JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubunga Antoni Arif Priadi menyatakan pemerintah tengah menyiapkan Pelabuhan Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai hub ekspor-impor guna mempercepat distribusi barang dan menekan biaya logistik dari kawasan timur Indonesia.
Antoni mengatakan Pelabuhan Makassar disiapkan sebagai hub ekspor-impor untuk menekan biaya logistik dari wilayah Indonesia timur dan memangkas jalur distribusi yang selama ini melewati Jakarta.
“(Pelabuhan) Makassar itu saat ini logistik yang tadi disampaikan agak sedikit costly, karena barang dari timur itu biasanya masuk dulu ke Jakarta atau Surabaya baru diekspor,” kata Antoni dalam jumpa pers seusai pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Dia menyampaikan Makassar kini mampu menangani hingga 2 juta TEUs per tahun, memungkinkan ekspor langsung ke negara tujuan seperti China tanpa transit di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta atau Surabaya, sehingga mempercepat waktu pengiriman.
Langkah itu menurutnya akan menurunkan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing produk dari wilayah timur Indonesia yang sebelumnya terbebani jalur pengiriman berputar.
“Itu akan memotong banyak waktu dan tentu costnya pasti akan turun,” jelasnya.
Antoni juga menyebut bahwa rencana tersebut sudah jalan, hanya saja, dirinya tidak mau mengumbar lebih dalam rencana ini kepada para pelaku usaha. Pasalnya, dengan kebijakan ini, maka pelaku usaha atau kompetitor lainnya bisa mengubah rencana ekspor-impor di Indonesia.
“Targetnya sekarang sudah jalan, cuma nggak boleh rame-rame, kenapa? Pasti nanti akan ada kompetitor yang merubah strateginya lagi,” bebernya.
Selain itu, Antoni mengatakan bahwa pemerintah juga menetapkan Pelabuhan Benoa, Bali jadi hub wisata bahari atau Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Nantinya, dalam penepatan itu, BMTH akan melayani kapal-kapal pesiar yang bisa bersandar di Pelabuhan Benoa.
“Kapal pesiar sudah mulai masuk ke Benoa dan fasilitasnya sudah berstandar internasional dan kita juga sedang kembangkan di bawah pelabuhan tapi hub pintu masuknya di Benoa,” ucap dia.
Di tempat yang sama Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai industri maritim di Indonesia saat ini telah maju bahkan bisa menjadi hub maritim di Asia.
Menurut dia, pemerintahan saat ini mengedepankan kerja sama dengan swasta atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Kepimpinan Prabowo Subianto, Indonesia Maritime Industry sudah maju sekali, beliau telah memprioritaskan infrastruktur maritim, mempromosikan maritim KPBU dan juga meningkatkan upaya kerja regulator dan investasi, baik untuk keamanan maritim dan juga sumber daya yang berkelanjutan,” kata Carmelita. (ANT/KN)
JAKARTA – Hafni Ferdian, Pemeriksa Forensik dari Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkapkan bahwa data Call Detail Record (CDR) yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam menjerat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, tidak pernah melalui proses pemeriksaan digital forensik oleh unit yang dipimpinnya.
Hal ini disampaikan Hafni saat menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum Hasto, dalam sidang perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/5/2025).
“Ini penegasan terakhir, bisa dikatakan data CDR itu tidak melalui digital forensik di unit yang Saudara pimpin?” tanya pengacara Hasto, Febri Diansyah.
“Ya, saya tidak terima (data itu),” jawab Hafni tegas.
Pernyataan ini memperkuat argumen tim pembela bahwa salah satu alat bukti yang digunakan KPK dalam perkara Hasto belum melalui tahapan pemeriksaan standar dalam prosedur digital forensik.
Febri kemudian kembali menegaskan hal tersebut. “Berarti dari 45 (data) yang Saudara terima di tim Saudara dan dilakukan digital forensik, tidak ada satu pun yang berupa data CDR?”
“Tidak ada,” sahut Hafni.
