Foto: Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong.
BERAU — Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, melontarkan kritik keras terkait dugaan praktik sewa-menyewa ilegal pada aset milik Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya lapak kawasan niaga di Jalan AKB Sanipah I. Ia menilai penyimpangan tarif sewa yang jauh dari ketentuan resmi sudah masuk kategori serius dan harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Kawasan niaga tersebut memiliki tarif retribusi resmi yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau, yakni antara Rp250 ribu hingga Rp600 ribu per bulan. Namun hasil temuan di lapangan memperlihatkan fakta berbeda: sejumlah oknum diduga menyewakan ulang lapak-lapak itu dengan tarif mencapai Rp25 juta hingga Rp30 juta per tahun.
“Jangan sampai ada lapak yang membayar sewa berbeda dari tarif resmi. Ini harus dibenahi. OPD terkait mulai sekarang harus serius mendata dan menertibkan asetnya,” tegas Rudi.
Menurutnya, selisih tarif yang begitu besar merupakan sinyal kuat adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan praktik monopoli oleh pihak tertentu. Kondisi ini, kata Rudi, tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menghambat upaya pemerintah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang secara detail terhadap seluruh petak, lahan, dan lapak milik Pemkab Berau yang menjadi objek retribusi. Langkah itu diperlukan untuk memastikan tidak ada penyewa yang memanfaatkan celah aset pemerintah demi keuntungan pribadi.
Rudi juga menekankan bahwa penyimpangan tarif sewa lapak di Jalan AKB Sanipah I jelas melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda). Ia menambahkan bahwa revisi tarif retribusi untuk meningkatkan PAD memang memungkinkan, tetapi hanya dapat dilakukan jika data aset telah tervalidasi dan dikelola secara transparan.
“Semua objek retribusi harus mematuhi tarif resmi dalam perda,” tegasnya.
Selain menuntut penarikan retribusi sesuai aturan, Rudi mendorong penataan ulang manajemen kios dan lapak agar pelaku UMKM dapat merasakan manfaatnya secara adil. Ia membuka opsi agar pemerintah mempertimbangkan skema pemanfaatan aset yang lebih terbuka, seperti lelang atau mekanisme lain yang sesuai regulasi.
“Menurut saya, ada aset yang sulit dikelola atau tidak optimal. Untuk mencegah penyalahgunaan, pemerintah harus membuka opsi pemanfaatan yang lebih jelas dan tidak memberi ruang bagi oknum mencari keuntungan pribadi,” pungkasnya. (gs/SDV)
BERAU — Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, meminta pemerintah daerah memperkuat fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang hingga kini dinilai belum optimal di sejumlah kawasan. Ia menegaskan, PJU bukan sekadar fasilitas pendukung, tetapi elemen penting yang berpengaruh langsung pada keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di malam hari.
Ratna menilai pencahayaan yang baik mampu menekan potensi kriminalitas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung aktivitas ekonomi yang berlangsung pada malam hari.
“Kalau penerangannya baik, pasti berdampak langsung pada produktivitas masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi kriminalitas maupun kecelakaan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh PJU dalam kondisi berfungsi, mulai dari perawatan rutin, pemeriksaan jaringan, hingga penanganan cepat ketika ada kerusakan yang dilaporkan warga. Menurutnya, respons yang lambat sering membuat satu titik gelap bertahan terlalu lama hingga membahayakan pengguna jalan.
Selain perbaikan, Ratna menilai penambahan PJU di kawasan yang selama ini minim penerangan merupakan kebutuhan mendesak. Beberapa titik gelap di wilayah permukiman, jalan antarkampung, hingga area ekonomi malam disebutnya perlu segera mendapatkan perhatian.
Ratna berharap peningkatan fasilitas PJU dapat menjadi bagian dari strategi besar menciptakan ruang malam yang lebih aman, nyaman, dan mendukung bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat.
