DENPASAR – Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar meminta masyarakat mewaspadai potensi ketinggian gelombang laut yang diperkirakan hingga mencapai enam meter di perairan selatan Bali pada 11-14 Juli 2025.
BBMKG Wilayah III Denpasar, Bali, Jumat, menjelaskan kecepatan angin diperkirakan hingga 25 knot atau sekitar 46 kilometer per jam juga memberi pengaruh terhadap ketinggian gelombang laut.
Berdasarkan kondisi atmosfer, kecepatan angin di wilayah perairan utara dan selatan Bali mencapai sekitar hingga 25 knot.
Adapun pola angin di perairan utara Bali diperkirakan bergerak dari arah timur-selatan, sedangkan di perairan selatan Pulau Dewata angin bergerak dari arah timur-tenggara.
BBMKG Denpasar juga meminta masyarakat mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di perairan utara dan selatan Bali.
Sementara itu, ketinggian gelombang laut di perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan Selat Lombok bagian selatan diperkirakan mencapai hingga empat meter. Sedangkan di perairan utara Bali dan Selat Lombok bagian utara gelombang laut diperkirakan hingga 2,5 meter.
Selat Bali adalah jalur penyeberangan Bali-Jawa dan Selat Lombok adalah penyeberangan Bali-Lombok. Kemudian, Selat Badung adalah jalur nelayan, wisata dan jalur penyeberangan dari Bali daratan melalui Kota Denpasar menuju destinasi wisata Pulau Nusa Penida yang termasuk wilayah Kabupaten Klungkung.
Selat Badung juga merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Denpasar dengan kota-kota di Indonesia bagian timur. Sedangkan perairan selatan Bali merupakan jalur kapal perikanan tangkap.
Menurut BMKG, kondisi angin dan gelombang laut berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Pengguna perahu nelayan diminta mewaspadai kecepatan angin lebih dari 15 knot atau sekitar 27 kilometer per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter.
Operator kapal tongkang dianjurkan waspada saat angin berkecepatan 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Sedangkan operator kapal feri diminta mewaspadai kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. (ANT/KN)
JAKARTA – Produser dan sutradara kenamaan, Mira Lesmana dan Riri Riza, hadir menyaksikan pratinjau pertunjukan keempat Musikal Petualangan Sherina yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (10/7) malam.
Keduanya mengungkapkan rasa bangga dan haru melihat kelanjutan kisah Sherina yang kembali tampil dalam format teater musikal dengan sentuhan kekinian.
“Senang banget karena cerita ini bisa hidup terus dari generasi ke generasi. Anak-anak zaman sekarang bisa menikmati, dan generasi millennial juga bisa bernostalgia,” ungkap Mira.
“Jadi kisah Sherina ini hidup terus,” kata produser sekaligus penulis lirik lagu film “Petualangan Sherina” tersebut.
Ia juga memuji dedikasi tim produksi dari Jakarta Movin yang menurutnya berisi anak-anak muda bertalenta dan penuh semangat.
Pada kesempatan yang sama, sutradara film “Petualangan Sherina” Riri Riza mengungkap, pertunjukan teater “Musikal Petualangan Sherina” bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga menjadi tempat pembelajaran yang luar biasa bagi para pemain muda.
“Main di panggung itu jauh lebih berat dari film. Anak-anak harus siap mental dan perform tiap hari, dari sini juga lahir banyak bakat baru,” ujarnya.
Keduanya juga mengapresiasi bagaimana pementasan ini terus beradaptasi dengan zaman.
“Dialog-dialog dan referensinya selalu mengikuti tren. Jadi tetap relevan,” ujar Mira.
Riri pun mengaku tersentuh hingga menitikkan air mata saat menyaksikan pertunjukan.
“Saya selalu mudah tersentuh kalau lihat penampilan yang tulus dan penuh perasaan. Apalagi ini musikal dengan anak-anak muda yang tampil sepenuh hati.” Imbuhnya
Sebagai informasi, Musikal Petualangan Sherina terus berkembang sejak pertama kali digelar pada 2017.
