Beranda blog Halaman 417

Wapres Gibran: Presiden Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat berpidato dalam Silaturahmi Nasional Alumni Buntet Pesantren, di Lapangan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Putra Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/10/2025). (ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden)

CIREBON – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengatakan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, Kementerian Agama, telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung pengembangan pesantren di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Wapres dalam Silaturahmi Nasional Alumni Buntet Pesantren, di Lapangan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Putra Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/10).

“Ini sebenarnya ada kabar gembira sekaligus kado istimewa dari Bapak Presiden. Jadi, Bapak Presiden sudah memberikan persetujuan untuk pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama,” katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Wapres mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran pesantren dalam tiga bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Dalam agenda menyongsong tiga abad berdirinya pesantren tertua di Cirebon tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para kiai, nyai, dan santri yang telah menjaga nilai-nilai Islam moderat dan memperkokoh karakter kebangsaan.
Ia menilai, selama berabad-abad pesantren telah menjadi pilar utama pembentukan jati diri bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

Sebagai pesantren tertua di Cirebon, Buntet Pesantren dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi keislaman dan kebangsaan.

Wapres pun mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh, alumni, dan santri yang terus melestarikan tradisi keilmuan serta pengabdian untuk umat.

“300 tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti kiprah Buntet yang besar dalam membangun fondasi bangsa,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo agar program pembangunan nasional dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

“Saya ingin nanti ke depan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih bersinergi melibatkan santri-santri, melibatkan Pondok, melibatkan alumni Pondok,” pesan Wapres.

Ia juga berharap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

“Dan saya ingin program-program visi-misi dari Bapak Presiden bisa tereksekusi baik di daerah, [seperti] MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan minggu ini ada pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Saya mohon agar dapat terdistribusi dengan baik dan bisa tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai bahwa tiga abad perjalanan Buntet merupakan bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga institusi peradaban.

Menurutnya, Buntet telah melahirkan generasi penerus bangsa yang berakidah kuat, bermoral, dan bersemangat kebangsaan.

Sebelum menghadiri acara utama, Wapres terlebih dahulu berziarah ke makam KH Abbas Buntet, salah satu ulama besar Pesantren Buntet. Dalam ziarah tersebut, Wapres mendoakan almarhum atas jasa besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf. (ANT/KN)

Jogging Pagi di Gunung Pasir: Jejak Sinar Pancasila dan Smala

Penulis
redaksi2
-
0
Saya di depan gedung SMP Sinar Pancasila. Foto: Rini/Media Kaltim

KAMIS pagi, 23 Oktober, saya dan istri jogging santai di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan. Biasanya saya hanya melintas dengan kendaraan, tapi kali ini saya ingin berjalan perlahan, menikmati setiap sudut yang dulu begitu akrab di masa sekolah.

Dari depan Hotel Gran Senyiur, kami berjalan melewati rumah jabatan Ketua DPRD Balikpapan, lalu menyeberang ke jalan di samping gedung SMAN 1 Balikpapan. Udara pagi masih sejuk, matahari baru muncul dari ufuk timur, dan suasana kota masih lengang.

Langkah saya pelan, menyusuri jalur di kawasan yang sejak lama dikenal sebagai lingkungan sekolah Gunung Pasir. Kawasan ini menjadi tempat tumbuhnya banyak generasi Balikpapan.

Dalam radius beberapa ratus meter, berdiri sekolah-sekolah yang menyimpan banyak cerita. SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMAN 1, serta sekolah swasta seperti SMP dan SMK Sinar Pancasila, dan SMP/SMA Yayasan Pendidikan Islam (YPI).

Saya berhenti di depan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan, tempat bernaungnya SMP, SMK, dan SMA Sinar Pancasila. Di sinilah saya menempuh pendidikan SMP hingga lulus tahun 1994. Dari luar gerbang, saya menatap papan nama yang masih kokoh dengan tulisan biru: “SMP–SMK Sinar Pancasila.”

Di balik tembok itu dulu saya belajar menjadi siswa yang disiplin, tekun, dan tahu cara menghargai guru. Saya tidak masuk ke dalam, hanya berdiri di luar pagar, sambil mengingat kenangan masa sekolah.

