SESI berikutnya dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RSUD Taman Husada menghadirkan paparan Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, Viki Rizqi Riadis, S.STP., yang menjelaskan arah besar pembangunan Gedung C, proyek strategis yang akan menentukan lompatan kapasitas layanan RSUD beberapa tahun ke depan.

Viki membuka penjelasan dengan premis yang ia ulang lebih dari sekali: pembangunan Gedung C bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan sistemik. “Ini tuntutan pelayanan, tuntutan legalitas, dan tuntutan masyarakat,” ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa proses legalitas proyek ini tidak mudah. Lokasi RSUD berada di jalur berstatus jalan nasional, sementara kategori rumah sakit termasuk kelas IPB. Konsekuensinya, seluruh proses perizinan harus melalui kementerian, mulai dari amdal lingkungan hingga amdal lalu lintas. “Amdal lalin itu harus ke Kementerian Perhubungan, amdal lingkungannya ke provinsi. Semua harus lengkap sebelum masuk tahap konstruksi,” jelasnya.

Meski panjang dan rumit, Viki memastikan seluruh dokumen dasar sudah berada pada tahapan akhir. Jika seluruh proses berjalan mulus, konstruksi ditargetkan dimulai dan dapat beroperasi pada 2027.

Kemudian, Viki beralih menjelaskan seperti apa wujud Gedung C. Ia menyampaikannya dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. “Kalau bapak ibu melihat Gedung A dan B hari ini, maka Gedung C itu ibarat dua gedung itu digabungkan. Lebih besar, lebih tinggi, dan lebih lengkap,” ucapnya.

Penjelasan itu diikuti tampilan sejumlah visual desain yang langsung memberi gambaran bagaimana RSUD Taman Husada akan berubah wajah.

Dari desain yang ditunjukkan, Gedung C dirancang sebagai bangunan delapan lantai dengan ketinggian yang diselaraskan dengan Gedung A dan B agar skyline komplek RSUD tetap rapi. Perubahan besar tampak pada area akses kendaraan. Drop-off yang lebih luas, jalur sirkulasi yang lebih teratur, serta rencana jalur baru menuju kawasan Jalan Gotong Royong sebagai alternatif masuk-keluar rumah sakit.

Visual berikutnya menampilkan lobby baru dengan nuansa putih dan kayu, pencahayaan terang, desain modern, dan area layanan publik yang lebih terbuka. Indikasi jelas bahwa RSUD mengarahkan diri pada pelayanan yang lebih ramah dan efisien.

Desain interior layanan lain seperti klinik estetika dan rawat jalan juga diperlihatkan. Gambar menunjukkan ruang tunggu yang lebih lapang, pemilihan warna yang lebih nyaman, hingga sirkulasi pasien yang lebih jelas. Semua tampak lebih bersih dan tertata dibandingkan kondisi eksisting.

Dari visual aerial tampak bahwa Gedung C menempati area memanjang dengan kapasitas parkir yang jauh lebih besar. Ini menjadi jawaban atas keluhan publik yang hampir selalu muncul dalam survei kepuasan pelanggan.

Viki tidak menutup-nutupi bahwa persoalan pelayanan non-medis seperti parkir masih menjadi tantangan. Ia bahkan mengutip temuan BPK yang menyorot tata kelola parkir RSUD. “Sudah kami tambah, tapi masih banyak keluhan. Kita paham itu,” katanya.

Menurutnya, Gedung C dirancang untuk menyelesaikan persoalan dasar yang selama ini membebani masyarakat: parkir, jumlah lift, keterbatasan ruang rawat inap, kapasitas ruang operasi, hingga kualitas ruang tunggu. “Ini gedung yang memang harus dibangun. Kalau tidak, layanan kita akan stagnan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung beberapa isu yang pernah menjadi perbincangan publik, salah satunya incinerator RSUD. Viki menyebut incinerator yang dimiliki RSUD termasuk yang terbaik di Kaltim. “Kalau limbah infeksius tidak dibakar, itu jauh lebih berbahaya. Jadi kritik boleh, tapi kita tetap harus jaga keselamatan fasilitas dan pengunjung,” ujarnya.

