Foto ini diambil di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand pada 10 Februari 2025 menunjukkan kawasan perbatasan antara Thailand dan Myanmar. (ANTARA/Xinhua/Lin Hao)
JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar mencatat bahwa sebanyak 20 orang Warga Negara Indonesia (WNI) telah berhasil kabur dari lokasi judi online yang berada di Kompleks KK Park, Myawaddy, Kayin State.
“Hingga (Rabu) malam hari ini, KBRI Yangon juga telah menerima konfirmasi dari KBRI Bangkok bahwa otoritas Thailand melaporkan adanya sekitar 20 WNI yang telah berhasil menyeberang ke wilayah Thailand melalui Sungai Moei,” kata pernyataan KBRI Yangon yang diterima di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola oleh kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online. Lebih dari 300 warga negara asing, termasuk sekitar 75 WNI, melarikan diri dari kompleks tersebut pada Rabu (22/10).
Berdasarkan laporan media lokal dan sumber lapangan, langkah pelarian massal tersebut terjadi setelah militer Myanmar (Tatmadaw) bersiap melakukan penggerebekan terhadap kawasan dimaksud.
Berdasarkan informasi yang diterima dari salah satu WNI yang berada di lokasi, KBRI Yangon menyampaikan bahwa kondisi para WNI bervariasi. Sebagian masih berada di dalam kawasan KK Park, sementara sebagian lainnya sudah keluar menuju daerah sekitar Myawaddy–Shwe Kokko untuk mencari tempat aman.
Terkait data identitas dan kondisi 20 WNI yang telah berhasil menyeberang ke Thailand, saat ini sedang diverifikasi bersama otoritas terkait di Mae Sot, Thailand.
KBRI Yangon menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi erat dengan KBRI Bangkok serta berkomunikasi dengan otoritas setempat di Myanmar untuk memastikan keselamatan seluruh WNI dan mengupayakan jalur kemanusiaan yang aman dan terpantau bagi proses evakuasi.
Menyikapi kejadian akibat judi online tersebut, KBRI mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri yang tidak resmi dan tidak mendatangi wilayah konflik atau kawasan rawan kejahatan siber dan perdagangan manusia seperti Myawaddy dan Shwe Kokko.
Pemerintah Indonesia turut menekankan komitman untuk terus mengawal setiap langkah pelindungan dan pemulangan WNI dari kawasan tersebut. (ANT/KN)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
JAKARTA — Dalam satu tahun perjalanan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sejumlah capaian penting dalam upaya menghadirkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. Melalui berbagai program strategis di bidang pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, hingga penguatan tata kelola, Kemendikdasmen berhasil menorehkan kemajuan signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Capaian tersebut dipaparkan dalam Taklimat Media bertajuk “Gerak Cepat Pendidikan Bermutu untuk Semua” di Jakarta, Rabu (22/10/2025), oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
“Satu tahun ini menjadi landasan kami untuk bekerja lebih baik lagi. Ini modal untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, memperbaiki yang kurang, dan menyempurnakan yang sudah berjalan,” ujar Mendikdasmen.
Salah satu capaian utama Kemendikdasmen adalah program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dari target awal 10.440 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun, kini kerja sama telah terealisasi di 16.140 satuan pendidikan, melampaui target semula.
Sebagian pembangunan bahkan telah rampung 100 persen. Melalui sistem swakelola, program ini juga menyerap lebih dari 350 ribu tenaga kerja, memberikan dampak ekonomi riil di daerah sekaligus memperkuat sarana belajar yang layak bagi peserta didik.
Selain revitalisasi, Kemendikdasmen terus memperluas digitalisasi pembelajaran melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP), pelatihan guru, serta penguatan platform Rumah Pendidikan.
Platform ini tidak hanya menjadi pusat pembelajaran digital, tetapi juga wadah komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif, sehingga mendapatkan banyak penghargaan di tingkat nasional. Kemendikdasmen juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru.
Sebanyak 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D-IV/S1 mendapat beasiswa sebesar Rp3 juta per semester, dan jumlah ini akan meningkat menjadi 150 ribu guru tahun depan.
Sementara itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan target 600 ribu guru pada 2025 telah tercapai, dan tahun depan akan diperluas hingga 808 ribu guru.
