Beranda blog Halaman 378

Menteri PU Ajukan Anggaran 2026 Naik Jadi Rp139,74 Triliun

redaksi2
-
0
Menteri PU Ajukan Anggaran 2026 Naik Jadi Rp139,74 Triliun

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta persetujuan Komisi V DPR RI terkait anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 sebesar Rp139,74 triliun atau meningkat Rp68,88 triliun dari 2025 sebesar Rp73,76 triliun.

“(Dari anggaran Rp68,88 triliun), sebagian untuk program teknis Rp65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp3,6 triliun,” kata Menteri Dody dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Adapun pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 adalah sebesar Rp73,76 triliun. Jika permintaan anggaran 2026 disetujui, maka pagu anggaran Kementerian PU tahun depan adalah senilai Rp139,74 triliun.

Anggaran ini nantinya difokuskan untuk program teknis yang meliputi infrastruktur sumber daya air (SDA) sebesar Rp4,92 triliun; penyelesaian kontrak multi tahun (multi years contract/MYC) sebesar Rp12,01 triliun; pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp1,77 triliun; program Sekolah Rakyat Tahap III senilai Rp10 triliun; operasi dan preservasi infrastruktur SDA dan jalan sebesar Rp6,03 triliun; sektor padat karya senilai Rp3,98 triliun; serta persiapan bencana darurat sebesar Rp0,55 triliun.

“Alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp2,49 triliun,” kata Dody.

Lebih lanjut, dukungan teknis balai sebesar Rp3,51 triliun; sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp0,01 triliun; kegiatan baru Rp17,62 triliun; serta PDN dan PLN senilai Rp2,26 triliun.

“Untuk program dukungan manajemen, dari usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan sebesar Rp2,84 triliun untuk belanja pegawai dan Rp0,76 triliun untuk belanja nonoperasional,” ujarnya.

Adapun tahun ini, fokus Kementerian PU adalah untuk pembangunan dan preservasi jalan, irigasi pangan, air bersih, dan sanitasi.

Per 9 Juli 2025, Dody mengatakan realisasi anggaran masih rendah, yaitu realisasi keuangan baru mencapai Rp33,85 persen dan realisasi fisik baru menyentuh 29,21 persen.

Menteri PU mengatakan hal ini dikarenakan adanya masalah politik anggaran pada semester pertama.

Namun, ia mengaku optimistis pihaknya bisa mencapai realisasi keuangan dan fisik masing-masing sebesar 93 persen dan 90 persen pada Desember 2025.

Dody juga mengajukan penambahan anggaran tahun 2025 menjadi Rp86,28 triliun, tapi masih belum diberikan respons oleh Kementerian Keuangan. (ANT/KN)

Wamenpora Taufik Hidayat Ditunjuk Jadi Komisaris PLN EPI

redaksi2
-
0
Wamenpora Taufik Hidayat Ditunjuk Jadi Komisaris PLN EPI

JAKARTA – Wakil Menteri Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat terpilih sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

“Iya, seperti berita yang beredar,” kata Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sekaligus Komisaris PLN EPI, Anggawira, saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Adapun PLN EPI sendiri merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, hingga biomassa untuk pembangkit listrik PLN.

Anggawira mengatakan para komisaris memiliki sejumlah tugas. Pertama adalah memperkuat ketahanan pasokan energi primer nasional.

“Langkah ini dilakukan melalui memastikan keandalan pasokan batu bara, gas pipa, LNG, dan energi primer lainnya untuk seluruh pembangkit PLN Group, dengan skema kontrak jangka panjang, diversifikasi pemasok, dan pemetaan risiko logistik,” kata Anggawira.

“Selanjutnya, membangun buffer stock strategis, terutama untuk LNG dan batu bara, guna mengantisipasi disrupsi geopolitik atau bencana alam,” imbuhnya.

