JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar tak ada jejak sejarah yang dihilangkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya. Jadi saling menghormati lah terkait dengan hal itu ya, saling menghormati dan menghargai,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Hal itu disampaikannya merespons soal Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang bersikukuh untuk melanjutkan penulisan ulang sejarah Indonesia, meski sejumlah anggota Komisi X DPR RI meminta untuk ditunda hingga dihentikan.

“Ya, coba kita lihat nanti apakah seperti itu atau tidak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Puan pun meminta agar fakta-fakta sejarah dihormati dan diberi pengakuan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.

“Jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati,” ujarnya.

Dia memandang penulisan ulang sejarah Indonesia sebaiknya berpegang pula pada fakta tahun 1998, sebagaimana pengakuan yang diberikan oleh Presiden Ke-3 RI B.J.

Habibie dalam pidato kenegaraannya.
Hal itu diutarakannya ketika merespons pernyataan Menbud Fadli Zon usai rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (2/7), yang menyebut penulisan sejarah oleh pemerintahan sebelum periode saat ini lebih banyak menonjolkan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Kita berpegang saja pada fakta sejarah tahun 1998, di mana waktu itu Presiden Habibie kan dalam pidatonya menyatakan bahwa ada fakta sejarah yang dalam poin-poinnya itu disampaikan,” tuturnya.

Untuk itu, dia menekankan fakta sejarah yang juga telah divalidasi oleh kelompok sejarawan agar diberi pengakuan pula dalam penulisan ulang sejarah nasional yang ditulis Kementerian Kebudayaan saat ini.

“Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, apa betul? Karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah, apalagi disampaikan oleh seorang Presiden (B. J. Habibie),” katanya.

Dia kemudian melanjutkan, “Artinya, kan itu suatu fakta sejarah yang harus kita akui dan kita hormati. Jadi jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati. (ANT/KN)

BANYUWANGI – Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur – Gilimanuk berjalan normal pasca-kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pada Rabu (2/7) malam.

General Manajer PT ASDP (Persero) Indonesia Ferry Cabang Ketapang Banyuwangi Yannes Kurniawan di Banyuwangi, Kamis, mengungkapkan penyeberangan lintas Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk hingga saat ini berjalan normal dan situasi pencarian korban tidak berdampak terhadap aktivitas pelabuhan.

“Aktivitas operasional kapal feri di Pelabuhan Ketapang berjalan seperti biasanya, situasi ini tidak menghambat kegiatan operasional karena memang semua sudah sesuai dengan tupoksinya,” ujarnya.

Menurut Yannes, pihaknya juga sudah menyiapkan tempat untuk posko seperti Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di ruang monitor ASDP Ketapan dan Posko Informasi Gabungan bagi keluarga korban kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya di ruang tunggu, sehingga tidak mengganggu para pengguna jasa.

“Saat ini kami fokus melakukan pencarian korban yang belum ditemukan, dengan harapan korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat,” katanya.

Data terbaru di Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, jumlah korban yang ditemukan selamat 29 orang (sebelumnya dicatat tim SAR gabungan 30 orang) dan enam korban meninggal dunia, sementara 31 korban lainnya dinyatakan hilang dan dalam pencarian.

KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, pada Rabu (2/7) pukul 22:56 WIB, dan pada pukul 23:35 WIB kapal yang membawa 53 penumpang dan 12 ABK itu tenggelam. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar praktik korupsi dimasukkan ke dalam domain HAM pada revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang sedang digodok oleh kementeriannya.

Dengan begitu, pelaku korupsi dapat diadili dengan dua mekanisme, yakni sistem peradilan pidana (criminal justice system) di pengadilan umum dan sistem peradilan HAM (human rights ustice system) di pengadilan HAM.

“Criminal justice system, human rights justice system, itu harus memproses orang yang melakukan korupsi. Bahwa bisa diadili di criminal justice system, bisa juga diadili di human rights justice system. Dua opsi dibuka, tapi itu namanya juga baru usulan kita, ” ucap Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (3/7/2024).

Menurut dia, usulan pengategorian korupsi ke dalam ranah HAM telah banyak disuarakan oleh para cendekiawan. Dengan paradigma ini, koruptor dapat dikategorikan sebagai pelanggar HAM.

Namun, tidak semua koruptor termasuk pelanggar HAM. Pigai menyebut koruptor dikatakan melanggar HAM jika melakukan korupsi secara terstruktur dan sistematis serta menyebabkan dampak yang masif.
Koruptor pelanggar HAM, imbuh dia, ialah mereka yang oleh karena perbuatannya bisa menghilangkan hak rakyat dalam jumlah yang besar.

“Misalnya, terjadi semua daerah itu diisolasi dan pengungsi besar-besaran karena situasi emergensi maka negara turunkan anggaran dalam jumlah besar. Kemudian, uang tersebut dimakan, diambil, dikorupsi secara masif, menyebabkan pengungsi atau korban dalam jumlah yang besar,” ucapnya.

Pigai mewacanakan bahwa revisi UU HAM akan menegaskan korupsi sebagai perbuatan yang melanggar HAM, sementara kriteria dan tata acaranya akan diatur lebih detail dalam peraturan presiden.
Rancangan teknis mengenai wacana itu akan dibicarakan dengan ahli hukum, HAM, hingga pemberantasan korupsi.

Ia juga mengatakan Kementerian HAM terbuka dengan masukan dan pemikiran publik.

