JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek online (ojol), terutama tentang perlindungan terhadap mitra pengemudi.

“Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol ya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Prasetyo menjelaskan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

“Ya makanya kan dari draf itu kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata dia.

Dia menambahkan pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.

Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.

“Mungkin, sangat mungkin (rampung tahun ini). Sudah ada, tinggal ada beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” kata Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (20/10), bertepatan dengan satu tahun Pemerintahan, mengatakan pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan ojol untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap mitra pengemudi.

“Kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol ya di dua perusahaan besar itu dan sekitar 2 juta pengusaha yang menggunakan ojol sebagai sarana jual beli UMKM,” kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga mengatakan bentuk perhatian pemerintah terhadap mitra pengemudi ojol juga telah terlihat lewat pemberian bonus hari raya.

“Untuk pertama kali dalam sejarah pengemudi ojek online menerima bonus hari raya, untuk pertama kali,” kata Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Pegadaian membukukan pertumbuhan laba bersih mencapai 27,7 persen year-on-year (yoy), dari Rp4,44 triliun menjadi Rp5,67 triliun per kuartal III-2025, ditopang oleh ekspansi ekosistem emas dan transformasi digital perusahaan.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, pertumbuhan bisnis yang solid menjadi bukti keberhasilan strategi perusahaan dalam memperkuat posisi Pegadaian sebagai pemimpin ekosistem emas nasional sekaligus kontributor penting dalam Holding Ultra Mikro (UMi).

“Pegadaian kembali mencatatkan kinerja yang gemilang. Kehadiran Layanan Bank Emas turut meningkatkan bisnis Pegadaian saat ini melalui produk Layanan Bank Emas terlengkap,” katanya, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Hingga akhir September 2025, ia menuturkan pertumbuhan aset tercatat sebesar 28,9 persen yoy menjadi Rp129,2 triliun, sementara outstanding loan (OSL) gross meningkat 29,4 persen menjadi Rp107,4 triliun.

Sedangkan terkait Layanan Bank Emas, Damar menyatakan produk Deposito Emas kini semakin diminati nasabah dan telah menghimpun saldo sebesar 1,57 ton emas hingga 30 September.

Seiring dengan minat masyarakat yang semakin meningkat terhadap produk emas, ia menyampaikan jumlah pengguna aplikasi Tring! — platform digital transaksi produk Pegadaian — terus meningkat mencapai 1,35 juta nasabah per 24 Oktober 2025.

Pihaknya pun optimis dapat menutup tahun ini sebagai pemain utama di industri pergadaian dan ekosistem bulion, serta menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui lebih dari 4 ribu outlet dan 240 ribu agen di seluruh Indonesia.

Selain itu, Damar mengatakan pihaknya juga berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan keamanan operasional perseroan untuk mempertahankan kepercayaan nasabah.

Ia menuturkan, terkait kasus yang melibatkan oknum di beberapa unit kerja perseroan, pihaknya telah mengambil langkah tegas, dengan menerapkan prinsip zero tolerance (tanpa toleransi) dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memproses oknum tersebut.

“Pegadaian menjamin keamanan atas aset emas nasabah. Kami terus memperkuat GCG (Good Corporate Governance/tata kelola perusahaan yang baik) dan sistem pengawasan internal untuk meminimalisir risiko dan memastikan setiap layanan berjalan sesuai kepatuhan,” ujar Damar Latri Setiawan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut capaian penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini terjadi salah satunya karena sinergi penegakan hukum dengan Kepolisian RI di lapangan yang menimbulkan efek jera.

“Penegakan hukum yang tegas dari Polri membuat efek jera di daerah rawan karhutla semakin terasa,” ujar Raja Juli Antoni dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).

Menhut Raja Antoni mengungkapkan bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar secara nasional berhasil ditekan dari 376 ribu hektare pada 2024 menjadi 213 ribu hektare tahun ini.

Jumlah itu juga turun signifikan dibandingkan puncak luasan karhutla pada 2015 yang mencapai 2.611.411 hektare dan pada 2019 seluas 1.649.258 hektare.
Secara rinci untuk karhutla pada tahun ini luas kebakaran di lahan gambut mencapai 24.212 hektare dan lahan mineral 189.772 hektare.

Selain itu, titik panas (hotspot) periode 1 Januari-26 September 2025 tercatat 2.248 titik, jumlah ini mengalami penurunan 23,9 persen dibandingkan 2024 sebanyak 2.954 titik.

Disampaikan usai pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta pada Jumat (14/10), Menhut menyampaikan keberhasilan itu berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta kolaborasi kuat antar instansi, termasuk TNI dan Polri.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan bahwa sepanjang 2025 pihaknya sudah menangani 83 tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan, meningkat dari 47 kasus pada 2024.

