DENPASAR – Kepolisian Sektor Denpasar Barat memeriksa sebanyak 19 saksi terkait kasus kematian seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana berinisial TAS (22).

Kapolsek Denpasar Barat Komisaris Polisi Laksmi Trisnadewi Wieryawan di Denpasar, Senin (20/10/2025) menyebutkan para saksi yang diperiksa meliputi para dosen, teman kelas korban, sahabat korban hingga satpam Kampus Universitas Udayana Sudirman Denpasar.

Menurut keterangan Laksmi, rata-rata para saksi yang diperiksa mengungkap kepribadian TAS yang memiliki kemampuan intelektual yang baik, sehingga kecil kemungkinan dia mengambil tindakan ceroboh hingga mengakhirinya hidupnya dengan tragis.

“Dari 19 saksi yang kami mintai keterangan, mereka rata-rata menyampaikan bahwa korban ini orangnya pintar, berbicara itu sangat berbobot,” katanya.

Selain itu, TAS dalam pandangan teman-temannya dilihat sebagai sosok yang disegani sehingga kecil juga kemungkinan orang lain melakukan perundungan.

“Jadi rekan-rekan itu segan malahan, segan. Kemudian kalau untuk menjadi korban pembulian itu dari teman-temannya pun merasa itu sangat kecil sekali kemungkinan yang terjadi. Karena korban ini orang yang berprinsip, bukan tipe-tipe yang akan gampang di-bully seperti itu,” kata Laksmi.

Setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) polisi menyatakan korban jatuh dari lantai empat. Hal tersebut dikonfirmasi dengan adanya keterangan dari tiga orang saksi mata hingga rekaman CCTV.

Para saksi mata sempat melihat korban duduk di sebuah kursi, sebelum akhirnya meninggalkan sepatu dan tas di bangku yang diduduki oleh korban.

Polisi menyebutkan CCTV di lantai empat gedung FISIP Universitas Udayana Kampus Sudirman rusak sejak tahun 2023 sehingga tidak merekam kejadian korban sebelum jatuh di halaman kampus.

Namun demikian, pihak Universitas Udayana membantah CCTV di lantai empat masih berfungsi dengan baik.
Hanya saja kondisi korban saat itu berada di titik buta (blind spot).

“CCTV kami berfungsi dengan baik. Almarhum tertangkap kamera CCTV berjalan di lorong, itu ada. Tapi, setelah itu tidak tertangkap lagi oleh CCTV. Ini sudah dilakukan pengecekan juga dengan pihak kepolisian,” kata Ketua Unit Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana Ni Nyoman Dewi Pascarani.

Sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Udayana berinisial TAS (22) ditemukan tewas usai jatuh dari lantai empat gedung kampus FISIP Universitas Udayana di Kampus Sudirman Denpasar, pada Rabu (15/10) pagi.

TAS merupakan mahasiswa FISIP Universitas Udayana. Korban sempat dilarikan ke RSUP Prof. Ngoerah Denpasar setelah ditemukan dalam keadaan luka parah. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sudah rampung.

“Sudah beres, tinggal dibagikan,” kata Dadan saat ditemui usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dadan menegaskan bahwa Perpres Tata Kelola MBG tersebut juga mengatur mengenai sanksi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP), meskipun saat ini sanksi tersebut sudah diberlakukan.

Sanksi tersebut, kata Dadan, berupa administratif termasuk penghentian operasional bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP dan ketentuan.

Menanggapi kasus keracunan yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa di beberapa wilayah, BGN pun telah menghentikan sementara operasional 106 SPPG, dan baru 12 di antaranya yang diizinkan kembali beroperasi.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan data kasus keracunan terkait program MBG dapat dipantau secara real-time oleh publik, layaknya data kasus Covid-19 kala itu.
“Benar. Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita,” kata Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa situs tersebut sudah mulai menyiarkan data kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG, namun ia belum bisa merinci nama situs tersebut.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menjelaskan bahwa Perpres Tata Kelola MBG merinci tugas BGN sebagai penyelenggara serta melakukan intervensi jika diperlukan.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berperan dalam pengawasan. Kemudian, penyaluran untuk ibu hamil dan menyusui dilakukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas membina petani, peternak, hingga nelayan untuk meningkatkan produksinya.

Selain itu, Perpres Tata Kelola MBG juga mencakup sejumlah ketentuan teknis, mulai dari standar makanan yang layak disajikan bagi penerima manfaat, aspek sanitasi dan kebersihan, mekanisme penanganan korban keracunan, hingga penguatan rantai pasok pangan yang semakin besar. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak boleh menjadi penghambat rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya.

“Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya,” kata pria yang akrab disapa AHY itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

AHY mengatakan pemerintah saat ini masih membahas sejumlah opsi restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung itu.
Pembahasan tersebut, kata dia, dilakukan bersama BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pemangku kepentingan lain.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan langkah yang tepat dan berkelanjutan dalam penyelesaian kewajiban finansial proyek tersebut.

“Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya,” kata dia.

AHY menyebut seluruh opsi penyelesaian masih dalam tahap pembahasan dan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya,” ujarnya.

Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.
Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.

Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta agar sebagian uang pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebesar Rp13 triliun yang baru saja diserahkan oleh Kejaksaan Agung, dapat dialokasikan ke beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya,” kata Presiden Prabowo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menilai dana dari hasil pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi tersebut dapat diinvestasikan untuk LPDP yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan.

Adapun dana Rp13 triliun tersebut merupakan hasil dari penyerahan barang bukti sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung, pada Senin (20/10).

Prabowo menyampaikan hal itu setelah memaparkan program pendidikan nasional, termasuk pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan SMA Garuda, serta perluasan beasiswa dan penambahan fakultas kedokteran.

Menurut Presiden, dana beasiswa LPDP perlu diperkuat agar Indonesia dapat mencetak lebih banyak generasi unggul yang berdaya saing global.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan soal pendidikan dari negara lain, Kepala Negara pun mengenalkan program Sekolah Garuda.
Prabowo juga menyoroti pentingnya mencari anak-anak berbakat dari seluruh pelosok tanah air, tidak hanya dari kalangan menengah ke atas.

Menurut Presiden, banyak anak dari keluarga sederhana yang memiliki kecerdasan luar biasa dan layak mendapat kesempatan belajar dengan beasiswa penuh.

“Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,” paparnya.

Oleh karenanya, Prabowo meminta agar pencarian siswa-siswa berbakat dilakukan secara kolaboratif antarkementerian, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan.

“Jadi saya minta Menteri Dikdasmen dibantu oleh Menteri Dikti, Sains dan Teknologi, dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu oleh yang punya yayasan, cari mereka ini,” kata Presiden. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut legalitas lahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2018-2020.

“Dalam perkara ini, itu kan terkait dengan pengadaan lahan-lahan di sekitar jalan tol, sehingga tentu KPK juga butuh untuk melihat bagaimana legalitas dari jalan-jalan tersebut,” ujar Juru Bicara KPK kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Lebih lanjut Budi mengatakan pengusutan tersebut dilakukan KPK saat memeriksa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Banten, atau staf yang mewakili sebagai saksi pada 20 Oktober 2025.

“Terlebih dalam proses pengadaan jalan ini, salah satu informasi yang diperoleh adalah sudah ada pengondisian awal, atau sudah ada pembelian-pembelian awal yang memang tujuannya nanti untuk disiapkan atau dijual dalam pembangunan jalan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra tersebut,” katanya.

Sebelumnya, KPK pada 13 Maret 2024, mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan proyek JTTS tahun anggaran 2018–2020.

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Utama PT Hutama Karya atau HK (Persero) Bintang Perbowo (BP), mantan Kepala Divisi di PT HK M. Rizal Sutjipto (RS), dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya atau STJ Iskandar Zulkarnaen (IZ). KPK juga menetapkan PT STJ sebagai tersangka korporasi.

Namun, Iskandar Zulkarnaen telah meninggal dunia pada 8 Agustus 2024, sehingga penyidikan terhadap yang bersangkutan dihentikan KPK.
Kemudian pada 6 Agustus 2025, KPK menahan Bintang Perbowo dan M. Rizal Sutjipto.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut yang berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI mencapai Rp205,14 miliar.

Rinciannya adalah Rp133,73 miliar dari pembayaran HK kepada PT STJ atas lahan di Bakauheni, dan Rp71,41 miliar atas pembayaran HK untuk PT STJ mengenai pembelian lahan di Kalianda. Kedua daerah tersebut berada di Provinsi Lampung. (ANT/KN)

LUMAJANG – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali erupsi sebanyak enam kali dengan tinggi letusan hingga 700 meter di atas puncak pada Selasa pagi.

“Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 05.53 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak atau 4.276 meter di atas permukaan laut (mdpl),” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan dan saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sebelumnya erupsi terjadi pukul 05.32 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan.

”Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung,” katanya.

Erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu juga tercatat terjadi pada pukul 05.21 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 700 meter di atas puncak, serta pukul 00.35 WIB, pukul 00.23 WIB, dan pukul 00.20 WIB.

Liswanto menjelaskan Gunung Semeru masih berstatus Waspada atau Level II sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak.

”Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan di sepanjang aliran sungai/lembah yang aliran airnya berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. (ANT/KN)