Saya di kawasan Bendali Telagasari, salah satu titik ikonik di lingkungan Gunung Pasir, Balikpapan. Foto: Rini/Media Kaltim

Dari sana, saya melangkah menuju Bendali Telagasari. Di bawah rindangnya pepohonan, saya berhenti di depan tulisan biru bertuliskan BENDALI TELAGASARI. Tempat ini masih menjadi titik ikonik di kawasan Gunung Pasir. Tenang, sejuk, dan menyimpan banyak cerita. Dulu saya sering melewati bendali ini sepulang sekolah, bahkan kadang memancing ikan lele dan sepat bersama teman-teman.

Nama Telaga Sari berasal dari kata telaga, merujuk pada kolam besar yang sejak dulu berfungsi menampung air dari kawasan perbukitan Gunung Pasir. Dulu, kolam ini menjadi tempat warga memancing ikan, sekaligus area resapan air alami sebelum ditata ulang menjadi bendali.

Kini kawasan ini tampak lebih tertata dengan pagar dan trotoar baru. Namun bagi sebagian warga, Bendali Telagasari juga dikenal lewat cerita-cerita mistis yang sudah lama beredar. Mulai dari penampakan di malam hari hingga suara-suara aneh dari permukaan air. Benar atau tidak, kisah-kisah itu tetap hidup, menjadi bagian dari ingatan lama warga Balikpapan.

Perjalanan pagi itu saya lanjutkan ke arah bawah menuju Jalan Ahmad Yani. Di sisi kiri jalan, terlihat aktivitas pekerjaan galian. Menandakan kota ini masih terus berbenah.

Setelah melewati simpang tiga, saya berbelok masuk ke Gang Tirta Sari. Di gang inilah dulu saya tinggal. Saya mencoba mengingat setiap belokan kecil yang dulu saya lewati hampir setiap hari.

Saat masih sekolah, saya sering berjalan kaki melewati gang-gang kecil ini menuju arah Jalan RE Martadinata, lalu menembus kembali ke kawasan Gunung Pasir. Kini, sebagian gang sudah berubah menjadi jalan besar yang bisa dilalui mobil. Tapi jejak masa itu tetap terasa di benak saya.

Suasana depan SMAN 1 Balikpapan yang juga pernah menjadi lokasi SMAN 5 sebelum pindah ke kawasan ringroad. Foto: Rini/Media Kaltim

Langkah saya berakhir di depan SMAN 1 Balikpapan, sekolah yang dulu juga menjadi lokasi SMAN 5 (Smala) Balikpapan. Di sinilah saya menyelesaikan masa SMA sebelum SMAN 5 pindah ke kawasan ringroad. Gedungnya kini lebih tertata dan sudah banyak berubah, dengan pagar tinggi dan taman yang rapi.

Bagi saya, Gunung Pasir menyimpan banyak kenangan. Dari SMP Sinar Pancasila tempat saya belajar banyak hal hingga SMAN 5 yang penuh semangat muda, semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang tak pernah saya lupakan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Bupati Aulia Tinjau Lahan Terendam, Kukar Fokus Hidupkan kembali Sawah Tidur

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri di Kawasan Persawahan yang ada di Kelurahan Loa Ipuh. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Langkah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, meninjau langsung lahan pertanian di Rapak Rabau, Kelurahan Loa Ipuh, menjadi simbol keseriusan Pemkab Kukar dalam menghidupkan kembali sawah-sawah tidur. Dengan motor trail, Aulia menerobos jalan berlumpur demi memastikan kondisi lahan yang selama ini gagal tanam akibat genangan air.

Dari laporan petani, sekitar 200 hektare sawah di Loa Ipuh tak lagi berproduksi karena air tergenang bertahun-tahun. Aulia menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan normalisasi saluran air agar genangan bisa dialirkan langsung ke sungai.

