JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum daerah bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Dasco menyebut putusan MK itu perlu disikapi secara hati-hati, karena keputusan yang dibuat nantinya harus menjadi kebijakan yang baik untuk masyarakat.

“Kami kemarin di DPR sudah mengadakan rapat brainstorming baik dengan pihak pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, ada KPU, kemudian juga kita ada Komisi II, Komisi III yang membawahi hukum, Badan Legislasi, dan juga ada NGO yang melakukan JR (judicial review) seperti Perludem,” kata Dasco menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui wartawan pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Dalam rapat itu, DPR, pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil saling berbagi pikiran dan pendapat untuk menyikapi putusan MK mengenai pemisahan pemilu.

“Kami dalam menyikapi keputusan dari MK juga harus disikapi dengan hati-hati karena itu merupakan langkah yang penting,” kata Dasco.

Wakil Ketua DPR itu melanjutkan DPR selanjutnya akan menggelar rapat selama beberapa kali dengan lembaga-lembaga terkait demi mengkaji putusan MK tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga menyebut DPR tidak memasang target terkait kapan mereka harus menyikapi putusan MK tersebut.

“Kita belum ada target karena ya mengingat pemilu masih lama,“ kata Dasco.

Walaupun demikian, jika nantinya dalam keputusan MK itu ada periode waktu tertentu yang ditetapkan untuk urusan-urusan teknis, Dasco menyebut DPR akan menyesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan tersebut.

Mahkamah Konstitusi pada Kamis (26/6) minggu lalu memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Arab Saudi guna membahas sejumlah isu di kawasan Timur Tengah hingga rencana pembangunan kampung haji jamaah Indonesia di negara tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025), mengatakan Arab Saudi menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam lawatan kenegaraan Presiden sebelum melanjutkan ke Brasil.

“Ada beberapa agenda yang akan dibicarakan kedua pemimpin negara. Pastilah akan berbicara masalah kerja sama politik, baik politik Indonesia dengan Arab Saudi maupun politik di Timur Tengah,” kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sedang melakukan perbaikan pelaksanaan haji tahun 2026, termasuk dengan penempatan khusus jamaah haji asal Indonesia di Kampung Haji Mekah, Arab Saudi.

Kunjungan Presiden ke Arab Saudi ini juga bertepatan dengan selesainya penyelenggaraan haji 1446 Hijriah.

“Ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji, yang cukup waktu bagi kita supaya penyelenggaraan haji tahun berikutnya akan jauh lebih baik lagi,” kata Prasetyo.

Adapun kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Arab Saudi sejak resmi menjabat Kepala Negara.

Kunjungan ini juga menandai komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempererat hubungan bilateral dengan Arab Saudi sebagai mitra strategis di kawasan Timur Tengah.

Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Al-Salam, Jeddah.

Melalui kunjungan ini, penguatan kerja sama kedua negara pada sejumlah bidang strategis diharapkan dapat terjalin makin kuat.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam menjalankan diplomasi aktif yang berlandaskan pada kepentingan nasional dan perdamaian global.

Tampak melepas keberangkatan Presiden Prabowo menuju Jeddah, Arab Saudi, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, terlihat juga Wakil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mushari Althiyabi.

Sementara dalam penerbangan menuju Jeddah, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ANT/KN)

PEKANBARU –  Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, terus meluas dengan perkiraan luas lahan terbakar mencapai sekitar 30 hektare.

Komandan Regu 3 Manggala Agni Daops Sumatera IV Pekanbaru, M Jamil mengatakan lahan yang terbakar merupakan milik masyarakat. Sebagian besar berupa tanah gambut dengan kedalaman terbakar hingga satu meter.

“Kondisi di lapangan sangat parah, terlebih kedalaman gambut yang terbakar cukup dalam, sehingga api sulit dipadamkan total,” kata Jamil saat dikonfirmasi dari Pekanbaru, Senin (20/6/2025).

Ia menjelaskan, keterbatasan sumber air juga menjadi kendala. Sumber air terdekat berada sekitar 350 meter dari lokasi kebakaran, membuat proses pemadaman cukup sulit.

Selain Manggala Agni, upaya pemadaman turut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat kepolisian, dan masyarakat peduli api. Satu unit helikopter “water bombing” juga dikerahkan untuk membantu pengendalian api dari udara.

Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Petugas gabungan tetap siaga di lokasi untuk mencegah api meluas dan menjaga keselamatan masyarakat sekitar.

Dia mengatakan, pemadaman dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat peduli api pada Kamis malam (26/6). Tim sempat terkepung asap pekat akibat arah angin yang berubah-ubah, namun berhasil melanjutkan penyekatan hingga sore.