Mengenai arah jangka panjang, Viki menegaskan bahwa pengembangan RSUD tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan lokal. Dengan hadirnya Gedung C, RSUD ingin menargetkan layanan rujukan yang lebih kuat, tidak hanya untuk Kaltim tetapi juga kompetitif di tingkat nasional. “Kalau bisa, kita punya layanan yang memenuhi standar internasional,” katanya.

Dari seluruh visual yang ditampilkan, bentuk bangunan modern, integrasi antar-gedung yang lebih efektif, area hijau yang terletak di tengah struktur, hingga jalur mobilisasi pasien yang lebih baik, tampak bahwa Gedung C dirancang sebagai pusat layanan terintegrasi yang akan menampung layanan unggulan RSUD, termasuk rawat inap, bedah sentral, layanan penunjang, dan area administrasi.

Sebelum mengakhiri sesi, Viki menyampaikan satu pesan yang terasa sebagai penutup. “Kalau ada isu di lapangan, di media, di netizen, silahkan. Kami anggap itu bagian dari kritik yang memperbaiki layanan. Tapi pembangunan ini butuh dukungan semua pihak,” ucapnya.

Dari penjelasan Viki, jelas bahwa pembangunan Gedung C bukan sekadar menambah ruang, tetapi mengubah cara RSUD melayani warga Bontang. Tulisan kelima atau terakhir akan memuat rangkuman sesi tanya jawab, masukan publik, serta penandatanganan hasil FKP sebagai pijakan bersama untuk perbaikan layanan. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

FORUM Konsultasi Publik (FKP) RSUD Taman Husada pada Rabu, 26 November 2025, di Ruang Nusa Indah lantai 5 Gedung Angsana berlanjut ke sesi yang sangat teknis. Setelah sebelumnya Direktur dan Wakil Direktur Pelayanan memaparkan arah besar rumah sakit dan “dapur” layanan harian, giliran Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu, dr. Tri Ratna Paramita, menjelaskan detail pelayanan klinis yang selama ini dirasakan langsung oleh pasien dan keluarga.

Ia mulai dari alur masuk rawat inap. Pasien dapat dirawat melalui dua jalur: dari IGD bila ada indikasi kegawatdaruratan, atau dari poliklinik bila dokter menilai perlu perawatan lebih lanjut. Termasuk untuk tindakan operasi maupun kateterisasi jantung. Dengan penjelasan ini, peserta forum mendapat gambaran bahwa keputusan rawat inap berbasis indikasi medis, bukan semata keinginan pasien atau keluarga.

dr. Tri kemudian mengurai kelas perawatan. RSUD menyediakan kelas rawat inap standar, kelas II, kelas I, VIP, dan VVIP. Ia menyampaikan bahwa kelas III lama dengan satu ruang berisi enam pasien sudah dihapus. Ruang kelas standar kini diisi empat pasien untuk memenuhi standar rawat inap yang lebih manusiawi. Namun tarif yang digunakan masih mengacu kelas III, agar tetap terjangkau.

Selain itu, tersedia ruang isolasi, ruang perinatologi untuk bayi usia 0–28 hari, serta ruang High Care Unit (HCU) yang tersebar di beberapa unit.

Untuk perawatan intensif, RSUD memiliki ICU, PICU, dan NICU. Standar pelayanannya mirip rawat inap biasa, tetapi dengan pengawasan jauh lebih ketat. Keluarga wajib menandatangani persetujuan dirawat di ruang intensif, termasuk kesediaan jika sewaktu-waktu pasien membutuhkan alat bantu napas. Langkah ini dimaksudkan agar tim medis bisa bekerja cepat ketika kondisi klinis mengharuskannya.