“Dari laporan masyarakat, lahan seluas 200 hektare di daerah Loa Ipuh ini terkendala karena terendam air. Karena itu perlu intervensi melalui normalisasi aliran air agar bisa dialirkan langsung ke sungai,” ujarnya di lokasi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Kukar karena menyangkut nasib petani dan produktivitas pangan daerah. Aulia menegaskan, fokus pemerintah bukan membuka lahan baru, melainkan mengoptimalkan lahan eksisting agar kembali produktif.

“Dari total 17 ribu hektare lahan sawah di Kukar, baru sekitar 13 ribu yang aktif ditanami. Sisanya, termasuk 200 hektare di Loa Ipuh ini, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal,” jelasnya.

Pemkab Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) kini menyiapkan rencana intervensi teknis berupa normalisasi saluran air dan perbaikan jaringan irigasi. Program ini diproyeksikan masuk dalam penganggaran tahun 2026 dengan estimasi biaya Rp 8–10 miliar.

“Tadi sudah kita sepakati langkah intervensi. Rencana normalisasi akan dilaksanakan tahun depan dan sudah masuk dalam tahap finalisasi penganggaran tahun 2026,” terangnya.

Selain Loa Ipuh, kawasan Kelurahan Jahab juga menjadi prioritas penanganan serupa karena mengalami masalah irigasi yang identik. Aulia menegaskan bahwa fokus pembangunan pertanian Kukar ke depan akan diarahkan pada pengairan dan infrastruktur jalan usaha tani sebagai tulang punggung peningkatan produksi.

“Ke depan, intervensi kita di bidang pertanian akan fokus pada pengairan dan jalan usaha tani,” tegasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Perda Miras Berau Dinilai Usang, Ketua DPRD Minta Segera Direvisi

Penulis
redaksi
-
0
Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto

BERAU – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, mendesak Pemerintah Kabupaten segera meninjau ulang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurutnya, regulasi yang telah berusia 15 tahun itu tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan dan justru menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.

Dedy menilai, perda tersebut tidak sejalan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa peredaran minuman beralkohol hanya diperbolehkan di hotel berbintang lima, sementara hingga kini Kabupaten Berau belum memiliki hotel berbintang lima.

“Kalau aturan hanya membolehkan miras di hotel bintang lima, sementara di Berau tidak ada hotel seperti itu, akhirnya malah muncul pelanggaran di lapangan. Miras dijual di tempat-tempat yang seharusnya tidak bisa menjual,” ujarnya.

Ia menegaskan, perda ini seperti berjalan setengah hati. Pemerintah daerah ingin melarang peredaran minuman keras, tetapi tidak menyediakan mekanisme hukum yang tegas dan realistis, sehingga pengawasan dan penegakan hukum di lapangan menjadi lemah.

“Kalau memang mau dijadikan sumber PAD, ya harus jelas aturannya, begitu juga pengawasannya. Jangan setengah-setengah,” tegasnya.

Dedy juga mendorong agar Pemkab Berau segera mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyikapi polemik tersebut. Pemerintah daerah, katanya, harus menentukan sikap: apakah benar-benar melarang peredaran minuman beralkohol secara total atau mengaturnya secara legal dan terkontrol.

“Kalau mau dilarang, buat aturan yang lebih tegas dan penegakannya kuat. Tapi kalau mau diatur, kuncinya harus jelas dan transparan, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat,” tambahnya.

Ia mengibaratkan perda tersebut seperti pintu tanpa kunci—secara hukum masih berlaku, namun mudah dilanggar karena lemahnya pengawasan dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

“Sudah saatnya Pemkab berani mengambil sikap. Jangan terus membiarkan aturan yang tidak bisa dijalankan, sementara pelanggaran terjadi di depan mata,” tutupnya. (gs/ADV)

DPRD Desak Pemkab Berau Segera Atasi Kelangkaan Solar Nelayan

Penulis
redaksi
-
0
Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung

BERAU – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kembali menghantui nelayan di Kabupaten Berau. Kondisi ini membuat aktivitas melaut terhambat, padahal sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan dasar nelayan terpenuhi. Ia menilai, persoalan ketersediaan solar yang tak kunjung tuntas berpotensi menurunkan produktivitas nelayan dan berdampak langsung pada ekonomi keluarga mereka.