“PJU bukan hanya estetika kota. Ini soal keamanan dan kenyamanan warga. Pemerintah harus betul-betul hadir memastikan semua titik gelap bisa diterangi,” tegasnya. (gs/adv)
BERAU — Stabilitas jaringan internet di Pulau Maratua kembali mendapat sorotan dari DPRD Berau. Anggota Komisi II, Agus Uriansyah, menilai konektivitas yang buruk membuat aktivitas masyarakat dan pelaku wisata terganggu, sekaligus menghambat promosi serta pertumbuhan sektor pariwisata di pulau andalan Berau tersebut.
Agus menyampaikan bahwa keluhan mengenai jaringan yang tidak stabil datang dari berbagai pihak—mulai dari warga, pengelola resort, pelaku usaha wisata, hingga wisatawan yang berlibur di Maratua. Gangguan jaringan, kata dia, tidak hanya membuat komunikasi terhambat, tetapi juga mempengaruhi layanan usaha yang kini sangat bergantung pada sistem digital.
“Banyak masyarakat dan pelaku wisata mengeluhkan konektivitas yang buruk. Ini jelas mengganggu aktivitas, mulai dari komunikasi dasar sampai layanan usaha,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pola wisata masa kini menuntut destinasi menyediakan jaringan internet yang memadai. Wisatawan tidak hanya menikmati panorama laut dan alam, tetapi juga mengunggah konten perjalanan secara real-time—yang sesungguhnya menjadi bentuk promosi gratis bagi daerah.
Menurutnya, Maratua memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat, tetapi harus dibarengi dengan infrastruktur digital yang kuat agar mampu bersaing dengan destinasi lain yang sudah lebih siap secara teknologi.
“Peningkatan jaringan perlu dilakukan melalui kerja sama konkret antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan operator telekomunikasi. Harus ada solusi permanen,” tegasnya.
Agus menilai kebutuhan konektivitas tinggi juga berasal dari hotel, resort, UMKM, hingga penyedia jasa wisata. Karena itu, penguatan jaringan bukan sekadar kebutuhan tambahan, tetapi bagian penting dari ekosistem pariwisata modern.
Ia berharap sinergi lintas sektor dapat segera diwujudkan agar Maratua tidak tertinggal dan mampu menghadapi tantangan era digital.
“Kalau jaringan terus bermasalah, pariwisata kita ikut terhambat. Saya berharap pembenahan ini bisa diprioritaskan,” pungkasnya. (gs/ADV)
BERAU — Anggota Komisi III DPRD Berau, Sa’ga, kembali menyoroti maraknya peredaran minuman keras (miras) ilegal di sejumlah wilayah di Berau. Ia mengingatkan bahwa distribusi miras tanpa izin bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius yang dapat merusak tatanan sosial jika tidak diawasi secara ketat.
Sa’ga menyebut persoalan ini semakin mengkhawatirkan karena peredaran miras ilegal kini mulai menjangkau kalangan remaja. Menurutnya, kelompok usia tersebut sangat rentan terpengaruh lingkungan dan pergaulan berisiko.
“Apalagi ketika kontrol lingkungan dan keluarga tidak optimal. Ini bisa memberi dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi muda kita,” katanya.
Ia menilai, konsumsi miras tanpa pengawasan kerap menjadi pemicu berbagai persoalan sosial di Berau. Berbagai keributan, tindakan kriminal, hingga gangguan ketertiban sering kali berawal dari konsumsi miras yang tidak terkontrol, terutama yang dijual secara ilegal tanpa standar keamanan.
“Sudah banyak kasus keributan atau tindakan melanggar hukum berawal dari konsumsi miras yang tidak terkontrol,” tegasnya.
Sa’ga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memperketat pengawasan peredaran miras, termasuk penindakan terhadap oknum pelaku usaha yang menjual tanpa izin resmi. Namun ia menekankan bahwa keberlanjutan pengawasan sangat penting agar efek jera benar-benar tercipta.