Paparan kemudian beralih ke Instalasi Bedah Sentral (IBS). Pelayanan operasi memiliki dua jalur utama: kasus emergency dari IGD dan kasus elektif dari poliklinik. Kasus emergency harus segera ditangani, sedangkan kasus urgent bisa ditunda sebentar, misalnya masuk hari ini, operasi keesokan hari.

Adapun kasus elektif, seperti beberapa jenis tumor jinak, dapat dijadwalkan sampai satu bulan ke depan tanpa mengganggu aktivitas pasien. Pola ini dibuat agar kapasitas ruang operasi tetap terkendali.

Bagian lain yang dijelaskan adalah layanan kateterisasi jantung. Sama seperti IBS, layanan ini memiliki dua skema: elektif dan emergency. Untuk kasus elektif, penjadwalan dilakukan di poliklinik jantung dengan target waktu kurang dari sepuluh hari. Namun pasien dengan serangan jantung bisa masuk langsung melalui IGD atau rujukan dari rumah sakit lain yang sudah menegakkan indikasi tindakan.

Prinsipnya, jika dari pemeriksaan kateterisasi tidak diperlukan pemasangan ring, pasien bisa pulang pada hari yang sama (one day care). Namun jika perlu pemasangan ring atau balon, pasien dirawat inap terlebih dahulu untuk pemantauan klinis.

Soal pelayanan persalinan, dr. Tri menjelaskan bahwa ibu bersalin dapat datang melalui jalur rujukan maupun langsung ke IGD untuk kondisi gawat darurat. Operasi sesar elektif direncanakan melalui poliklinik, dengan jadwal yang ditentukan dokter.

Di sini ia memberikan penekanan khusus terkait penjaminan BPJS Kesehatan. Ada kondisi persalinan yang tidak dijamin, terutama bila kehamilan diakhiri dengan cara yang tidak sesuai indikasi medis. Dalam kasus seperti itu, bukan hanya biaya ibu yang tidak dijamin, tetapi juga biaya bayi yang terpaksa lahir dan bahkan harus dirawat di NICU dengan biaya tinggi. “Ini yang sering memberatkan keluarga, karena akhirnya semua biaya menjadi tanggungan sendiri,” sebutnya.

Masih dalam rangkaian layanan maternal, ia menyebutkan bahwa RSUD menangani berbagai kondisi, termasuk persalinan macet dari fasilitas kesehatan lain, misalnya plasenta yang tidak bisa lahir di puskesmas dan harus dirujuk ke rumah sakit untuk diselesaikan.

Topik berikutnya adalah pelayanan kemoterapi. RSUD memiliki dua jenis layanan: kemoterapi rawat jalan dan kemoterapi rawat inap. Perbedaan keduanya bukan pada permintaan pasien, melainkan murni pada indikasi medis dan protokol obat.

Ada prosedur kemoterapi yang membutuhkan pemasukan obat selama dua hingga lima hari berturut-turut dan tidak mungkin dilakukan bolak-balik setiap hari, sehingga wajib rawat inap.

Sebaliknya, ada kemoterapi yang cukup dilakukan tiga sampai lima jam dalam satu kunjungan dan dapat dilaksanakan di ruang one day care di lantai tiga. Untuk kasus elektif, pasien terlebih dahulu terdaftar di poliklinik, lalu diarahkan ke ruang kemoterapi tanpa perlu kembali ke poli setiap kali sesi kemoterapi.

Penjelasan dr. Tri juga menyentuh layanan farmasi. Untuk kemoterapi, obat disiapkan di unit sitostatika. Keluarga menyerahkan dokumen di ruang kemoterapi, kemudian petugas farmasi mengirim obat langsung ke perawat di ruang tersebut. Obat tidak diserahkan ke keluarga karena penanganannya harus mengikuti prosedur ketat.