“Saya minta tolong ahli membantu menghubungkan bagaimana dasar bangunan teori melandasi bisa lahirnya HAM dan korupsi karena referensi di dunia ini terbatas soal HAM dan korupsi,” ucapnya.

Menteri HAM menilai wacana ini perlu diwujudkan segera. “Harus mulai sekarang. Kalau enggak, kapan lagi kita bisa membangun bangsa Indonesia yang bersih dan berwibawa,” katanya. (ANT/KN)

BANYUWANGI – Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menyerahkan langsung jenazah korban kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya kepada keluarganya, sesaat setelah iring-iringan kendaraan ambulans tiba di Pelabuhan Ketapang.

“Kami serahkan jenazah korban kepada keluarganya, semoga keluarga korban yang ditinggalkan diberi ketabahan dan korban semoga Husul Khatimah,” kata Menteri Dudy saat menyerahkan jenazah kepada keluarganya di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur, Kamis (3/7/2025) malam.

Enam jenazah korban meninggal dunia kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya tiba di Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, dan diserahkan langsung kepada keluarganya.

Adapun nama-nama enam korban meninggal dunia, yakni Ekos Satrio warga Lingkungan Sukowidi (Banyuwangi), Elok Rumantini warga Lingkungan Sritanjung (Banyuwangi), Cahyani warga Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Srono (Banyuwangi), Fitri April Lestari dan Afan A. Mustafa warga Desa Tempo, Kecamatan Cluring (Banyuwangi).

Dari pantauan, dalam penyerahan enam jenazah korban meninggal dunia itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, dan Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Pertama Ribut Eko Suyanto.

Data Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, hingga Kamis malam jumlah korban yang ditemukan selamat 29 orang (sebelumnya dicatat tim SAR gabungan 30 orang), dan enam korban meninggal dunia, sementara 30 korban lainnya dinyatakan hilang dan dalam pencarian.

KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk pada Rabu (2/7) pukul 22:56 WIB, dan pada pukul 23:35 WIB kapal yang membawa 53 penumpang dan 12 ABK itu tenggelam. (ANT/KN)

JAKARTA – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (4/7/2025) kembali mengalami penurunan Rp4.000 dari semula Rp1.911.000 menjadi Rp1.907.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke Rp1.751.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:
– Harga emas 0,5 gram: Rp1.003.500.
- ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.907.000.
- ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.754.000.
- ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.606.000.
- ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.310.000.
- ⁠Harga emas 10 gram: Rp18.565.000.
- ⁠Harga emas 25 gram: Rp46.287.000.
- ⁠Harga emas 50 gram: Rp92.495.000.
- ⁠Harga emas 100 gram: Rp184.912.000.
- ⁠Harga emas 250 gram: Rp462.015.000.
- ⁠Harga emas 500 gram: Rp923.820.000.
- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.847.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ANT/KN)

JAKARTA – Grup musik RAN sampai dengan Karimata dikabarkan bakal ikut meramaikan acara musik Jazz Gunung Series yang bertajuk “Jazz Gunung Bromo 2025” di Bromo, Jawa Timur pada 19 Juli dan 26 Juli 2025.

“Umumnya jazz kan selalu digelar di dalam gedung, tempat-tempat untuk konser. Tapi kami ingin menyelenggarakan di tempat terbuka dan langsung yang paling tinggi di Indonesia, ini akan ada di ketinggian 2 ribu mdpl di atas permukaan laut,” kata Founder Jazz Gunung Indonesia Sigit Pramono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Sigit mengaku alasan digelarnya acara musik jazz di kawasan pegunungan semata ingin memberikan nuansa baru pada masyarakat untuk menikmati genre musik tersebut.

Di sisi lain jazz disebutnya dapat dinikmati oleh semua orang dan dapat dipadukan dengan ragam genre lainnya di atas panggung.

Selain RAN dan Karimata, artis lain yang telah dikonfirmasi akan bergabung dalam acara yaitu Emptyyy, Chagall, Kua Etnika hingga Jamie Aditya, Sal Priadi, Lorjhu’, Rouge (Perancis), Tohpati Ethnomission, Bintang Indrianto Trio dan Natasha Elvira.

Acara ini akan digelar di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Alasan pemilihan tempat berada di resort yakni untuk memastikan penonton yang datang dapat menyaksikan pertunjukan dengan aman dan nyaman di tengah cuaca yang sedang tidak menentu.
Selain itu meski berada di lokasi yang tinggi, ia menyebut medan di Bromo jauh lebih kering dibandingkan Gunung Rinjani.
Dengan demikian, acara akan lebih aman untuk dilaksanakan.

“Kemudian Bromo ini yang dari dulu memang dari tempat tujuan wisata. Kalau saya yang tak terduga ekstrim itu, kadang-kadang tiba-tiba hujan saja,” kata Sigit.

Adapun harga tiket akan dijual mulai dari Rp300 ribu sampai dengan Rp6 juta yang dapat dibeli oleh masyarakat melalui situs resmi Seketiket.

Selain sederet musisi ternama, wartawan senior Indonesia Andy F. Noya bakal terlibat dalam penyelenggaraan acara sebagai Advisor Jazz Gunung Indonesia.

Andy mengaku keterlibatannya semata-mata karena kecintaannya pada musik jazz.
Hal lain yang disampaikannya yakni pemilihan lokasi yang tidak biasa akan mengubah kesan dari yang semula jazz dinilai sebagai genre musik yang eksklusif bagi segelintir kelompok, kini telah berubah menjadi lebih inklusif seiring dengan perkembangan zaman. (ANT/KN)