JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Oktober 2025 mencapai Rp713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook 2025.

Kinerja tersebut terkontraksi 1,2 persen dibanding periode sama tahun lalu yang tercatat Rp722,2 triliun. Meski demikian, dirinya menilai penyaluran TKD masih berada dalam jalur yang tepat (on track) untuk mendukung layanan publik di daerah.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025), Suahasil menuturkan realisasi belanja daerah belum sepenuhnya mencerminkan percepatan.

Belanja daerah secara keseluruhan terkontraksi 13,5 persen atau turun Rp126,1 triliun.

Ia menggarisbawahi bahwa belanja pegawai merupakan satu-satunya komponen yang berjalan sesuai rencana, sementara belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan belanja pegawai mencapai Rp343,4 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa tercatat Rp226,7 triliun. Belanja modal berada pada level Rp74,2 triliun dan belanja lainnya Rp164,2 triliun.

“Ini menjadi concern karena kita inginkan uang yang sudah ditransfer itu seyogyanya menjadi belanja dari APBD. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melakukan belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, kita juga ingin APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu supaya efek belanja di masyarakat mendorong perekonomian, pertumbuhan itu bisa terjadi,” katanya.

“Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini,” ujar Suahasil menandaskan.

Lebih lanjut, Suahasil juga menyoroti tingginya dana simpanan Pemda di perbankan yang menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran.

Dalam paparannya, per September 2025 dana simpanan Pemda tercatat Rp244 triliun, naik dari Rp143 triliun pada Januari 2025. Kondisi ini dinilai menjadi ruang bagi daerah untuk meningkatkan belanja guna mendorong perekonomian lokal.

Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Askolani menambahkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempercepat realisasi belanja hingga akhir tahun.

“Kami juga mengimbau (ke Pemda) untuk bisa memanfaatkan dana simpanan, dana simpanan Pemda bisa untuk dibelanjakan di 2025 ini. Dan yang ketiga tentunya mengingatkan Pemda untuk melakukan monev (monitoring dan evaluasi) daripada belanja mereka supaya bisa konsisten dengan yang tadi diarahkan oleh Pak Menkeu,” katanya.

Selain langkah percepatan belanja, pemerintah juga mendorong implementasi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan TKD.

Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi desa dan menyerap tenaga kerja. Pembangunannya dilakukan secara bertahap melalui pendanaan bank milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara pengembalian dananya akan menggunakan dana desa dalam jangka menengah.

Saat ini, kementerian terkait bersama Danantara tengah melakukan koordinasi untuk memastikan implementasi program tersebut berjalan optimal pada 2025 dan 2026. (ANT/KN)

JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ASDP memberikan diskon hingga 19 persen pada layanan penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, sebagai dukungan terhadap program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui stimulus tarif ini, ASDP berkontribusi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membantu mendorong aktivitas ekonomi dan wisata di berbagai daerah,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah resmi meluncurkan program stimulus ekonomi di sektor transportasi sebagai upaya mendorong pergerakan masyarakat dan memperkuat daya beli di penghujung tahun.

Ia mengatakan melalui kebijakan tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai potongan harga pada moda transportasi darat, laut, dan penyeberangan demi menghadirkan perjalanan wisata yang lebih mudah, nyaman, dan terjangkau.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan tersebut, ASDP akan memberikan diskon tarif hingga 19 persen dari total tarif bagi 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan selama periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Heru mengatakan bahwa langkah itu merupakan wujud sinergi ASDP dengan Pemerintah untuk memberikan stimulus langsung kepada masyarakat sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati perjalanan akhir tahun dengan lebih terjangkau,” ujar Heru.

Pemberlakuan diskon tarif itu berdasar pada terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor. 10/DI-BP/X/2025 tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara Sektor Transportasi dalam Pemberian Diskon Tarif Transportasi untuk Stimulus Ekonomi Periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menyusul telah terbitnya SKB, ASDP segera melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan layanan dan operasional di seluruh lintasan yang akan menerapkan program ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan program diskon untuk berbagai moda transportasi telah efektif berjalan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari anggaran stimulus senilai Rp180 miliar yang dialokasikan pemerintah untuk diskon transportasi Natal dan tahun baru.