Di Depo Farmasi Rawat Inap, alur pelayanan dibagi menjadi tiga: reguler, situasi emergency, dan pasien pulang. Dalam kondisi reguler, setelah dokter visit, resep dikirim secara elektronik dari ruang perawatan ke farmasi. Keluarga tidak perlu bolak-balik ke farmasi. Obat diantar ke ruang perawatan melalui transporter. Namun karena transporter terbatas hanya dua shift (pagi dan sore), dalam kondisi emergency di luar pola reguler—misalnya tambahan obat setelah visit—keluarga tetap diminta membantu mengambil obat ke farmasi.

Saat pasien akan pulang, keluarga diarahkan ke Depo Farmasi Rawat Inap untuk mendapatkan obat sekaligus penjelasan langsung dari apoteker: obat apa saja, kapan dikonsumsi, dan bagaimana cara minumnya. Informasi ini penting agar terapi berlanjut dengan benar di rumah.

Paparan berikutnya menyentuh Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Di sini, persoalan klasik bukan pada prosedur, tetapi pada ketersediaan stok darah. Jika stok tersedia, permintaan bisa diproses dan darah segera diberikan. Jika stok di BDRS kosong, RSUD akan menghubungi PMI. Bila PMI juga kekurangan, keluarga dan masyarakat perlu dilibatkan untuk mencari donor. Dalam praktiknya, pencarian donor sering melibatkan banyak pihak, termasuk jaringan di luar daerah.

Pada unit pemulasaran jenazah, dr. Tri menjelaskan bahwa unit ini menjadi titik akhir pelayanan ketika pasien meninggal dunia. Jenazah disiapkan di ruang pemulasaran sebelum dibawa pulang oleh keluarga menggunakan ambulans jenazah. Jika diperlukan, rumah sakit dapat membantu proses pengiriman jenazah ke luar daerah, termasuk pengurusan teknis pengantaran hingga ke alamat tujuan.

RSUD juga menyediakan layanan ambulans dan mobil jenazah untuk kebutuhan internal pasien maupun permintaan dari luar. Layanan ini tidak hanya mengantar pasien antar-fasilitas, tetapi juga bisa menjemput dari luar menuju rumah sakit.

Di bagian akhir, ia menjelaskan tentang kasir dan pengaduan. Setelah seluruh pelayanan selesai, pasien atau keluarga akan diarahkan ke kasir di lantai satu atau ke Bankaltimtara untuk proses pembayaran. RSUD telah menyesuaikan dengan berbagai metode pembayaran: tunai, QRIS, transfer, hingga dompet digital seperti GoPay dan ShopeePay.

Untuk pengaduan, pasien dapat menemui petugas resmi di lobi—yang setiap hari berjaga—atau mengisi formulir melalui QR Code yang dipasang di semua unit layanan. Semua pengaduan terdokumentasi agar bisa ditindaklanjuti.

Dari paparan dr. Tri, saya melihat bahwa pelayanan RSUD Taman Husada berjalan di atas sistem yang kompleks dan saling terhubung. Mulai dari alur rawat inap, tindakan operasi, layanan jantung, persalinan, kemoterapi, farmasi, bank darah, hingga pemulasaran jenazah. Semuanya bekerja dalam satu rangkaian yang menuntut ketepatan prosedur dan konsistensi standar. Forum seperti FKP membuat simpul-simpul layanan itu lebih mudah dipahami publik, sekaligus membuka ruang koreksi agar perbaikan bisa berjalan lebih terarah. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Setelah pada sesi pertama saya mendengar paparan Direktur RSUD mengenai arah besar pembangunan rumah sakit, tantangan regulasi, dan kebutuhan peningkatan kapasitas layanan, sesi berikutnya langsung masuk ke ranah operasional yang lebih teknis.

Narasumber kedua Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Rabu (26/11), mulai masuk ke “dapur pelayanan”, membedah alur, hambatan teknis, dan detail operasional yang sehari-hari dihadapi tenaga kesehatan.

Wakil Direktur Pelayanan, dr. Niken Titisurianggi, M.Kes, berbicara dengan nada tenang namun runtut, melanjutkan gambaran besar yang sebelumnya disampaikan Direktur RSUD Taman Husada dr. Suhardi Sp.JP.,FIHA.

