Beranda blog Halaman 413

Healing Murah, Cerita Baru dari Tanjung Limau

Tidak banyak yang tahu, di ujung utara Kota Bontang, ada tempat sederhana yang kini berubah menjadi ruang refreshing menyenangkan.

Dulu, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Limau hanya dikenal sebagai lokasi pendaratan dan jual beli ikan. Suasananya khas: aroma laut, suara lelang ikan, dan deretan kapal nelayan.

Tapi sekarang, suasananya jauh lebih bersih, lebih ramah untuk warga pejalan kaki, bahkan sekadar duduk memancing sambil menunggu senja di jembatan sepanjang 130 meter.

Seorang pengunjung bersiap menaiki perahu wisata di dermaga kecil Tanjung Limau, Bontang.
Aktivitas memancing di dermaga Tanjung Limau saat matahari mulai tenggelam. Lokasi ini kini menjadi tempat favorit warga untuk bersantai.

Saya tidak sedang membesar-besarkan. Pekan lalu, saya dan istri mencoba pengalaman baru yang ada di ujung Pelabuhan Tanjung Limau ini. Sebuah perahu tradisional membawa kami menyusuri laut. Rutenya sederhana, dari pelabuhan ke kawasan Masjid Terapung Bontang. Tapi pemandangan yang kami dapatkan, tidak sederhana.

Langit biru yang jernih, air laut yang tenang, masjid megah seolah mengapung, dan siluet pabrik PT Pupuk Kaltim di kejauhan menegaskan identitas Bontang sebagai kota industri di tengah keteduhan lautnya.

Sesampainya di sekitar Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin, perahu berhenti selama kurang lebih 10 menit. Di sini, pemilik kapal membantu kami mengabadikan momen.

Sudut-sudut masjid yang berdiri megah di atas laut, dengan latar belakang kampung atas air Selambai dan kilau cahaya matahari senja, menciptakan pemandangan yang sulit untuk tidak dijepret.

Masjid ini memang menjadi kebanggaan warga Loktuan. Dibangun dengan biaya sekitar Rp60 miliar, masjid ini memiliki arsitektur menyerupai bahtera, lengkap dengan kubah emas, menara tinggi, dan anjungan berkaca yang menjorok ke laut.

Tak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi destinasi religi dan wisata visual yang mengesankan.

Spanduk promosi “Healing Murah dan Seru di Tanjung Limau” yang menawarkan wisata perahu tradisional menyusuri mangrove dan Masjid Terapung.
Aktivitas memancing di dermaga Tanjung Limau saat matahari mulai tenggelam. Lokasi ini kini menjadi tempat favorit warga untuk bersantai. (Agus/Media Kaltim)
Anak-anak bermain di tangga dermaga Tanjung Limau, yang kini menjadi ruang publik terbuka dan ramah keluarga.

Waktu tempuhnya sekitar 30 menit pulang-pergi. Tarifnya pun murah. Cukup Rp10.000 per orang jika bergabung. Jika ingin sewa satu perahu, cukup Rp50.000, atau minimal lima orang. Maksimal 10 orang. Anak di bawah dua tahun gratis.

Jadwal operasionalnya Sabtu–Minggu pukul 07.00–11.00 dan 16.00–18.00 Wita. Hari biasa bisa reservasi lewat WhatsApp di nomor 0812-3366-3669.

Yang menarik bukan hanya rutenya, tetapi kesederhanaan pengelolaannya. Dermaga kecil di tempat ini memang merupakan fasilitas yang dibangun Pemkot, namun dimanfaatkan pemilik kapal untuk melayani wisatawan.

Di antara dermaga dan jembatan, pemilik kapal menambahkan papan lepas pasang sebagai penghubung agar penumpang bisa naik ke kapal dengan lebih mudah. Dan soal pelayanan, pemilik kapalnya pun punya cerita menarik.

“Alhamdulillah, lumayan kalau hari libur. Kalau hari biasa bisa booking WA, nanti saya atau teman yang bantu antar,” ucap sang pemilik kapal.

Ia melayani bukan hanya warga Bontang, tapi juga wisatawan dari luar kota. Tanpa brosur, tanpa baliho besar, tapi menyebar dari mulut ke mulut. Dan faktanya, kapal tetap berangkat, karena yang datang selalu ada.