Untuk kesejahteraan, mekanisme penyaluran tunjangan sertifikasi kini dibuat lebih transparan dengan disalurkan langsung ke rekening guru. Guru non-ASN menerima Rp2 juta per bulan, sedangkan guru ASN mendapat sesuai gaji pokok.
Selain itu, insentif bagi guru honorer juga meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan pada tahun depan. Dalam setahun terakhir, 14.822 fasilitator pembelajaran mendalam telah melatih lebih dari 211 ribu guru di 65 ribu sekolah.
Untuk menjawab tantangan era industri 4.0, Kemendikdasmen mengintegrasikan pembelajaran berbasis coding, kecerdasan buatan (AI), dan literasi digital.
Sebanyak 2.915 fasilitator nasional telah membimbing 62.898 guru di 53.568 sekolah agar mampu menerapkan teknologi dalam pembelajaran.
Kemendikdasmen juga tengah menyiapkan program Wajib Belajar 13 Tahun yang akan mulai diimplementasikan pada 2026 bekerja sama dengan Kementerian Desa.
Selain itu, pada 3–9 November 2025 akan digelar Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA yang diikuti 3,5 juta siswa, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
“Tes ini dirancang inklusif, ramah, dan humanis. Tujuannya untuk memetakan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar,” ujar Abdul Mu’ti.
Dari sisi kebahasaan, Kemendikdasmen memperkuat posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Mendikdasmen dijadwalkan hadir di forum UNESCO pada November mendatang untuk menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia.
Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) kini juga telah menjangkau 57 negara. (CHA/KN)
Melalui program Asesmen Minat dan Bakat, PT CAM mendorong pengembangan potensi siswa di Kutai Barat. (istimewa)
KUTAI BARAT – PT Cemerlang Asa Mandiri (CAM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di sekitar wilayah operasi perusahaan. Yaitu melalui kegiatan Asesmen dan Pelatihan Minat Bakat bertajuk “Akselerasi Potensi dan Motivasi Siswa Sekolah.”
Program ini melibatkan 62 siswa dari SMA Negeri 1 Damai dan SMA Negeri 1 Nyuatan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), bertujuan membantu pelajar mengenali potensi diri, memahami minat serta bakatnya, dan menyusun langkah konkret menuju karier masa depan. Kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi antara CAM, pihak sekolah, dan tim profesional Lamin Psikologi yang memfasilitasi asesmen dan workshop interaktif.
External Affairs & Sustainability (EAS) Manager CAM Panji Setyadi menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan CAM dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan motivasi belajar siswa di wilayah sekitar operasi perusahaan.
“Kami percaya bahwa investasi terbaik bagi masa depan adalah investasi pada manusia. Melalui kegiatan ini, kami ingin membantu siswa mengenali kekuatannya, memahami minatnya, dan menemukan arah karier yang sesuai. Saat mereka mengenal diri sendiri, semangat belajar dan rasa percaya diri akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar Panji.
Dari Data Psikologi Menjadi Aksi Nyata
Program ini dilaksanakan secara bertahap selama Oktober 2025. Di SMA Negeri 1 Damai, asesmen dilakukan pada 5 Oktober, disusul workshop pada 9 Oktober 2025. Sedangkan di SMA Negeri 1 Nyuatan, asesmen dilaksanakan 13 Oktober, dan sesi workshop pada 16 Oktober 2025.
Dalam sesi interaktif tersebut, siswa diajak mengidentifikasi lima profesi impian, memvalidasi dengan hasil kekuatan otak (brain strength) dan kekuatan semangat (passion strength), lalu menuangkannya dalam media “Peta Jalan” pribadi. Setiap siswa menggambarkan perjalanan dari Titik A (potensi diri) menuju Titik B (karier impian) melalui langkah-langkah nyata yang dapat ditempuh.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi “Jagoan Tangguh”, di mana siswa dilatih membangun resiliensi dan mental tangguh untuk menghadapi tantangan masa depan. Pendekatan ini menjadikan asesmen bukan hanya alat ukur, tetapi juga pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna.
Antusiasme Pelajar dan Dukungan Sekolah serta Orang Tua
Program yang diinisiasi CAM ini disambut antusias oleh siswa dan pihak sekolah. Banyak siswa yang mengaku kegiatan tersebut membantu mereka menemukan arah karier dan memperkuat motivasi belajar.