“Kebijakan pengawasan sudah tepat. Tinggal diperkuat komitmen aparat untuk melakukan penindakan di lapangan. Semoga langkah itu bisa memberikan efek jera bagi para pelaku,” pungkasnya. (gs/ADV)
Direktur RSUD Taman Husada, dr. Suhadi, menandatangani berita acara FKP sebagai wujud komitmen perbaikan layanan. Foto: Agus S
SETELAH mendengar pemaparan manajemen tentang rencana besar Gedung C, forum berlanjut ke sesi yang paling hidup: tanya jawab. Di sinilah suara pasien, kader posyandu, tokoh masyarakat, hingga perwakilan rumah sakit swasta bertemu langsung dengan jajaran direksi RSUD Taman Husada.
Seorang kader posyandu dari Tanjung Laut membuka sesi dengan tiga pertanyaan praktis yang sehari-hari ia temui di lapangan. Ia menyinggung istilah “pelayanan tingkat kegawatan” yang kerap membingungkan warga, menanyakan kasus keluarga yang datang ke rumah sakit karena kecelakaan tetapi tidak ditanggung BPJS, serta meminta penjelasan apakah rincian tarif yang dipaparkan manajemen berlaku juga untuk pasien JKN. Ia juga bertanya tentang layanan pengantaran jenazah—apakah bisa digunakan oleh warga yang bukan pasien rawat inap, dan apakah ada biayanya.
Dari sisi fasilitas kesehatan swasta, seorang dokter menyampaikan pandangan berbeda. Dengan jumlah penduduk sekitar 190 ribu jiwa dan lima rumah sakit yang beroperasi, menurutnya Bontang sebenarnya bisa membangun ekosistem layanan yang lebih kuat bila seluruh rumah sakit saling melengkapi layanan unggulan masing-masing.
Manajemen RSUD Taman Husada bersama perwakilan peserta usai penandatanganan hasil FKP dan komitmen peningkatan layanan. Foto: Dwi
Rencana penambahan kapasitas RSUD menjadi 300 tempat tidur melalui Gedung C, katanya, seharusnya dibaca sebagai peluang kolaborasi, bukan kompetisi. Idealnya, warga Bontang tidak perlu lagi berobat keluar kota hanya karena layanan tertentu tidak tersedia di satu rumah sakit.
Masukan lain datang dari tokoh masyarakat yang juga pengguna rutin layanan RSUD. Ia memberi apresiasi atas banyak perubahan positif: kebersihan, ketertiban, dan keramahan tenaga kesehatan. Namun ia menyampaikan keluhan warga tentang biaya pemulasaraan jenazah yang dirasakan berat bagi keluarga yang tidak mampu.
Ia juga menyinggung isu lama soal insinerator rumah sakit yang sempat dituduh mencemari lingkungan. Setelah mengecek langsung ke lokasi, ia menilai bahwa keluhan tersebut tidak sepenuhnya tepat, dan meminta media serta warganet berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi kabar yang menyesatkan.
Dari sisi pengalaman pasien, dua keluhan paling sering muncul adalah lamanya waktu tunggu pengambilan obat dan persoalan parkir. Beberapa peserta bercerita bahwa mereka harus menunggu sangat lama di farmasi, bahkan hingga tertidur di kursi tunggu. Sementara di area parkir, terutama di lantai atas, motor yang parkir sembarangan membuat jalur mobil menyempit. Peserta mengusulkan adanya petugas khusus yang berjaga pada jam sibuk serta penataan ulang ruang tunggu untuk menghindari penumpukan, terutama pada hari-hari ramai seperti Senin.
