JAKARTA – Tim Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memastikan jemaah yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) tetap bisa melaksanakan rangkaian ibadah saat puncak haji 2025.

Meski fisik mereka tak sekuat jemaah lain, mereka yang dirawat di KKHI Madinah tetap mendapatkan fasilitas penuh agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan sah dan sesuai syariat.

Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja (Daker) Madinah dr Novitasari Nurlaila dalam keterangan di Jakarta, Minggu (25/5/2025), menegaskan bahwa batas akhir pemindahan pasien KKHI ke Makkah pada 31 Mei 2025.

“Seluruh proses evakuasi harus selesai sebelum tanggal tersebut, agar jemaah siap menuju puncak haji. Semua harus sudah dievakuasi sebelum itu,” ujar dia.

Saat ini, kata dia, ada 14 anggota jemaah yang sedang dirawat di KKHI Madinah, sedangkan 37 lainnya di Rumah Sakit Arab Saudi. Mereka mayoritas mengalami penyakit kronis, seperti jantung, paru-paru, diabetes, dan hipertensi.

“Jemaah yang sudah sembuh akan dijemput dari RS Arab Saudi ke KKHI Madinah, lalu diobservasi untuk pemulihan sebelum evakuasi ke Mekah,” ucapnya.

jemaah yang sudah cukup sehat akan diberangkatkan ke Makkah dalam kondisi berihram bagi laki-laki, mengambil miqat dan niat di KKHI, lalu masuk ambulans dan langsung menuju Mekah. Jika dinilai cukup sehat, jemaah akan langsung ke hotel, sementara yang butuh pemantauan tambahan akan diarahkan ke KKHI Makkah.

Untuk menjaga stamina, Novi berpesan kepada jemaah, baik yang sehat maupun dalam pemulihan, agar menjaga kesehatan dengan memakai masker, kacamata hitam, minum sedikit tetapi sering, dan membatasi aktivitas fisik yang tidak perlu.

“Kami ingin semua jemaah tetap kuat sampai puncak ibadah di Arafah. Ikuti anjuran petugas kesehatan agar ibadahnya berjalan nyaman dan aman,” ujarnya.

Konsultan Ibadah Haji Kementerian Agama Aswadi Syuhadak mengakui kegigihan jemaah calon haji Indonesia untuk menyelesaikan seluruh prosesi haji yang tentu disesuaikan dengan kemampuan fisik.

Di KKHI, selain mengambil miqat dan niat, jemaah yang dirawat juga mengambil niat ihram isytirath atau niat yang dilakukan jika jemaah mengalami kesulitan atau halangan. Mereka diperbolehkan melakukan tahallul (mengakhiri ihram) di tempat yang menyebabkan kesulitan itu.

Niat ini memberikan keringanan khusus bagi jemaah sakit, lansia, atau mereka yang menghadapi hambatan lain dalam pelaksanaan ibadah. Bagi jemaah yang tidak memungkinkan melakukan umrah wajib karena kondisi kesehatan, mereka disarankan mengubah niat dari tamattu’ menjadi qiran.

“Kalau dokter belum bisa memastikan untuk melaksanakan umrah wajib, maka disarankan mengubah niat dari tamattu’ menjadi qiran,” katanya.

Dengan niat qiran, haji dan umrah dilakukan dalam satu rangkaian sehingga mereka tetap bisa melanjutkan ibadah ke tahap berikutnya.

Aswadi juga menegaskan untuk jemaah yang benar-benar tidak mampu melaksanakan lempar jumrah maka ibadah itu akan diwakilkan.

Pemerintah berharap melalui kesiapan medis yang kuat, pemahaman fikih yang tepat, serta semangat tinggi dari jemaah, seluruh rangkaian ibadah haji dapat terlaksana dengan sah dan tetap aman. (ANT/KN)

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menargetkan membangun 1.000 dapur makan bergizi gratis (MBG) di bawah program MBG Gotong Royong di luar dari dapur-dapur MBG yang dibuat oleh pemerintah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/5/2025), menjelaskan pihaknya melalui Kadin China menawarkan pengusaha-pengusaha China untuk ikut berinvestasi dalam proyek pembangunan 1.000 dapur MBG itu.

“Mereka banyak sekali ingin partisipasi. Ada yang ingin di CSR-nya saja. Kebetulan, mereka memperhatikan Kadin itu punya MBG Gotong Royong. Apa itu? Istilahnya MBG as a service. Jadi, artinya, (investor) bisa beli paketan (investasi, red.),” kata Anindya saat ditemui selepas acara kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Istana Merdeka, Minggu (25/5/2025).

