BERAU – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap makanan yang disajikan kepada siswa, khususnya yang berasal dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan agar seluruh pihak terkait, terutama Dinas Kesehatan, aktif melakukan pemeriksaan rutin guna memastikan keamanan dan kualitas pangan di setiap sekolah.

Menurut Dedy, langkah tersebut penting dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini agar tidak terjadi kasus keracunan makanan seperti yang sempat menimpa peserta didik di sejumlah daerah lain di Indonesia.

“Kami tidak ingin ada kejadian serupa seperti di daerah lain menimpa anak-anak di Berau,” tegasnya.

Ia menekankan, setiap tahapan dalam penyediaan makanan sekolah harus memenuhi standar higienitas tinggi — mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian kepada siswa. Semua proses, kata dia, wajib dipastikan berada dalam pengawasan ketat dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang berlaku.

“Setiap tahap harus diawasi dengan ketat. Bahan makanan harus segar, tempat penyimpanan bersih, dan peralatan seperti tray makan dicuci dengan benar. Kecerobohan sekecil apa pun bisa berdampak besar pada kesehatan anak-anak,” ujarnya.

Dedy juga menegaskan bahwa tujuan utama dari program MBG adalah untuk meningkatkan kesehatan dan gizi pelajar, bukan justru menimbulkan risiko baru bagi mereka. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang solid antara pihak sekolah, penyedia makanan, dan instansi pengawas, agar pelaksanaan program benar-benar berjalan aman dan sesuai standar.

“Tujuan program MBG adalah menyehatkan generasi muda kita. Maka kualitas dan kebersihan harus menjadi prioritas mutlak. Jangan sampai ada kelalaian dalam pengawasan,” tegasnya.

Ia berharap, pelaksanaan program MBG di Berau benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi tumbuh kembang anak-anak, sekaligus memperkuat upaya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan mendukung pembentukan generasi yang unggul. (gs/ADV)

BERAU – Maraknya peredaran uang palsu di Kabupaten Berau mulai menimbulkan keresahan, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fenomena ini mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, yang menilai penyebaran uang palsu semakin meluas dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi lokal.

Menurut Sutami, peredaran uang palsu tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha. Ia bahkan menduga Berau mulai menjadi salah satu target penyebaran uang palsu oleh jaringan terorganisir.

“Saya pernah berbelanja di supermarket dan uang saya tidak diperiksa oleh kasir. Ini menunjukkan bahwa kewaspadaan masyarakat dan pelaku usaha masih sangat rendah,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra tersebut menyoroti bahwa kualitas uang palsu yang beredar kini semakin canggih hingga sulit dibedakan dari uang asli, bahkan ada yang mampu lolos dari deteksi sinar ultraviolet (UV).

“Kalau uang palsu sudah bisa lolos dari sinar UV, itu tandanya kualitasnya semakin tinggi. Ini bahaya dan perlu langkah konkret dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia menyebut sejumlah sektor seperti SPBU dan pasar tradisional menjadi titik rawan peredaran uang palsu karena tingginya aktivitas transaksi tunai. Oleh karena itu, Sutami mendorong masyarakat untuk mulai beralih ke metode pembayaran digital guna meminimalkan risiko.

“Sosialisasi mengenai transaksi digital harus terus digencarkan. Semakin banyak masyarakat yang beralih ke pembayaran digital, semakin kecil peluang uang palsu beredar,” katanya.

Sutami menekankan, penanganan masalah ini tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi juga perlu diimbangi dengan transformasi sistem transaksi yang lebih modern, aman, dan minim risiko.

“Saya mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan, memperkuat edukasi masyarakat, serta memperluas akses terhadap layanan pembayaran digital,” tambahnya.

Sebelumnya, kasus uang palsu juga terungkap di salah satu warung kopi di Tanjung Redeb. Pemilik warkop, Ruswana, mengaku menemukan uang palsu pecahan Rp50.000 dari pelanggan yang bertransaksi di tempatnya.

“Untung saja kami memiliki alat pendeteksi uang palsu yang memang sengaja saya beli untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,” ujarnya.

Meski demikian, Ruswana tidak menuduh pelanggan itu sebagai pelaku, karena diduga yang bersangkutan juga tidak menyadari bahwa uang yang dibawanya palsu. “Saya tidak menuduh. Bisa saja dia tidak tahu. Tapi dari bentuk dan teksturnya memang berbeda,” jelasnya.

Ia berharap kejadian tersebut menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar lebih waspada. “Ini menjadi pelajaran bagi kami semua agar lebih berhati-hati dalam menerima uang tunai,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU – Menjelang libur panjang akhir tahun, Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menaruh perhatian lebih terhadap kesiapan sektor pariwisata. Ia menilai, objek wisata di Bumi Batiwakkal perlu disiapkan secara matang, baik dari segi keindahan, kebersihan, maupun fasilitas pendukung, agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.

“Penyedia penginapan juga harus memperhatikan sisi kebersihan, jangan sampai tempat wisata kita mendapat nilai buruk dari wisatawan,” tegas Waris.

Menurutnya, peningkatan kualitas fasilitas wisata menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan tingginya minat kunjungan ke Berau, terutama menjelang liburan panjang. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan seluruh infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, penerangan, serta sarana publik di kawasan wisata dalam kondisi layak dan aman.