“Kami memberikan diskon untuk transportasi Natal dan tahun baru totalnya Rp0,18 triliun, nggak banyak ya. Untuk tiket kereta, diskon angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Ada juga diskon tiket pesawat,” kata Purbaya.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan diskon tarif pelabuhan akan berlaku di sejumlah lintasan strategis dengan volume penumpang tinggi dan potensi wisata yang kuat, antara lain Merak–Bakauheni (reguler & eksekutif), Ketapang–Gilimanuk, Padangbai–Lembar, Kayangan–Pototano, Sape–Labuan Bajo, Tanjung Uban–Telaga Punggur, serta Ajibata–Ambarita.

“Program ini dioptimalkan dengan dukungan sistem digitalisasi tiket online Ferizy dan situs resmi www.ferizy.com, sehingga masyarakat dapat membeli tiket secara mudah, cepat, dan tanpa antre di pelabuhan,” kata Windy.

Transformasi digital yang dijalankan ASDP terus menunjukkan hasil positif. Hingga Agustus 2025, Ferizy telah mencatat 3,23 juta pengguna, meningkat 24,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penerapan tiket online kini telah diperluas hingga 35 pelabuhan di seluruh Indonesia, dari sebelumnya hanya 26 pelabuhan.

“Peningkatan pengguna Ferizy menjadi bukti bahwa masyarakat semakin siap beradaptasi dengan sistem digital. Kami ingin menjadikan momentum stimulus ini tidak hanya sebagai kesempatan berlibur, tetapi juga langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Windy.

ASDP berharap melalui sinergi antara stimulus pemerintah dan transformasi digital layanan penyeberangan, masyarakat dapat menikmati perjalanan akhir tahun yang lebih hemat, aman, dan menyenangkan, sembari membantu menggerakkan ekonomi lokal di berbagai destinasi wisata.

“Kami akan terus berkomitmen menghadirkan layanan yang unggul, andal, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Dengan semangat kebersamaan dan optimisme, ASDP mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati liburan akhir tahun dengan penuh makna — menjelajahi keindahan negeri sendiri sekaligus berkontribusi pada pemulihan ekonomi bangsa. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai penyidikan kasus dugaan korupsi perpajakan yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Direktur Jenderal Pajak berinisial KD

Menkeu Purbaya mengatakan belum menerima laporan resmi dari Jaksa Agung terkait tindakan hukum tersebut. Namun, pihaknya tetap menghormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

“Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja (proses hukum) berjalan,” ujar Menkeu Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Ketika ditanya apakah penyidikan Kejagung terkait dengan pernyataannya pekan lalu mengenai perusahaan yang belum membayar pajak tepat waktu, ia membantah adanya keterkaitan tersebut.

“Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang enggak terlalu akurat, saya enggak tahu. Biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media,” ucap Menkeu Purbaya.

Menkeu menyebut tidak ada permintaan data khusus dari Kejagung kepada dirinya. Meski demikian ia mengakui beberapa pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang telah dipanggil untuk memberikan keterangan.

“Yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga membantah anggapan bahwa penyidikan ini merupakan bagian dari upaya ‘bersih-bersih’ yang ia lakukan di Ditjen Pajak.

Ditjen Pajak memiliki mekanisme internal sendiri untuk menjaga integritas pegawai, sementara pemerintah pusat hanya memberikan arahan agar kinerja tetap profesional.

“(Kasus) Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya enggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja kejaksaan yang memprosesnya,” ucap Menkeu.

Diberitakan sebelumnya, DItjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membenarkan bahwa KD dicegah ke luar negeri atas permintaan Kejagung.

“Yang diajukan cekal oleh Kejagung atas nama KD,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman.

Selain KD, empat orang lainnya juga dicegah, masing-masing berinisial BNDP, HBP, KL, dan VRH. Pencegahan berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 dengan alasan dugaan tindak pidana korupsi.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna juga mengonfirmasi adanya penggeledahan di beberapa lokasi terkait dugaan korupsi yang memperkecil kewajiban perpajakan perusahaan pada 2016-2020.

“Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016–2020,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/11).

Anang menyebut perkara tersebut melibatkan oknum pegawai Ditjen Pajak dan kini telah naik ke tahap penyidikan. (ANT/KN)

TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) tak hanya ingin dikenal lewat destinasi alam dan budaya. Tahun ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) Kukar mulai mengarahkan sorotan pada potensi lain yang tak kalah kuat. Yakni wisata kuliner berbasis bahan baku lokal.

Semangat itu ditampilkan melalui gelaran Pekan Pesta Rasa 2025, sebuah pembaruan konsep dari Gebyar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini familiar di masyarakat.