Suasana Forum Konsultasi Publik RSUD Taman Husada yang membahas standar pelayanan dan rencana pembangunan Gedung C. Foto: DwiPeserta FKP RSUD Taman Husada menyampaikan masukan langsung kepada manajemen dalam sesi dialog terbuka. Foto: Agus S
Direktur RSUD, dr. Suhadi, menanggapi satu per satu masukan tersebut. Ia menegaskan bahwa persaingan antar rumah sakit di Bontang harus dipahami sebagai persaingan yang saling menguatkan. Menurutnya, pangsa pasar RSUD bukan hanya warga Bontang, tetapi seluruh Kaltim. Ia menyebut banyaknya pasien dari Kutai Timur hingga Berau yang kini memilih berobat ke Bontang karena akses jalan dan fasilitas yang semakin baik. “Kalau pelayanan dan fasilitas kita terus meningkat, pasien akan datang dengan sendirinya,” tegasnya.
Terkait tarif, termasuk biaya pemulasaraan jenazah, dr. Suhadi menjelaskan bahwa rumah sakit terikat pada peraturan daerah sehingga proses peninjauan tarif tidak bisa dilakukan secara cepat. Namun ia memastikan seluruh masukan peserta menjadi bahan evaluasi. Ia juga mengakui bahwa parkir, ruang tunggu, dan keramahan petugas masih menjadi pekerjaan rumah. RSUD telah menjadikan keramahan sebagai indikator mutu prioritas melalui gerakan 5S—salam, sapa, senyum, sopan, santun—meski perubahan perilaku membutuhkan waktu dan pemantauan berkelanjutan.
Wakil Direktur Pelayanan, dr. Niken Titisurianggi, memberikan penjelasan rinci mengenai kriteria gawat darurat dan skema penjaminan BPJS–Jasa Raharja. Ia menegaskan bahwa tidak semua pasien yang datang ke IGD otomatis masuk kategori gawat darurat, dan penentuannya berada pada dokter berdasarkan standar medis.
Untuk kecelakaan lalu lintas, ia menjelaskan perbedaan penjaminan antara kecelakaan ganda yang dijamin Jasa Raharja dan kecelakaan tunggal yang dapat dijamin BPJS, sepanjang syarat administrasi terpenuhi dan tidak melibatkan alkohol atau narkoba. Ia juga menjelaskan bahwa rincian biaya pasien JKN dikirim ke BPJS sebagai penjamin, sehingga tidak dicetak untuk pasien.
Menjawab keluhan waktu tunggu, dr. Niken menjelaskan penerapan jalur prioritas atau fast track bagi pasien dengan kondisi tertentu—seperti lansia dengan gangguan pernapasan atau pasien berkursi roda—yang dapat diprioritaskan berdasarkan screening medis awal di anjungan. Untuk layanan pengantaran jenazah, ia menyebutkan bahwa RSUD melayani pengantaran dalam dan luar kota dengan tarif yang diatur dalam perda, salah satunya Rp150 ribu untuk radius 5 kilometer pertama.
Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu, dr. Tri Ratna Paramita, menambahkan bahwa cita-cita RSUD adalah memberikan pengalaman layanan yang layak untuk semua pasien, bukan hanya tamu atau kader posyandu. Ia menjelaskan kembali penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) dengan maksimal empat tempat tidur per ruang, yang membuat RSUD terus melakukan renovasi ruang secara bertahap. Ia juga menyinggung persoalan identitas ganda yang kadang membuat peserta JKN tidak dapat mendaftar; masalah ini dapat diselesaikan dengan pelaporan ke BPJS Kesehatan untuk penertiban data.
Sesi tanya jawab ditutup oleh pembawa acara dengan merangkum sejumlah poin: pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang prosedur gawat darurat dan penjaminan BPJS; pentingnya sinergi RSUD dengan rumah sakit swasta di Bontang; serta komitmen manajemen untuk menindaklanjuti masukan terkait parkir, ruang tunggu, farmasi, hingga perilaku petugas. Ia juga menegaskan bahwa penyampaian informasi layanan tidak boleh hanya mengandalkan media sosial, tetapi bekerjasama dengan media massa untuk memastikan publik menerima informasi yang benar dan utuh.