Data CDR sebelumnya menjadi bagian dari narasi jaksa dalam mengaitkan Hasto dengan dugaan upaya menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku. Namun, fakta bahwa data tersebut tidak pernah diperiksa secara forensik menjadi poin kritis yang dipertanyakan oleh tim pembela dalam persidangan.
Dalam sesi tanya jawab dengan majelis hakim, Hafni juga mendapat pertanyaan terkait keberadaan bukti-bukti yang mendukung dakwaan, khususnya soal dugaan perintah Hasto untuk merusak atau menenggelamkan alat komunikasi milik Harun Masiku maupun Kusnadi, staf pribadinya.
Hakim menanyakan apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa pada 8 Januari 2020 pukul 18.19 WIB, Hasto memberi perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam ponselnya, dan pada 6 Juni 2024 memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel.
Namun, ketika diminta menjelaskan secara spesifik, Hafni mengakui tidak ditemukan bukti fisik yang menunjukkan ponsel tersebut dirusak atau direndam air.
“Untuk spesifik dakwaan tadi, sebenarnya di dalam pemeriksaan forensik itu tidak ditemukan. Kalau perintah itu menurut saya bersumber dari data penyadapan,” ungkap Hafni di hadapan majelis hakim.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai validitas pembuktian dalam kasus tersebut, serta bagaimana proses penarikan kesimpulan oleh penyidik KPK terhadap peran Hasto dalam upaya menghilangkan alat bukti.
Sidang lanjutan perkara ini masih akan berlanjut dengan agenda mendengarkan saksi ahli lainnya dan mengonfirmasi sejumlah alat bukti digital yang menjadi bagian dari dakwaan jaksa.
JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) merampungkan pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Infrastruktur ini berperan penting sebagai jalur utama yang menghubungkan Istana Negara dengan jaringan jalan nasional serta sejumlah gedung pemerintahan strategis di pusat IKN.
“Jalan ini rampung pada April 2025 dan kini memasuki fase pemeliharaan setelah seluruh pekerjaan konstruksi diselesaikan secara menyeluruh,” kata Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito (BW) dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/52025).
Membentang sepanjang 3,27 kilometer (km) Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur menjadi jalur penghubung utama antara Istana Negara, jalan nasional, dan sejumlah kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Agung menjelaskan, jalan ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran mobilitas dan konektivitas antar fasilitas pemerintahan.
Selain fungsi strategis, proyek ini juga mencerminkan komitmen WIKA terhadap penerapan teknologi konstruksi modern, efisiensi waktu, serta pelibatan masyarakat lokal.
Dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan, WIKA menggunakan teknologi Machine Mounted GPS (MMGPS) untuk meningkatkan presisi dan akurasi pada setiap tahap lintasan.
Teknologi ini memastikan pekerjaan presisi sesuai dengan desain dan memperkecil potensi deviasi. Proyek ini juga memanfaatkan Intelligent Compactor, yakni alat berat pemadat tanah berbasis sensor digital yang memungkinkan proses pemadatan berlangsung lebih merata, cepat, dan sesuai target mutu.
Desain Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sisi kiri dan kanan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur menggunakan beton bertulang yang berfungsi menahan akar pohon agar tidak merusak perkerasan jalan.
Selain menjaga keawetan infrastruktur, area ini juga ditanami semak dan pohon untuk menciptakan lanskap hijau yang asri dan fungsional. Tak hanya fokus pada konstruksi, lanjut Agung, proyek ini juga memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Sebanyak 40 persen tenaga kerja proyek berasal dari masyarakat lokal, yang mendorong transfer pengetahuan.
UMKM di sekitar IKN pun ikut diberdayakan melalui kolaborasi penyediaan barang dan jasa sehingga memperkuat ekonomi lokal seiring pembangunan berjalan.
Agung menyampaikan bahwa proyek ini bukan hanya menghadirkan jalan dalam arti fisik, tetapi juga membuka akses menuju transformasi tata kelola pemerintahan modern.