“Sebelumnya saya bingung mau kuliah di mana. Setelah ikut kegiatan ini, saya sadar minat saya kuat di bidang Scientific dan Outdoor. Sekarang saya tahu langkah yang harus diambil,” ujar Sanjaya, salah seorang siswa SMA Negeri 1 Nyuatan.
Pihak sekolah menilai kegiatan ini menjadi sarana penting dalam proses pengembangan karakter dan bimbingan karier. “Kegiatan seperti ini sangat membantu guru dalam memberikan arahan. Ketika siswa tahu potensi dirinya, semangat belajar meningkat, dan suasana belajar menjadi lebih positif,” terang Rikardus, Kepala Sekolah SMA Damai.
Setelah sesi workshop, CAM bersama tim Lamin Psikologi juga menggelar pembahasan hasil asesmen bagi sekolah dan orang tua, masing-masing pada 10 Oktober (SMA Negeri 1 Damai) dan 17 Oktober (SMA Negeri 1 Nyuatan). Para orang tua menyampaikan apresiasi atas upaya CAM dalam mendukung perkembangan anak-anak mereka.
“Program ini membuka pandangan kami sebagai orang tua. Sekarang kami tahu bagaimana mendampingi anak berdasarkan hasil yang jelas dan ilmiah,” ungkap salah satu perwakilan orang tua.
Komitmen CAM dalam Membangun SDM Unggul di Daerah Operasional
Melalui program ini, CAM menunjukkan komitmen jangka panjang dalam pengembangan potensi generasi muda di Kutai Barat. Tidak hanya fokus pada dukungan infrastruktur atau ekonomi, CAM turut berperan dalam menciptakan pemberdayaan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.
Kolaborasi antara CAM, sekolah, dan mitra profesional seperti Lamin Psikologi menjadi langkah nyata sinergi lintas sektor yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran perusahaan membawa nilai tambah yang berkelanjutan, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi manusia yang menjadi bagian dari komunitas sekitar,” tutup Panji. (kn)
Sejumlah pengendara motor berusaha melewati banjir di kawasan Tanah Datar, Samarinda Utara. Foto: Agus S
HUJAN deras sejak siang membuat perjalanan saya dari Bontang ke Balikpapan, Rabu (23/10), menjadi ujian kesabaran. Jalan licin, jarak pandang pendek, dan angin kencang memaksa saya melaju perlahan di tengah guyuran hujan. Di sepanjang jalan, genangan air mulai terlihat mengisyaratkan banjir juga mulai meluas hingga Samarinda.
Saya menghubungi Dimas, wartawan Media Kaltim di Samarinda. Saat itu ia mengatakan situasinya belum hujan. “Masih mendung, Pak,” katanya. Namun tak sampai setengah jam kemudian, tepat pukul 12.38 Wita, ia mengirim video ke grup redaksi dari depan rumahnya. “Ini Pak, baru hujan. Deras sekali, anginnya juga kencang,” ujarnya dalam video yang memperlihatkan dirinya keluar rumah sambil menatap langit yang mulai gelap.
Tak lama berselang, kabar datang beruntun: longsor di Air Hitam, rumah roboh, dan kawasan Sempaja hingga Jalan Mugirejo mulai terendam air.
Sebelum simpang Muara Badak, genangan masih bisa dilalui meski arus air cukup kuat. Saat memasuki wilayah Tanah Datar, air sudah setinggi lutut. Mobil kecil berhenti, pengendara motor banyak yang mogok. Warga membantu mengatur arus lalu lintas. Saya menunggu beberapa menit sebelum akhirnya memutuskan menerobos perlahan.
Begitu masuk Lempake, tepat setelah Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS), kendaraan mulai merayap. Waktu menunjukkan pukul 17.00 Wita. Saya kembali menghubungi Dimas untuk memastikan kondisi di Jalan DI Panjaitan. “Macet panjang, Pak. Mugirejo sepinggang airnya. Bisa sampai malam kalau lewat situ,” jawabnya.
Saya sempat mencoba jalur alternatif lewat dalam Lempake, tapi justru lebih parah. Akhirnya saya kembali ke arah Jalan DI Panjaitan dan ikut antrean panjang kendaraan. Di sisi lain, mobil BPBD Samarinda terlihat melawan arus menuju lokasi evakuasi. Petugas meminta pengendara memberi jalan agar mereka bisa cepat ke titik banjir.