Niken membuka dengan satu hal penting: bahwa standar pelayanan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan yang hidup dan harus terus diperbarui mengikuti perubahan regulasi, pola penyakit, hingga dinamika teknologi kesehatan.

“Di setiap unit, kami wajib membuat standar pelayanan yang tertulis dan dipajang, dan standar itu harus direviu setiap saat,” ujarnya. Pernyataan ini menggambarkan betapa cepatnya ritme perubahan di sektor kesehatan.

Ia kemudian menyinggung bahwa di balik target RSUD untuk memperkuat kompetensi 24 jenis layanan menuju kategori “mahia/magia” Kemenkes, ada pekerjaan simultan yang tak kalah berat: memastikan seluruh standar pelayanan di unit-unit internal benar-benar berjalan.

Mulai dari persyaratan pelayanan, alur, standar waktu, biaya, hasil layanan, hingga mekanisme pengaduan—komponen-komponen inilah yang menjadi dasar penilaian publik sekaligus titik rawan terjadinya keluhan.

Salah satu penjelasan teknis yang paling menyedot perhatian adalah mengenai layanan gawat darurat. RSUD harus menerapkan triase medis, bukan sistem “siapa datang duluan dilayani dulu”.

Banyak masyarakat menilai kondisi tertentu sebagai gawat darurat, padahal secara medis belum tentu memenuhi kriteria. “Ini yang sering menimbulkan salah paham. Persepsi masyarakat tentang gawat darurat itu tidak selalu sama dengan persepsi medis,” jelasnya.

Dan ini bukan soal RSUD ingin mempersulit, tetapi soal kepatuhan pada audit BPJS dan standar nasional yang mengatur dengan ketat tindakan yang boleh ditanggung sebagai layanan emergensi.

Penjelasan dr. Niken makin teknis ketika masuk pada integrasi sistem dengan BPJS melalui rekam biometrik. Mulai 2023, pasien JKN harus melakukan verifikasi wajah atau sidik jari saat check-in. Semua ini bertujuan mencegah penyalahgunaan identitas JKN.

Namun kenyataannya, sistem bridging dengan BPJS sering mengalami gangguan, menyebabkan antrean menumpuk di lobi. “Kadang BPJS sedang error sehingga check-in tidak bisa dilakukan. Akhirnya pelayanan tersendat dan lobi penuh,” katanya.

Masalah berikutnya menyangkut manajemen antrean pasien. Setiap hari RSUD menerima 450–500 kunjungan di 20 poliklinik. Namun banyak pasien masih datang terlalu pagi meski jadwal cluster mereka sebenarnya siang. Akibatnya, lobi menjadi penuh sebelum waktunya.

Karena itulah RSUD sedang menyiapkan dua mesin check-in mandiri baru yang lebih cepat, sekaligus menonaktifkan tumpukan kertas rujukan di loket mulai 1 Desember 2025 nanti. Cara kerja idealnya: pasien JKN booking antrean via Mobile JKN, datang sesuai cluster, check-in via mesin, dan langsung menuju poliklinik. Tetapi realitasnya tidak selalu sesederhana itu.

Pada layanan poliklinik, dr. Niken juga menjelaskan perbedaan sistem di lantai 2 dan 3. Lantai 2 sudah memakai nurse station terpusat sehingga alur lebih efisien, sedangkan di lantai 3 masih menggunakan sistem lama di mana perawat berada di setiap klinik. Ini membuat kecepatan layanan tidak merata. Ia tidak menutupinya, bahkan menyebut bahwa beberapa peningkatan sarana sedang dirampungkan.

Penjelasan berikutnya masuk pada pelayanan laboratorium, radiologi, hingga administrasi rawat inap. Salah satu keluhan klasik adalah ketika peserta JKN yang sedang dirawat inap ternyata berstatus tidak aktif atau memiliki tunggakan iuran.