Semua ini tentu tak lepas dari revitalisasi besar-besaran di TPI Tanjung Limau. Diresmikan pada 28 Mei 2024, proyek ini menelan anggaran lebih dari Rp9 miliar. Jembatan beton sepanjang 130 meter dibangun, begitu pula gedung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang kini berdiri kokoh.

Saat peresmian, Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut Bontang sebagai penyumbang ikan terbesar di Kaltim. Dan memang benar. Aktivitas di kawasan ini hidup sejak pagi. Tapi kini, tak hanya soal ekonomi perikanan. Ada nilai sosial dan wisata yang mulai tumbuh.

Kadang, yang dibutuhkan bukan bangunan baru, tapi cara pandang baru terhadap tempat yang sudah lama berdiri. Tanjung Limau bukan berubah bentuk, tapi berubah makna—dari tempat kerja menjadi ruang publik yang menyenangkan.

Dan Bontang, diam-diam sedang menyiapkan wajahnya yang lain: kota energi pesisir yang hangat, santai, dan terbuka untuk siapa saja yang ingin berlabuh—meski hanya sebentar. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Disbun Kukar Perkuat Akses Bantuan Petani Lewat Pendekatan Terstruktur dan Berbasis Kebutuhan

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perkebunan (Disbun), terus meneguhkan perannya dalam mendukung pengembangan perkebunan rakyat. Tak sekadar menyalurkan bantuan, Disbun Kukar kini lebih menekankan pendekatan berbasis kebutuhan dan kesiapan petani, demi menciptakan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perkebunan Disbun Kukar, Rudiyanto Hamli, menyampaikan bahwa semua program bantuan disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan regulasi yang jelas. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah skema Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk memastikan bahwa usulan benar-benar berasal dari kelompok tani yang siap secara kelembagaan dan legalitas lahan.

“Program kami mengedepankan akurasi. Usulan bantuan harus melalui verifikasi lahan dan kelompok, agar tidak bermasalah di kemudian hari,” terang Rudiyanto saat ditemui di kantornya, Jumat (30/5/2025).

Disbun Kukar tetap membuka ruang bagi pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan kelapa dalam. Bantuan yang diberikan beragam, mulai dari sarana produksi, pupuk, bibit, hingga pembangunan rumah produksi pasca-panen.

Rudiyanto menekankan, dalam pengembangan kelapa sawit misalnya, pihaknya tidak hanya fokus pada penanaman baru, tapi juga pada intensifikasi melalui peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. “Kami juga awasi PBS (Perusahaan Besar Swasta) agar tetap sesuai komitmen. Tapi untuk rakyat, prioritas kami jelas: legal, siap, dan berdampak,” ujarnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas tertentu seperti kelapa dalam adalah kondisi geografis, terutama di wilayah pesisir seperti Samboja dan Muara Jawa. Air pasang laut yang tinggi menuntut intervensi teknis seperti pembangunan pintu air untuk menjaga kestabilan struktur tanah.

Di daerah darat, petani mulai melirik jenis kelapa genjah dan batok yang dianggap lebih adaptif dan bernilai ekonomis. Sementara itu, pengembangan kopi difokuskan di wilayah seperti Jonggon, Cipari, Perangat, dan Kohiman, di mana kelompok tani mendapatkan bantuan berupa alat produksi dan rumah pengolahan.

Komoditas kakao juga menunjukkan geliat di sejumlah titik, seperti Lung Anai dan SP3, bahkan turut melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pengelolaannya. “Kami memang tidak bisa bantu semua sekaligus, tapi untuk lahan 2 hingga 5 hektare, kami upayakan alat pasca-panen dan rumah produksi. Ini penting agar petani tidak hanya menjual bahan mentah,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Perkebunan Kelapa Sawit di Kukar Sukses Menumbuhkan Ekonomi dan Menguatkan Petani

TENGGARONG – Kelapa sawit terus mengakar kuat sebagai komoditas unggulan di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Lebih dari sekadar mesin ekonomi daerah, sawit kini menjadi sumber penghidupan ribuan petani rakyat dan titik temu antara investasi swasta dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar mencatat bahwa pengembangan sawit di Kukar berjalan melalui dua jalur utama. Yakni perkebunan rakyat dan Perusahaan Besar Swasta (PBS), keduanya berkembang beriringan dan saling menopang.