Akses jalan yang terendam banjir di daerah Jalan Poros Bontang-Sangatta (Foto: istimewa).Kendaraan dan warga melintas hati-hati di jalan poros Samarinda–Bontang yang terendam banjir, Rabu (23/10/2025). Foto: Agus S
Sekitar pukul 19.00 Wita saya akhirnya keluar dari kemacetan. Melalui jalur Damanhuri–Gerilya–Sambutan menuju Mahkota II, jalanan mulai lancar meski masih ada beberapa titik genangan. Mobil kembali bisa melaju normal, dan saya tiba di Balikpapan pukul 21.00 Wita. Sembilan jam perjalanan untuk jarak yang biasanya hanya lima jam.
Banjir besar yang melanda Samarinda Rabu (23/10) tidak hanya disebabkan curah hujan tinggi, tetapi juga karena sistem drainase dan pengendalian air yang belum berfungsi optimal. Berdasarkan data Info Taruna Samarinda (ITS) dan BPBD, sedikitnya 27 kawasan terendam dengan ketinggian air antara 30–70 sentimeter.
Genangan terjadi di sejumlah titik seperti Jalan Juanda, Suryanata, Kadrie Oening, Mugirejo, Damanhuri, Pramuka, Lempake, hingga Loa Bakung. Beberapa fasilitas umum juga terdampak, termasuk RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan SMP Negeri 24 Samarinda. Pohon tumbang dilaporkan di Jalan Ir. Sutami dan Antasari 2, sementara tanggul jebol terjadi di RT 8 Kelurahan Sempaja Selatan, kawasan Villa Tamara. Di Jalan Wiratama, Air Hitam, satu korban sempat tertimbun longsor namun berhasil diselamatkan.
Pelataran Perpustakaan Kaltim saat terendam banjir, Rabu (22/10/2025). (Foto: Hanafi/ Media Kaltim)
BMKG Kaltim mencatat hujan deras disertai angin kencang dan petir berlangsung antara pukul 12.30–14.30 Wita. Fenomena La Niña disebut turut meningkatkan curah hujan di wilayah Kaltim. Namun persoalan banjir tidak semata karena cuaca ekstrem. Penumpukan sedimen di drainase, penyempitan aliran sungai, serta minimnya daerah resapan memperparah genangan di berbagai kawasan.
Saya yang sering melintasi jalur Bontang–Samarinda–Balikpapan melihat sendiri, hujan dengan intensitas sedang saja sudah cukup membuat akses utama terputus. Ini pertanda kapasitas kota dalam menampung air sudah sangat terbatas.
Banjir di Samarinda bukan hanya akibat hujan deras, tetapi juga karena penanganan yang belum sepenuhnya tuntas. Pemkot Samarinda telah melakukan berbagai langkah. Pembangunan kolam retensi, pengerukan drainase, hingga normalisasi sungai. Namun pekerjaan ini memang belum selesai.
Upaya yang sudah dilakukan perlu diteruskan secara konsisten dan melibatkan masyarakat. Tanpa kedisiplinan bersama menjaga kebersihan saluran dan ruang air, banjir akan tetap datang kembali, meski arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang benar. (*)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa pemerintah bakal memberikan potongan harga tiket pesawat hingga 14 persen selama masa libur panjang, termasuk Natal dan tahun baru (Nataru).
Menko AHY, yang membawahi kementerian di bidang infrastruktur, pertanahan, dan perhubungan, menyebut langkah ini adalah upaya pemerintah agar masyarakat dapat membeli tiket penerbangan domestik dengan harga lebih murah.
“Kami berupaya untuk terus konsisten agar harga tiket pesawat bisa turun saat libur panjang, seperti Nataru dan Lebaran,” ujar AHY di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Adapun penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik pada Natal-Tahun Baru 2025, kata AHY, kurang lebih akan sama dengan yang diberikan saat periode libur Lebaran 2025, yakni 13-14 persen.
Ia menjelaskan bahwa penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik dilakukan melalui berbagai skema efisiensi biaya yang dikawal langsung oleh pemerintah.
Upaya tersebut meliputi pengurangan biaya avtur, pemangkasan jasa dan biaya kebandarudaraan, serta penyesuaian fuel surchargeatau biaya tambahan akibat harga bahan bakar, sehingga harga tiket dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Kementerian Keuangan turut memberikan dukungan dengan menanggung sebagian pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian tiket pesawat sebesar kurang lebih 6 persen.