Tugas kedua, mengoptimalkan portofolio energi primer dengan melakukan rebalancing bauran energi primer untuk menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik dengan tetap memperhatikan kebijakan transisi energi nasional, serta mendorong pemanfaatan energi primer domestik, termasuk batu bara dalam negeri, gas nasional dan potensi biomassa lokal.

“Ketiga, adalah efisiensi rantai pasok dan tata kelola niaga,” ujar Anggawira.

Untuk menjalankan tugas ketiga ini, upaya yang bisa didorong adalah dengan meningkatkan efisiensi logistik dan tata kelola niaga energi primer, termasuk sistem digitalisasi pengadaan, transparansi harga, dan integrasi pengangkutan darat-laut.

Lebih lanjut, evaluasi dan mengembangkan skema aggregator pricing dan blended fuel untuk optimalisasi biaya bahan bakar.

Keempat adalah upaya mempercepat pengembangan infrastruktur gas dan LNG, dengan mengakselerasi pengembangan dan optimalisasi regasifikasi LNG, terminal LNG kecil, dan jaringan pipa gas, terutama di kawasan timur Indonesia.

Selain itu, komisaris juga bertugas untuk mendukung transisi energi secara bertahap. Anggawira mengatakan PLN EPI diharapkan menyiapkan roadmap energi primer rendah emisi, termasuk penurunan emisi CO2 melalui co-firing, CCUS, hingga blending gas-hidrogen.

“Aktif dalam kajian dan pilot project teknologi energi primer hijau (green coal substitute, bio-CNG, hydrogen blend fuel),” katanya.

“Selanjutnya, transformasi digital dan tata kelola korporasi dengan mempercepat implementasi sistem end-to-end digital procurement dan supply chain management energi primer, memperkuat manajemen risiko, transparansi, dan Good Corporate Governance dalam seluruh proses niaga energi primer,” jelas Anggawira.

“Terakhir, sinergi strategis dan kemandirian energi nasional. Ini dengan menjadikan PLN EPI sebagai pusat orkestrasi energi primer nasional, bersinergi dengan BUMN energi, industri pertambangan, dan pemda. Serta mendukung arah Presiden RI untuk mewujudkan swasembada energi nasional berbasis sumber daya domestik,” imbuhnya. (ANT/KN)

Hari ini, KPK akan Periksa Gubernur Jatim Khofifah Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas

redaksi2
-
0
Hari ini, KPK akan Periksa Gubernur Jatim Khofifah Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokmas

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi, yakni bertempat di Polda Jatim pada Kamis ini.

“Gubernur Jawa Timur dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam perkara hibah kelompok masyarakat (pokmas), pada Kamis (10/7), di Polda Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa Khofifah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.

Sebelumnya, KPK memanggil Khofifah untuk menjadi saksi kasus tersebut pada 20 Juni 2025. Pemeriksaan diagendakan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Namun, Khofifah batal diperiksa penyidik KPK karena sedang berada di luar negeri untuk menghadiri wisuda anaknya.

Khofifah lantas meminta penjadwalan ulang pada pekan depannya, yakni antara 23-26 Juni 2025. Akan tetapi, KPK belum memanggil Khofifah dalam rentang waktu tersebut.

Untuk kasus itu, KPK pada 12 Juli 2024 mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut.

Dari 21 orang tersangka, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Dari empat orang tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara. (ANT/KN)

Persija Resmi Rekrut Gelandang Brasil, Fabio Calonego

redaksi2
-
0
Persija Resmi Rekrut Gelandang Brasil, Fabio Calonego

JAKARTA – Persija Jakarta resmi merekrut gelandang bertahan asal Brasil, Fabio Calonego, untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2025/2026.

Pemain kelahiran Novo Hamburgo, 24 Juli 1997 itu, didatangkan dari klub Brasil, Confianca.

“Saya siap dan 100 persen yakin menghadapi tantangan. Saya tidak sabar mengenakan seragam Persija dan bertemu dengan para penggemar,” ujar Fabio dikutip dari keterangan tertulis Persija, Kamis (10/7/2025).