Selain itu, Abdul Waris juga menyoroti pentingnya kemudahan dalam proses perizinan bagi investor yang ingin membangun fasilitas penunjang pariwisata seperti resort atau penginapan. Ia mengingatkan agar dinas teknis tidak memperumit proses administrasi selama syarat-syarat legalitas terpenuhi.

“Pemerintah daerah dan instansi terkait juga jangan mempersulit proses perizinan pembangunan penginapan,” katanya.

Ia menjelaskan, investasi sektor pariwisata akan membawa dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pengembangan pariwisata berjalan berkelanjutan.

“Adanya pembangunan penginapan juga membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah, pemilik lahan, dan instansi vertikal untuk memastikan kelancaran proses pembangunan. Ia juga mengimbau calon investor agar melengkapi seluruh dokumen administratif yang dibutuhkan, seperti denah bangunan dan bukti status kepemilikan lahan.

“Pajak dari resort dan penginapan yang dibangun dapat menjadi tambahan pemasukan bagi daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Berau,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU – Komisi I DPRD Kabupaten Berau menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di daerah. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai peningkatan kualitas layanan tidak akan tercapai tanpa adanya sinergi kuat antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Menurut Elita, sektor kesehatan merupakan urusan strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, sehingga harus dikelola secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar pelayanan publik benar-benar dirasakan merata di seluruh wilayah Berau.

“Kita harus terus berkolaborasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik,” ujarnya.

Salah satu fokus DPRD saat ini, kata Elita, adalah percepatan pemanfaatan Rumah Sakit Tanjung Redeb yang berlokasi di Jalan Sultan Agung. Fasilitas tersebut diharapkan bisa segera dioperasikan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus mengurai kepadatan pasien di rumah sakit utama yang selama ini menjadi pusat rujukan.

“Kami berharap rumah sakit di Sultan Agung bisa segera beroperasi. Soal teknis pengelolaannya akan dibahas bersama pihak terkait,” tuturnya.

Elita menilai, percepatan pengoperasian rumah sakit baru itu akan memberikan dampak signifikan terhadap pemerataan layanan kesehatan, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Selain itu, keberadaannya juga akan membantu meningkatkan efisiensi sistem rujukan antar fasilitas kesehatan.

“Jika RS Sultan Agung difungsikan, beban RSUD utama bisa berkurang dan masyarakat memiliki pilihan layanan yang lebih cepat dan mudah dijangkau,” tambahnya.

DPRD Berau, lanjut Elita, siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor kesehatan, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Ia menegaskan bahwa pembiayaan yang tepat sasaran dan manajemen pelayanan yang profesional menjadi kunci utama keberhasilan sektor kesehatan.

“Kami dari DPRD pasti mendukung setiap langkah positif pemerintah daerah. Tujuannya agar seluruh warga Berau mendapatkan layanan kesehatan yang layak, merata, dan berkualitas,” tegasnya.

Elita juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas kesehatan, termasuk dalam proses pengadaan alat medis, peningkatan sumber daya manusia, dan pemerataan tenaga kesehatan hingga ke tingkat kecamatan.

“Kesehatan tidak bisa hanya dilihat sebagai beban anggaran, tapi harus dipandang sebagai investasi sosial. Jika pelayanan kesehatan kuat, maka produktivitas masyarakat juga meningkat,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU – DPRD Kabupaten Berau menyoroti masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di daerah, meski berbagai program dan fasilitas terus ditingkatkan pemerintah. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan perlunya langkah konkret dan koordinasi lintas lembaga agar pelayanan kesehatan benar-benar efektif, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ke RSUD dr. Abdul Rivai baru-baru ini, Elita menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi untuk memastikan mutu layanan publik di sektor kesehatan berjalan maksimal. Ia menyebut pengawasan terhadap layanan kesehatan menjadi bagian penting dari fungsi DPRD dalam memastikan setiap program pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap fasilitas kesehatan di bawah tanggung jawab pemerintah daerah berfungsi dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Salah satu hal yang menjadi sorotan Komisi I adalah penurunan tarif pelayanan BPJS di RSUD dr. Abdul Rivai yang sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Setelah berdialog dengan pihak manajemen rumah sakit, DPRD memastikan tarif akan kembali normal pada November mendatang, sesuai klasifikasi rumah sakit tipe C.

Elita menegaskan setiap perubahan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat harus dikomunikasikan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. “Setiap perubahan yang berdampak langsung pada masyarakat harus dikomunikasikan secara jelas, karena ini menyangkut hak pelayanan publik,” tegasnya.

Selain persoalan tarif, Komisi I juga mengapresiasi peningkatan fasilitas di RSUD dr. Abdul Rivai, termasuk penambahan kapasitas ruang Intensive Care Unit (ICU) menjadi delapan tempat tidur. Namun, keterbatasan ruang untuk layanan hemodialisa (HD) masih menjadi persoalan serius, karena beberapa alat belum difungsikan akibat minimnya ruang.

“Permintaan layanan cuci darah di Berau cukup tinggi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memastikan kapasitas layanan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Elita juga menyoroti perlunya percepatan pengoperasian rumah sakit baru di Jalan Sultan Agung yang hingga kini belum difungsikan optimal. Menurutnya, fasilitas tersebut harus segera dijalankan agar bisa mengurai beban RSUD utama dan memperluas jangkauan layanan kesehatan di wilayah perkotaan.

“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar rumah sakit di Sultan Agung bisa difungsikan. Ini penting untuk mengurangi beban RSUD utama dan memperluas jangkauan pelayanan,” pungkasnya. (gs/ADV)