“Perseroan percaya bahwa infrastruktur yang dibangun dengan presisi, teknologi, dan kolaborasi akan menjadi fondasi kuat bagi masa depan IKN,” ujarnya.
Adapun pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur menandai kontribusi nyata BUMN dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Dengan standar mutu tinggi dan pendekatan berkelanjutan, proyek ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat dalam mewujudkan IKN sebagai kota dunia yang modern, cerdas, dan berkelas global. (ANT/KN)
JAKARTA – Sidang lanjutan perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret Harun Masiku, serta perkara perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/5/2025).
Dalam persidangan tersebut, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI), Bob Hardian Syahbuddin, hadir sebagai ahli. Ia memberikan kesaksian terkait pelacakan posisi ponsel yang diduga milik Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari 2020.
Bob menjelaskan, pelacakan posisi perangkat dilakukan berdasarkan data jaringan seluler melalui Call Detail Record (CDR). Menurutnya, perpindahan perangkat dari satu menara BTS ke BTS lain (hand over) selalu meninggalkan jejak digital yang terekam.
“Setiap perpindahan perangkat, dari BTS satu ke BTS lain, akan meng-update data di jaringan seluler. Dari situ, kita bisa melacak posisi terakhir perangkat tersebut berdasarkan data CDR,” ujar Bob menjawab pertanyaan jaksa.
Jaksa kemudian menanyakan terkait data lokasi yang dalam beberapa catatan terdeteksi sebagai “null” atau kosong. Bob menjelaskan, hal itu bisa disebabkan oleh kegagalan perpindahan BTS atau perangkat masuk ke area black spot (area tanpa sinyal).
Selanjutnya, jaksa membacakan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bob, khususnya poin 16 hingga 19, yang memuat data perjalanan nomor 081** yang diduga milik Harun Masiku. Berdasarkan data CDR, nomor tersebut terpantau berada di beberapa lokasi saat hari OTT KPK.
Pada 8 Januari 2020 pukul 11.09 WIB, misalnya, ponsel tersebut tercatat berada di kawasan Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta. Bob membenarkan bahwa data itu sesuai dengan yang tercatat di CDR.
Jaksa juga menyoroti data pergerakan pada pukul 16.12 WIB, yang menurut Bob merupakan waktu terakhir yang tercatat dari data CDR yang ia terima. “CDR itu terus mencatat sepanjang waktu, hanya saja saya diberi data untuk jam tertentu saja,” jelasnya.
Dalam BAP Nomor 17, jaksa meminta Bob menjelaskan pergerakan ponsel 081929*** yang diduga terkait dengan Hasto Kristiyanto. Berdasarkan data, ponsel tersebut berpindah dari Jalan Diponegoro, lalu ke area parkir Jakarta Hall Convention Center, hingga ke Jalan Nasional Gelora Tanah Abang sekitar pukul 16.26 WIB.
“Setiap baris di CDR memuat data lokasi yang menunjukkan BTS mana yang terakhir terhubung dengan perangkat,” terang Bob.
Selain itu, jaksa juga mengungkap isi BAP Nomor 18 yang mencatat pergerakan ponsel 0812197078*** yang diduga milik Kusnadi, staf Hasto Kristiyanto. Berdasarkan data CDR, perangkat tersebut terdeteksi di Menara Kompas antara pukul 16.32–17.02 WIB dan kemudian berpindah ke kawasan PTIK pada pukul 18.29–19.32 WIB.
“Itu sesuai data CDR tadi? Dan memang menyebut PTIK?” tanya jaksa.
“Iya,” jawab Bob.
Keterangan Bob memperkuat data pergerakan yang digunakan jaksa dalam menguraikan posisi para pihak terkait kasus tersebut saat operasi OTT berlangsung. Data CDR dinilai menjadi salah satu alat bukti penting dalam membongkar jaringan komunikasi dan posisi pihak-pihak yang terlibat.