Anindya kemudian melanjutkan Kadin Indonesia saat ini membangun beberapa dapur MBG sebagai proyek awal (pilot project) dari 1.000 dapur MBG itu. Jumlah dapur yang dibuat Kadin Indonesia ada 16 unit, sementara di daerah ada sekitar beberapa ratus.

“Nah, dari sini, mereka (investor, red.) bisa berkontribusi dari misalnya dapurnya sendiri sebagai CSR, karena sudah ada paketnya. Apakah itu Rp2 miliaran, atau bagaimana,” kata Anindya.

Dia melanjutkan para calon investor itu juga dapat berkontribusi dari pasokan protein ataupun karbohidrat yang menjadi menu-menu wajib makan bergizi gratis.

“Tetapi bukan saja memasok, impor seperti biasa, tetapi juga membuat pertaniannya sendiri, agrikulturnya sendiri. Dan yang terakhir, saya lihat juga ya mereka ingin fokus juga untuk membantu supaya logistiknya lebih baik,” sambung Anindya.

Anindya, saat ditanya mengenai perkiraan nilai investasinya, menyebut belum ada nilai yang dapat disebutkan, karena itu bergantung kepada para calon investor.

“Jadi nanti kami akan bicara dengan teman China: Mau ikutan berapa? Dan, kami sudah tahu satunya berapa. Jadi, itu kan hanya dari, bisa dibilang dapurnya SPPG, tetapi dari pasokannya dan lain-lain itu lebih besar lagi (nilainya, red.),” kata Anindya. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat saat negara menghadapi badai atau krisis.

“Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai,” kata JK saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Kecepatan ambil kebijakan, lanjut JK, bukan didasari dengan sikap asal berani begitu saja, melainkan butuh kejelian serta betul-betul paham akar persoalan badai yang sedang dihadapi.

Dengan demikian, kata dia, pengambilan kebijakan dan keputusan harus memiliki dasar yang kuat, bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya.

“Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani, tetapi tidak keliru,” tuturnya.

JK lantas mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang juga dikenal dengan Tarif Trump.

Ia menilai kebijakan tersebut berani, tetapi keliru dan tidak memahami persoalan sebenarnya lantaran tanpa sadar kebijakan Tarif Trump justru merugikan rakyat dan pengusaha AS karena rakyat Amerika akan membeli barang-barang impor lebih mahal.

“Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya,” ucap JK menambahkan.

Kendati demikian, dia tak menampik jika dunia saat ini memang sedang dilanda badai dan krisis sehingga seorang pemimpin harus betul-betul bisa mengayomi rakyat yang dipimpinnya agar negaranya bisa selamat dari badai tersebut.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai, seperti harus tetap bersikap tenang dan fokus.

“Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam,” katanya.

Selain itu, saat krisis seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya.

Seorang pemimpin, menurut JK, harus bisa menjaga emosi agar tidak tergesa-gesa dalam pengambilan kebijakan serta membutuhkan pengalaman dalam menghadapi setiap masalah.

Tak lupa JK juga membagikan pengalamannya saat mendamaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh serta berbagai kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan 2008.

Berbagai kebijakan dimaksud seperti saat menaikkan bahan bakar minyak (BBM), menaikkan harga minyak tanah dan menghapus subsidi, serta membagikan bantuan langsung tunai (BLT) saat itu.

JK mengklaim bahwa pada masa pemerintahannya terdapat kebijakan kenaikan harga minyak tanah dan harga BBM terbesar, yang tidak diikuti demo besar-besaran.

“Karena saat itu diumumkan pada saat menjelang puasa dan orang berpikir untuk aksi demo saat berpuasa. Jadi, itulah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tepat dan strategis,” ungkap JK. (ANT/KN)

JAKARTA — Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok menandatangani 12 nota kesepahaman (MoU) dalam berbagai sektor, sebagai bagian dari kunjungan resmi Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, ke Jakarta. Penandatanganan berlangsung di Istana Merdeka pada Minggu (25/5/2025), disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan PM Li Qiang.

Kesepakatan ini memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam bidang ekonomi, pariwisata, keuangan, kesehatan, hingga media. Penandatanganan dilakukan di ruang kredensial Istana Merdeka, setelah pertemuan bilateral antara kedua kepala negara, dalam suasana penuh kehangatan dan penghormatan.

Salah satu MoU utama melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan RRT, yang berfokus pada penguatan kerja sama industri dan rantai pasok. MoU trilateral juga diteken antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan RRT, dan Pemerintah Provinsi Fujian terkait inisiatif Two Countries Twin Parks.

Di sektor keuangan, Bank Indonesia dan People’s Bank of China menyepakati pembentukan local currency transaction framework atau kerangka transaksi bilateral dengan mata uang lokal. Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional RI dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok sepakat mendukung kebijakan pembangunan ekonomi.

