TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dibuat geram. Tunggakan retribusi dari pedagang Pasar Tangga Arung dilaporkan menembus angka Rp 10 miliar. Angka ini merupakan akumulasi tunggakan retribusi sejak tahun 2014. Jumlah yang fantastis ini memantik sikap tegas Pemkab Kukar terhadap para pedagang yang belum melunasi kewajiban mereka.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fatullah, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Para pedagang yang masih menunggak retribusi dipastikan tidak akan mendapatkan lapak, dalam penataan ulang pasar yang kini memasuki tahap akhir revitalisasi.
“Terkait tunggakan, kita lakukan penagihan-penagihan. Kita buatkan surat-surat penagihan dan teguran, tembusannya ke Inspektorat dan Bappeda,” ungkap Sayid, Kamis (3/7/2025).
Ia menyebut, sanksi tegas bisa diberlakukan jika pedagang tetap mengabaikan kewajiban membayar retribusi. Hal ini merujuk pada aturan yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.
“Mungkin juga akan ada sanksi tegas bagi pedagang yang tidak melakukan pelunasan. Karena itu uang negara, bukan uang Disperindag. Uang negara yang memang ada perdanya yang mengatur itu,” tegasnya.
Menurut data terakhir, tunggakan retribusi mencapai sekitar Rp 10 miliar, yang tercatat sejak 2014. Pasar Tangga Arung sendiri mulai beroperasi sejak 1990, dan dalam perjalanannya banyak ditemukan pelanggaran kewajiban retribusi oleh pedagang.
“Dalam prosesnya itu ada yang tidak bayar, tutup tapi tetap punya tagihan, ada juga yang buka tapi tidak bayar. Ada empat kategori, yaitu tidak bayar, tutup-bayar, buka-bayar, dan tutup-tidak bayar,” bebernya.
Saat ini, Disperindag Kukar sedang menyiapkan sistem pendataan ulang dan penataan lapak yang lebih ketat. Termasuk pembentukan tim khusus untuk mendata ulang. Selanjutnya menetapkan pedagang yang layak menempati pasar yang akan kembali difungsikan, sebagai pusat perdagangan modern.
“Sekali lagi saya tegaskan, pedagang yang masih memiliki tunggakan tidak akan kami akomodir di Pasar Tangga Arung yang baru,” tutupnya. (Adv)
SELASA pagi, 1 Juli 2025, saya masih berada di Bontang. Sekitar pukul 11.00 WITA, masuk undangan yang tak biasa ke ponsel saya. Disampaikan Muhammad Rafi’i, Direktur Radar Kukar. Isinya: undangan dari Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati H. Rendi Solihin untuk menghadiri diskusi santai bertajuk “Kopi Malam Pak Bupati” bersama para pimpinan media, di Bukit Mahoni L3, Tenggarong Seberang, pukul 19.00.
Bagi saya, ini bukan undangan biasa. Selama lebih dari dua dekade menjadi wartawan, baru kali ini saya menyaksikan seorang bupati dan wakilnya memilih duduk bersama insan pers sebagai agenda publik pertamanya usai dilantik.
Tanpa seremoni Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tanpa protokoler rumit. Mereka justru memilih ngopi bareng media. Dan bukan di hotel atau ruang pertemuan resmi, tapi di tengah hutan mahoni yang sejuk dan terbuka.
Saya langsung memutuskan berangkat dari Bontang pukul 14.00. Bukit Mahoni L3 menyambut dengan suasana alam yang khas. Pohon-pohon mahoni tua menjulang tinggi, lampu-lampu gantung menciptakan kesan hangat di pelataran tanah berbatu. Beberapa stan jajanan pasar tersaji. Tempe mendoan, cenil, getuk lindri, garang asem ayam kampung, kopi gula aren, hingga wedang jahe hangat.
Direktur Radar Kukar, Muhmmad Rafi’i menyerahkan poster “Sinergi Muda untuk Kukar Maju” kepada Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, disaksikan Bupati Aulia Rahman Basri.
Saya tiba pukul 19.30. Acara belum dimulai. Suasananya santai dan akrab diiringi music electone. Sempat turun gerimis, tapi reda dengan cepat.
Dalam momen menunggu itu, saya justru merasa seperti pulang ke rumah lama. Banyak wajah familiar yang saya temui malam itu. Para pimpinan redaksi dan pemimpin media yang dulu pernah bekerja satu atap bersama saya di grup Kaltim Post. Sebagian besar dari mereka pernah saya dampingi saat saya menjabat Kepala Biro Kukar di tahun 2019, dan kini memimpin media masing-masing.
