BERAU – Lonjakan volume sampah rumah tangga dan limbah perkotaan di Kabupaten Berau semakin mengkhawatirkan. Situasi ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, yang menilai bahwa pola pengelolaan sampah saat ini sudah tidak mampu mengikuti kebutuhan di lapangan.

Menurutnya, metode konvensional seperti kumpul–angkut–buang tidak lagi efektif menghadapi tingginya aktivitas masyarakat dan meningkatnya produksi sampah harian. Jika tidak diperbarui, beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan terus meningkat dan memicu persoalan lingkungan yang lebih besar.

“Melihat lonjakan volume sampah saat ini, metode konvensional sudah tidak bisa diandalkan. Kita butuh sistem modern agar beban di Tempat Pemrosesan Akhir bisa ditekan,” tegas Dedy.

Ia meminta Pemkab Berau segera mengadopsi sistem pengelolaan sampah modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan teknologi. Salah satu langkah strategis yang ia dorong adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di setiap kecamatan.

Keberadaan TPS3R dinilai dapat mengurai sampah secara signifikan sejak dari sumbernya, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik.

Dedy juga menyoroti keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah yang saat ini dimiliki daerah. Infrastruktur yang ada, menurutnya, tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang kian pesat.

Agar penanganan masalah lebih terarah, ia mendesak Pemkab melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jumlah sampah harian sebagai dasar perencanaan.

“Kita harus tahu berapa ton sampah dihasilkan setiap hari. Tanpa data itu, mustahil merancang sistem yang efektif dan efisien,” ujarnya.

Dorongan ini diharapkan mampu mempercepat transformasi pengelolaan sampah di Berau agar lebih modern, terukur, dan berkelanjutan. (gs/ADV)

BERAU – Cabang olahraga cricket kembali mengharumkan nama Kabupaten Berau. Tim cricket Berau sukses meraih medali emas pada babak kualifikasi Porprov 2026, sebuah capaian yang mendapat apresiasi langsung dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau sekaligus Pembina Cabor Cricket Berau, Arman Nofriansyah.

Arman menyampaikan rasa bangga atas kerja keras seluruh atlet dan tim pelatih. Menurutnya, prestasi tersebut mencerminkan semakin solidnya proses pembinaan cricket di Bumi Batiwakkal.

“Kami sangat bersyukur dan bangga atas capaian luar biasa atlet-atlet cricket Berau yang berhasil meraih medali emas di babak kualifikasi Porprov 2026,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan ini bukan hasil instan. Pencapaian tersebut lahir dari latihan panjang, kedisiplinan tinggi, serta komitmen seluruh unsur tim dalam mengembangkan prestasi cricket Berau.

“Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras dan semangat juang tinggi. Baik atlet, pelatih, maupun pengurus telah memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama Berau,” jelasnya.

Meski berhasil mencapai hasil gemilang, Arman mengingatkan para atlet agar tidak cepat puas. Ia berharap kemenangan ini menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kemampuan menjelang Porprov Kalimantan Timur.

“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus berlatih dan mempertahankan prestasi di Porprov nanti,” katanya.

Arman juga menekankan pentingnya dukungan Pemkab Berau untuk keberlanjutan pembinaan olahraga cricket. Ia meyakini perhatian pemerintah akan menjadi dorongan penting bagi para atlet untuk terus mencatat prestasi di ajang-ajang yang lebih tinggi.

“Kami berharap pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang sudah berjuang mengharumkan nama daerah,” pungkasnya. (gs/ADV)

Editor: Agus S

BERAU – Aturan soal biaya administrasi bangunan kembali menuai kritik. Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, menilai ketentuan tarif dan sertifikasi bangunan yang berlaku saat ini masih membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah di pedesaan.

Ia menyebut banyak warga mengeluhkan besarnya tarif administrasi ketika mengurus sertifikat maupun dokumen legalitas bangunan. Beban itu dinilai tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat.

“Ini pasti memberatkan, apalagi bagi warga di pedesaan dan masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas,” kata Feri.

Ia mengungkapkan, persoalan biaya administrasi tidak hanya dialami oleh bangunan swasta. Bahkan proyek pemerintah pun tetap dikenakan tarif tertentu, yang menurutnya menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap regulasi yang berjalan.

“Bukan hanya bangunan swasta, proyek pemerintah pun tetap dikenakan tarif tertentu. Kami berharap penetapan biaya ini bisa ditinjau kembali agar tidak menambah beban masyarakat,” ujarnya.

Feri menilai pemerintah daerah perlu memastikan adanya transparansi dan regulasi yang lebih fleksibel. Mekanisme administrasi harus dibuat sederhana agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda maupun membuka peluang pungutan yang tidak sesuai aturan.

Ia juga mendorong koordinasi antarinstansi teknis untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap legalitas bangunan semakin mendesak, sehingga penyesuaian tarif harus menjadi prioritas.

“Kebijakan yang tepat akan membantu masyarakat sekaligus menciptakan iklim pembangunan yang lebih sehat di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (gs/ADV)

Editor: Agus S

BERAU – Ketimpangan mutu pendidikan antara wilayah kota dan pedalaman kembali menjadi perhatian DPRD Berau. Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, menyoroti kondisi sejumlah sekolah di daerah pelosok yang dinilai masih jauh dari standar layak dan butuh penanganan segera.

Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak sekolah di pedalaman yang beroperasi dengan fasilitas sangat terbatas. Mulai dari ruang kelas rusak, meja dan kursi tidak memadai, hingga minimnya tenaga pendidik yang menyebabkan proses belajar mengajar berjalan tidak optimal.

“Kalau persoalan dasar seperti meja, kursi, dan ruang belajar saja belum tertangani, tentu masyarakat bisa mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan,” tegas Suriansyah.

Menurutnya, kenyamanan dan kualitas belajar siswa sangat ditentukan oleh kelayakan ruang kelas. Banyak sekolah yang masih menghadapi ruang belajar sempit, ventilasi buruk, hingga sanitasi yang tidak memenuhi standar. Kondisi ini tidak hanya mengganggu konsentrasi belajar, tetapi juga berpotensi berdampak pada kesehatan anak-anak.

Ia menekankan bahwa pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Tidak boleh ada anak Berau yang dirugikan hanya karena tinggal jauh dari pusat layanan pendidikan.

“Pemerintah tidak hanya perlu memperbaiki sarana fisik, tetapi juga menata pemerataan tenaga pendidik agar kualitas pendidikan di pelosok tidak terus tertinggal,” ujarnya.

Suriansyah mendorong Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh dan mempercepat rehabilitasi sarana sekolah yang rusak, terutama di wilayah terpencil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

“Jangan sampai ada anak Berau yang kehilangan kesempatan hanya karena tempat tinggalnya jauh dari pusat kota,” tutupnya. (gs/ADV)

Editor: Agus S