TENGGARONG – Usai mempertegas status 3.870 tenaga honorer, dengan mengangkat mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Stadion Aji Imbut, Senin (26/5/2025) pagi. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, berkomitmen untuk tetap memperjuangkan nasib seluruh pegawai yang telah mengabdikan dirinya di Kukar.
Mengingat tidak seluruh honorer turut dilantik pada hari ini. Masih ada honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK, lantaran masa pengabdian yang kurang dari dua tahun. Serta sebagaian lagi adalah pegawai yang mengikuti seleksi namun mendapat predikat R2 dan R3.
“R2 dan R3 ini kalo bahasa kampungnya itu tidak lulus, tapi istilahnya R2 dan R3. Jadi memang harus dipahami dan disadari bahwa tuntutan hari ini ASN maupun PPPK itu harus yang berkualitas. Baik dari segi pengetahuannya dan akademiknya,” jelas Edi Damansyah.
Ia menambahkan bahwa ada pegawai yang telah mengabdi selama belasan tahun, namun menyandang status R2 dan R3. Selain itu, pegawai yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi juga banyak dari mereka yang memegang peran penting dalam memutar roda pelayanan.
“Untuk itu saat ini kami masih berupaya untuk mencari solusinya. Karena itu kan edaran dari Mendagri dan Mentri PAN-RB yang menyatakan bahwa tidak boleh mereka itu disebut honorer dan dibayarkan sebagai tenaga honor,” serunya.
Ia kemudian menambahkan bahwa salah satu opsi yang memungkinkan adalah mengakomodir honorer yang tidak terlantik, yakni dalam sistem kerja outsourcing. Namun sistem ini juga mengharuskan kehadiran payung penyedia jasa yang menaungi pegawai.
Meski sebenarnya Edi Damansyah juga mengakui, bahwa banyak masukan dari buruh untuk menghapuskan sistem outsourcing dari Kukar. Namun saat ini yang menjadi prioritasnya adalah memperjuangkan masa depan tenaga kerja yang telah mengabdi, namun belum terakomodir sebagai PPPK.
“Kalau saya berpendapat apapun istilah nomenklaturnya yang penting teman-teman itu masih kerja,” tegasnya. (Adv)
TENGGARONG – Mentari pagi bersinar terang di langit Tenggarong Seberang. Seolah memberi restu bagi ribuan insan yang berdiri tegap dengan setelah hitam putih, di atas hamparan hijau rumput Stadion Aji Imbut, Senin (26/5/2025).
Di tengah semilir angin dan lantunan doa yang lirih, sebuah babak baru dalam hidup mereka resmi dimulai. Dari sekadar “honorer”, kini mereka telah sah menyandang status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hari ini adalah momen bersejarah bagi 3.870 orang pegawai. Dari guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis akhirnya sampai pada titik yang lama mereka tunggu. Di antara mereka, bahkan ada yang telah mengabdi lebih dari satu dekade. Menanti hari ini dengan sabar dan penuh harap.
Banyak mata yang basah, bukan oleh debu, melainkan oleh rasa syukur yang meluap-luap. Meski panas matahari begitu terik dan beberapa orang dari peserta pelantikan harus dibopong karena pingsan. Mayoritas peserta tetap teguh berdiri, meresapi detik demi detik momen sakral ini.
Upacara pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, yang menyampaikan pesan kuat. Bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tapi panggilan jiwa untuk melayani masyarakat dengan disiplin dan integritas yang lebih tinggi.
“Pelantikan ini harus menjadi titik balik. Dari honor menjadi PPPK, tentu harus ada perbedaan. Ada semangat baru, pola pikir baru. Disiplin kerja itu kunci. Karena status ini bukan tanpa syarat, kontraknya tahunan dan harus dievaluasi,” tegas Bupati Edi Damansyah.
Suasana penuh haru menyelimuti stadion saat para pegawai membacakan surat keputusan dan mengucapkan sumpah jabatan berdasarkan agama masing-masing. Prosesi ini menjadi momen paling sakral yang menandai awal tanggung jawab besar sebagai bagian dari aparatur negara.