“Peran petani dan perusahaan sama-sama penting. Kita membangun ekosistem sawit yang seimbang berbasis masyarakat namun tetap terbuka pada investasi,” ujar Sekretaris Disbun Kukar, Muhammad Taufik Rahmani, Jumat (30/5/2025).

Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap budidaya sawit cukup tinggi. Banyak petani memulai secara swadaya, mengelola lahan milik sendiri, dan hanya sebagian yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. “Petani kita mulai mandiri. Ini hal positif yang perlu terus didukung,” tambahnya.

Kemudahan dalam perawatan dan umur produktif yang relatif cepat menjadikan sawit menarik bagi pekebun. Taufik menyebut, dengan usia tanaman sekitar tiga hingga empat tahun, petani sudah bisa memanen hasil. Kombinasi ini membuat sawit semakin diminati di tingkat akar rumput.

Di Kecamatan Kembang Janggut, tercatat lebih dari 7 ribu hektare kebun sawit dikelola masyarakat, sementara di Muara Badak mencapai 5 ribu hektare lebih. Totalnya melibatkan ribuan kepala keluarga yang menggantungkan penghasilan pada tanaman tersebut.

Namun bukan hanya petani kecil yang aktif. Perusahaan besar juga mengelola lebih dari 226 ribu hektare lahan sawit di Kukar. Keberadaan mereka turut membuka lapangan kerja dan memperkuat infrastruktur ekonomi lokal.

Untuk memastikan pemerataan manfaat, Disbun Kukar menyalurkan berbagai bantuan: bibit unggul, pelatihan teknis, hingga pembentukan kelompok tani yang lebih tertata. Program ini diarahkan agar petani memiliki daya saing yang lebih baik, sekaligus memahami prinsip-prinsip agribisnis modern.

“Petani kita harus kuat, tidak hanya di hulu tapi juga dalam pengelolaan hasil. Kita bantu mereka agar bisa naik kelas,” ujar Taufik.

Kukar juga tak abai pada isu lingkungan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pemetaan lahan, pelestarian kawasan lindung, dan mendorong perusahaan serta petani menerapkan praktik ramah lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak alam. Kita ingin keberlanjutan, agar manfaat sawit bisa dirasakan lintas generasi,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Samboja Tumbuh Jadi Sentra Perikanan dan Ekowisata Pesisir di Kukar

TENGGARONG – Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara (Kukar), terus menunjukkan perkembangan positif sebagai kawasan pesisir yang strategis. Tak hanya dikenal sebagai lumbung ikan, wilayah ini kini mulai menapaki jalur baru melalui budidaya rumput laut dan pengembangan ekowisata pesisir.

Salah satu titik yang mencuri perhatian adalah kawasan Tanjung. Dimana komunitas nelayan lokal aktif mengelola budidaya rumput laut. Meski sempat terganggu oleh serangan virus, aktivitas budidaya tetap berjalan berkat semangat masyarakat yang tinggi.

“Potensi Samboja tidak hanya pada tangkapan ikan. Budidaya rumput laut juga mulai berkembang. Tantangannya ada, tapi masyarakat tetap semangat,” ujar Camat Samboja, Damsik, Jumat (30/5/2025).

Selain sektor kelautan, Kecamatan Samboja juga mulai dikenal sebagai tujuan wisata pesisir. Keindahan pantai, kehidupan laut yang kaya, dan keramahan warga memberi pengalaman tersendiri bagi pengunjung lokal. Seiring dengan itu, muncul peluang tambahan bagi nelayan. Mulai dari jasa wisata hingga penjualan produk olahan, seperti abon ikan dan kerupuk rumput laut.

Dukungan infrastruktur juga mulai terlihat. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah beroperasi dan pelabuhan setempat diproyeksikan segera difungsikan. Ini dinilai akan memperkuat posisi Samboja sebagai sentra distribusi hasil laut Kukar.

“Pelabuhan memang belum diresmikan, tapi kehadirannya sudah ditunggu karena akan memperlancar distribusi hasil tangkap nelayan,” jelas Damsik.

Pemerintah kecamatan juga mendorong kolaborasi antara nelayan, pelaku usaha, dan perangkat daerah. Damsik menyarankan agar permohonan bantuan dilakukan secara formal agar program yang disalurkan tepat sasaran.