Forum ditutup secara resmi, dan seluruh masukan dirangkum dalam berita acara sebagai dasar perbaikan standar pelayanan RSUD ke depan. Saya hadir sebagai salah satu saksi penandatanganan dokumen tersebut.
Dari rangkaian diskusi itu terlihat bahwa pembangunan Gedung C hanyalah satu bagian dari agenda besar RSUD. Warga berharap layanan yang cepat, ramah, transparan, dan terjangkau berjalan seiring pembangunan fisik. Pekerjaan rumahnya tidak sedikit. Tetapi lewat FKP, semua pihak akhirnya duduk di forum yang sama. Pasien, tenaga kesehatan, manajemen, pemerintah kota, dan media, untuk memastikan perbaikan layanan benar-benar dilakukan. (*)
NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kota cerdas melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Finlandia dan Uni Eropa. Penguatan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan di Kantor Otorita IKN, Kamis (27/11/2025), sebagai tindak lanjut dari rangkaian assessment bersama terkait penerapan standar smart building di Nusantara.
Pertemuan tersebut membahas hasil assessment terhadap beberapa fasilitas utama, seperti Gedung Kantor Otorita IKN, Gedung Kemenko 4, dan Tower Hunian ASN 3. Dari proses kajian tersebut, disusun rekomendasi teknis serta rencana pendampingan untuk penerapan standar smart building yang terintegrasi dengan visi pembangunan smart city IKN.
European Union Cooperation Facility (EUCF) menekankan tiga pilar utama dalam pengembangan kota cerdas, yaitu Building System, System Integration, dan Enterprise Integration. EUCF juga menyerahkan roadmap lengkap beserta rekomendasi teknis yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi Otorita IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Eropa dan Finlandia dalam mempercepat pengembangan sistem kota cerdas.
“Mendengar rekomendasi yang sudah dipaparkan, kami sangat percaya diri bahwa nanti kami akan punya sistem smart city yang lebih baik. Tolong bantu kami dan pandu kami bagaimana cara yang tepat dalam mengimplementasikannya,” ujar Basuki.
Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, menegaskan komitmen Finlandia untuk mendukung pengembangan smart city di IKN.
1 dari 11
“Kami akan mendukung IKN dalam bidang security dan data hingga kami berkomitmen mengembangkan peluang investasi di bidang smart city ini di IKN,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Shanaz Patel, Program Manager Delegasi Uni Eropa, menegaskan keberlanjutan kerja sama jangka panjang dengan IKN.
“Kami berkomitmen menjalankan long-term cooperation. Dalam waktu dekat, kami akan bantu support dalam pengadaan sesuai dengan hasil assessment yang telah dilakukan sebelumnya,” tuturnya.
Berdasarkan assessment EUCF, sejumlah rekomendasi prioritas meliputi integrasi dan konektivitas data secara terpusat melalui command center, termasuk integrasi fire alarm system, kamera CCTV, serta penyempurnaan aspek regulasi dan prosedur yang mendukung ekosistem smart city.
Terdapat tiga tahapan implementasi kelanjutan dari hasil assessment yaitu eksplorasi spesifikasi dan pengadaan untuk smart building dan pendukungnya di tahun 2026, dilanjutkan dengan masa percobaan dari sistem yang dibangun pada tahun 2027 hingga harapannya di tahun 2028 sistem sudah siap digunakan sepenuhnya.
Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari Finlandia serta Uni Eropa, Otorita IKN menargetkan percepatan implementasi smart city yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Nusantara sebagai kota masa depan yang berteknologi tinggi dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. (ADV)
Sejumlah penumpang kereta saat mengantre di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. ANTARA/HO-KAI Commuter
JAKARTA – PT KAI Commuter menegaskan tidak melakukan pemecatan terhadap petugas yang diduga menghilangkan barang di dalam tas milik penumpang yang tertinggal di Commuter Line pada Senin (17/11/2025).
