimantan Timur adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp 11 juta per bulan.
“Kalau gajinya di bawah itu, belum punya rumah pertama, maka itu sudah memenuhi syarat,” jelasnya.
Maruarar menilai, dengan tinggal di perumahan, wartawan justru akan berperan aktif mengawasi kualitas rumah yang dibangun pengembang.
“Kalau rumahnya banjir, wartawan akan menulis. Kalau janji pengembang tidak ditepati, wartawan akan menulis. Kalau ada korupsi di kementerian saya, wartawan wajib tulis itu,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Maruarar juga mengungkap adanya temuan dugaan penyimpangan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di beberapa daerah. Ia menyebut ada kasus satu kartu keluarga (KK) menerima lebih dari satu unit bantuan rumah, serta pengadaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi anggaran.
“Misalnya, satu KK harusnya satu unit rumah. Tapi ini, suami, istri, anak semua dapat. Kemudian bahan bangunan yang dikirim ke penerima tidak sesuai RAB. Bahkan ada feedback dari toko bangunan ke fasilitator. Ini sedang kami dalami,” ujarnya lagi
Dari hasil audit sementara, nilai dugaan penyimpangan tersebut mencapai Rp109 miliar. “Ini harus dibersihkan. Kita tidak boleh kompromi dengan korupsi, apalagi ini program untuk rakyat miskin,” tutupnya.
JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/5/2025). Dalam kunjungan ini, Dedi bertemu dengan jajaran KPK yang membidangi sektor pencegahan korupsi, serta menerima arahan langsung dari Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Ujang Bachtiar.
“Kita hari ini bertemu dengan jajaran KPK bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bachtiar,” ujar Dedi kepada wartawan usai pertemuan.
Ia menjelaskan, pertemuan ini berkaitan dengan langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengefisiensikan serta merealokasikan belanja daerah, dengan memprioritaskan sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik,” jelasnya.
Adapun sektor-sektor yang masuk dalam prioritas utama, kata Dedi, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, pengentasan kemiskinan, hingga jaringan listrik.
Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas atas pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami mendapat arahan, seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome, dan benefit kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi menyampaikan bahwa berbagai strategi telah dibicarakan dengan KPK guna menyinergikan kebijakan pembangunan daerah.
Tujuan utamanya ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan taraf kesehatan warga.
“Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan,” pungkas Dedi.
Kunjungan ini mempertegas komitmen Pemprov Jabar dalam menjaga tata kelola anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan menggandeng KPK sebagai mitra dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik.
SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi dana jaminan reklamasi tambang batu bara di Kota Samarinda.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto di Samarinda, Senin (19/5/2025), mengatakan bahwa dua tersangka yang ditahan, yaitu IEE selaku Direktur Utama CV Arjuna dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim periode 2010-2018 berinisial AMR.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP,” katanya.
IEE ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Mei 2025 melalui Surat Penetapan Nomor TAP-05/O.4.5/Fd.1/05/2025, sedangkan AMR ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Mei 2025 dengan Surat Penetapan Nomor TAP-06/O.4.5/Fd.1/05/2025.
Dua orang tersangka itu ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Samarinda. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan ancaman hukuman pidana di atas lima tahun serta risiko tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a KUHAP.
Kasus dugaan korupsi dana jaminan reklamasi ini bermula dari pencairan dana jaminan reklamasi tambang batu bara oleh CV Arjuna yang semestinya digunakan untuk pemulihan lingkungan.
CV Arjuna selaku pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) seluas 1.452 hektare di Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda, berkewajiban melakukan reklamasi.
Namun, pada tahun 2016, Dinas ESDM Provinsi Kaltim menyerahkan dana jaminan reklamasi dalam bentuk deposito kepada CV Arjuna tanpa analisis teknis dan persetujuan dari pejabat berwenang.
Dana jaminan yang dicairkan digunakan untuk kepentingan lain, sementara kewajiban reklamasi tidak dipenuhi. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp13,12 miliar dengan tambahan kerugian akibat jaminan yang kedaluwarsa sebesar Rp2,49 miliar.