Beragam bantuan dari Pemkab Kukar telah diterima masyarakat, mulai dari kapal, alat tangkap, hingga permodalan. Ini menjadi dorongan penting bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi serta upaya menjaga ketahanan sektor pesisir.

“Bantuan ini benar-benar memperkuat kemandirian nelayan di Samboja,” tambahnya.

Kehidupan sosial nelayan pun tetap hidup. Doa bersama rutin digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus menjaga semangat gotong royong antarwarga. Dengan kombinasi potensi sumber daya, dukungan infrastruktur, dan kekuatan komunitas, Samboja menatap masa depan sebagai pusat perikanan unggulan sekaligus destinasi wisata bahari Kukar.

“Harapan kami, semua ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Kukar lebih dikenal sebagai pusat industri kelautan di Kalimantan Timur,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

90,7 Persen Warga Puas, Kini Neni-Agus Haris Diuji Konsistensi

ANGKA tak pernah bohong. Survei resmi yang dilakukan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Bontang menunjukkan 90,7 persen warga puas terhadap kinerja 100 hari Wali Kota Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Agus Haris.

Survei ini digelar 21–26 Mei 2025 dengan metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Menjangkau 739 responden dari 15 kelurahan. Hasilnya: 90,7 persen puas, 7,8 persen netral, hanya 1,5 persen tidak puas.

Capaian tertinggi ada pada program pengentasan kemiskinan ekstrem. Dari data awal 1.600 jiwa, Pemkot hanya menyisakan 149 jiwa (42 KK) masuk kategori miskin ekstrem. Angka yang patut diapresiasi, apalagi dicapai hanya dalam 100 hari.

Program Zero Miskin Ekstrem ini dijalankan serius. Validasi dilakukan langsung di lapangan. Bantuan Rp1,5 juta per keluarga disalurkan secara rutin dengan melibatkan Baznas, LAZ, dan mitra perusahaan. Tidak sekadar formalitas.

Kepala DSPM Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menegaskan pentingnya pemutakhiran data dan pemantauan berkelanjutan. “Kita cegah kemiskinan ekstrem muncul lagi. Program ini bukan proyek seremonial,” ujarnya.

Wali Kota Neni bahkan turun langsung ke rumah warga. “Saya mulai dari 40 KK, saya datangi satu per satu. Saya ingin pastikan mereka tidak hanya sekadar dicatat, tapi juga dibantu untuk keluar dari kemiskinan,” tegas Wali Kota Neni Moerniaeni dalam peluncuran program “Kick Off Zero Miskin Ekstrem”, pada 28 Mei lalu. Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

Wakil Wali Kota Agus Haris pun menekankan pentingnya pengawalan dan pelibatan masyarakat. “Semua program harus sampai ke bawah. Itu cara kami bekerja.”

Di luar pengentasan kemiskinan, duet Neni–Agus juga meluncurkan 17 program prioritas. Mulai dari Kartu Bontang Pintar (Rp1 juta untuk siswa, Rp2,5 juta untuk mahasiswa), revitalisasi Waduk Kanaan, layanan kesehatan gratis bagi warga yang ulang tahun, Jumat Bersih, makanan bergizi untuk balita, hingga program religius seperti Salat Subuh Berjamaah dan Wajib Belajar pukul 19.00–21.00.

Namun, semua capaian ini baru awal. Rakyat Bontang menunggu bukti lanjutan. Bahwa janji kampanye tak berhenti di 100 hari. Bahwa kepercayaan publik dibayar dengan kerja nyata, bukan sekadar seremoni.

Momentum kepercayaan publik ini harus dimanfaatkan. Bukan untuk euforia, tapi untuk tancap gas lebih kencang. Jangan sampai lambat. Jangan sampai macet di tengah jalan.

Saya percaya, jika kepemimpinan ini tetap mendengar, terbuka, dan berani ambil keputusan strategis, maka Bontang bukan sekadar tumbuh, tapi benar-benar melesat.

Kepercayaan publik adalah modal besar, tapi sekaligus ujian terberat.