Dalam kondisi seperti ini, keluarga diberikan waktu 3 x 24 jam untuk menyelesaikan administrasi. “Ini sering menjadi komplain, karena keluarga mengira begitu masuk rawat inap semuanya otomatis selesai. Padahal verifikasi jaminan tetap harus dilakukan,” terangnya.

Di bagian akhir, ia kembali mengingatkan bahwa sebagian besar masalah pelayanan bukan semata soal SDM RSUD, tetapi soal kedisiplinan bersama dalam mengikuti sistem baru. Ia menyampaikan bahwa pengaduan kini bisa dilakukan di loket khusus maupun melalui QR Code di setiap unit. Semua ini bertujuan mendorong pelayanan yang transparan, terdokumentasi, dan dapat ditindaklanjuti.

Dari paparan dr. Niken, saya menangkap kenyataan yang sering terlupakan: kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh tenaga medis, tetapi juga oleh sistem yang terus bergerak dan kepatuhan kita pada alurnya. Karena itu, forum seperti FKP menjadi ruang penting agar rumah sakit dan masyarakat saling memahami kenyataan di lapangan.

Tulisan ketiga akan berlanjut pada paparan mengenai pembangunan Gedung C, bagian yang sangat menentukan masa depan layanan RSUD Taman Husada. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Sudah dua tahun terakhir saya menerima undangan Forum Konsultasi Publik (FKP) RSUD Taman Husada, tetapi selalu bertepatan dengan agenda luar kota. Tahun ini berbeda. Begitu undangan masuk, lengkap dengan jadwal FKP rangkaian HUT ke-23 RSUD yang digelar 26 November 2025, saya langsung meniatkan diri untuk hadir. Saya ingin mendengar langsung bagaimana manajemen rumah sakit berbicara tanpa perantara. Tanpa framing laporan dan tanpa pemotongan kalimat.

Sejak melangkah ke Ruang Nusa Indah di Gedung Angsana lantai 5, saya langsung merasakan bahwa forum ini bukan rutinitas seremonial, tetapi ruang dialog yang dibuka untuk kritik, evaluasi, dan dorongan perbaikan. Peserta yang hadir beragam: direktur rumah sakit swasta, kepala puskesmas, perwakilan klinik, organisasi perempuan, ormas, pasien, tokoh masyarakat, hingga unsur media. Komposisi ini membuat diskusi terasa lengkap.

Di depan, manajemen RSUD hadir sebagai narasumber: Direktur dr. Suhardi Sp.JP., FIHA; Wakil Direktur Pelayanan dr. Niken Titisurianggi, M.Kes; Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Viki Rizqi Riadis, S.STP; serta Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu, dr. Tri Ratna Paramita. Sementara dari Pemkot, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman, hadir mewakili Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni untuk membuka FKP.

Setelah forum dibuka resmi, Direktur Suhardi langsung memulai paparannya tanpa basa-basi. Ia menegaskan bahwa FKP merupakan amanah undang-undang sekaligus ruang evaluasi paling jujur karena menghadirkan suara eksternal yang tidak bisa dikendalikan. “Kami undang pihak eksternal untuk berdiskusi, menyampaikan pelayanan yang kami lakukan sekaligus menerima masukan,” ujarnya.

Kalimat itu menunjukkan bahwa forum ini tidak dimaksudkan sebagai formalitas tahunan. “Rumah sakit ini milik masyarakat. Karena itu, kami mohon dukungan agar rumah sakit ini benar-benar menjadi kebanggaan Kota Bontang,” sebutnya. Nada suaranya memperlihatkan kesadaran bahwa RSUD berdiri dan berjalan karena kepercayaan publik yang harus dirawat.

Dari sana, Direktur masuk pada gambaran faktual RSUD. Sebagai rumah sakit tipe B non-pendidikan dengan 200 tempat tidur, RSUD kini memiliki 38 dokter spesialis dan 3 subspesialis. Angka yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Layanan unggulan juga berkembang, terutama Cathlab yang telah menangani hampir 900 pasien jantung. Itu berarti ratusan warga Bontang tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan jantung. Layanan kemoterapi yang baru dibuka pun memberi dampak serupa; pasien dari Sangatta hingga Berau kini bisa pulang di hari yang sama tanpa perlu bermalam di Samarinda.