Pertunjukan ini akan digelar di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, 11-20 Juli 2025.
Versi terbaru ini menampilkan dua pemeran Sherina dalam dua set pertunjukan, dengan kostum khas jaket biru dan ransel kuning yang ikonik.
Musikal Petualangan Sherina mengisahkan Sherina, seorang gadis cilik yang menolak pindah dari Jakarta ke Bandung karena ayahnya mendapatkan pekerjaan impiannya di bidang perkebunan setelah bertahun-tahun bekerja di sebuah supermarket.
Jauh dari teman-temannya, ia bertemu dengan musuh baru, seorang bully bernama Sadam, yang ternyata adalah anak dari bos baru ayah Sherina.
Cerita berlanjut saat Sherina dan Sadam diculik bersama dan menemukan motif rahasia di balik penangkapan mereka, yaitu seorang pengusaha serakah bernama Kertarajasa yang berencana untuk mengambil alih tanah perkebunan ayan Sadam.
Bersama-sama dalam petualangan ini, Sherina dan Sadam belajar arti sebenarnya dari persahabatan. (ANT/KN)
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut terjadi penurunan intensitas hujan di wilayah Jabodetabek, empat hari setelah operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan untuk menekan potensi banjir di wilayah tersebut.
“Sejak empat hari dilaksanakannya OMC, Satgas gabungan OMC Jabodetabek mencatat penurunan intensitas hujan yang signifikan antara 30-60 persen di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Bahkan, dalam dua hari ini cuaca Jakarta dalam kondisi terik tanpa hujan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB,Abdul Muhari di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Fenomena itu terjadi setelah operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh BNPB telah memasuki hari keempat pada Kamis (10/7). Dalam kurun waktu tersebut, BNPB telah menaburkan bahan semai ke angkasa sebanyak 16 ton melalui 18 sorti penerbangan, meliputi 12,4 ton natrium klorida (NaCl) dan 3,6 ton kalsium oksida (CaO).
Dia menjelaskan operasi modifikasi cuaca tersebut merupakan upaya pemerintah dalam penanganan darurat cuaca ekstrem di musim kemarau basah yang melanda wilayah Jawa Barat dan Jakarta.
Operasi dilaksanakan oleh BNPB dengan dukungan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan TNI Angkatan Udara dilaksanakan pada 7-11 Juli 2025, sebagai respons darurat setelah terjadi banjir di sejumlah lokasi.
Dia memastikan bersamaan dengan berkurangnya intensitas hujan, diharapkan upaya penanggulangan bencana banjir di wilayah hilir, seperti upaya pemompaan dan pengeringan, serta penguatan tanggul pada daerah-daerah yang masih basah akibat banjir dapat optimal dilakukan, sehingga masyarakat bisa segera beraktivitas dengan normal kembali.
Berdasarkan pantauan prakiraan cuaca pada tren potensi hujan yang terjadi di wilayah Jawa bagian barat cenderung mengalami penurunan. Namun, pada 12 Juli 2025, pantauan BMKG mencatat beberapa gelombang yang kembali aktif dan berpotensi berdampak signifikan di beberapa wilayah di Indonesia.
Potensi risiko cuaca ekstrem juga terpantau untuk wilayah Indonesia bagian timur. Terdapat peningkatan aktivitas gelombang atmosfer yang memicu curah hujan yang tinggi.
“BNPB dan BMKG akan melakukan evaluasi bersama pada akhir masa operasi modifikasi cuaca besok (Sabtu, 12/7) untuk menentukan kebutuhan perpanjangan masa OMC,” kata Abdul Muhari. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengemukakan tunjangan profesi bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) non-ASN di bawah binaan Kementerian Agama yang belum mengikuti inpassing naik sebesar Rp500 ribu menjadi Rp2 juta per bulan.
“Dengan meningkatnya kesejahteraan, saya berharap para guru tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Pemerintah resmi menetapkan regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan guru PAI non-ASN. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru bukan Pegawai ASN.