Pekan Pesta Rasa hadir sebagai wadah bagi UMKM, untuk memamerkan kreativitas olahan lokal. Sekaligus menjadi etalase bagaimana hasil pertanian Kukar dapat naik kelas.

Kepala Bidang Pengembangan UKM Diskop-UKM Kukar, Fathul Alamin, mengatakan bahwa perubahan konsep ini dirancang agar daerah tidak hanya menjual lokasi wisata, tetapi juga menjual rasa.

“Kini kita ingin menjual Kutai Kartanegara tidak hanya menjual destinasi wisata, tapi ada destinasi wisata lidah yang itu bisa dinikmati masyarakat luar,” ujarnya.

Dua komoditas lokal, labu kuning dan ubi rambat yang merupakan hasil pertanian dengan produksi terbesar di Kukar. Dipilih untuk menjadi bahan utama dalam workshop dan perlombaan memasak.

“Labu Kuning dan Ubi Rambat itu kebetulan komoditasnya paling besar di Kukar, nah itu nanti kita akan lombakan,” jelas Fathul.

Lewat ajang ini, Diskop-UKM berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat melihat bahwa komoditas lokal tak harus dijual mentah. Hilirisasi menjadi kuncinya, agar komoditas tersebut bisa memiliki nilai yang lebih tinggi.

“Supaya ubi rambat dan labu kuning tadi tidak dijual barang mentah, tapi kita olah jadi makanan yang bisa jadi oleh-oleh, jadi makanan yang punya nilai tambah lebih tinggi,” tegasnya.

Tak hanya menyajikan festival kuliner, Pekan Pesta Rasa 2025 juga menjadi momentum lahirnya program baru Diskop UKM Kukar yang diberi tajuk “Jadi Pengusaha”. Program ini dirancang sebagai inkubasi bisnis bagi calon wirausahawan yang masih meraba-raba jalan untuk memulai usaha.

Fathul menjelaskan bahwa program Jadi Pengusaha memberi pendampingan komprehensif, mulai dari pemilihan jenis usaha hingga urusan legalitas.

“Kita membuka program untuk mendampingi wirausaha, calon wirausaha maupun masyarakat yang ingin jadi pengusaha kita dampingi. Mulai dari dampingan cara memilih usaha yang tepat, kemudian membangun usaha yang baik, legalitas sampai dengan dia jadi,” ucapnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka suara soal pelimpahan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) dari institusi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Untuk saat ini, kami menunggu dahulu kebijakan secara resmi saja. Pada prinsipnya, Kejaksaan dan KPK, sebagai sesama aparat penegak hukum (APH), kami saling berkomunikasi, koordinasi dan saling mendukung untuk sinergi dan yang lebih utama penegakan hukum terhadap penanganan perkara Petral ini berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah para pihak yang terlibat dalam kasus ini diproses dan dimintai pertanggungjawaban pidana serta APH berupaya memulihkan kerugian keuangan negara akibat kasus ini.

“Yang lebih utama lagi, ke depan tata kelola di Pertamina harus berjalan dengan baik, profesional, bersih, transparan, dan bermanfaat serta dirasakan buat rakyat,” imbuhnya.

Adapun dalam kasus ini, Anang menyebut bahwa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan.
Sebelumnya, KPK mengatakan Kejagung telah melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) kepada lembaga antirasuah tersebut.

“Karena tahu bahwa KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, maka penanganannya dari Kejaksaan dilimpahkan,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Lebih lanjut Setyo menjelaskan bahwa ketika KPK mendapatkan berkas penanganan perkara dari Kejagung, maka akan dilakukan koordinasi antara Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK dengan Direktur Penyidikan Kejagung.

“Untuk memastikan bahwa tempus (waktu, red.) mana, apakah mau dilebarkan, ataukah mungkin tempusnya tetap seperti sprindik (surat perintah penyidikan, red.) umum yang sedang kami buat,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK tetap berkoordinasi dengan Kejagung mengenai penanganan kasus tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Basarnas mengintensifkan upaya evakuasi warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai langkah antisipasi bahaya dari letusan susulan Gunung Semeru.

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (19/11/2025) malam, mengatakan bahwa personel yang diberangkatkan memperkuat upaya evakuasi warga yang berada di wilayah rawan atau dalam radius paparan material vulkanik Semeru.