Setelah pujian, rakyat menunggu pembuktian. Konsistensi. Keberanian. Dan kemauan untuk menyelami sampai ke dasar persoalan.(*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Pendidikan Gratis Tak Gratis: Beban Berat di Pundak Daerah

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-XXIII/2025 mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini langkah progresif dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Namun, implementasinya jadi tantangan besar, terutama karena beban fiskal ditanggung pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah, pendidikan dasar menjadi urusan wajib yang harus dibiayai pemerintah daerah. Maka, ketika MK memutuskan agar pendidikan dasar digratiskan tanpa pungutan, yang paling terdampak adalah struktur anggaran belanja pendidikan di tingkat lokal.

Lantas, sejauh mana kesiapan fiskal daerah, khususnya di Kaltim, untuk melaksanakan mandat ini?

Berdasarkan data resmi dari djpk.kemenkeu.go.id, hingga 28 Mei 2025, sebagian besar kabupaten/kota di Kaltim mencatat realisasi belanja daerah yang masih relatif rendah. Dari 10 daerah yang ditelusuri:

  • Penajam Paser Utara (PPU) menjadi yang tertinggi dengan realisasi 36,39%, disusul Kutai Barat (32,92%) dan Samarinda (30,78%).
  • Berau juga cukup tinggi di angka 30,42%.
  • Kutai Kartanegara mencatat belanja tertinggi (Rp3,95 triliun), namun data anggaran pagu belum tersedia, sehingga sulit menilai persentasenya secara akurat.
  • Balikpapan menjadi yang terendah dengan hanya 3,98%, dan Bontang sebesar 11,49%.
  • Daerah lainnya seperti Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Paser berada di rentang 14–16%.

Artinya, sebagian besar daerah belum menyalurkan anggaran belanjanya secara optimal menjelang pertengahan tahun anggaran. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran, terutama untuk program-program yang bersifat wajib dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan dasar.

SEKOLAH SWASTA BELUM MASUK PETA PRIORITAS
Di banyak kabupaten/kota di Kaltim, sekolah swasta justru berperan sebagai penyangga sistem pendidikan, terutama di daerah padat penduduk atau wilayah tanpa sekolah negeri. Namun, berdasarkan komposisi belanja, alokasi untuk sekolah swasta belum terlihat sebagai prioritas.

Setidaknya, dalam struktur anggaran, kalaupun dialokasikan, masuk dalam komponen belanja bantuan sosial dan hibah. Sementara realisasinya masih rendah.

  • Bontang, dari belanja hibah Rp81,24 miliar, baru terserap Rp14 miliar (17,4%).
  • Samarinda, belanja bantuan sosial baru terserap Rp10,3 miliar dari pagu Rp40 miliar (25,75%).
  • Balikpapan, hampir seluruh komponen belanja non-pegawai belum berjalan.

Dalam konteks ini, pernyataan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sangat relevan. Ia menegaskan perlunya revisi mekanisme BOS agar mencakup sekolah swasta secara menyeluruh dan adil, sekaligus menekankan pentingnya transparansi serta tata kelola dana pendidikan yang matang.

Sementara pemerintah pusat sendiri belum menetapkan langkah teknis atas putusan MK ini. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji putusan MK secara internal dan belum menerima salinan resmi dari Mahkamah Konstitusi.

“Salinan resminya belum kami terima. Yang beredar baru kutipan di media dan media sosial,” jelas Fajar di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Fajar juga menegaskan bahwa pendidikan dasar adalah urusan pemerintahan konkuren, bukan kewenangan absolut pemerintah pusat. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah menjadi mutlak dalam pelaksanaannya.

“Urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat. SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten,” imbuhnya.

Pemerintah pusat, lanjut Fajar, tengah melakukan kajian yang akan melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi sekolah dan kementerian/lembaga lain. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum merumuskan kebijakan resmi.

“Kami sedang dalam proses pengkajian internal. Tentu juga kita akan menunggu arahan Bapak Presiden mengenai hal ini.”

Terkait implementasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Fajar mengaku belum bisa berkomentar banyak. Namun ia mengakui tantangan terbesar adalah di aspek teknis dan anggaran, terutama untuk sekolah swasta.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq

ANTARA KEWAJIBAN KONSTITUSI DAN KAPASITAS FISKAL
Putusan MK telah menegaskan bahwa negara tidak bisa lagi membedakan tanggung jawab pendidikan dasar berdasarkan status negeri atau swasta. Namun, dalam implementasinya, terdapat perbedaan nyata antara semangat konstitusi dan kapasitas fiskal di lapangan.