Dampak kerugian terhadap lingkungan akibat reklamasi yang tidak dilakukan ditaksir mencapai Rp58,54 miliar.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)
JAYAPURA – Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz 2025 mengungkap kasus penjualan amunisi ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata yang melibatkan seorang anggota Polri berinisial Bripda LO yang bertugas di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz 2025 Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Timika, Papua, Senin (19/5/2025), mengatakan Bripda LO diamankan setelah terbukti menjual puluhan butir amunisi kepada warga sipil berinisial PW yang diketahui terafiliasi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Lenggenus pimpinan Komari Murib.
“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam suplai senjata dan amunisi kepada KKB, termasuk bila pelakunya adalah oknum anggota Polri sendiri. Tidak ada ruang bagi pengkhianat institusi,” katanya.
Menurut ia, Bripda LO menyerahkan diri ke Kepolisian Daerah Papua pada Sabtu (17/5) setelah menyadari tindakan melawan hukumnya telah terungkap.
“Berdasarkan pengakuannya, aksi penjualan amunisi ini telah dia lakukan sejak tahun 2017 dan sempat berlanjut pada 2021 sebelum akhirnya kembali dilakukan tahun ini,” ujarnya.
Faizal menjelaskan warga sipil berinisial PW kini diamankan di Polres Jayawijaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Bripda LO ditahan di Markas Polda Papua.
“Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata dan Amunisi Tanpa Izin Yang Sah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Humas Satgas Operasi Damai Cartenz Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak terlibat atau membantu jaringan KKB dalam bentuk apa pun, termasuk penyediaan logistik senjata dan amunisi.
“Pemberian, penjualan, atau perantara amunisi kepada kelompok bersenjata bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan warga sipil di Papua,” katanya.
Yusuf juga meminta masyarakat segera melapor jika mengetahui aktivitas mencurigakan terkait peredaran senjata api dan amunisi ilegal.
Ia mengatakan penindakan tegas terhadap peredaran amunisi ilegal ini merupakan wujud nyata komitmen Polri, khususnya Satgas Ops Damai Cartenz, dalam membersihkan jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
“Polri melalui Satgas Ops Damai Cartenz akan terus memperkuat pengawasan internal dan mempercepat penindakan terhadap siapa pun yang terlibat, demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan bebas dari ancaman bersenjata,” ujarnya. (ANT/KN)
JAKARTA – BUMN konstruksi dan investasi, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) mencatatkan progres pembangunan proyek Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai 98,14 persen.
Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, mengatakan perseroan melampaui target rencana sebelumnya yaitu 97,06 persen, dengan percepatan sebesar 1,08 persen.
“Kami bangga dapat menjadi bagian dari pembangunan IKN dengan menghadirkan proyek hunian yang berkualitas dan berkelanjutan bagi para ASN,” kata Joko.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp1,87 triliun dan masa pelaksanaan yang dimulai pada tanggal 25 Agustus 2023, proyek ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang nyaman dan layak bagi ASN, TNI, dan Polri yang bertugas di IKN.
Hal ini, lanjut Joko, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 yang mengatur tentang perumahan di kawasan IKN.
Dalam pelaksanaannya, PTPP menerapkan berbagai inovasi konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan, antara lain keet-portable untuk mengurangi limbah konstruksi dan dapat digunakan kembali di proyek selanjutnya.
Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi BIM dalam penyusunan bar bending scheduling dengan Revit untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pekerjaan.
Penggunaan footing kolom berbasis lempung/playdough juga digunakan untuk menjaga konsistensi kadar air dalam beton selama proses pengeringan, serta Bekisting Aluminium Formwork Systemyang mempercepat proses pekerjaan dan mengurangi limbah.
Selain itu, PTPP menerapkan facade precast yang mempercepat pemasangan sekaligus meningkatkan kualitas dan estetika bangunan.
Selain inovasi tersebut, Joko mengatakan proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
Keunggulan proyek ini telah mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Beberapa penghargaan yang berhasil diraih antara lain Proyek Perumahan Terbaik di Kawasan IKN dari Kementerian PUPR, Rekor MURI untuk pembangunan tower hunian siap huni tercepat, serta Juara 1 & 2 Lomba Finishing Kamar Mandi dalam Construction Warriors Indonesia Construction Summit (ICS) 2024.