“KAI Commuter tidak melakukan pemecatan sebagaimana isu beredar, karena memiliki aturan dan prosedur terkait kepegawaian yang tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Karina menyampaikan bahwa pihaknya perlu melakukan penelusuran lebih dahulu untuk memastikan kejadian sebenarnya.
“Sebagai tahap awal, tentunya kami melakukan koordinasi kepada pihak mitra pengelola petugas ‘front liner’,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh petugas di lapangan selalu diarahkan untuk menjalankan prosedur standar operasional (SOP) dengan baik agar pelayanan kepada pengguna tetap terjaga.
“Pihak mitra masih melakukan evaluasi internal untuk melihat lebih jelas kondisi yang terjadi,” katanya.
KAI Commuter akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar situasi serupa dapat dicegah ke depannya.
Pihaknya mengingatkan kembali bahwa barang pribadi yang tertinggal di dalam commuter line merupakan tanggung jawab pengguna. “Karena itu kami mengimbau agar seluruh pengguna tetap menjaga dan memperhatikan barang bawaannya dengan baik,” katanya.
Karina menyebutkan setiap stasiun memiliki layanan “lost and found”, barang yang ditemukan akan didata dan disimpan oleh petugas.
Jika tidak diambil dalam kurun waktu tertentu di stasiun tujuan akhir, barang tersebut akan dipindahkan ke gudang pusat untuk penyimpanan lebih lanjut.
Pengambilan barang tertinggal dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku.
“Namun pada prinsipnya, kami tetap mengajak seluruh pengguna commuter line untuk memastikan barang bawaannya aman dan tidak tertinggal, barang bawaan merupakan tanggung jawab pelanggan,” katanya.
Sebelumnya beredar sebuah unggahan viral di media sosial Instagram yang diunggah oleh akun @jabodetabek24info. Unggahan tersebut menjelaskan kronologi seorang pengguna commuter line yang terkejut karena isi tas, yakni sebuah tumbler hilang.
Ketika ditanyakan kepada petugas, ia mendapat jawaban bahwa petugas tersebut tidak melakukan pengecekan isi tas saat proses serah terima barang hilang.
“Petugas tersebut juga mengaku lalai karena tidak memeriksa isi tas tersebut,” tulis akun tersebut.
Akun tersebut juga menuliskan kasus tersebut dianggap melanggar SOP. Petugas itu bahkan dikabarkan terancam kehilangan pekerjaannya. (ANT/KN)
Kondisi Jembatan Koto Buruak, Kecamatan Lubuak Aluang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar yang ambruk pada Kamis pagi. ANTARA/HO-istimewa.
PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat mencatat sebanyak 10.575 warga dari 3.450 rumah di daerah itu terdampak banjir yang terjadi semenjak Sabtu (22/11/2025) hingga Kamis (27/11/2025).
“Satu orang dinyatakan hilang hanyut terbawa banjir saat jembatan (Koto Buruak) di Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung ambruk (pagi tadi)” kata Bupati Padang Pariaman melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman Zahirman sesuai dikutip dari ANTARA, Kamis (27/11/2025) malam.
Ia mengatakan akibat banjir tersebut setidaknya 2.968 korban harus dievakuasi ke tempat yang telah disediakan pemerintah setempat.
Pemkab Padang Pariaman juga mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan serta membuka pelayanan kesehatan korban bencana di Padang Pariaman.
Ia menyampaikan 11 kecamatan di Padang Pariaman mengalami banjir dari 17 kecamatan di daerah itu yang mengalami bencana dalam sepekan terakhir. Kecamatan yang mengalami banjir terparah yaitu di Ulakan Tapakis.
Banjir yang dialami Padang Pariaman tersebut, lanjutnya diakibatkan oleh meluapnya sejumlah sungai di antaranya Batang Anai, Batang Tapakih, dan Sungai Batang Ulakan yang disebabkan oleh tingginya curah hujan.