Tak hanya pelantikan, para PPPK juga mendapat amanat untuk aktif dalam program Gerakan Etam Mengaji (Gema) sebagai bagian dari pembangunan moral dpan spiritual selama masa pengabdian mereka.
“Kita sudah lakukan pendataan pegawai mana yang bisa mengaji dan tidak. Jadi kita ikat mereka dalam perjanjian kerja untuk menjalankn program Gema. Karena ada salah satu point kerja itu berkaitan denhan akhlak,” tutupnya. (Adv)
SEJAK ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami geliat pembangunan yang luar biasa. Wilayah yang dulunya identik dengan keterisolasian dan akses jalan berlumpur, kini menjelma menjadi simpul strategis dengan infrastruktur modern dan dinamika ekonomi yang makin terasa.
Saya pribadi, terhitung baru lima kali menginjakkan kaki ke kawasan ini. Pertama kali saat lokasi ini masih disebut sebagai “titik nol” pembangunan IKN. Masih berupa semak belukar, jalan rusak, dan nyaris tanpa aktivitas berarti.
Kali kedua dan ketiga saat masa pembangunan infrastruktur dasar mulai berjalan, lalu keempat saat beberapa bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mulai berdiri megah, dan terakhir, saat Media Kaltim mendapat kehormatan menggelar “Media Kaltim Nusantara Fun Run” di kawasan KIPP, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-5 Media Kaltim.
Melihat perkembangan yang begitu pesat, di awal Mei ini Media Kaltim Network juga telah menempatkan Biro IKN secara resmi. Sosok yang saya percaya adalah Rizky Maulana. Asli warga Sepaku. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sukaraja.
Jauh sebelum menjadi kepala desa, 13 tahun lalu Rizky pernah bersama-sama saya ikut membesarkan Bontang Post, salah satu media jaringan Kaltim Post-Jawa Pos di Kota Bontang.
ASN, kantor fasilitas pendukung, dan lanskap hijau di KIPP IKN, dikelilingi hutan tropis Kaltim.Gedung hunian ASN di kawasan KIPP IKN tampak terang benderang saat malam hari, menandakan geliat pembangunan yang terus berjalan tanpa henti.
Kini, ia kembali mengabdi lewat jalur media, untuk memastikan informasi dari dan tentang IKN dapat tersampaikan akurat, cepat, dan berimbang langsung dari jantung pembangunan nasional.
Pembangunan IKN dimulai pada Agustus 2022, diawali dengan proyek infrastruktur dasar seperti Istana Negara, kantor presiden, dan jalan akses utama. Proyek ini dirancang dalam lima tahap hingga tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tahap pertama (2022–2024) fokus pada pembangunan KIPP dan pemindahan ASN. Kini, di tahun 2025, Otorita IKN resmi mulai berkantor di Nusantara, dengan dukungan anggaran Rp48,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua.
Khusus di Sepaku, transformasi itu tampak jelas. Jalan nasional yang dulu memprihatinkan kini telah dibeton rigid. Jika beberapa tahun lalu, perjalanan dari Samboja ke Sepaku bisa memakan waktu 2 hingga 3 jam, kini dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1 jam.
Selain itu, pembangunan Jalan Tol IKN juga tengah berlangsung, yang akan menjadi jalur strategis untuk mempercepat konektivitas ke Kawasan Inti Nusantara.
Bangunan-bangunan vital telah berdiri. Kantor kementerian, apartemen ASN, dan fasilitas umum lainnya, seperti Rumah Sakit Hermina dan hotel bintang 5 dan bintang 3 mulai beroperasi. Aktivitas konstruksi di Kawasan Inti Ibu Kota Negara (KIIP) terus berjalan siang malam.
Sepaku kini bukan lagi kawasan pinggiran, melainkan gerbang masa depan Indonesia. Namun geliat ini juga menghadirkan tantangan nyata. Salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang memadati Jalan Bypass Sepaku, jalur cepat yang dibangun pada 2023 untuk mengurai kemacetan di sekitar Pasar Suka Raja.