Saya menyapa Abdurrahman Amin, yang kini menjabat Pemimpin Redaksi Samarinda Pos sekaligus Ketua PWI Kaltim. Hadir pula Felanans Mustari, Pemred Kaltimkece.id, yang saya kenal sejak lama sebagai wartawan tangguh saat kami sama-sama bertugas di Kukar. Saya masih ingat, setelah Felanans ditarik dari Kukar, posisinya digantikan oleh Chrisna Endrawijaya. Sudah cukup lama saya tidak berkomunikasi dengan Chrisna, terlebih sejak ia tak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Disway Kaltim.
Malam itu juga hadir Ibrahim Yusuf (Pemred Kaltimtoday.co), Achmad Ridwan (Pemred Selasar), serta Devi Alamsyah, Direktur Umum Disway Kaltim. Di antara mereka, saya memang lebih dulu menekuni dunia pers. Saya sendiri hanya sekitar setahun bertugas di Kukar, sebelum pada 2010 diminta membangun Bontang Post dari awal. Dan pada 2020, saya memutuskan mundur dari Kaltim Post, di tengah badai pandemi Covid-19 yang mulai menghantam stabilitas perusahaan media, untuk kemudian mendirikan Mediakaltim.com.
Kami sempat bercengkerama panjang—mengenang liputan masa lalu. Berbagi cerita soal tantangan media hari ini, dan membahas nasib jurnalisme lokal di tengah perubahan ekosistem digital. Ada tawa, ada refleksi, dan tentu saja, ada kopi.
Acara dibuka pukul 20.30. Dedi Nala Arung, salah satu founder Koran Kaltim, menjadi moderator. Bupati Aulia tampil kasual dengan kaus putih berlogo CK. Sementara Wakil Bupati Rendi mengenakan kemeja putih polos. Tanpa podium, tanpa sekat protokoler, mereka duduk di kursi lipat yang sama, satu level.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Wabup Rendi Solihin berdialog santai bersama insan pers dalam forum “Kopi Malam Pak Bupati” di Bukit Mahoni L3, Tenggarong Seberang.
Aulia membuka diskusi dengan pernyataan kuat:
“Malam ini, kawan-kawan media adalah komunitas pertama yang kami temui usai dilantik. Biasanya pejabat baru langsung marah-marah ke dinas. Kami tidak. Kami ke pasar, dan malam ini ke kalian.”
Ia menegaskan pentingnya kritik dan peran media sebagai cermin.
“Kalau kita tidak bercermin, semua orang bisa bilang kita tampan, padahal wajah kita sudah berantakan. Media adalah cermin terbaik kami.”
Wabup Rendi menimpali dengan gaya lugas. Ia menyoroti tantangan membangun daerah sekaligus harapan terhadap media.
“Saya tahu, banyak media di Kukar selama ini bergantung pada kerja sama pemerintahan. Tapi ke depan, kita harus dorong media yang sehat dan kredibel,” ujarnya.
Ia lalu mengaitkan tantangan infrastruktur dengan perlunya pemberitaan yang objektif.
“Kalau kita mau selesaikan seluruh jalan rusak, butuh Rp40 triliun. Padahal APBD kita hanya Rp4 triliun. Artinya, kita harus berpikir realistis dan butuh media yang bisa memahami mana yang prioritas, bukan sekadar memviralkan.”
Diskusi malam itu tidak hanya berbicara soal relasi media dan pemerintahan. Beberapa topik serius juga mengemuka, seperti kekhawatiran terhadap potensi regulasi pembatasan media di tingkat provinsi, inisiatif program perumahan wartawan lewat skema subsidi Kementerian PUPR, hingga gagasan soal peningkatan kompetensi dan kesejahteraan jurnalis.
Aulia bahkan menyinggung pentingnya standar minimal penggajian jurnalis oleh pemilik media. Ia juga mengusulkan agar PWI Kukar dapat memanfaatkan ruang bersama di Gedung Ekraf yang akan diresmikan akhir tahun sebagai rumah bersama komunitas media.
Jalannya diskusi lebih banyak diisi tanggapan langsung dari Bupati Aulia, disambung dengan penegasan dari Wabup Rendi. Gaya mereka saling melengkapi. Aulia menyampaikan dengan reflektif, Rendi menajamkan dengan angka dan narasi teknis.