Akibat banjir tersebut enam unit fasilitas ibadah terendam banjir, satu unit fasilitas pendidikan terendam, rumah rusak 17 unit, 13 unit rumah hanyut ke sungai di bawa banjir, tiga unit fasilitas pendidikan rusak, serta merusak ladang dan sawah petani.
Pihaknya mengimbau warga untuk selalu meningkatkan kewaspadaan seiring dengan cuaca ekstrem yang masih menerpa daerah itu dan sekitarnya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman, Sumatera Barat mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di provinsi itu yang diperkirakan masih dapat terjadi hingga 29 November 2025.
“Dengan melihat perkembangan dinamika atmosfer aktual, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem terutama hujan lebat hingga ekstrem yang dapat disertai angin kencang di sebagian besar wilayah Sumbar,” kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau Desindra Deddy Kurniawan di Padang Pariaman.
Desindra Deddy mengatakan peringatan cuaca ekstrem tersebut sehubungan dengan adanya bibit siklon tropis 95B yang teridentifikasi sejak 21 November 2025 di wilayah Selat Malaka sebelah timur perairan Aceh.
Kondisi tersebut, ujar dia, memicu pola pertemuan arus angin atau massa udara di Sumbar serta Indeks Ocean Dipole (IOD) bernilai negatif sehingga meningkatkan suplai uap air dan kelembapan yang menyebabkan kondisi atmosfer labil. (ANT/KN)
Dokumentasi tampak atas lift kaca di tebing Pantai Kelingking yang dihentikan pemerintah dan DPRD Bali, Klungkung, Bali. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)
DENPASAR – Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Kejari Klungkung memburu oknum di balik proyek lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida.
Hal ini disampaikan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, di Denpasar, Kamis (27/11/2025), merespons persepsi yang salah dari masyarakat perihal pemberian izin pembangunan lift oleh pemerintah.
Padahal, senada dengan Gubernur Bali bahwa bangunan lift kaca memang ilegal, investor hanya memiliki izin membangun loket tiket di atas tebing dan yang patut dicurigai siapa oknum yang menjamin izin tersebut.
“Dengan kondisi ini kami mendesak penegak hukum agar mengusut tuntas, siapa yang menikmati permainan ini, bahkan kami harap investor berani terbuka, siapa yang ikut bermain sampai berani membangun lift kaca secara bodong,” kata dia.
”Yang dicarikan izin hanya bangunan di atas tebing berupa loket tiket saja, sisanya terindikasi bodong, itu fakta yang kami dapat,” sambung Supartha.
Politisi senior di DPRD Bali itu menyayangkan persepsi keliru dari masyarakat yang menduga Pemprov Bali bagian dari kasus ini, padahal Gubernur Bali Wayan Koster dan Pansus TRAP yang mendorong penghentian dan pembongkaran.
Untuk itu ia mengajak masyarakat bersama-sama mendorong Kejari Klungkung mengungkap kasus lift kaca bodong.
Supartha menduga ada indikasi kuat banyak pihak menikmati dana dari investor, sebab investor seperti diyakinkan bahwa bisa membangun hanya dengan memegang izin bangunan loket tiket saja.
“Usut tuntas permainan ini, penegak mesti menuntaskan kasus ini secara pidana, apakah ada gratifikasi, apakah ada yang melanggar pidana lainnya, kami mendesak agar diusut tuntas,” ujarnya.
Untuk menunjukkan ketegasan, DPRD Bali juga mendorong pemberian sanksi pidana bagi investor lift kaca tebing Pantai Kelingking, sebab mereka salah menggunakan ruang.
Adapun yang dilanggar adalah Undang-Undang Tata Ruang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 27 tahun 2007, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.
“Salah memanfaatkan ruang di tempat yang dilarang juga ada ancaman pidananya, ini juga harus ditegakkan, mesti ada efek jera dari investasi di Bali ke depan, kalau yang tidak taat aturan akan kena sanksi tegas,” ujarnya.
Sementara itu mengenai lift kaca, Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya telah bulat memutuskan bahwa pihak investor harus menghentikan pembangunan dan membongkar hingga membuat Pantai Kelingking nampak seperti awalnya.