Kini, jalur tersebut malah dipenuhi lapak-lapak liar yang membahayakan keselamatan dan mengganggu estetika kota.
Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan warga di sepanjang Jalan Bypass Sepaku menjelang senja. Jalan ini dibangun untuk mendukung kelancaran akses menuju KIPP IKN.
Deputi Otorita IKN Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin, menyampaikan dengan tegas, “Jalan Bypass ini bukan untuk lapak. Kami tidak melarang orang berjualan, tapi estetika dan keselamatan juga harus dijaga.”
Dalam kegiatan sosialisasi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di GOR Kecamatan Sepaku, ia juga menyampaikan pentingnya penataan sejak dini agar kawasan tidak menjadi kumuh dan semrawut.
Namun, penataan ini terkendala masalah klasik: tidak tersedia lahan kas desa (TKD) sebagai tempat relokasi. Ketua RT 8 Suka Raja, Fadli, menegaskan bahwa seluruh lahan di sekitar bypass merupakan milik warga. “Ndak ada TKD, Pak. Semua lahan milik masyarakat,” ujarnya.
Ia pun menyuarakan keberatan jika warganya dilarang berjualan tanpa solusi pengganti. “Masyarakat kami hanya ingin cari makan. Kalau dilarang, ke mana mereka harus pergi?”
Situasi ini menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak boleh mengabaikan dimensi sosial. Transformasi wilayah harus disertai dengan tata ruang yang adil, penataan sosial yang bijak, dan kehadiran negara yang berpihak kepada warga kecil.
Meski begitu, Sepaku tidak kekurangan sisi positif. Dari segi tata kelola desa, beberapa wilayah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi.
Tiga desa—Bukit Raya, Argo Mulyo, dan Semoi Dua—menerima tambahan Dana Desa (DD) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp206 juta per desa, karena kinerja administrasi yang tertib dan tepat waktu.
Sekretaris Desa Bukit Raya, Adi Suryadi, menjelaskan bahwa desanya selalu tepat waktu dalam menyusun dan menyerahkan dokumen perencanaan, termasuk RKP, APBDes, dan laporan Musdes.
Sementara itu, Pendamping Desa P3MD Kecamatan Sepaku, Wahyudi, menyebut bahwa tambahan dana ini murni karena kinerja administratif yang baik, selain juga mempertimbangkan indeks desa.
Tahun ini, Sepaku menjadi kecamatan penerima Dana Desa terbesar di PPU, dengan total lebih dari Rp12 miliar. Desa Bumi Harapan, Bukit Raya, dan Semoi Dua masuk dalam kategori penerima DD di atas Rp1 miliar.
Kini jelas, Sepaku berada di titik krusial sejarah. Ia bisa menjadi model sukses daerah penyangga ibu kota—tertata, manusiawi, dan berkelanjutan. Tapi juga bisa menjadi ruang konflik sosial dan ketimpangan jika tidak ditata sejak awal.
IKN bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbol kebangkitan dan pemerataan nasional. Tapi simbol itu akan kehilangan makna bila rakyat di bawahnya tersisih, ruang publik kacau, dan desa-desa dibiarkan berjalan sendiri.
Karena itu, pembangunan Sepaku harus menyentuh tiga aspek sekaligus: infrastruktur yang kuat, keadilan ruang yang terukur, dan pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh. Sepaku sedang bergeliat. Tapi jangan sampai kita abai menatanya. Karena dari sinilah masa depan Indonesia dimulai. (*)
KEJUJURAN dalam bisnis bukan sekadar etika, tapi pondasi. Berita viral Ayam Goreng Widuran di Solo adalah tamparan keras yang harus jadi pelajaran para pelaku usaha kuliner di Kaltim.