“Langkah preventif dan penegakan hukum kami perkuat agar karhutla terus menurun,” ujar Kapolri. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kedatangannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat bukan untuk intervensi atas pernyataan Menkeu Purbaya beberapa waktu lalu, namun agar lembaga itu mengaudit lebih dalam alur kas Pemprov Jabar.

“Bukan intervensi, dari mana intervensinya? Justru kedatangan ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman alur kas daerah karena mereka yang punya kewenangan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan Provinsi Jabar yang harus menyatakan adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit,” kata Dedi di Gedung BPK Jabar Bandung, Jumat (24/10/2025).

Terkait pernyataan Menkeu Purbaya, Dedi menegaskan posisinya adalah hanya menceritakan pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Barat yang menurutnya ada anggapan anggaran yang ada tidak dibelanjakan.

Namun, kata Dedi, pihaknya mengungkap telah ada belanja yang dilakukan, yakni dari APBD Provinsi Jawa Barat 2025 sebesar Rp31 triliun dengan posisi kas hingga Oktober sekitar Rp2,6 triliun dan ditambah pendapatan yang belum masuk sekitar Rp7,5 triliun. Diproyeksikan sampai Desember uang di Provinsi Jawa Barat sekitar Rp10 triliun, sehingga sejauh ini sudah ada Rp21 triliun yang dibelanjakan.

“Saya tidak tahu, saya hanya menceritakan dan jawab uang di Jabar itu telah dibelanjakan. Jelas (ada yang) dibelanjakan,” katanya.

Terkait dengan sisa uang di Jabar yang diproyeksi sampai akhir tahun ada sekitar Rp10 triliun dan belum dibelanjakan, Dedi mengatakan seiring waktu akan terserap karena bulan November dan Desember masuk termin ketiga pembayaran pada pihak ketiga atas proyek yang dilakukan.

Namun demikian, Dedi mengatakan bahwa anggaran yang ada bisa dibelanjakan dengan cara cepat di saat ini juga, yakni dengan menjadikannya belanja hibah.

“Bahkan, menurut dia, dalam sehari pun bisa selesai dengan membagikan pada berbagai lembaga di Jawa Barat sebesar Rp1 miliar, tentu dengan konsekuensi yang harus diterima seperti penyelewengan.

“Misalnya dikasih Rp1 miliaran, berarti kalau Rp1,6 triliun hanya diperlukan 160 lembaga. Terus kalau 1.600 lembaga dikasih Rp1 miliaran sekarang habis. Tapi besoknya uang yang diterima oleh penerima hibahnya dipakai beli mobil, bangun rumah, jadi korupsi lagi nanti. Makanya belanjanya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang dirasakan dampaknya langsung oleh semua, bukan perorangan atau kelembagaan,” tutur Dedi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun.

Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi sebesar Rp60,2 triliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.

Pernyataan terbaru Menteri Purbaya soal pemda yang menyimpan APBD dalam bentuk giro malah rugi.

Purbaya menyoroti fakta bahwa sebagian dana mengendap di daerah itu bukan dalam bentuk deposito, melainkan giro, yang menurutnya lebih merugikan bagi keuangan daerah.

“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito tapi di giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa di giro? Pasti nanti diperiksa BPK itu,” katanya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/10). (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bahwa kuota tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) bagi SPBU swasta akan tetap berada pada kisaran 10 persen pada 2026.

“Sampai saat ini pikiran saya masih begitu. Terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana, kita pikirkan lah ya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Bahlil menjelaskan pemerintah telah menetapkan regulasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh badan usaha, baik milik negara maupun swasta, untuk melakukan impor BBM.

Pengaturan teknis terkait kerja sama bisnis diatur secara business to business (B2B) antara Pertamina dan SPBU swasta.
Menurut Bahlil, meskipun sebagian volume BBM impor milik swasta belum terserap, Pertamina diyakini tidak akan mengalami kerugian karena kebutuhan nasional terhadap BBM tetap tinggi.

Bahlil menegaskan pada 2026, pemerintah akan tetap memberikan kuota impor bagi perusahaan yang mematuhi aturan.

“Saya katakan bahwa Pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha Tapi pengusaha juga Jangan mengatur pemerintah,” ucap Bahlil.

Pemerintah, menurutnya, memiliki kewajiban mengayomi pengusaha, tetapi pengusaha juga punya kewajiban untuk tidak mengatur pemerintah

“Kita sama-sama membutuhkan Untuk apa? Untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara,” kata Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa seluruh pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta sepakat untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina ihwal pembelian bahan bakar minyak (BBM).

“Semua sudah bernegosiasi sekarang. Sebelumnya kan ada yang belum, sekarang yang belum itu sudah bernegosiasi,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika dijumpai setelah Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Berdasarkan informasi sebelumnya, terdapat tiga perusahaan yang sudah menjalin negosiasi dengan Pertamina, yakni PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP). (ANT/KN)