Keputusan ini disampaikan menimbang lima jenis pelanggaran berat yang telah dilanggar serta rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali. (ANT/KN)
Foto: KH Sarmidi Husna, Katib Syuriyah PBNU (tengah), bersama Wasekjen PBNU Nur Hidayat (kiri) saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (27/11/2025). (Foto: istimewa)
JAKARTA — Polemik muncul di tubuh PBNU setelah beredarnya Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/ A.ll.10.01/99/11/2025 yang menyatakan pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum. Wasekjen PBNU, Nur Hidayat, menyebut polemik itu berkaitan dengan dugaan sabotase pada sistem administrasi digital Digdaya.
Surat Edaran 4785 tertanggal 25 November 2025 itu ditandatangani KH Afifuddin Muhajir dan KH Ahmad Tajul Mafakhir, yang menyatakan masa jabatan KH Yahya berakhir per 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Menurut Nur, keputusan itu merupakan tindak lanjut Rapat Harian Syuriyah.
“Surat Edaran 4785 itu adalah tindak lanjut resmi dari keputusan Rapat Harian Syuriyah. Di situ ditegaskan bahwa per 26 November 2025 pukul 00.45, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU. Sebab, Gus Yahya terbaca sudah menerima Surat Pengantar Risalah Rapat Harian Syuriyah sejak 23 November 2025 pukul 00.45,” kata Nur Hidayat saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Di tengah beredarnya surat itu, muncul Surat Nomor 4786 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 yang ditandatangani KH Yahya Cholil Staquf dan Wasekjen PBNU Faisal Saimima. Surat tersebut menyatakan Surat Edaran 4785 tidak sah karena belum memiliki stempel digital Peruri, masih berstatus draft, dan QR Code menunjukkan tanda tangan belum sah.
Nur Hidayat kemudian menjelaskan adanya gangguan yang ia sebut sebagai indikasi sabotase pada sistem Digdaya. Ia menyebut hak stamping akun super admin dihapus tanpa alasan, tampilan pratinjau surat berubah menjadi kode tidak terbaca, serta Tim PMO Digdaya tidak merespons saat masalah terjadi.
“Pukul 21.54 WIB saya mengkonfirmasi ke Tim Peruri, menanyakan siapa yang mencabut hak stamping untuk akun [email protected] dan [email protected]. Jawaban Tim Peruri, kedua akun itu masih terdaftar sebagai pemegang otoritas stempel. Dari sini kami menyimpulkan ada aksi sabotase dari Tim Project Management Office (PMO) Digdaya PBNU terhadap dua akun tersebut,” ujar Nur Hidayat.
Ia menegaskan Syuriyah menilai Surat Edaran 4785 sah secara substansi, sedangkan bantahan administratif dalam Surat 4786 dianggap tidak mempertimbangkan gangguan sistem yang terjadi.
Sementara itu, KH Yahya Cholil Staquf memastikan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menyatakan surat yang beredar tidak sah dan tidak dapat dijadikan rujukan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (26/11/2025), didampingi oleh KH Ulil Abshar Abdalla dan beberapa ketua PWNU.
“Surat edaran yang dikirim kemana-mana itu bukan surat yang sah jadi diedarkan secara tidak sah. Tidak perlu diperhatikan, tidak perlu ditanggapi, itu tidak sah. Kemudian pihak manapun menganggap itu sebagai dokumen resmi itu tidak mungkin karena tidak sah, bisa dicek secara digital,” ujar Gus Yahya.
Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak berubah, meski beredar surat yang menyatakan pemberhentiannya. la menyebut keabsahan dokumen dapat dibuktikan secara digital.
“Digital kan tidak bisa diakalin, saya masih tetap dalam jabatan saya sebagai ketua umum berdasarkan konstitusi organisasi dan juga pengakuan dari seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan seluruh Indonesia,” imbuhnya.