Restoran legendaris yang telah eksis sejak 1973 itu mendadak mengakui bahwa produknya non-halal. Bukan setelah berdiri, tapi setelah puluhan tahun berjalan dan dikonsumsi ribuan orang, mayoritas umat Muslim. Jelas, ini bukan sekadar keterlambatan informasi. Ini bentuk kelalaian serius yang berdampak luas.
Publik geger. Pelanggan merasa dikhianati, dan kepercayaan yang dibangun puluhan tahun rontok dalam sekejap.
Pertanyaannya sederhana: kenapa baru sekarang diumumkan? Dan berapa banyak orang yang selama ini tanpa sadar menjadi korban karena ketidakterbukaan itu?
Langkah manajemen Widuran yang akhirnya mencantumkan label non-halal di seluruh cabang dan media sosial memang patut diapresiasi sebagai bentuk keterbukaan.
Tapi keterbukaan yang datang setelah kegaduhan besar bukanlah sikap tanggap, melainkan bentuk reaktif karena desakan publik. Kalau bukan karena media sosial dan tekanan warganet, apakah mereka akan terbuka?
Kasus ini adalah peringatan keras bagi para pelaku usaha kuliner di Kaltim: jangan pernah abaikan transparansi kepada konsumen, sekecil apa pun itu.
Apakah kita sudah jujur kepada konsumen? Apakah label halal, bahan baku, hingga proses produksi sudah dikomunikasikan secara terbuka sejak awal? Atau justru ada yang memilih bungkam selama masih untung?
Spanduk depan outlet Ayam Goreng Widuran di Solo masih menampilkan klaim “Halal” dengan slogan “Asli Ayam Kampung, Pasti Enak, Mak Nyusss…”.
Masyarakat Kaltim dikenal religius, sensitif terhadap isu halal, dan menjunjung tinggi prinsip kepercayaan.
Sekali kepercayaan itu dikhianati, bukan hanya konsumen yang menjauh, tapi juga nama baik dan keberlanjutan usaha ikut hancur.
Dan perlu diingat, saat satu pelaku usaha ketahuan tidak jujur, yang tercoreng bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga sektor kuliner di sekitarnya.
Sebagai contoh, di Bontang atau Samarinda. Ada banyak UMKM kuliner yang tengah tumbuh. Mereka sedang membangun kepercayaan, perlahan tapi konsisten.
Jangan sampai satu saja pelaku usaha menyembunyikan fakta penting dari konsumen, lalu berimbas buruk terhadap pelaku usaha lain yang sudah berupaya jujur dan transparan.
Ini bukan semata soal halal-haram. Tapi soal amanah. Konsumen punya hak untuk tahu apa yang mereka konsumsi. Jangan remehkan soal ini. Sekali ketahuan tidak jujur, efek viralnya bisa melampaui batas daerah, bahkan nasional.
Terlebih di era digital seperti sekarang, semua informasi menyebar lebih cepat daripada klarifikasi.
Maka dari itu, kepada semua pelaku usaha kuliner di Kaltim: belajarlah dari Widuran. Jangan ulangi kesalahannya.
Bangun bisnis di atas prinsip kejujuran. Laporkan dengan jujur komposisi makanan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika menggunakan bahan non-halal, katakan sejak awal. Biar konsumen yang menilai dan memilih. Jangan biarkan rasa enak menutupi fakta penting.
Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah modal paling mahal dalam usaha. Dan sekali hilang, tidak mudah untuk kembali. (*)
BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran Rp4,7 miliar untuk pemulihan daerah pasca-gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan ratusan bangunan dan warga terdampak.
“Untuk pembangunan rumah yang mengalami kerusakan berat, kami anggarkan sekitar Rp1,8 miliar. Itu akan menjadi tanggung jawab penuh pemprov,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Minggu (25/5/2025).
Ia mengumumkan langkah cepat dan terstruktur pemerintah provinsi dalam merespons gempa bumi yang mengguncang wilayah Bengkulu, beberapa hari lalu.
Sedikitnya 150 rumah warga dilaporkan terdampak, dengan tujuh unit mengalami kehancuran total dan sekitar 40 rumah lainnya rusak berat.