Melalui kebijakan ini, tunjangan profesi untuk guru non-ASN non-inpassing dinaikkan menjadi Rp2.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp1.500.000. Selain itu, pemerintah juga akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp500.000 per bulan terhitung sejak Januari 2025.
Nasaruddin menyampaikan bahwa aturan tersebut telah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan kementerian terkait lainnya, hingga akhirnya disahkan melalui PMA dan KMA.
“Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru,” ujar Nasaruddin.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno menegaskan seluruh kepala kantor wilayah Kemenag provinsi harus segera menginstruksikan kepala bidang PAI untuk mensosialisasikan isi regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota.
“Sosialisasi ini ditujukan kepada Kepala Seksi PAI,” kata dia.
Suyitno meminta agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, segera dilakukan dan diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA dan petunjuk teknis yang berlaku.
“Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini, karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya,” kata Suyitno.
Sementara itu, Direktur PAI Kemenag M. Munir menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non-ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus proaktif juga untuk mengakses kebijakan ini.
Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka, termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca Al Quran (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 jtm.
“Kami memastikan tidak ada guru PAI non-ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis (Juknis),” kata dia Munir. (ANT/KN)
TENGGARONG – Masalah banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Loa Janan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Lewat Dinas Pekerjaan Umum (PU), upaya penanganan dilakukan secara menyeluruh. Melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan langkah relokasi warga di bantaran sungai.
Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa banjir bukan lagi persoalan musiman semata. Melainkan telah menjadi ancaman bencana yang membutuhkan pendekatan lintas sektor. “Ini tidak bisa ditangani sendiri. Harus melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).
Untuk itu, Dinas PU telah menyusun rencana aksi (action plan) lengkap dengan tahapan waktu dan penanggung jawab di setiap kegiatan. Rencana ini dirancang agar proses penanganan berjalan sistematis dan terukur. Beberapa tahapannya dimulai sejak Juli dan Agustus 2025, dan akan berlanjut hingga 2026.
Langkah awal difokuskan pada normalisasi sungai sebagai solusi utama mengatasi penyempitan aliran air. Namun, Wiyono menekankan bahwa upaya ini tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran kolektif. “Kalau masyarakat masih membangun di bantaran sungai, ya percuma. Habis dinormalisasi, nanti penuh lagi oleh sedimentasi,” ungkapnya.
Selain itu, faktor kerusakan lingkungan di hulu sungai, seperti aktivitas pertambangan yang meningkatkan sedimentasi, turut memperparah kondisi. Hal ini menjadi bagian dari kajian dalam rencana penanganan jangka panjang.
Salah satu solusi yang kini mulai dibahas adalah kemungkinan relokasi warga dari bantaran sungai. Namun, Wiyono menggarisbawahi bahwa wacana ini masih dalam tahap identifikasi. “Kita masih mendata. Harus jelas berapa warganya, butuh lahan berapa, dan di mana lokasinya,” katanya.
Permasalahan tak hanya terletak pada pemindahan warga, tetapi juga pada skema penggantian atau kompensasi. Menurutnya, jika tidak hati-hati, kompensasi yang terlalu besar bisa menjadi temuan hukum. “Bangunan di bantaran itu secara aturan memang tidak seharusnya ada. Jadi kita harus bijak dalam menyusun formulasi ganti rugi,” jelasnya.
Dinas PU berharap adanya sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari DPRD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), hingga lembaga lingkungan hidup. “Kita ingin menyelesaikan ini tanpa menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” tegas Wiyono. (Adv)
TENGGARONG – Upaya pelestarian seni dan budaya terus mendapat dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Dibawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan visi “Kukar Idaman Terbaik”.
Program ini tak sekadar slogan. Bantuan berupa sarana dan prasarana untuk sanggar, fasilitasi legalitas kelembagaan, hingga promosi pertunjukan diberikan demi memperkuat eksistensi para pelaku budaya. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata daerah. Tujuannya jelas, memperkuat identitas Kukar sebagai pusat sejarah dan budaya Nusantara.