Fabio mengawali karir profesionalnya bersama Ypiranga pada 2019, lalu membela sejumlah klub Serie B dan Serie C Brasil seperti Operario-PR, Azuriz, Aimore, hingga Confianca.

Bersama klub terakhirnya itu, ia mencatatkan 62 penampilan di semua ajang selama tiga musim.

Gelandang berusia 27 tahun itu menyatakan tekadnya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Macan Kemayoran.

“Saya datang untuk menjadi juara dan membuat sejarah bersama rekan satu tim, klub, dan para penggemar,” tuturnya.

Di Persija, Fabio diplot untuk memperkuat sektor tengah dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan penting dalam ambisi klub meraih prestasi pada musim 2025/2026.

Kedatangan Fabio menjadi perekrutan keempat Persija menjelang musim baru. Macan Kemayoran sebelumnya telah mendatangkan Eksel Runtukahu, Jordi Amat, dan Van Basty Sousa. (ANT/KN)

Indonesia–Brazil Kompak Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

redaksi2
-
0
Indonesia–Brazil Kompak Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

BRAZIL – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pernyataan pers bersama mereka mendukung Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena hanya dengan itu Palestina punya posisi yang setara dengan Israel untuk mewujudkan solusi dua negara (two-state solution).

Palestina saat ini masih menyandang status sebagai negara non-anggota pengamat permanen, meskipun mayoritas negara anggota pada Sidang Majelis Umum PBB pada 10 Mei 2024 setuju Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Israel telah menjadi anggota penuh PBB sejak 11 Mei 1949.

“Pengakuan terhadap negara Palestina, dan menjadikannya sebagai anggota penuh PBB untuk memastikan posisi setara yang dibutuhkan demi mewujudkan solusi dua negara,” kata Presiden Lula saat menyampaikan pernyataan pers bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Brazil Palácio do Planalto, Brazilia, Brazil, Rabu (9/7) waktu setempat.

Presiden Lula juga menekankan Indonesia dan Brazil tidak pernah lelah untuk mengecam kekejian Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

“Kami tidak pernah takut untuk menunjuk mereka-mereka yang hipokrit karena memilih diam saat menyaksikan pelanggaran terang-terangan dilakukan,” ujar Presiden Lula.

Dalam sesi yang sama, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia dan Brazil sepakat hanya solusi dua negara yang dapat mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza.

“Kami sangat menghargai sikap tegas Anda untuk masalah ini,” kata Presiden Prabowo.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo juga mendukung keinginan Presiden Lula, yang juga disampaikan dalam KTT Ke-17 BRICS, untuk mereformasi PBB dan tata kelola global.

“Harus ada reformasi dalam PBB yang meningkatkan pemain-pemain besar lainnya dalam arena global. Brazil adalah negara yang besar, dengan populasi yang besar dengan ekonomi yang kuat dan saya yakin akan memainkan peran lebih untuk memimpin dan saya pikir, kita harus menggabungkan upaya bersama, menggabungkan suara kita bersama untuk mereformasi (PBB dan tata kelola global, red.) bersama negara-negara lain seperti India, Afrika Selatan, Mesir, Nigeria, Jerman, Jepang, dan Meksiko,” kata Presiden Prabowo.

Tidak hanya soal krisis kemanusiaan di Gaza, perang Rusia-Ukraina juga menjadi salah satu isu global yang dibahas dalam pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Presiden Lula.

Presiden Prabowo kemudian menyatakan dukungannya terhadap Group of Friends for Peace untuk menjembatani adanya hasil-hasil konkret yang mengarah kepada gencatan senjata Rusia dan Ukraina. Group of Friends for Peace merupakan inisiatif negara-negara yang mengadvokasi diplomasi dan berupaya menjadi penengah perang Rusia-Ukraina. Fokus dari kelompok itu di antaranya de-eskalasi, bantuan kemanusiaan, dan kepatuhan pada hukum internasional.

Group of Friends for Peace digagas oleh Brazil dan China, serta beranggotakan mayoritas negara-negara berkembang yang ada di belahan Bumi bagian selatan (Global South).