Menurut Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G), penggratisan sekolah harus dilakukan bertahap dan selektif, mengingat tidak semua sekolah swasta menerima BOS, dan banyak di antaranya menggaji guru dengan standar di bawah UMR.

Tanpa peta jalan yang jelas dan tambahan dana dari pusat, beban ini bisa membuat APBD kabupaten/kota “tersedak”, karena harus membiayai satuan pendidikan yang selama ini berada di luar cakupan fiskal rutin.

Pendidikan gratis adalah amanat UUD 1945. Tapi untuk menjadikannya kenyataan, pemerintah daerah harus berani melakukan reprioritisasi anggaran dan memperkuat koordinasi dengan pusat.

Untuk menjadikan pendidikan gratis sebagai kenyataan, bukan sekadar janji konstitusi, pemerintah daerah harus berani melakukan refocusing anggaran pendidikan berbasis kebutuhan nyata satuan pendidikan dasar, termasuk sekolah swasta.

Selain itu, diperlukan skema BOS Plus yang lebih adil secara fiskal agar sekolah swasta yang selama ini tidak tersentuh bantuan operasional juga dapat menjalankan fungsinya dengan layak. Sinkronisasi data satuan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial agar perencanaan dan alokasi anggaran lebih tepat sasaran.

Tak kalah penting, pengawasan publik terhadap realisasi serta output belanja pendidikan harus diperkuat agar anggaran benar-benar memberikan dampak langsung bagi kualitas pendidikan warga.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
Sumber data: djpk.kemenkeu.go.id, diakses per 28 Mei 2025

Kukar Perluas Pemasangan LPJU Ke Jalan Antar Kecamatan, Prioritaskan Titik Rawan Kecelakaan

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan keselamatan masyarakat dalam berkendara, khususnya pada malam hari. Salah satu program yang kembali digencarkan pada tahun 2025 adalah pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar.

Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi, mengatakan bahwa pengadaan LPJU masih menjadi program prioritas yang dijalankan secara bertahap di seluruh wilayah kabupaten, termasuk di jalur-jalur penghubung antar kecamatan.

“Fokus kami pada jalan poros kabupaten yang merupakan kewenangan kami, terutama di titik-titik yang rawan kecelakaan. Salah satunya di jalur Jongkang–Samarinda yang cukup padat dan sering digunakan masyarakat sebagai jalur alternatif,” kata Junaidi, Kamis (29/5/2025).

Tahun ini, Pemkab Kukar mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pengadaan LPJU. Program ini akan menjangkau 20 kecamatan yang ada, mulai dari kawasan hulu, wilayah tengah, hingga daerah pesisir, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing lokasi.

“Kita usahakan merata, tentu dengan melihat lokasi mana yang paling mendesak untuk dipasangi LPJU,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Dishub Kukar lebih memilih LPJU berbasis listrik konvensional dibandingkan tenaga surya. Junaidi menyebutkan, selisih biaya antara keduanya cukup signifikan dan menjadi pertimbangan penting dalam mengefisienkan anggaran.

“Kalau LPJU tenaga surya bisa mencapai Rp40 juta per unit, sementara listrik konvensional hanya sekitar Rp8 sampai Rp9 juta. Dengan begitu, kita bisa menjangkau lebih banyak titik dengan anggaran yang tersedia,” jelasnya.

Melalui realisasi bertahap, Dishub berharap program ini bisa memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Junaidi menegaskan, selain sebagai fasilitas penerangan, LPJU juga merupakan bagian dari infrastruktur pendukung keselamatan lalu lintas yang tidak bisa diabaikan.

“Insya Allah ini akan terus kita dorong pelaksanaannya, agar warga merasa lebih aman dan nyaman ketika berkendara malam hari,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

7 Kecamatan di Kukar Telah Bangun Kemitraan dengan Bulog untuk Serapan Gabah Petani

TENGGARONG – Skema kemitraan antara petani dan Perum Bulog mulai menunjukkan dampak positif, bagi sektor pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar). Hingga akhir Mei 2025, sebanyak 7 kecamatan di Kukar telah menjalin kerja sama resmi untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik. Terutama untuk komoditas Gabah Kering Panen (GKP) yang saat ini dihargai Rp 6.500 per kilogram.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa kemitraan ini melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penggilingan padi, dan Bulog.