Atas hal tersebut Aparat Kepolisian Resor (Polres) Kampar turut menyelidiki dugaan unsur kesengajaan dalam karhutla tersebut.

Kepala Polres Kampar AKBP Mihardi Mirwan mengatakan pihaknya telah menerjunkan 80 personel yang dibagi dalam tiga tim, yakni di wilayah utara, selatan, dan tengah lokasi kebakaran. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025.

Pembukaan anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka tidak selalu untuk kegiatan yang sama tapi sekarang disesuaikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Pembukaan blokir tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

Kebijakan itu dijalankan sebagai upaya pemerintah menjaga kualitas belanja negara dan memperkuat ketahanan fiskal.

Sri Mulyani menjelaskan, total efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui Inpres 1/2025 mencapai Rp306,7 triliun, terdiri atas penghematan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun untuk 99 kementerian/lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.

Dari total blokir anggaran yang telah dibuka, sebanyak Rp48 triliun berasal dari 23 kementerian/lembaga, sedangkan sisanya sebesar Rp86,9 triliun dibuka oleh 76 kementerian/lembaga lainnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pembukaan blokir tidak berarti pengembalian belanja ke pos semula. Sebaliknya, anggaran dialokasikan ulang untuk mendukung agenda prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta program perlindungan sosial.

“Kami meminta seluruh kementerian/lembaga agar melakukan langkah-langkah penghematan dan penyesuaian belanja secara disiplin,” ujarnya pula. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum PP PBSI Taufik Hidayat memberikan ultimatum kepada jajaran pelatih pelatnas bulu tangkis agar tidak hanya fokus mengejar peringkat dunia, tetapi juga memperjuangkan prestasi nyata berupa gelar juara.

Taufik menegaskan, PBSI telah memberikan waktu yang cukup kepada para pelatih sejak awal tahun untuk membuktikan kinerja mereka, namun hingga pertengahan musim 2025, sejumlah sektor dinilai belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

“Evaluasi kemarin lebih ke pelatih, ke atletnya belum. Saya sudah ultimatum juga. Sudah enam bulan lebih, jangan hanya kejar ranking, masyarakat inginnya juara. Juara itu cuma satu, tidak ada juara dua,” kata Taufik kepada pewarta di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Taufik menekankan pelatih memiliki tanggung jawab besar dalam membina dan mengembangkan performa atlet, baik secara teknis maupun mental. Oleh karena itu, hasil akhir menjadi tolok ukur utama.

“Kami lihat dari Januari sampai sekarang, kalau tidak memenuhi target, kami buka lagi rekam jejaknya. Kalau tidak ada prestasi, buat apa dipertahankan,” ujarnya.

Ia menjelaskan PBSI menerapkan sistem evaluasi berjenjang kepada pelatih melalui surat peringatan bertingkat, mulai dari SP1 hingga SP3, sesuai dengan capaian target masing-masing sektor.

“Pelatih juga jangan enak-enakan. Semua ada ukurannya, targetnya masing-masing, dan tidak bisa disamakan. Kita lihat siapa yang dilatih, apa janjinya, dan sudah sampai mana,” katanya.

Selain itu, Taufik menyebut pentingnya kemampuan pelatih dalam membangun hubungan yang baik dengan atlet. Menurutnya, pelatih harus bisa menyesuaikan diri, membangun chemistry, dan menjadi figur yang mendukung di dalam maupun di luar lapangan.

“Pelatih harus bisa menyesuaikan. Tidak bisa satu pemain satu pelatih. Harus bisa jadi kakak, orang tua, bahkan psikolog. Kalau semua merasa tidak cocok, ya susah,” ujarnya.

Taufik memastikan keputusan evaluasi akan berdasarkan data objektif yang dikumpulkan oleh Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres). Ia juga meminta agar proses promosi dan degradasi pelatih bisa kembali diterapkan secara berkala sesuai kebutuhan.

“Sudah saya minta ke Binpres untuk sampaikan ke pelatih masing-masing. Jangan sampai pelatih merasa nyaman terus, sementara hasilnya minim. Kita ingin yang terbaik,” kata Taufik.

Sepanjang 2025, baru dua gelar juara yang berhasil diraih atlet pelatnas, yakni dari sektor ganda putri melalui pasangan Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti di turnamen Super 300 Thailand Masters, serta dari ganda campuran Afar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu di Super 300 Taiwan Open.

Sementara pada turnamen level atas seperti Super 500, Super 750, dan Super 1000, pebulu tangkis Indonesia masih belum mampu bersaing secara konsisten. (ANT/KN)