Di akhir sesi, sebelum moderator menutup forum, saya angkat tangan. Moderator terlihat terkejut, begitu pula Bupati dan Wabup. Waktu memang sudah larut. Maka saya tidak menyampaikan pertanyaan atau pernyataan panjang. Saya hanya minta waktu sebentar untuk menyerahkan dua poster persembahan Media Kaltim dan Radar Kukar.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Wabup Rendi Solihin berdialog santai bersama insan pers dalam forum “Kopi Malam Pak Bupati” di Bukit Mahoni L3, Tenggarong Seberang.
Saya berdiri, maju ke depan, dan memberikan poster itu langsung ke tangan Bupati dan Wabup. Poster pertama bertuliskan “Cerdas dan Berintegritas”, dan poster kedua bertuliskan “Sinergi Muda untuk Kukar Maju.”
Suasana langsung cair. Tawa pecah. Beberapa hadirin mengabadikan momen itu dengan ponsel. Tak ada yang kaku. Malam itu benar-benar terasa hangat.
Saya menggambarkan Aulia dan Rendi sebagai duet muda yang berpikir strategis, namun tetap terbuka terhadap kritik dan suara akar rumput.
Dan malam itu saya pulang dengan satu pelajaran penting:
Kekuasaan bisa lahir dari ruang rapat ber-AC, tapi kepercayaan justru tumbuh dari balik hutan mahoni—ditemani kopi hangat dan tempe mendoan.
JAKARTA – Direktur Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza, Palestina, dr. Marwan Al-Sultan, gugur akibat serangan Israel terhadap gedung apartemen kediamannya di Gaza barat, Rabu (2/7/2025).
Dilaporkan kantor berita Palestina WAFA, dr. Marwan meninggal bersama istri dan beberapa anaknya dalam serangan itu. Jenazah mereka telah dibawa ke RS Al-Shifa di Gaza.
Dalam laporan yang sama, terdapat pula dua warga Palestina meninggal dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan terpisah ke Sekolah Al-Zaytoun di Gaza City bagian selatan.
Senada, organisasi kemanusiaan MER-C Indonesia juga menyatakan bahwa dr. Marwan beserta keluarganya meninggal dalam serangan langsung terhadap kediaman mereka.
“Informasi yang diterima menyebutkan bahwa total sembilan warga Palestina syahid dalam serangan tersebut, dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka,” menurut pernyataan tertulis MER-C dalam akun media sosial mereka.
Menurut MER-C, dr. Marwan adalah sosok yang berdedikasi tinggi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, khususnya selama masa-masa krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
“Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi rekan-rekan sejawat, tetapi juga bagi para pasien dan seluruh masyarakat Gaza yang mengenalnya,” ucap organisasi itu.
Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza sudah berulang kali menjadi sasaran tembak tentara Zionis Israel sejak memulai agresi terhadap wilayah kantong itu pada 7 Oktober 2023.
Fasilitas kesehatan tersebut terakhir diserang Israel pada akhir Mei lalu, sehingga menyebabkan kerusakan struktural parah dan menghambat layanan kesehatan warga setempat.
Sementara, sudah lebih dari 56.500 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, terbunuh dan 133.419 lainnya terluka dalam serangan brutal Zionis Israel terhadap Gaza.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala urusan pertahanan Yoav Gallant, dengan alasan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang mereka lancarkan di wilayah pesisir yang terkepung itu. (ANT/KN)
SAMBOJA – Sebanyak 574 calon aparatur sipil negara (CASN) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mendapatkan bekal pendidikan dan pelatihan (diklat).bela negara di Rindam VI/Mulawarman, Amborawang, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
“574 CASN Otorita IKN telah selesaikan pelatihan bela negara di Rindam VI/Mulawarman,” ujar Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha saat menutup diklat bela negara di Amborawang, Samboja, Kutai Kartanegara, Rabu (2/7/2025).
Pelatihan berlangsung selama tiga pekan tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari pembentukan karakter ASN yang tangguh, berintegritas, dan memiliki nasionalisme yang kuat.
Para CASN Otorita IKN dibekali dengan materi disiplin, wawasan kebangsaan, serta keterampilan dasar kemiliteran, jelas dia, guna membentuk karakter ASN profesional yang siap membangun IKN.