“Sudah ada tujuh kecamatan yang membangun kemitraan, termasuk Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Marangkayu, dan Tenggarong. Kami bertugas sebagai fasilitator agar kerja sama ini berjalan lancar,” kata Taufik, Kamis (29/5/2025).

Dalam kemitraan ini, Bulog memberikan dukungan pendanaan langsung kepada Gapoktan sesuai dengan kapasitas produksi yang disepakati bersama. Gapoktan kemudian menyalurkan gabah ke mitra penggilingan padi atau langsung ke Bulog.

“Semuanya disesuaikan dengan kemampuan kelompok tani. Mereka bersepakat terlebih dahulu dengan Bulog terkait kapasitas serapan, baru kemudian pendanaan dicairkan,” jelasnya.

Taufik mencontohkan kerja sama antara Gapoktan di Kecamatan Anggana dan penggilingan padi di kawasan Sambutan, Samarinda. Gabah dari Desa Sungai Meriam dikirim lintas wilayah tanpa hambatan berarti.

“Distribusi gabah ke Bulog bisa dilakukan lebih efektif dengan pola seperti ini dan ini sangat membantu petani di wilayah yang belum memiliki fasilitas penggilingan sendiri,” ujarnya.

Meski Dinas Pertanian tidak terlibat langsung dalam penentuan harga, pengawasan terhadap dinamika di lapangan tetap dilakukan. Taufik menyebutkan sempat menerima keluhan dari petani terkait harga awal yang dinilai belum ideal.

“Kami minta agar Bulog dan mitra melakukan evaluasi berkala. Yang penting, petani tetap bisa meraih keuntungan wajar dan tidak dirugikan,” tegasnya.

Taufik menyambut baik kemitraan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia berharap skema ini bisa diperluas ke seluruh kecamatan yang memiliki potensi produksi gabah.

“Alhamdulillah, inisiatif ini membantu banyak. Petani tidak hanya memperoleh jaminan serapan, tapi juga harga yang mendekati standar harapan mereka,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

DPMD Kukar Dorong Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Gerakkan Ekonomi dari Akar Rumput

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan penuh, dalam menyukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih. Ini merupakan gerakan ekonomi desa yang diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Program nasional ini, menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi dari tingkat paling dasar, yaitu desa dan kelurahan.

Menggandeng 193 desa dan 44 kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan, Pemkab Kukar menargetkan pembentukan koperasi rampung sebelum akhir Mei 2025. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan peluncuran nasional yang direncanakan berlangsung serentak pada Juli mendatang.

“Kami sudah bergerak cepat. Hampir semua desa dan kelurahan telah melaksanakan musyawarah khusus pembentukan koperasi. Ini bentuk komitmen Kukar untuk benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, Kamis (29/5/2025).

Dalam struktur pelaksanaannya, Kukar membentuk tim percepatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, tim ini dibina oleh Bupati, Edi Damansyah dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.

Unsur teknisnya diperkuat oleh DPMD, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), hingga Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). “Kita tidak hanya bicara pembentukan administratif. Tapi bagaimana koperasi ini nantinya bisa berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Maka pendekatannya lintas sektor,” terang Arianto.

Lebih lanut Arianto menuturkan bahwa koperasi Merah Putih bukan koperasi biasa. Dengan dukungan modal dari pemerintah pusat dalam skema pinjaman sebesar Rp 3-5 miliar per koperasi. Setiap desa dan kelurahan didorong untuk mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun UMKM.

“Targetnya Agustus sampai Oktober nanti koperasi sudah operasional. Kita optimis ini bisa mengubah wajah ekonomi perdesaan,” tegas Arianto.

Kukar juga dijadwalkan menjadi bagian dari peluncuran nasional bersama lebih dari 80 ribu daerah lainnya. Peluncuran ini akan menjadi tonggak sejarah baru ekonomi kerakyatan di Indonesia.

“Ini bukan hanya tentang membentuk koperasi, tetapi tentang menggerakkan semangat gotong royong, menata kelembagaan desa, dan membangun kemandirian ekonomi dari akar,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Virtual Run Media Kaltim: Dari Mana Saja, untuk Nusantara

TIDAK semua orang bisa hadir langsung di jantung Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, setiap orang bisa ikut melangkah menuju masa depan yang sedang dibangun di sana.