Presiden Prabowo dan Presiden Lula melaksanakan pertemuan bilateral di Istana Planalto yang merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden RI di Brazilia.

Dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Prabowo didampingi jajarannya dari Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Brazil Edy Yusup.

Sementara itu, Presiden Lula didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mauro Vieira, Menteri Pertanian Carlos Henrique Baqueta Fávaro, Menteri Pendidikan Camilo Santana, Menteri Pembangunan dan Bantuan Sosial José Wellington Barroso de Araújo Dias, Menteri Lingkungan Hidup Marina Silva, Penasihat Presiden Celso Amorim, dan Duta Besar Brazil untuk RI George Prata. (ANT/KN)

Panen Pakcoy Bareng Petani Maluhu, Bupati Kukar Langsung Jawab Aspirasi Petani dengan Bantuan Pribadi

redaksi2
-
0
Panen Pakcoy Bareng Petani Maluhu, Bupati Kukar Langsung Jawab Aspirasi Petani dengan Bantuan Pribadi

TENGGARONG – Suasana hangat penuh semangat terasa di lahan pertanian Kelurahan Maluhu, pada Rabu (9/7/2025). Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, turun langsung ke lahan pertanian warga dan ikut panen pakcoy bersama para petani dari Perkumpulan Petani Sayur (PPS) Swadaya Mandiri.

Tak sekadar simbolik, kehadiran Aulia menjadi bentuk nyata kedekatan pemerintah dengan masyarakat, khususnya petani. Senyum sumringah para petani pun merekah, terlebih saat aspirasi mereka dijawab langsung di tempat oleh sang Bupati.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PPS Swadaya Mandiri. Kita lihat langsung panen pakcoy dan beberapa jenis sayur lainnya. Harapan kita, apa yang sudah baik ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan,” ucap Aulia dalam sambutannya.

Tak hanya PPS, kegiatan panen juga diikuti oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) setempat. Turut hadir pula Sekkab Kukar, Sunggono dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Muhammad Taufik.

Selain panen pakcoy, Pemkab Kukar juga menyalurkan sejumlah bantuan, seperti mini traktor, bibit padi, dan bio pestisida. Namun momen yang paling menyentuh terjadi saat Ketua Gapoktan, Abdul Mukid, menyampaikan harapan akan adanya kendaraan jenis viar untuk membantu distribusi hasil panen.

Tanpa basa-basi, Aulia langsung merespons aspirasi tersebut, dengan berjanji memberi kendaraan tersebut dengan menggunakan uang pribadinya.

“Bantuan viar nanti akan difasilitas dinas terkait di tahun depan. Tapi sebagai komitmen dukungan saya, kendaraan viar itu akan saya belikan secara pribadi secepatnya,” ujarnya, disambut tepuk tangan hangat dari para petani yang hadir.

Lebih dari sekadar panen, kunjungan ini juga dimaknai sebagai ajakan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap profesi petani di kalangan generasi muda. Aulia menegaskan, pertanian harus tetap hidup dengan adanya regenerasi.

“Rumusnya sederhana, bangga menjadi petani. Kalau itu berhasil kita tanamkan, maka akan banyak anak muda yang mau terjun langsung ke dunia pertanian,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Sekkab Kukar Klarifikasi Keterlambatan Gaji dan TPP Nakes, Imbas Proses Teknis Penganggaran

redaksi2
-
0
Sekkab Kukar Klarifikasi Keterlambatan Gaji dan TPP Nakes, Imbas Proses Teknis Penganggaran

TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegra (Kukar), Sunggono, memberikan klarifikasi terhadap keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji ke-13 bagi tenaga kesehatan yang menjadi sorotan publik.

Menurutnya, masalah ini bukan karena kelalaian atau unsur kesengajaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Melainkan disebabkan faktor teknis di internal instansi terkait.