“Pelatihan juga mencakup pemahaman peraturan perundang-undangan, tata kelola organisasi, dan sistem pemerintahan, sebagai bekal menghadapi tantangan birokrasi baru di IKN,” tambah Rudy Rachmat Nugraha.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pangdam VI/Mulawarman, jajaran staf, serta para pelatih dan instruktur di Pusat Pendidikan dan Latihan Bela Negara yang membantu membentuk karakter ASN Otorita IKN angkatan 2025.
“Kami juga ucapkan selamat datang di Otorita IKN kepada CASN, diharapkan kehadirannya bisa membawa energi baru dan semangat baru di lingkungan kerja Otorita IKN,” katanya.
CASN Otorita IKN juga diharapkan bisa menjadi mesin penggerak utama dalam membangun dan memajukan IKN ke depan.
Proses seleksi CASN Otorita IKN dimulai sejak 19 Agustus 2024 dengan jumlah pendaftar lebih dari 25.000 orang. sebanyak 582 peserta dinyatakan lulus seleksi dan delapan orang mengundurkan diri, sehingga hanya 574 peserta yang mengikuti pelatihan bela negara, demikian Basuki Hadimuljono. (ANT/KN)
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, untuk memastikan alokasi dana pendidikan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lokal.
Legislator asal Jawa Tengah yang juga mantan Bupati Brebes ini menilai sentralisasi pengelolaan di tingkat provinsi menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran anggaran dan pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Data Kemendikbudristek 2024 menunjukkan bahwa 30 persen sekolah di daerah pinggiran, termasuk di Jawa Tengah, mengalami keterlambatan penyaluran BOS Provinsi. Ini membuktikan bahwa birokrasi yang panjang di tingkat provinsi menghambat pemerataan akses pendidikan,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Ia juga merujuk temuan BPK RI 2023 yang mengungkap kurang efisiennya anggaran pendidikan di beberapa provinsi, termasuk Jawa Tengah. Sebagai mantan Bupati Brebes, Agung memahami betul tantangan yang dihadapi daerah dalam mengelola pendidikan.
“Saat saya memimpin Brebes, kewenangan pengelolaan SMA/SMK masih di kabupaten. Kami bisa merespons cepat kebutuhan sekolah, baik itu perbaikan gedung maupun penambahan guru,” ujarnya.
Saat ini kewenangan pengelolaan SMA/SMK ada di tingkat provinsi, namun banyak keluhan dari kepala sekolah dan orang tua siswa soal lambatnya penanganan masalah.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Brebes saja, setidaknya 15 persen SMA/SMK mengalami keterlambatan rehabilitasi ruang kelas karena proses perencanaan yang rumit di tingkat provinsi.
Agung juga menyoroti kesenjangan pembangunan infrastruktur pendidikan di Jawa Tengah. Data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2024 mencatat, hanya 65 persen sekolah di wilayah terluar seperti Cilacap dan Wonosobo yang memiliki fasilitas memadai, sementara di kota-kota besar seperti Semarang dan Surakarta angkanya mencapai 85 persen.
“Ini bukti bahwa pengelolaan terpusat di provinsi justru memperlebar ketimpangan. Kabupaten/kota lebih paham kondisi di lapangan dan bisa mengalokasikan dana secara adil,” paparnya.
Ia menambahkan, RUU Sisdiknas yang sedang dibahas di DPR harus memastikan alokasi dana khusus dari pusat ke kabupaten/kota berjalan transparan dan tepat sasaran.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah IX, Agung berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pendidikan.
“Saya telah menerima banyak laporan dari guru, orang tua, dan siswa di daerah pemilihan saya, seperti Tegal dan Brebes, yang mengeluhkan minimnya perhatian provinsi terhadap sekolah mereka. Ini harus diubah,” ujarnya.
Agung mengusulkan pandangan merevisi UU 23/2014 untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke kabupaten/kota, dengan pengawasan ketat untuk mencegah potensi korupsi di tingkat lokal.
“Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Jangan biarkan birokrasi yang berbelit dan kebijakan yang tidak merata menghambat masa depan anak-anak kita,” tutur Agung.
Ia berharap langkah ini bisa mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. (ANT/KN)
JAKARTA – Ketibaan Presiden RI Prabowo Subianto di Jeddah Arab Saudi, Selasa (1/7/2025), dalam rangkaian kunjungan resmi kenegaraan, disambut hangat dan antusias oleh diaspora Indonesia.