Kami ingin menghadirkan semangat yang tak terbatasi jarak: lewat lari virtual ini, setiap langkah menjadi bagian dari mimpi bersama tentang IKN dan Nusantara.

Bukan sekadar garis start dan finis. Kesuksesan Media Kaltim Fun Run 2025 di jantung IKN pada 4 Mei 2025 membuktikan bahwa ketika ribuan langkah bergerak dalam satu irama, semangat persatuan benar-benar terasa nyata—melampaui batas daerah, budaya, dan keyakinan.

Semangat itu turut dirasakan oleh peserta dari berbagai penjuru. Seperti salah satu peserta asal Bandung yang berbagi kesannya melalui kanal YouTube Dianrana:

“Saya jauh-jauh dari Bandung ke IKN, dan semua capek terbayar. Luar biasa, acaranya keren, rapi, dan saya bangga bisa ikut berlari di kota masa depan Indonesia.”

Komentar serupa datang dari akun Instagram @aldikurniawan_run: “Lari di IKN tuh rasanya beda. Serasa jadi bagian dari sejarah baru Indonesia.”

Akun @fitrimayasari.official juga menuliskan: “Ini bukan cuma soal lari. Tapi soal makna. Makasih Media Kaltim sudah bikin kami merasa jadi bagian dari momen besar.”

Kini, melalui edisi virtual run, kami ingin mengulang semangat itu—kali ini lebih inklusif, lebih luas, dan lebih personal.

Siapa pun Anda, dari mana pun Anda berlari—dari desa di Kalimantan hingga sudut kota di Jawa, dari kampus di Makassar hingga jalan kecil di Kupang—langkah Anda bisa menjadi bagian dari jejak kolektif menuju Indonesia masa depan.

Dengan pilihan jarak 5K, 10K, hingga 21K, peserta dapat berlari secara fleksibel. Tak perlu stadion. Tak perlu panggung megah.

Cukup lintasan di sekitar rumah, taman kota, atau jalan perdesaan. Cukup niat dan semangat untuk bergerak.

Kami percaya bahwa olahraga adalah medium kebersamaan, dan lari adalah bentuk partisipasi publik paling universal: murah, merdeka, dan merakyat.

Maka, ketika kita berlari bersama dalam satu tema besar—“Satu Langkah, Satu Indonesia”—kita sedang menyampaikan pesan kuat bahwa membangun Nusantara bukan hanya tugas para perencana atau pejabat pusat, tetapi juga bisa dimulai dari niat dan langkah kecil masyarakat luas.

Melalui platform ini, Media Kaltim tidak hanya merayakan ulang tahun ke-5 sebagai media independen dan progresif, tetapi juga menegaskan peran sebagai jembatan publik—menghubungkan suara warga dengan mimpi besar nasional.

Lewat E-Bib, sertifikat digital, medali, jersey eksklusif, hingga jaket windbreaker, peserta tidak hanya mendapatkan kenangan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari narasi kebangsaan yang sedang tumbuh.

Ditambah galeri digital peserta dan undian doorprize, setiap langkah akan terdokumentasi dan terhubung dalam ruang bersama: Nusantara!

Kita tahu, membangun ibu kota baru bukan semata soal gedung dan jalan, tapi tentang merajut ulang identitas kolektif: bahwa dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita semua bisa merasa punya andil dalam prosesnya.

Virtual Fun Run ini adalah bentuk kecil dari rasa memiliki itu—tanda bahwa kita ingin menjadi bagian, meski dari kejauhan.

Bahwa kita bersedia berlari, bukan untuk podium, tetapi untuk harapan. Dan bahwa #LariUntukIndonesia bukan sekadar slogan, tetapi aksi nyata.

Mari lanjutkan langkah ini bersama.

Karena masa depan Nusantara dibangun bukan hanya oleh mereka yang hadir di lokasi, tetapi juga oleh mereka yang ikut melangkah dari kejauhan.

Dan kami percaya, langkah kecil bersama bisa membentuk tapak sejarah yang besar. Sampai jumpa di garis finis virtual Nusantara!

Oleh Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.