“Saya mohon maaf jika terjadi keterlambatan. Pada dasarnya seluruh proses penganggaran untuk belanja wajib seperti gaji dan tunjangan sudah termasuk dalam komponen masing-masing OPD,” ujar Sunggono, Rabu (9/7/2025).

Sunggono menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut dipicu oleh meningkatnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor kesehatan, sementara struktur penganggaran yang ada belum menyesuaikan kondisi terkini.

“Kalau sejak awal disampaikan bahwa ada potensi kekurangan anggaran, seharusnya bisa dilakukan pergeseran. Karena kita sudah dua kali melakukan pergeseran anggaran. Tetapi mereka baru mengajukan sekarang, jadi tinggal kita proses,” ungkapnya.

Saat ini, proses penyelesaian administrasi dan input data tengah ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pemkab Kukar menargetkan penyelesaian pembayaran bisa dilakukan tanpa kendala tambahan.

“Intinya sedang ditangani. Doakan saja semoga tidak ada kendala, sehingga semuanya bisa selesai tepat waktu,” imbuhnya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh tenaga kesehatan di Kukar untuk tetap tenang dan tidak khawatir terhadap hak-hak mereka. “Ini tidak ada unsur kesengajaan. Sepanjang ini tidak pernah ada kejadian pemerintah merugikan hak ASN,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Angela–Suhuk Sah! Palu MK Akhiri Drama PSU Mahulu

redaksi2
-
0
Angela–Suhuk Sah! Palu MK Akhiri Drama PSU Mahulu

Hari ini, 8 Juli 2025, saya tidak menyaksikan langsung siaran YouTube putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Mahulu. Ada urusan lain yang tak bisa saya tinggalkan. Tapi sejak awal, saya ikut mengawal proses ini tanpa jeda—dari pencoblosan ulang, rekapitulasi suara, pengajuan permohonan ke MK, hingga pemeriksaan saksi di ruang sidang.

Meski tak menatap layar, saya tetap memantau jalannya putusan melalui wartawan Media Kaltim, M Adi Fajri Syamsu, yang bertugas langsung di Gedung MK, Jakarta.

Sejak 24 Mei 2025, saya bersama Tim Data Media Kaltim melakukan rekapitulasi mandiri dari Formulir Model C Hasil KWK yang diunggah KPU. Sampai dini hari saya tabulasi sendiri datanya dan hasilnya nyaris identik dengan hasil Pleno KPU Mahulu.

Rekapitulasi resmi di tingkat kabupaten akhirnya dituntaskan Selasa malam, 27 Mei 2025. Pasangan Angela Idang Belawan – Suhuk unggul dengan 10.033 suara atau 48,27 persen. Disusul pasangan Novita Bulan – Artya Fathra dengan 7.731 suara (37,20%), dan Yohanes Avun – Juan Jenau memperoleh 3.013 suara (14,51%). Total suara sah tercatat 20.777.

Kenapa ini penting? Karena hari ini, Mahkamah Konstitusi sudah menjawab semua pertanyaan. MK menolak seluruh permohonan pasangan Novita–Artya. Dalam putusan nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tak memenuhi ambang batas selisih suara. Selisih 16,92 persen itu terlalu jauh dari syarat maksimal 2 persen untuk daerah dengan jumlah penduduk di bawah 250 ribu jiwa.

Dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang sebelumnya didengungkan—seperti dugaan keterlibatan Bupati Mahulu dalam menggerakkan ASN dan perangkat desa dengan berbagai cara, tidak berhasil dibuktikan. Termasuk dugaan adanya pertemuan di Ladang Tower yang disebut-sebut sebagai ajang pengarahan dukungan kepada pasangan tertentu.

MK menilai, dalam permohonannya, pemohon bahkan tidak mencantumkan secara jelas kapan peristiwa itu terjadi. Bukti foto yang diajukan tidak menjelaskan secara meyakinkan apakah benar itu adalah pertemuan politik pada 24 Maret 2025. Tidak ada dokumen pendukung lain, seperti undangan atau rekaman, yang memperkuat dalil tersebut. Bahkan, salah satu saksi dari pihak terkait menyatakan bahwa itu adalah pertemuan adat masyarakat Dayak Kenyah.