“Kami sudah memberangkatkan personel dari Pos SAR Jember untuk membantu evakuasi warga karena ada juga sebagian warga yang sudah melaksanakan evakuasi mandiri,” ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan tugas evakuasi tersebut dilakukan personel Basarnas Pos SAR Jember bersama dengan tim gabungan dari BNPB, dan BPBD, TNI/Polri di daerah.

Petugas gabungan dibagi ke sejumlah titik untuk memastikan proses evakuasi berjalan tertib dan aman, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan warga yang tinggal dekat aliran sungai yang hulunya di Gunung Semeru.

Sebagaimana dilaporkan Pusat Pengendalian Operasi BNPB setidaknya malam ini sudah ada 300 orang warga yang dievakuasi ke pengungsian yang disiapkan oleh tim petugas gabungan di Balai Desa Oro-oro Ombo, Balai Desa Penanggal dan gedung SD 2 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang.

Edy memastikan, selain membantu upaya evakuasi, personelnya juga dikerahkan untuk bersiaga memantau aliran sungai yang berasal dari aliran Semeru guna mengantisipasi potensi banjir lahar dingin saat hujan.

Basarnas menilai hal ini penting dilakukan mengingat material vulkanik dapat terbawa hingga ke daerah pemukiman dan jalur akses utama bila curah hujan tinggi mengguyur bagian lereng sekitar pusat erupsi.

“Malam ini tim juga melaksanakan pemantauan antisipasi bila terjadi hujan yang bisa mengakibatkan banjir lahar dingin,” kata Edy, seraya memastikan Basarnas bersama segenap kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah dan juga relawan setempat terus memantau perkembangan untuk memastikan jalur evakuasi tetap aman.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

Dalam letusan itu, Gunung Semeru menghembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

Erupsi sempat terekam di seismogram Pos Pemantauan Gunung Api Badan Geologi di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

Aktivitas erupsi Gunung Semeru itu kemudian dipastikan berakhir pada pukul 18.11 WIB, namun pemerintah dan Badan Geologi masih menetapkan status Level IV (Awas) untuk mengantisipasi potensi aktivitas lanjutan yang mungkin terjadi. (ANT/KN)

BANTUL – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan lima infrastruktur transportasi di empat provinsi yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan total investasi mencapai hampir Rp2 triliun.

Agenda peresmian yang berlangsung di Jembatan Kabanaran, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2025), terdiri atas Jembatan Kabanaran, Flyover Canguk dan Underpass Joglo di Jawa Tengah, Jembatan Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat, dan Underpass Gatot Subroto di Sumatera Utara.

“Hari ini, kita dapat berkumpul pada acara peresmian Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, (serta meresmikan, red) Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat, Flyover Canguk di Magelang, Underpass Gatot Subroto, dan Underpass Jogja-Solo,” kata Presiden.

Dalam pernyataannya, Kepala Negara memyampaikan terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja.
Dalam kesempatan itu, Presiden menitipkan pesan agar seluruh infrastruktur dirawat agar memberi terus memberi manfaat besar bagi sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

“Dan juga untuk selanjutnya, kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyebut total keseluruhan pembangunan infrastruktur tersebut mencapai Rp1,97 triliun.

Pembangunan infrastruktur yang meliputi dua jembatan, dua underpass, dan satu flyover itu juga menyerap 10.461 tenaga kerja konstruksi di empat provinsi.

Peresmian pertama ditandai dengan selesainya Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek bernilai Rp863,72 miliar itu dibangun selama 579 hari dengan melibatkan 4.578 tenaga kerja.

Jembatan ini menjadi simpul penting konektivitas di koridor Jalan Lintas Selatan (JLS), memangkas waktu tempuh sekitar 20 menit, serta memperkuat sektor pertanian, logistik, dan pariwisata di wilayah selatan DIY.

Di Jawa Tengah, Presiden meresmikan Flyover Canguk di Kota Magelang dan Underpass Joglo di Kota Surakarta.
Flyover Canguk, yang dibangun dengan anggaran Rp99,60 miliar dalam 395 hari dan menyerap 528 tenaga kerja, hadir untuk mengurai kemacetan di titik strategis Magelang.

Infrastruktur ini meningkatkan efisiensi biaya operasional kendaraan sekaligus mempercepat perjalanan di kawasan simpang Canguk.