“Jika persoalan solar ini tidak segera dicarikan solusi, para nelayan akan terhambat dalam mencari nafkah akibat sulitnya mendapat BBM,” tegasnya.

Menurut Nurung, pendapatan nelayan sangat bergantung pada hasil melaut. Karena itu, keluhan soal BBM hampir selalu muncul setiap kali dirinya melakukan kegiatan reses ke daerah pesisir.

“Bahkan, banyak di antara mereka yang terpaksa membeli BBM dari sumber selain SPBU, dengan harga yang jauh lebih mahal,” bebernya.

Ia mengungkapkan, salah satu solusi jangka pendek yang bisa segera dilakukan adalah dengan mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah pesisir. Dengan adanya SPBN, pasokan solar dapat lebih mudah diakses oleh nelayan tanpa harus bergantung pada SPBU umum.

“Sebenarnya, rencana pembangunan SPBN di Tabalar pernah diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui pihak ketiga. Namun, hingga kini belum terealisasi,” ungkapnya.

Untuk jangka panjang, Nurung menilai pembangunan SPBN permanen di Kampung Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar, menjadi langkah paling efektif agar pasokan BBM untuk nelayan terjamin.

“Kami berharap Pemkab Berau segera menyelesaikan permasalahan ini. Sebab, masyarakat Tabalar sepenuhnya menggantungkan perekonomian mereka pada sektor perikanan,” tutupnya. (gs/ADV)

Gideon Andris: Pengawasan Lemah, Illegal Fishing Rugikan Nelayan Berau

Penulis
redaksi
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris

BERAU – Aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di perairan Kecamatan Bidukbiduk kembali menuai sorotan. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menilai maraknya praktik tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang seharusnya memiliki kewenangan penuh dalam penanganannya.

Menurut Gideon, perairan Berau merupakan wilayah strategis dengan potensi perikanan tinggi, namun sering dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan cara yang melanggar hukum. Ia menilai, hingga kini langkah pemerintah provinsi masih sebatas imbauan tanpa diikuti tindakan tegas di lapangan.

“Saya sudah sampaikan langsung ke Pak Wakil Gubernur. Ini memang ranahnya provinsi, jadi kami minta agar tidak hanya sebatas imbauan. Harus ada langkah nyata di lapangan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa dampak dari lemahnya pengawasan bukan hanya merugikan nelayan kecil, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem laut. Banyak nelayan tradisional yang kehilangan hasil tangkapan akibat praktik penggunaan alat tangkap terlarang dan penangkapan berlebih oleh kapal-kapal luar daerah.

“Kalau masalahnya pada keterbatasan dana operasional, libatkan saja nelayan-nelayan lokal. Mereka tahu siapa yang melakukan pelanggaran, dan dengan kolaborasi ini pengawasan bisa lebih efektif,” jelas Gideon.

Ia menilai, pelibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan laut dapat menjadi solusi praktis untuk memperkuat sistem pengendalian di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, para nelayan lokal bisa menjadi mitra pemerintah dalam mendeteksi aktivitas ilegal dan melaporkannya lebih cepat.

“Nelayan di daerah paling tahu kondisi laut mereka sendiri. Kalau mereka dilibatkan, efektivitas pengawasan pasti meningkat,” tambahnya.

Gideon juga berharap Pemprov Kaltim segera menurunkan tim pengawasan terpadu untuk melakukan patroli rutin di kawasan pesisir Berau, khususnya di Bidukbiduk yang dikenal sebagai salah satu wilayah rawan pelanggaran. Ia menegaskan, tindakan tegas harus diambil agar praktik illegal fishing tidak terus berulang.

“Saya berharap pemerintah provinsi dapat menjalankan fungsinya secara optimal demi melindungi sumber daya perikanan di Berau dan kesejahteraan nelayan lokal,” pungkasnya (gs/ADV)

Sjafrie: Keputusan Strategis Pembelian Alutsista Ada di Tangan Presiden

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025) (ANTARA/Walda Marison)

JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan dirinya belum bisa berkomentar banyak tentang isu pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) yang saat ini sedang berkeliaran.