Dengan kombinasi kebijakan ini, pemerintah menargetkan penurunan harga tiket hingga 13–14 persen selama periode libur panjang seperti Natal dan tahun baru, serta Lebaran.
“Mudah-mudahan bisa kita turunkan 13 hingga 14 persen untuk Nataru dan juga untuk Lebaran (2026) nanti,” katanya. (ANT/KN)
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah V Dian Patria berdiskusi dengan media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025). (ANTARA/Rio Feisal)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan belum menemukan surat keputusan (SK) mengenai pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Dicabut di Istana Negara bulan Juni kayaknya. Akan tetapi, terus terang sampai detik ini, kami belum pernah lihat SK pencabutannya,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Dian yang di KPK bertugas berkoordinasi dan mengawasi lima wilayah di bagian timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, mengaku pihaknya telah menanyakan empat IUP yang dicabut tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“Kami tanya ke Minerba (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM), bilangnya di BKPM. Tanya BKPM, belum ada surat dari Minerba. Cek lagi, oh sudah masuk suratnya, sudah diproses,” katanya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK menanyakan keseriusan pemerintah yang bertugas untuk menangani pencabutan empat IUP tersebut.
“Apakah serius atau tidak pemerintah untuk mencabut empat IUP di Raja Ampat yang diumumkan di Istana Negara? Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada dokumennya sama sekali,” ujarnya.
Walaupun demikian, dia mengatakan tidak ada kegiatan di empat pertambangan tersebut berdasarkan laporan tim KPK di lapangan.
Sebelumnya, pemerintah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.
Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Pencabutan IUP dilakukan karena empat perusahaan terbukti melanggar ketentuan lingkungan, serta kawasan geopark atau taman bumi. (ANT/KN)
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa dalam satu tahun pemerintahan, anggaran negara yang rawan penyimpangan atau dikorupsi sebesar Rp306 triliun berhasil dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.
“Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. Rp300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Prabowo menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan APBN digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan berhenti di meja birokrasi.
Penghematan dan pengalihan anggaran dari pos-pos yang rawan penyimpangan itu kini menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program pro rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, bantuan langsung tunai, serta peningkatan infrastruktur dasar desa dan pertanian.
Presiden kembali menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang kebal terhadap hukum (untouchable).
“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini,” kata Presiden.
Dalam arahannya, Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam dan penyelewengan anggaran.
Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.
Kepala Negara menilai langkah efisiensi anggaran harus terus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum agar mereka dapat bekerja dengan martabat.
“Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” kata Prabowo. (ANT/KN)
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (tengah) memberikan keterangan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/9/2025). ANTARA/Rio Feisal
JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan memimpin puncak peringatan Hari Santri Nasional 2025 di titik nol peradaban Islam nusantara, yakni di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (22/10).
Ketua DPP PKB Marwan Dasopang alias Mardas mengungkapkan Cak Imin sebelum memimpin puncak acara tersebut, diagendakan terlebih dahulu berziarah ke makam salah satu ulama di Barus, yakni Syekh Mahmud.
“Sebelum apel akbar, kami bersama Gus Muhaimin (Cak Imin, red.) dan pengurus pusat PKB akan berziarah ke makam Syekh Mahmud sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama yang menjadi perintis dakwah Islam di nusantara,” ujar Mardas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Ia menjelaskan pemilihan Barus sebagai lokasi puncak peringatan Hari Santri Nasional 2025 karena wilayah tersebut diyakini sebagai gerbang awal masuknya Islam ke Indonesia atau sebelum berkembang di wilayah lain.
“Kami ingin mengingatkan bangsa ini bahwa dari Barus-lah Islam pertama kali bersemi di bumi nusantara. Dari tempat ini, peradaban Islam yang damai, berakhlak, dan berpadu dengan budaya lokal tumbuh menjadi kekuatan kebangsaan,” jelasnya.
Menurut berbagai catatan sejarah, kata dia, Barus, yang dahulu dikenal dengan nama Fansur, merupakan pelabuhan kosmopolitan sejak abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia datang untuk berdagang kapur barus, sekaligus menyebarkan ajaran Islam.