Paparannya menunjukkan bahwa RSUD telah bergerak dari pola “rumah sakit transit” menuju rumah sakit rujukan yang mandiri. Namun Direktur tidak berhenti pada capaian. Ia justru lebih banyak menyoroti tantangan yang harus dihadapi RSUD ke depan.

Perubahan regulasi rumah sakit dari pola klasifikasi A–D menjadi berbasis kompetensi seperti Paripurna, Utama, Madya, dan Dasar membuat RSUD wajib memenuhi 24 jenis layanan agar naik kelas. “RSUD Bontang baru memenuhi 11 dari 24 layanan yang harus naik kelas,” sebutnya.

Ia juga menjelaskan dinamika persyaratan alat kesehatan yang berubah-ubah dalam SIMRS Kemenkes, yang kerap membuat perencanaan harus disesuaikan ulang. “Hari ini syaratnya A-B-C, besok berubah lagi,” tuturnya, menggambarkan betapa dinamisnya regulasi yang harus diikuti.

Ketika Direktur menjelaskan Bed Occupancy Rate (BOR), suasana forum terasa semakin serius. Semester pertama BOR berada di angka 66%, namun pada Oktober 2025 melonjak hingga 90,65%, melewati batas ideal 85%. “Ini sudah terlalu penuh. Pasien semakin banyak, ruang semakin terbatas,” katanya. BOR setinggi itu bukan hanya persoalan kapasitas, tetapi juga kenyamanan pasien, risiko antrean panjang, dan potensi ketidaktersediaan ruang rawat.

Angka itulah yang menjadi dasar pembangunan Gedung C, gedung baru dengan tambahan hampir 100 tempat tidur, 20 ICU, 8 kamar bedah, dan fasilitas penunjang lainnya. Saat desain gedung ditayangkan, saya melihat para peserta sangat serius memperhatikan pemaparan itu, seolah memahami betapa mendesaknya gedung baru ini direalisasikan.

Sebelumnya, Lukman yang membuka forum memulai sambutannya dengan nostalgia masa ketika ia pernah menjadi Wakil Direktur RSUD. “Hampir semua alat sudah saya sentuh,” ujarnya sambil tersenyum. Namun setelah itu ia kembali pada substansi. Ia menegaskan bahwa FKP adalah ruang dialog publik yang harus dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi konstruktif dan kritik yang sehat. Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan publik selalu berjalan dalam batas regulasi. “Tidak semua aspirasi bisa langsung diterima. Tetapi setiap aspirasi yang selaras regulasi pasti akan kita serap,” tuturnya.

Lukman yang membacakan sambutan Wali Kota kemudian menekankan tiga prinsip layanan publik: responsif, profesional, dan berorientasi hasil. “Jangan cepat bilang tidak bisa. Layani dulu, baru kita cari jalan keluarnya,” sebutnya. Kalimat itu menggambarkan persoalan mendasar pelayanan publik hari ini. Ia menutup sambutan dengan kalimat yang cukup mengena: “Wajah rumah sakit adalah gambaran wajah pemerintah daerah.”

Sepanjang forum, saya melihat keseriusan yang jarang hadir di banyak kegiatan serupa. Para peserta mencatat, manajemen tidak defensif, dan pemerintah hadir dengan kesadaran untuk mendengar sekaligus menjaga arah. Forum seperti ini hanya akan bermanfaat jika keberaniannya dijaga—berani mendengar, berani menjelaskan, dan berani berubah. Pelayanan kesehatan tidak lahir dari ruangan tertutup, tetapi dari ruang dialog yang jujur seperti hari itu. Dan saya bersyukur bisa hadir untuk menyaksikannya secara langsung. (Bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.