“Saya belum bisa memberikan suatu kepastian tentang alutsista strategis,” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Sjafrie menjelaskan, setiap pembelian alutsista yang dilakukan Kementerian Pertahanan harus melewati beberapa prosedur yang diatur peraturan presiden.
Prosedur itu, kata dia, juga mengatur agar informasi soal alutsista strategis harus dijaga dengan baik demi pertahanan negara.

Karenanya, dia enggan menanggapi segala isu tentang pembelian alutsista yang saat ini sedang bergulir di masyarakat.

“Orang ngomong sana sini ya silakan tapi sebagai institusi yang harus memastikan itu saya harus patuh kepada bagaimana keputusan strategis yang diambil oleh presiden sebagai panglima tertinggi,” jelas Sjafrie.

Sebelumnya, beberapa isu terkait pembelian alutsista sempat bergulir beberapa waktu belakangan. Dari mulai pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, pesawat tempur J-10 Chengdu dari China hingga kapal jenis Fregat dari China 053. (ANT/KN)

Pimpinan KKB Intan Jaya Undius Kogoya Dilaporkan Meninggal Dunia karena Sakit

Penulis
redaksi2
-
0
Jenazah pimpinan KKB Undius Kogoya yang meninggal di Wandai, Intan Jaya, Rabu (22/10/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

PAPUA TENGAH – Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian Samakori menyatakan bahwa adanya informasi terkait meninggalnya pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya Undius Kogoya di Wandai, Kabupaten Intan Jaya.

“Undius Kogoya dilaporkan meninggal karena sakit. Ada informasi bila pimpinan KKB Intan ini meninggal di Wandai,” kata Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian Samakori kepada ANTARA, Kamis (23/10/2025).

Sementara itu data yang dihimpun mengungkapkan Undius Kogoya meninggal di Kampung Jae Distrik Wandi Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (22/10) pukul 15.00 WIT karena sakit.

Undius sebelumnya dilaporkan ke Timika, Kabupaten Mimika kemudian ke Enarotali, Kabupaten Paniai dan balik ke Intan Jaya, namun sesampainya di Wandai sakit dan meninggal.

KKB pimpinan Undius Kogoya terlibat sejumlah aksi penyerangan terhadap warga sipil dan militer di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2022. (ANT/KN)

Ombudsman Kaltara Temukan Tabung LPG Malaysia di SPPG Tarakan

Penulis
redaksi2
-
0
Rombongan ORI yang dipimpin oleh Anggota Ombudsman, Indraza Marzuki Rais saat meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SMA Muhammadiyah Tarakan, Rabu (22/10). (ANTARA/Susylo Asmalyah)

TARAKAN – Ketua Ombudsman Kalimantan Utara (Kaltara) Maria Ulfah saat mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SMA Muhammadiyah Tarakan menemukan dua tabung gas elpiji produk perusahaan minyak dan gas (migas) dari Malaysia.

“Memang kami amat dari 12 tabung gas ada warna pink dan biru, juga kita temukan ada warna merah dan hijau, itu memang ada di dapur SPPG tadi,” kata Ketua Ombudman Kaltara Maria Ulfahdi Tarakan, Rabu (22/10/2025).

Namun Maria tidak mendalami lagi mengapa ada tabung gas elpiji dari Malaysia. Menurutnya, adanya tabung gas milik Malaysia tersebut terkait kelancaran operasional untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG merupakan program langsung dari Presiden  Prabowo Subianto melalui SPPG yang perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk hal dalam penyediaan makanan .

“Jadi perlu didukung pelaku-pelaku usaha di negeri kita ini, khususnya SPPG, termasuk ketersediaan gas tadi dan harusnya mendapat atensi,” kata Maria Ulfa.

Ia mengharapkan  perusahaan yang mengurus gas memberikan dukungan untuk  dapur-dapur MBG.

Kemungkinan adanya tabung gas dari Malaysia, kata dia, karena pengalaman dari SPPG dalam operasional gas yang digunakan tidak cukup, maka menggunakan gas dari Malaysia.

Dapur SPPG di SMA Muhammadiyah Tarakan saat ini melayani 2.965 penerima manfaat dari Program MBG.