Ia mengatakan salah satu tokoh penting yang dikenal sebagai ulama awal di Barus adalah Syekh Mahmud, seorang penyebar Islam yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kedalaman spiritualnya. Adapun makam Syekh Mahmud di Barus hingga kini menjadi salah satu situs ziarah penting dalam sejarah Islam di Indonesia.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa acara peringatan Hari Santri Nasional 2025 bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk menegaskan kembali komitmen PKB dalam memperjuangkan nasib santri dan pesantren di seluruh Indonesia.
“Hari Santri Nasional adalah buah dari perjuangan panjang PKB hingga akhirnya diakui secara resmi oleh negara. Ini adalah bentuk penghormatan atas jasa besar para ulama dan santri yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan menjaga moralitas bangsa,” katanya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan PKB akan terus menjadi rumah besar bagi kalangan pesantren, sekaligus tempat memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan keagamaan, kemandirian ekonomi pesantren, dan kesejahteraan santri.
“Kami akan terus menjaga amanah ini. Santri bukan hanya benteng moral bangsa, melainkan juga pilar masa depan Indonesia,” ujarnya. (ANT/KN)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). ANTARA/Imamatul Silfia/pri.
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum seluruhnya diterima masyarakat.
“Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu persiapan logistiknya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, penyaluran untuk masyarakat dengan kategori desil 1 dan 2 biasanya menjadi prioritas, sehingga pencairannya akan lebih cepat dibanding kelompok lain. Sementara BLT untuk penerima di luar kategori itu dipastikan akan segera disalurkan dalam waktu dekat.
Untuk mempercepat distribusi, Purbaya bakal berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia yang menjadi salah satu penyalur bantuan.
“Sementara yang PT Pos (Pos Indonesia), harusnya saya perintahkan ke ajudan saya untuk diskusi dengan PT Pos tentang mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini udah keluar juga,” jelasnya.
Diketahui, pemerintah menambah jumlah penerima BLT menjadi dua kali lipat, yakni 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober-Desember 2025. Bantuan senilai Rp900 ribu per keluarga ini diberikan sekaligus pada bulan Oktober.
Purbaya mengatakan anggaran untuk program BLT tambahan sebesar Rp34 triliun berasal dari pos anggaran tambahan yang dialihkan dari dana tidak terserap.
“Ada beberapa anggaran yang enggak terserap sehingga saya bisa alihkan. Nah, dari situ kan saya alihkan Rp34 triliun dari sana kan,” terang Menkeu.
Bantuan yang semula direncanakan hanya untuk dua bulan diperpanjang menjadi tiga bulan, sekaligus memperluas jangkauan penerima hingga mencakup desil 3 dan 4.
Bantuan tersebut menyasar masyarakat desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN) dan menjadi tambahan di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta KPM dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Penyaluran BLT akan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada 18,3 juta keluarga mulai pekan depan. Sementara itu, PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan kepada 17,2 juta keluarga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa sekitar 8 ribu keluarga telah menerima BLT tambahan melalui rekening Himbara.
“Sebanyak 8 ribu sudah menerima hari ini melalui rekening masing-masing. Ini akan terus berlangsung, nanti juga ada skema pencairan melalui PT Pos dan diantar langsung ke alamat penerima manfaat,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10). (ANT/KN)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pernyataan Pemprov Jabar mengendapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito, karenanya dia mengusulkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah yang menyimpan dana, bukan di perbankan daerahnya.
Dedi mengatakan dirinya telah memeriksa langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) terkait apakah ada dana daerah yang didepositokan di sana.
“Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito,” kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Selasa (21/10/2025)
Menurut Dedi, apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu merupakan masalah, karena pemerintah daerah tersebut tidak mampu mengelola keuangan daerah dengan baik.
Oleh sebab itu, Dedi meminta Menteri Purbaya mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito di berbagai perbankan.
Karena, menurut dia, jangan sampai muncul opini negatif bahwa pemerintah daerah itu tidak mampu mengelola keuangan. Karena kesan negatif tersebut akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik.
Jika semua pemerintah daerah dianggap menjadi sama, dinilai Dedi, maka daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daya dukung fiskal menurun.
Dikatakan Dedi, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat malah sedang mempercepat belanja publik di tengah efisiensi anggaran.
Adapun pernyataan ini, kata Dedi, dalam upaya menanggapi ucapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).
Pemprov Jawa Barat disebut menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun. (ANT/KN)