“Dengan berbagai inovasi yang diterapkan, kami yakin proyek ini akan menjadi contoh pembangunan rumah susun modern yang efisien dan ramah lingkungan,” ujar Joko. (ANT/KN)
JAYAPURA – Kependam XVIII Cenderawasih Kol Inf Chandra Kurniawan menyebutkan Esa Giban (19), anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kagoya tewas dalam kontak tembak dengan prajurit Satgas Yonif 641/BRU di sekitar Sungai Yetni, Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
“Benar anak buah KKB Egianus Kogoya yang bernama Esa Giban (19) tewas dalam baku tembak yang terjadi Minggu (18/5),” katanya saat dihubungi di Jayapura, Selasa (20/5/2025).
Kontak tembak terjadi, jelas dia, saat personel Satgas 641/BRU dari arah Wamena menuju Kurima namun ketika berada di sekitar sungai Yetni tiba-tiba dihadang KKB.
Dijelaskan, dari laporan yang diterima sesaat setelah terjadi penghadangan menyebabkan kontak tembak dengan KKB dan menewaskan satu anggotanya.
Jenazah anggota KKB itu kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena.
Prajurit saat ini terus bersiaga guna mengantisipasi aksi serangan dari KKB dan saat ini situasi keamanan relatif kondusif,” kata Kapendam XVII Cenderawasih Kol Inf Chandra Kurniawan.
Distrik Kurima merupakan salah satu distrik di Kabupaten Yahukimo yang dapat dijangkau menggunakan jalan darat dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya. (ANT/KN)
BALIKPAPAN – Kelangkaan BBM di Balikpapan sejak Sabtu (17/5/2025) menjadi pelajaran mahal bagi semua pihak. Di kota yang dikenal sebagai pusat pengolahan migas, warga justru harus berjuang keras sekadar membeli bahan bakar.
Keluhan soal antrean dan kelangkaan BBM menyebar luas di media sosial. Banyak beredar, video warga yang memperlihatkan kendaraan menumpuk di sejumlah SPBU hingga meluber ke jalan raya.
Tim Mediakaltim.com yang turun ke lapangan juga menemukan hal serupa. Antrean panjang di SPBU Sepinggan dan MT Haryono, dengan kendaraan nyaris tak bergerak selama berjam-jam. “Sudah antre satu jam lebih. Capek, tapi mau bagaimana lagi?” keluh Suparmin, warga Manggar.
Ia sudah keliling ke beberapa SPBU, termasuk SPBU Batakan dan MT Haryono, namun semuanya nihil. Harapannya sederhana: bisa mengisi Pertamax dan kembali bekerja. Tapi yang ditemui justru jengkel dan frustrasi.
SPBU masih ditutup, namun puluhan warga sudah memadati area depan SPBU untuk memastikan kebagian BBM saat operasional.
Kelangkaan ini tak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi. Para pengemudi ojek online pun ikut terdampak. Mereka harus antre lama, sementara harga bensin eceran melonjak dari Rp13 ribu menjadi Rp15 ribu per liter. Dan itu pun sulit didapat. “Di eceran juga naik. Tapi cari yang jual juga susah,” keluh seorang driver ojol.
Yunas Wijaya, warga Balikpapan Selatan, bahkan harus mendorong motornya sejauh setengah kilometer. “Sudah mutar ke empat SPBU, semua kosong. Akhirnya motor saya dorong hampir setengah kilometer. Mau tidak mau beli di pinggir jalan, walau mahal,” katanya.
Dwi, sopir rental, menyebut kondisi ini mengancam kelangsungan usahanya. “Ini kota migas, tapi malah BBM-nya langka. Kami terpaksa stop operasional sementara,” ujarnya.
Reni, ibu rumah tangga yang biasa mengantar anak sekolah dengan motor, juga merasa kewalahan. “Antreannya gila. Sudah kayak antre sembako waktu zaman krisis,” katanya.
Salah satu pemandangan mencolok terjadi di depan Mal Gajah Mada. Seorang penjual bensin eceran diserbu warga. Ia hanya menyediakan 30 botol Pertalite ukuran 1 liter, dan semuanya ludes dalam hitungan menit.