Dukungan tersebut kembali ditegaskan Bupati Aulia saat menyerahkan bantuan seperangkat gamelan jaranan kepada kelompok kesenian Karyo Tronggoseto di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong. Ia juga menyerahkan alat olahraga untuk Karang Taruna Krida Mulya serta bantuan perikanan bagi warga setempat.
Momen itu terasa hangat dan berkesan saat Aulia menyaksikan langsung penampilan jaranan yang dibawakan anak-anak muda. Alunan gamelan dan gerak tari yang dinamis membuatnya terpukau. Baginya, ini bukan sekadar hiburan, tapi cerminan bahwa generasi muda mulai mencintai budaya lokal.
Aulia menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan nyata agar pelaku seni dan budaya bisa berkembang. Ia percaya, pelestarian budaya sejak dini akan membentuk karakter masyarakat yang kuat dan menghargai warisan leluhur.
“Kami harap bantuan ini dapat membangun karakter masa depan kita. Ini penting, karena pemain-pemainnya anak muda semua, yang berarti mereka semakin menghargai adat istiadat di daerah kita,” ucap Aulia penuh harap.
Melalui langkah-langkah nyata seperti ini, Pemkab Kukar menunjukkan komitmen menjaga akar budaya daerah, sekaligus memberi ruang bagi generasi muda untuk menjadi penjaga dan pewarisnya.
“ Semua peralatan tadi telah dibantu penyediaannya, dan kita bisa lihat sendiri bagaimana mereka memainkannya. Menurut hemat kami, ini menjadi salah satu bentuk membangun karakter,” tutupnya. (Adv)
BEBERAPA hari lalu, TikTok kembali memunculkan potongan kenangan dari Taman Wisata Graha Mangrove di Kota Bontang. Video-video itu membandingkan masa lalu dan kini. Dulu, tempat ini hidup. Ramai di akhir pekan. Saya pun beberapa kali sempat berkunjung ke sana saat suasananya masih dipadati pengunjung.
Jembatan kayu jadi latar swafoto favorit. Musala kecil berdiri di antara rimbun mangrove. Ada warung, kursi cinta, pondok doa, hingga deretan gazebo, dan rumah makan di tepi laut. Sekarang, yang tersisa hanya kesunyian dan kayu-kayu lapuk. Terbengkalai!
Yang jarang diketahui, tempat ini bukan dibangun pemerintah. Bukan dari dana CSR perusahaan. Bukan pula proyek Dinas Pariwisata. Ini murni inisiatif pribadi Kahar Kalam. Seorang pengusaha lokal Kota Bontang. Ia membangun dari kantong sendiri, dengan semangat menjaga hutan mangrove sambil menggerakkan ekonomi warga sekitar.
Rasa penasaran mendorong saya kembali berkunjung pada Kamis (10/7) hari ini. Lokasinya sebenarnya tak jauh dari rumah saya, karena aksesnya melalui Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD). Suasana sunyi sudah terasa sejak tiba di gerbang masuk.
Sebelum sampai ke kawasan wisata, saya harus melewati dulu area Pemancingan Pondok Pesisir. Letaknya memang bersebelahan. Namun kondisinya terlihat tak terurus. Gazebo rusak, jembatan patah, dan semak belukar menjalar ke mana-mana. Tak ada satu pun aktivitas.
Sekitar 50 meter kemudian, saya tiba di pintu masuk kawasan mangrove. Papan sambutan bertuliskan “Selamat Datang di Taman Wisata Graha Mangrove Bontang-Kaltim” masih berdiri, tapi huruf-hurufnya sudah pudar.
Jembatan utama yang dulu kokoh kini berlubang dan rapuh. Hanya sebagian jalur yang masih bisa dilalui, itupun sebagian besar yang terbuat dari papan ulin. Pos tiket juga kosong. Tak ada petugas.
Saya pun mengabadikan kondisi terbaru. Spot bermain anak-anak sudah berkarat. Patung bebek besar tertutup daun kering. Titian kayu banyak yang patah. Tapi sisa-sisa bahwa tempat ini dulu dibangun dengan semangat dan harapan masih bisa dilihat.