Begitu pula keterangan saksi lain yang mengaku mengetahui keberadaan Bupati dan pejabat lain dalam pertemuan itu, dinilai tidak cukup menjelaskan tujuan dan konteks pertemuan. MK menyimpulkan, tidak ada bukti kuat bahwa pertemuan di Ladang Tower bertujuan untuk memenangkan pasangan tertentu dalam PSU.

Dengan begitu, Angela Idang Belawan dan Suhuk kini sah sebagai pemenang Pilkada Mahulu. Tidak ada lagi ruang gugat. Tidak ada lagi tunda. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Saya tahu, banyak warga Mahulu yang berharap ini jadi akhir dari segala drama. Publik sudah terlalu lelah dengan tarik-ulur hasil pilkada yang berlangsung nyaris setahun. Terlalu banyak energi terbuang hanya untuk mempertahankan tafsir atas kemenangan.

Saya ingin kembali pada tulisan saya beberapa waktu lalu: bahwa langkah menggugat adalah hak yang dijamin konstitusi. Dan ketika hak itu sudah dijalani, ketika bukti sudah diuji, dan ketika MK sudah memutuskan, maka sikap paling bijak adalah menerima.

Karena demokrasi bukan hanya soal menang dan kalah. Tapi soal siapa yang bersedia taat pada aturan main sampai peluit terakhir dibunyikan.

Mahulu kini tinggal menuntaskan satu babak terakhir: pelantikan. Setelah itu, tugas kita semua adalah mengawal: agar siapa pun yang memimpin tidak mengkhianati mandat yang telah mereka terima lewat proses panjang ini.

Sudah cukup gaduh. Saatnya menata ulang. Mahulu butuh pemulihan, bukan perpecahan.

Oleh Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Turun ke Pesisir, Aulia–Rendi Sikat Pungli dan Tuntaskan Blankspot

redaksi2
-
0
Turun ke Pesisir, Aulia–Rendi Sikat Pungli dan Tuntaskan Blankspot

Beranda TikTok saya beberapa hari terakhir dipenuhi cuplikan aktivitas pasangan pemimpin Kukar, dr Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin. Algoritma seolah paham: ini konten yang saya ikuti, sekaligus sedang saya amati.

Setelah pertemuan terbuka dengan para pimpinan media, Selasa (1/7) malam di Bukit Mahoni, di mana mereka duduk tanpa podium, mendengar langsung kritik dan harapan jurnalis, keduanya nyaris tak terlihat mengambil jeda. Seperti yang mereka janjikan malam itu, setelah ‘bercermin’ pada masukan dari para pelaku media lokal, gerak mereka diubah. Dari “berbenah” ke “bergerak”.

Tulisan bersambung soal kunjungan ke wilayah pesisir bahkan saya terima langsung dari Direktur Radar Kukar, Muhammad Rafii. Detilnya menarik: mulai dari sambutan warga, agenda teknis, hingga potensi yang dibuka perlahan tapi pasti.

Saya mencatat beberapa hal. Pertama, soal internet gratis. Di Desa Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak, mereka bukan cuma datang seremonial. Bupati Aulia bahkan mencoba langsung akses jaringan internet berbasis Starlink yang baru dipasang.

“Alhamdulillah, kita coba sendiri akses internetnya dan berjalan lancar,” ucapnya. Ini bukan pernyataan kosong. Desa ini dulunya blankspot total. Hari ini, lima titik router aktif, 203 kepala keluarga bisa terhubung ke dunia luar.

Kedua, soal sekolah. Di SD Negeri 4 Muara Badak. Pasangan Aulia-Rendi menyimak langsung keluhan kepala sekolah. Bukan sekadar soal gedung rusak, tapi tentang minimnya ruang penyimpanan aset dan praktik pungutan liar berkedok penjualan buku dan seragam. Aulia menegaskan, “Itu coba dievaluasi dan ditindaklanjuti. Kita pastikan masuk sekolah tidak ada pungutan.” Rendi pun menimpali, “Kalau masih ada yang langgar, akan kita tindak.”