Situasi di dalam SPBU yang penuh sesak oleh pengendara roda dua. Sebagian tampak menunggu dengan sabar, lainnya mulai frustrasi karena antrean tak kunjung maju.Antrean pengisian BBM mengular hingga memakan badan jalan.
Merespons keresahan warga, Pemkot Balikpapan menugaskan Asisten II untuk mengusut penyebab kelangkaan. Wakil Wali Kota Bagus Susetyo mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi resmi dari Pertamina. “Kami tidak ingin berspekulasi. Akan kami sampaikan informasi resmi jika sudah mendapatkan penjelasan dari Pertamina,” ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak termakan informasi yang belum jelas sumbernya.
Senin (19/5) malam, Pertamina akhirnya buka suara. Mereka menyebut kelangkaan BBM tidak hanya dipicu lonjakan permintaan, tetapi juga karena adanya kegiatan stock opname di Fuel Terminal Balikpapan, prosedur rutin untuk memeriksa kualitas dan kuantitas BBM. Selama proses itu, distribusi dialihkan ke Fuel Terminal Samarinda.
“Pertamina terus berupaya maksimal memastikan distribusi berjalan lancar, termasuk dengan penyesuaian dan suplai tambahan dari terminal BBM terdekat,” ujar Edi Mangun, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, dan memastikan bahwa stok dari Samarinda dan wilayah lain sedang digeser untuk menstabilkan pasokan.
Masyarakat juga diimbau tidak melakukan panic buying, dan menjanjikan distribusi kembali normal mulai 20 Mei.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, turut merespons. Melalui, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa kapal tanker pembawa BBM dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Senin malam. “Ini kabar baik, tapi kita tetap menunggu klarifikasi resmi dari Pertamina agar tidak terjadi simpang siur,” katanya.
Ditegaskannya, meskipun distribusi BBM bukan wewenang langsung daerah, Pemprov Kaltim tetap berkepentingan untuk meredam keresahan publik.
Kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Tapi harus jujur bertanya: mengapa sistem distribusi masih terlalu rapuh menghadapi hal-hal yang seharusnya bisa diprediksi?
Apresiasi tetap patut diberikan kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras memulihkan kondisi. Tapi lebih dari itu, publik berhak atas sistem distribusi yang tangguh, transparan, dan mampu menghadapi situasi krisis. Energi bukan semata soal bisnis, ini soal kepastian hidup sehari-hari.
Ke depan, diperlukan sinergi lebih kuat antara Pertamina, Pemerintah dan DPRD agar kebutuhan dasar seperti BBM tak lagi menjadi sumber keresahan publik. (*)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Penkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah tegas, untuk menjaga stabilitas daerah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah. Pembentukan satgas ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Senin (19/5/2025), di Ruang Rapat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas instruksi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Destianti, mengatakan satgas ini akan dibentuk dengan struktur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Satgas terdiri dari empat bidang utama, yaitu pencegahan, komunikasi publik, intelijen, serta bidang rehabilitasi apabila diperlukan. Kami ingin memastikan semua lini bergerak bersama demi menjaga ketertiban dan kondusifitas daerah,” jelas Rinda.
Rapat ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang nantinya akan bertindak sebagai pengarah. Rinda mengungkapkan bahwa rakor lanjutan akan segera digelar untuk melibatkan lebih banyak pihak, termasuk ormas-ormas yang terdaftar maupun belum terdaftar di Kesbangpol.
“Presiden telah memberi arahan agar pembentukan Satgas ini tidak sampai mengganggu iklim investasi. Maka pendekatan yang dilakukan sejauh ini bersifat persuasif dan komunikatif,” ujarnya.
Meski belum dilakukan pemetaan rinci terhadap wilayah-wilayah rawan premanisme di 20 kecamatan se-Kukar. Rinda menegaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat serta organisasi kemasyarakatan.
Saat ini, tercatat ada 129 ormas berbadan hukum di Kukar dan 2 ormas lainnya belum memiliki status hukum yang sah. Dalam hal penindakan, Rinda menyebut pendekatannya akan berbeda antara ormas yang legal dan yang ilegal.
“Jika ada pelanggaran administratif, kami bisa mencabut izinnya. Namun bila ditemukan unsur pidana, maka itu menjadi ranah aparat penegak hukum,” jelasnya. (Adv)