Tim Media Presiden dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/7/2025), melaporkan bahwa Presiden disambut sorak sorai WNI dari kalangan pelajar, organisasi masyarakat hingga anak-anak.
Rombongan penyambut delegasi Indonesia menanti di sekitar lobi hotel, melambaikan bendera Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, seraya meneriakkan selamat datang Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo antusias menyapa satu per satu anak-anak yang hadir dan berfoto bersama, termasuk Arsad Hanafana Al-Syarabi yang mendapat kesempatan berinteraksi langsung dengan Kepala Negara.
“Orangtua kamu bekerja di mana?” tanya Presiden.
“Di KBRI, Pak,” jawab Arsad.
“Belajar yang baik, ya,” ujar Prabowo kepada rombongan penyambut.
“Siap, Pak!” kata Arsad dan teman-temannya.
Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di Jeddah, Hanif Hasanuddin, bersyukur dapat berjumpa langsung dengan Presiden Prabowo.
“Masya Allah. Sangat antusias. Saya juga jarang-jarang bisa bertemu langsung dengan Pak Presiden. Saya sangat senang beliau bisa menjenguk kami di sini dan bersalaman,” katanya.
Selain masyarakat dan pelajar, sejumlah pejabat tinggi pemerintah Indonesia juga turut hadir menyambut Prabowo di hotel.
Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Investasi, Menteri Agama, Kepala Badan Pengelola Haji (BPH), Konsul Jenderal RI di Jeddah, serta Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Riyadh. Turut hadir pula staf KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, dan perwakilan diaspora Indonesia.
Dalam keterangan Tim Media Presiden disebutkan bahwa kunjungan Kepala Negara ke Arab Saudi bukan sekadar pertemuan diplomatik, tetapi juga menjadi pengikat batin antara pemimpin negara dan rakyatnya di perantauan. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersurat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Indrawati, agar pajak pertambahan nilai (PPN) 0 persen alias gratis untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah dilanjutkan.
“Doakan juga saya sudah sampaikan surat kepada Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya PPN 0 persen dilanjutkan,” ujar Ara, di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Surat agar PPN 0 persen dilanjutkan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan sekitar pekan lalu, berdasarkan usulan-usulan dari para pengembang dan juga dari konsumen yang diterima oleh Kementerian PKP.
“Jadi kami sudah sampaikan suratnya itu kalau tidak salah pekan lalu,” kata Ara.
PPN Ditanggung Pemerintah atau PPN-DTP adalah kebijakan pada pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayarkan oleh pembeli rumah ditanggung oleh pemerintah.
Dengan adanya kebijakan itu, harga rumah menjadi lebih terjangkau karena pembeli tidak perlu membayar PPN untuk bagian tertentu dari harga rumah yang dibeli.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025 dan merupakan kelanjutan dari insentif serupa yang telah diberikan pada tahun 2023 dan 2024.
Dengan adanya insentif ini, masyarakat dapat membeli rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Sebagai contoh, jika seseorang membeli rumah dengan harga Rp2 miliar pada Februari 2025, maka seluruh PPN sebesar Rp220 juta akan ditanggung oleh pemerintah.
Sementara itu, jika seseorang membeli rumah dengan harga Rp2,5 miliar, ia hanya perlu membayar PPN untuk selisih Rp500 juta, yaitu sebesar Rp55 juta.
Dengan berkurangnya beban pajak, masyarakat kelas menengah memiliki kesempatan lebih besar untuk membeli rumah, terutama di tengah tantangan ekonomi yang membuat daya beli menurun. (ANT/KN)
JAKARTA – Aktris Zsa Zsa Utari membela DKI Jakarta di Kejuaraan Nasional Boling Junior 2025, yang digelar Pengurus Besar Persatuan Boling Indonesoa (PB PBI) di Jaya Ancol Bowling Center Jakarta, Jakarta, 1- 5 Juli 2025.
Menghadapi turnamen profesional perdananya, Zsa Zsa Utari yang tampil di kategori U-25 putri itu melakukan persiapan yang cukup intens dibanding biasanya.
“Persiapannya adalah latihan yang lebih intens dibanding biasanya. Terus udah gitu lebih belajar untuk pemilihan bola yang akan digunakan di pattern, yang akan dipakai di kejuaraan yang sekarang,” kata Zsa Zsa Utari kepada ANTARA, Rabu (2/7/2025).