Selain empat MoU yang diteken di hadapan para pemimpin negara, delapan kesepakatan lainnya ditandatangani secara terpisah. Di antaranya:

– Kerja sama antara Kementerian Pariwisata RI dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RRT.
– Protokol ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok yang ditandatangani otoritas karantina kedua negara.
– Dua MoU antara Kementerian Kesehatan RI dan institusi kesehatan Tiongkok terkait pengobatan tradisional dan penanggulangan tuberkulosis.
– MoU antara LKBN ANTARA dengan China Media Group dan Xinhua News Agency terkait pertukaran informasi dan pemberitaan.
– Kerja sama investasi antara Danantara dan China Investment Corporation.
– Kesepakatan antara KADIN Indonesia dan Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata dari kemitraan strategis komprehensif yang terus berkembang. Presiden Prabowo dan PM Li Qiang menyambut baik pencapaian ini sebagai wujud komitmen bersama untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Kunjungan PM Li Qiang menjadi tonggak baru dalam intensifikasi hubungan bilateral, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi kemitraan yang produktif, inklusif, dan jangka panjang.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Iron-Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 yang baru saja berakhir di Jakarta International Convention Center (JICC) menegaskan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas negara dalam mendorong transformasi industri baja Indonesia menuju era hijau dan berkelanjutan.

Acara tiga hari ini tidak hanya menjadi ajang pameran produk dan teknologi baja terbaru, tetapi juga sebagai wadah dialog strategis antara pelaku industri, pemerintah, akademisi, dan institusi internasional. Terlibat enam negara peserta membawa perspektif global yang memperkaya diskusi tentang tantangan dan peluang pengembangan industri baja ramah lingkungan.

Ronald Joel C. Magsajo, perwakilan SEAISI (South East Asia Iron and Steel Institute), menekankan pentingnya sinergi antarnegara untuk mengadopsi teknologi hijau dan efisiensi energi di sektor baja. “Transformasi industri baja bukan hanya soal teknologi, tapi juga kolaborasi yang memperkuat ekosistem regional,” ujarnya.

Dukungan penuh dari pemerintah Indonesia juga terlihat nyata dengan kehadiran Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, yang menyatakan komitmen untuk terus mendorong inovasi dan investasi hijau demi mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Selain dialog dan pameran, ISSEI 2025 juga menjadi ajang apresiasi inovasi melalui Grand Steel Building Competition dan penghargaan booth terbaik. Kompetisi ini menampilkan kreativitas mahasiswa dan profesional dalam mendesain bangunan berbasis baja yang efisien dan ramah lingkungan.

Penghargaan exhibitor booth menunjukkan keunggulan peserta dalam kategori kreativitas dan keberlanjutan, dengan PT Krakatau Posco meraih Most Attractive Booth, PT Pertamina Lubricant sebagai Creative Booth, dan PT Bevananda Mustika sebagai Most Eco-Friendly Booth.

Ketua Umum Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) sekaligus Direktur Utama PT Krakatau Steel, M. Akbar Djohan, mengungkapkan optimisme terhadap masa depan industri baja nasional.

“Dengan inovasi dan kolaborasi internasional, kita bisa mewujudkan industri baja yang hijau, kuat, dan berdaya saing global demi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

ISSEI 2025 menjadi momentum strategis untuk menguatkan posisi industri baja Indonesia di kancah global sekaligus mendorong transisi ke industri yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. (CHA/KN)

BENGKULU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu menyebutkan 192 rumah rusak dan 800 jiwa terdampak gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo dini hari kemarin (23/5).

“Data terbaru, 192 rumah rusak, 800 jiwa terdampak di Kota Bengkulu. Kemudian dua sekolah, dua masjid, dua kantor camat, dan dua fasilitas umum ikut terdampak,” kata Sekretaris BPBD Provinsi Bengkulu Khristian Hermansyah di Bengkulu, Sabtu (24/5/2025).

Selain di Kota Bengkulu, gempa bumi juga mengakibatkan kerusakan dua bangunan rumah warga, satu PAUD, dua SD, satu SMK, di Kabupaten Bengkulu Tengah.

“Upaya yang telah dilakukan mendata dan mengkaji kerusakan dan kerugian, pendirian posko gempa bumi yang berlokasi di Betungan, Kota Bengkulu, penyaluran bantuan sementara bagi korban gempa bumi,” kata dia.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta masyarakat yang terkena bencana gempa bumi dan mengalami kerusakan pada bangunan rumah mereka untuk segera melaporkan ke pemerintah daerah.