Sebanyak 2.965 penerima manfaat dari siswa TK Kuncup Mekar, TKIT Al Mustaqim, SD IT Al Mustaqim, SD Utama 2, SDN 021, dan SD Patra Dharma. Kemudian SMP Muhammadiyah, SMP MBS, SMP Kumi, SMA Patra, MAN, SMA Muhammadiyah dan SMA MBS. (ANT/KN)

Bapanas: Pelaku Manipulasi Harga dan Mutu Beras Terancam Pidana

Penulis
redaksi2
-
0
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas RI Hermawan (kanan) didampingi Ketua Satgas Pangan Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Baruga Lappo Ase Bulog, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/10/2025).   ANTARA/Darwin Fatir.

JAKARTA – Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Hermawan menegaskan, bila ada orang yang memainkan harga beras, label maupun mutu beras atau bertindak curang, diancam sanksi pidana dan denda miliaran.

“Bagaimana dengan label, jika informasi pada label tidak sesuai isi, itu bisa pidana. Mutu pun demikian, bila hasilnya lab tidak sesuai,” katanya menegaskan kepada wartawan seusai rapat koordinasi pengendalian harga beras di Baruga Lappo Ase Bulog, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, mekanisme pemeriksaan label maupun mutu beras dilakukan di laboratorium selama 14 hari. Hal ini guna memastikan benar atau tidak mutu beras yang dipasarkan, apakah jenis premium sesuai kemasan serta mutunya atau medium.

“Itu batas maksimal 15 persen patahannya (beras premium). Dan 16 persen itu sudah masuk kategori medium. Banyak kasus di Jakarta kemarin itu karena beras medium di jual sebagai premium,” tuturnya mengungkapkan.

Kendati demikian, sejauh ini kata dia, agar suasana tidak ricuh dan ribut, bagi para pelanggar yang ditemukan diberikan teguran tertulis terlebih dahulu, bila masih nakal dan mengulang, sanksinya pencabutan izin.

”Kami ingin menjaga suasana harmonis. Tapi, kita (sanksi berat) terakhir adalah penegakan hukum pidana (berbuat curang). Ada Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu lima tahun penjara dan denda di atas Rp5 miliar,” papar dia menekankan.

Selain itu, Kepala Bapanas RI sekaligus menjabat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, lanjut Hermawan, sebelumnya menemukan hal-hal yang janggal saat sidak di pasaran serta melihat banyak masyarakat tertipu.

“Ternyata, hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang di jual premium harusnya di jual medium. Dari situlah kita mulai bergerak penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan, setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin, 36 orang di Bareskrim,” ucapnya.

Meski demikian, ungkap dia, tidak menutup kemungkinan beberapa daerah lain di Indonesia melakukan praktik serupa. Dan rata-rata terjadi di daerah non sentra produksi. Tetapi, untuk wilayah Sulsel yang menjadi sentra produksi, masih aman karena stok cukup.

Pihaknya kembali menegaskan, bila ada orang-orang baik itu pejabat pemerintah daerah, personil TNI maupun Polri ikut terlibat memainkan pangan beras, juga dilaksanakan penindakan dengan sanksi hukum pidana sama.

“Jika ada oknum pemerintah daerah, TNI, atau Polri yang ikut terlibat dalam perdagangan dengan pelanggaran yang sama, sanksinya sama seperti lainnya. Kita tidak boleh bedakan, itu jalan terakhir,” katanya.

“Tentu kalau oknum TNI (diproses) di Peradilan Militer (POM). Dan untuk oknum polisinya di pidana umum, sama dengan masyarakat yang lain. Satu dua minggu ke depan (sanksi) masih administratif. Tapi, kalau tidak diindahkan, baru kami ke proses penyelidikan untuk penegakan hukum,” katanya dengan tegas.

Mengenai dengan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET), Hermawan menambahkan, masih tahap pembukaan dan sosialisasi. Tetapi, Bapanas telah mengirimkan surat teguran kepada sejumlah produsen dan pedagang menjual beras di atas HET. Karena berasnya lokal, surat teguran diberikan oleh OKKPD setempat. (ANT/KN)

1...416417418...1,257Halaman 417 dari 1,257