Zsa Zsa Utari mengungkapkan bahwa telah mengenal boling dan menekuni cabang olahraga ini sebagai atlet selama kurun waktu dua tahun terakhir.
“Kebetulan karena memang keluarga itu, orang tua aku sebelumnya udah main boling ketika aku kecil,” kata aktris berusia 22 tahun tersebut.
Melihat perkembangan boling di Indonesia, Zsa Zsa cukup sedih karena banyak generasi muda yang tak tahu mengenai boling.
“Sebenarnya cukup sedih karena enggak banyak generasi muda yang tahu mengenai boling,” ungkap Zsa Zsa.
“Karena aku melihat bahwa sebenarnya banyak banget potensi anak-anak muda yang bisa banget membangkitkan dunia boling Indonesia lebih jauh lagi, lebih maju lagi,” imbuhnya. (ANT/KN)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih mendalami informasi terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara sebelum memutuskan memanggil Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.
“Tim masih melakukan pendalaman terhadap setiap informasi dan keterangan, baik yang diperoleh dari pemeriksaan para pihak yang sudah dilakukan pascakegiatan tangkap tangan maupun dari hasil penggeledahan yang dilakukan di lapangan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi desakan dari pegiat antikorupsi agar KPK segera memanggil Bobby Nasution.
Sementara itu, dia menekankan bahwa KPK membuka peluang untuk memeriksa siapa pun jika diduga mengetahui konstruksi perkara kasus tersebut.
“Bila dibutuhkan informasi dan keterangannya, maka penyidik tentu akan melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan,” katanya.
Sebelumnya, Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6), mengaku siap dipanggil KPK sebagai saksi untuk dimintai keterangan.
“Namanya proses hukum, ya kami bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang,” katanya.
“Kami, saya rasa semua yang di sini, di Pemprov, kalau ada aliran uang ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, melainkan ke bawahan atau ke atasan mengalir uangnya, ya wajib memberikan keterangan,” katanya menegaskan.
Pada 26 Juni 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
Selanjutnya pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang terbagi menjadi dua klaster tersebut, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto (HEL), Dirut PT DNG M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan Direktur PT RN M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).
Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut sekitar Rp231,8 miliar.
Untuk peran para tersangka, KPK menduga M. Akhirun Efendi Siregar dan M. Rayhan Dulasmi Piliang sebagai pemberi dana suap. Sementara penerima dana di klaster pertama adalah Topan Obaja Putra Ginting dan Rasuli Efendi Siregar, sedangkan di klaster kedua adalah Heliyanto. (ANT/KN)
TENGGARONG – Setelah resmi dilantik pada pekan lalu, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, langsung tancap gas untuk mengakselerasikan program Kukar Idaman Terbaik yang diusungnya bersama Wakil Bupati Rendi Solihin.
Sebagai langkah awal, Aulia langsung memaparkan secara detail seluruh program Kukar Idaman Terbaik kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Dalam penyampaiannya, Bupati Aulia menekankan bahwa penyampaian Visi Misi Kukar Idaman Terbaik merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang sebelumnya dilakukan di DPRD Kukar. Bedanya, kali ini fokus diarahkan pada internal Pemkab sebagai motor penggerak pelaksanaan program.
“Kami memaparkan secara detail visi, misi, dan cita-cita besar Kukar Idaman Terbaik, termasuk 17 program prioritas yang menjadi roh dari pembangunan,” kata Aulia, Selasa (1/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa “Kukar Idaman Terbaik” adalah bentuk penyempurnaan dari visi sebelumnya. Kutai Kartanegara, Inovatif, Berdaya Saing, Mandiri. Penambahan kata “Terbaik” dimaknai sebagai pembuktian kerja nyata dan capaian prestasi.
“Terbaik artinya peningkatan dari semua aspek, baik jumlah program maupun dampaknya bagi masyarakat. Ini soal percepatan dan kualitas realisasi,” tegasnya.
Beberapa program prioritas yang disorot antara lain layanan berobat gratis cukup dengan KTP, serta pendidikan gratis berikut seragam sekolah bagi pelajar SD hingga SMA, yang berada di bawah kewenangan Pemkab Kukar.
Aulia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bersinergi dan bekerja cepat demi mewujudkan Kukar yang lebih maju dan sejahtera.
“Rakor ini bukan sekadar seremonial, tapi titik tolak kolaborasi untuk hasil nyata,” tandasnya. (Adv)