“Kepada masyarakat tidak usah khawatir, tolong temui RT, lurahnya, didata, fotokan rumahnya, atau langsung ke TikTok saya boleh, ke WA saya juga boleh, ke pemprov langsung juga boleh,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkomitmen secepatnya membantu warga memulihkan diri dari dampak gempa bumi yang terjadi pada Jumat dini hari 23 Mei 2025.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan komitmen Pemprov) Bengkulu untuk bergerak cepat dan sigap dalam membantu masyarakat termasuk pulih dari bencana gempa.

Langkah cepat penanggulangan tersebut, kata dia, merupakan bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

Wilayah barat daya, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, diguncang gempa pada Jumat dini hari dengan kekuatan yang dicatat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sebesar 6,3 magnitudo.

Gempa bumi tersebut terjadi pada Jumat 23 Mei 2025, tepatnya pada pukul 02.52 WIB, pada koordinat 4,17 derajat Lintang Selatan dan 102,17 derajat Bujur Timur (BT).

“Pusat gempa berada di 43 km barat daya Bengkulu, Bengkulu” tulis laman resmi BMKG. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang berupaya menjembatani komunikasi antara perusahaan aplikator dan pekerja ojek online (ojol) untuk mencari solusi terkait polemik potongan tarif.

“Kita sedang berusaha menjembatani, mengomunikasikan antara aplikator dan teman-teman pekerja ya di ojol, [terkait] potongan untuk mencari titik temu, karena memang harus duduk dan dibicarakan, karena masing-masing memiliki perhitungan,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/22025).

Prasetyo mengungkapkan bahwa beberapa kementerian terkait telah menerima audiensi dari perwakilan ojol.

Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk segera mencari titik temu mengingat peran penting ojol dalam mendukung perekonomian, baik dari sisi jumlah pekerja maupun kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi.

“Jadi kita mau cari titik temunya supaya untung bersama-sama kan. Sejahtera bersama-sama, maju bersama-sama,” ujar Prasetyo.

Pengemudi ojol menuntut potongan tarif turun dari maksimal 20 persen menjadi 10 persen. Tuntutan potongan tarif ini telah berulang kali disampaikan asosiasi ojol, termasuk dalam demo pada 20 Mei 2025.

Asosiasi menyebut bahwa selama ini aplikator memotong tarif lebih dari 20 persen dan melanggar aturan.

Sebelumnya, perwakilan dari empat aplikator terkemuka di Indonesia sudah angkat bicara mengenai skema komisi bagi hasil mitra pengemudi mereka.

Presiden Gojek Catherine Hindra Sutjahyo, dalam pertemuan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Senin (19/5), mengatakan pemotongan komisi yang dilakukan aplikator tersebut telah sesuai dengan aturan Kemenhub, yaitu 20 persen.

Catherine menanggapi permintaan mitra pengemudi terkait pengurangan potongan komisi menjadi 10 persen, namun ia menilai hal itu justru berisiko menurunkan pendapatan total atau take home pay mitra secara keseluruhan.

Menurutnya, meski potongan 10 persen terlihat meningkatkan pendapatan per transaksi, jumlah transaksi justru berpotensi turun signifikan sehingga berdampak lebih besar terhadap penurunan total pendapatan yang diterima mitra pengemudi setiap harinya.

Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy menyatakan bahwa Grab memungut komisi dari mitra ojol tidak lebih dari 20 persen. Hal ini juga diamini oleh Government Relations Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf, yang menegaskan bahwa Maxim menetapkan pemotongan komisi tidak lebih dari 20 persen.

Sementara itu, Direktur Bisnis InDrive, Ryan Rwanda, mengungkapkan bahwa potongan yang diterapkan oleh pihaknya jauh lebih rendah. InDrive hanya mengenakan potongan 11,7 persen untuk layanan mobil dan 9,99 persen untuk motor, khususnya di wilayah DKI Jakarta. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo keterlaluan, karena proses hukum yang berjalan saat ini telah membuktikan ijazah tersebut asli.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut dirinya pun menghormati proses hukum yang berjalan terkait kisruh ijazah tersebut.

“Awalnya selalu diduga, sekali pun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya enggak percaya. Tetapi, menurut saya ini sudah keterlaluan. Sudah kaya enggak ada isu saja,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025)

Bahlil kemudian menyebut Bareskrim Polri telah mengumumkan keaslian ijazah Joko Widodo.

“Semuanya benar, asli. Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktiflah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” sambung Bahlil Lahadalia.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/5), memastikan ijazah SMA Presiden Ke-7 Joko Widodo asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.

“Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.

Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.

Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.

“Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” kata dia.

Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.

“Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.

Lebih lanjut, penyelidik Polri juga memeriksa keaslian ijazah universitas Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ijazah asli milik Jokowi diuji dalam laboratorium dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.

Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.

Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana. (ANT/KN)