Ketiga, urusan dapur masyarakat. Di dermaga Desa Muara Badak Ilir, ratusan nelayan menyambut pembagian bantuan freezer, perahu fiber, mesin diesel, ketinting. “Ini bagian dari rencana kita membangun ekosistem. Kualitas ikan dijaga, nilai jual naik,” kata Aulia. Tak sekadar alat, mereka sedang membangun rantai pasok perikanan yang masuk akal.

Lalu soal budidaya rumput laut. Saat ini, 3.600 hektare lahan sudah digarap. Target berikutnya,selesaikan pabrik pengolahan dengan kapasitas 20 ton per hari. “Insya Allah akan kita selesaikan semua yang masih kurang, agar pabrik segera beroperasi,” ucap Aulia di sela panen rumput laut. Ia paham, nilai tambah tak lahir dari bahan mentah yang dijual murah.

Dari semua rangkaian ini, saya melihat sesuatu yang jarang: kepala daerah yang menyambung titik-titik kecil—internet, sekolah, dermaga, rumput laut, menjadi simpul besar pembangunan.

Mereka tidak datang membawa janji, tapi langsung menjawab tantangan. Bekerja dalam diam, tapi jejaknya jelas. Bukan pencitraan, tapi kerja nyata yang bisa disentuh warga.

Apakah langkah cepat ini akan terus terjaga? Itu urusan waktu. Tapi satu hal yang pasti, untuk saat ini, mereka sedang hadir di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Dan itu lebih dari cukup untuk memberi harapan warga Kukar. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Jelang HUT ke-80 RI, Presiden Prabowo Luncurkan “Trisula” Pengentasan Kemiskinan

redaksi2
-
0
Jelang HUT ke-80 RI, Presiden Prabowo Luncurkan “Trisula” Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto segera meluncurkan trisula atau tiga program pengentasan kemiskinan, yakni Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah, dan Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan pada bulan ini, menjelang HUT Ke-80 Republik Indonesia.

“Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto itu punya tiga senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Kantor PCO Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Hasan menjelaskan ketiga program besar dan masif itu akan diluncurkan dan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo sepanjang bulan ini.

Untuk program pertama, yakni Sekolah Rakyat, akan diluncurkan pada akhir Juli. Sekitar 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah akan menerima peserta didik baru dari keluarga yang masuk dalam golongan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga bertujuan memutus rantai kemiskinan dari keluarga anak tersebut.

Calon siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mendapatkan pendidikan dengan kurikulum pendidikan Nasional, tetapi juga tempat tinggal layak di dalam asrama, serta makan bergizi setiap hari.

“Ini kira-kira targetnya akan sekitar 0,7 persen masyarakat kita yang memang berada di level kemiskinan ekstrim,” kata Hasan.

Program kedua yang diluncurkan pada bulan ini, yaitu Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Para siswa nantinya akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, termasuk juga pemeriksaan skrining TBC, dan pemeriksaan kejiwaan.

Menurut Hasan, CKG untuk siswa sekolah merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak hanya dari segi pendidikan, tapi juga kesehatan siswa harus terjaga dengan baik.

Kemudian, program ketiga yang akan masif diluncurkan adalah Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih.

Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan secara serentak operasional 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan pada 19 Juli mendatang. Acara peresmian rencananya dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah.

Dengan meluncurkan tiga program tersebut, Hasan berharap perayaan HUT Ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga merdeka dalam hal pemerataan kesejahteraan.

“Ini yang disebut sebagai trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Kita berharap dengan diluncurkannya program-program ini, pembangunan makin dirasakan merata dan kemerdekaan juga kita rasakan semakin nyata,” kata Hasan. (ANT/KN)

1...377378379...1,107Halaman 378 dari 1,107