Sementara itu, Underpass Joglo di Surakarta menjadi salah satu proyek dengan dampak signifikan. Dibangun selama 390 hari dengan biaya Rp312,9 miliar, underpass ini melibatkan 1.658 tenaga kerja dan mampu mengurangi waktu tempuh dari 5,12 menit menjadi hanya 0,6 menit—efisiensi mencapai 89 persen.
Kecepatan lalu lintas dilaporkan meningkat hingga 300 persen serta berpotensi menghemat biaya operasional kendaraan lebih dari Rp3,2 juta per jam.

Presiden juga meresmikan Jembatan Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat, proyek yang menelan biaya Rp479,77 miliar dan dibangun selama 1.119 hari. Dengan melibatkan 2.543 pekerja konstruksi, jembatan ini memangkas waktu tempuh kawasan dari sebelumnya 1 jam menggunakan feri menjadi hanya lima menit melalui jalur darat.

Infrastruktur ini juga memperkuat konektivitas menuju kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Infrastruktur terakhir, di Sumatera Utara, yakni Underpass Gatot Subroto di Kota Medan. Infrastruktur senilai Rp217,83 miliar ini dibangun dalam 463 hari dengan 1.154 tenaga kerja.

Underpass tersebut mengurangi waktu tempuh di Simpang Manhattan dari 4,25 menit menjadi hanya 1,13 menit, sekaligus memperlancar arus lalu lintas menuju dan dari pusat Kota Medan melalui Jalan Gatot Subroto.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa seluruh infrastruktur ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat mobilitas, menekan biaya logistik, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menyatakan tidak ada pemusnahan arsip ijazah pencalonan Joko Widodo saat akan maju sebagai Wali Kota Surakarta, melainkan penghapusan arsip buku agenda.

“Sudah ada klarifikasi dari KPU Surakarta. Itu tidak dimusnahkan,” ujar August di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ia juga mengatakan bahwa buku tersebut berupa pencatatan nomor dan tanggal penerimaan dokumen ijazah Jokowi.
“Bukan dokumen syarat pencalonan yang dimusnahkan, tetapi registrasi, buku registrasi,” ujarnya.

Penghapusan kearsipan tersebut, kata August, sesuai dengan masa retensi yang tercatat di Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 dan terkait ijazah merupakan berkas yang permanen.

“Kalau dokumen syarat pencalonan itu sebenarnya di PKPU 17/2023 itu retensinya ikut undang-undang kearsipan lima tahun. Hanya misalnya statusnya apakah dua tahun aktif, tiga tahun nonaktif dan kalau dokumen pencalonan itu statusnya permanen,” tuturnya.

Menurut ia, pada persidangan sengketa informasi, sesuai pelaporan pemohon yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat di Komisi Informasi Pusat menghadapi isu ijazah palsu Jokowi pada Selasa (18/11), terdapat kekeliruan dalam menerangkan kearsipan tersebut.

“Mungkin dia (termohon yang mewakili lembaga umum negara, yakni UGM, red) juga nervous ya. Jadi, bukan, dia sudah katakan buku agenda yang dimusnahkan itu dokumen yang kayak kita buku tamu. Jadi, bukan dokumennya (ijazah),” ujarnya.

August melanjutkan bahwa setiap pemusnahan berkas fisik harus mengikuti peraturan yang ada, termasuk membuat dokumen digital yang dapat diakses.

“Bahkan kalau ada pemusnahan, kalau misalnya keterangannya itu bisa dimusnahkan itu pun ada syarat. Harus dibuatkan misalnya digitalnya,” katanya. (ANT/KN)

BANDUNG – Gempa bumi tektonik dengan kekuatan Magnitudo 3,1 kembali mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (19/11/2025) malam sekitar pukul 22.54 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam laman resminya mencatat hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,22 derajat Lintang Selatan (LS) dan 107,58 derajat Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat pada kedalaman 5 kilometer.

BMKG melaporkan gempa bumi itu dirasakan di daerah Kabupaten Bandung dengan skala intensitas II hingga III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda ringan yang digantung bergoyang, dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Daerah yang terkena dampak guncangan, yakni di Kertasari, Cimaung, Pangalengan, hingga Pameungpeuk. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

Gempa dangkal serupa sebelumnya juga terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 10.10 WIB dengan magnitudo 2,9.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah setempat.

Teguh mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat mesti memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.

“Perkuat juga mitigasi bencana baik struktural maupun kultural dan melakukan edukasi secara masif terkait potensi gempa dan dampak serta mitigasinya,” kata Teguh Rahayu. (ANT/KN)