“Rumah yang rusak berat akan kami robohkan dan bangun kembali, sementara rumah dengan kerusakan ringan akan direhabilitasi,” kata dia.
Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membuat estimasi kebutuhan dana pemulihan mencapai Rp4,7 miliar. Dari jumlah tersebut, saat ini telah tersedia dana awal Rp300 juta dari kas daerah.
Selain itu, dukungan Baznas, para pejabat, dan masyarakat terus mengalir. Bahkan, pengembang perumahan diminta turut ambil bagian dalam misi kemanusiaan ini.
Sebagai upaya mempercepat pemulihan, Gubernur Helmi menugaskan seluruh bupati dan wali kota di Bengkulu untuk mengambil tanggung jawab langsung atas perbaikan minimal satu rumah. Hasilnya 10 rumah telah selesai diperbaiki sejauh ini.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses penanganan pasca-gempa agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, dan forkopimda atas dukungan dalam penyediaan dapur umum serta penanganan bencana lainnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyebutkan kabar baik datang dari investor berasal dari Tiongkok yang siap membangun 50 rumah bagi warga terdampak.
Meski pembangunan diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan, bantuan itu disambut hangat pemerintah dan masyarakat.
“Atas nama pemerintah provinsi, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menunjukkan kepeduliannya. Kolaborasi ini menjadi semangat bagi Bengkulu untuk bangkit kembali,” kata Gubernur Helmi Hasan. (ANT/KN)
MEDAN – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menangkap dua pelaku terduga pembacokan terhadap seorang jaksa berinisial JWS (53) dan Aparatur Sipil Negara Tata Usaha Kejaksaan Negeri Deli Serdang ASH (25) di Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Sabtu (24/5/2025).
“Penangkapan terhadap terduga pelaku dilakukan dalam tempo 10 jam oleh tim gabungan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan di Medan, Minggu (25/5/2025).
Ferry mengatakan tim gabungan yang dipimpin Kasubdit Jatanras Kompol Jama Purba itu menangkap kedua pelaku di tempat yang berbeda.
Lebih lanjut, penangkapan pertama yang dilakukan tim yakni pria berinisial APL alias Kepot di Jalan Pancing Medan, Sabtu pukul 23.00 WIB, dan SD alias Gallo ditangkap di Binjai, Minggu (25/5/2025) dini hari.
“Pelaku APL diduga merupakan otak pelaku dan SD eksekutor terhadap korban. Sedangkan satu orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran tim gabungan,” kata dia.
Ferry menambahkan kedua pelaku yang ditangkap tersebut merupakan residivis dengan kasus 365 yang merupakan pelaku pencurian dan kekerasan.
“Sementara untuk motif pelaku dalam pembacokan masih didalami oleh petugas,” tutur dia.
Ia menegaskan Polda Sumut berkomitmen dalam pemberantasan penindakan kejahatan di wilayah ini sebagai wujud memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Adre Wanda Ginting mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu sekitar pukul 13.15 WIB.
Kedua korban berangkat dari rumah menuju ladang milik pribadi mereka di wilayah Serdang Bedagai pada pukul 09.35 WIB untuk memanen buah sawit.
Sesampai di ladang, ASH sempat menghubungi seorang rekan mereka, Dodi (honorer Kejari Deli Serdang) untuk menyampaikan pesan kepada seseorang bernama Kepot, yang diketahui sebagai Wakil Ketua Koti organisasi masyarakat Kabupaten Deli Serdang, agar datang ke lokasi.
Beberapa jam kemudian, dua pria tidak dikenal datang mengendarai sepeda motor matik membawa tas pancing yang ternyata berisi senjata tajam berupa parang dan langsung melakukan penyerangan terhadap kedua korban.
Setelah mendapatkan penanganan awal, kedua korban dirujuk ke Rumah Sakit Columbia Asia Medan untuk perawatan lebih lanjut. (ANT/KN)