Dua hari sebelumnya, saya sempat menghubungi Kahar Kalam. Ia bicara panjang, lugas, dan jujur. Saat ini, katanya, ia lebih banyak fokus mengembangkan kebun pertanian dan peternakan di kawasan Bontang Lestari seluas 100 hektare—yang sudah saya ulas dalam tulisan terpisah.
“Kalau soal investasi, saya mau tanding-tandingan. Ada nggak pengusaha lokal lain yang berani tanam modal di Bontang untuk pariwisata?” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sejak 2014 hingga sebelum pandemi Covid-19, dana pribadi sekitar Rp12 miliar sudah ia habiskan untuk membangun dan merawat kawasan ini. Tapi dukungan dari pemerintah tak pernah benar-benar hadir.
Puncak kunjungan hanya terjadi dua kali saat momentum Lebaran, dengan hasil sekitar Rp500 juta. “Balik modal? Jauh,” ucapnya.
Namun, kata dia, bukan soal untung rugi yang membuatnya mundur. Tapi karena merasa sendirian. Ketika ramai, banyak yang datang. Saat sepi, semua menghilang. “Saya nggak punya uang banyak, tapi saya punya keberanian dan keteguhan,” tegasnya.
Ia bahkan sempat ingin mengembangkan lagi, tapi hingga kini belum ada kejelasan soal akses jalan yang masih harus melewati perumahan BSD. “Kalau tidak ada sinergi antara pemerintah dan pengusaha lokal, ya jangan berharap pariwisata kita bisa maju,” katanya menutup.
Ya, ini bukan soal wisata yang rusak. Ini soal kepedulian yang hilang. Tempat ini dibangun dengan niat baik, tapi dibiarkan sendiri.
Kalau suatu hari tak ada lagi yang tersisa, itu bukan karena Kahar menyerah. Tapi karena tak ada yang benar-benar ikut membantu menjaganya. Jangan juga datang hanya saat ramai, lalu hilang ketika tempat ini tak lagi “Instagramable”.
JAKARTA – Tarif impor 32 persen yang diumumkan Donald Trump bukan sekadar kebijakan dagang. Ini pukulan telak bagi ekspor Indonesia yang selama ini terlalu bergantung pada pasar Amerika Serikat.
Kabar ini pertama kali dilaporkan Reuters, 8 Juli 2025. Dalam surat yang dikirim langsung ke 14 negara, termasuk Indonesia, Trump menyatakan tarif ini sebagai bentuk “penyeimbangan” atas defisit perdagangan.
AS mengimpor jauh lebih banyak dari Indonesia dibanding ekspornya ke sini. Defisitnya mencapai 18 miliar dolar AS. Bagi Trump, itu tidak bisa dibiarkan. Maka dijatuhkanlah tarif yang lebih tinggi dari negara lain. Jepang dan Korea Selatan dikenai 24 persen. Indonesia? Paling tinggi, 32 persen.
Isi suratnya tegas. Jika negara penerima surat membalas dengan menaikkan tarif, maka AS akan langsung menambah 25 persen lagi. Tarif tambahan. Retaliasi. Perang dagang terbuka.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyebut langkah ini sebagai sinyal buruk bagi masa depan kerja sama ekonomi global. “Banyak negara akan menempuh jalan proteksionisme. Dan itu tak baik bagi kemakmuran bersama,” ujarnya.
Said menjelaskan bahwa Trump mengincar negara-negara yang tidak membangun pabrik atau lapangan kerja di AS. Indonesia salah satunya. Maka jika ingin bernegosiasi, pemerintah harus membawa tawaran konkret. Misalnya, mendorong perusahaan Indonesia masuk ke sektor manufaktur di AS atau mengurangi surplus neraca dagang dengan meningkatkan impor dari AS.
Pemerintah memang diberi waktu sampai 1 Agustus untuk merespons. Jika tidak, tarif berlaku penuh.
Data BPS menyebutkan surplus dagang Indonesia terhadap AS sekitar 6,42 miliar dolar AS atau Rp104 triliun. Produk kita, mulai dari tekstil, sepatu, alat listrik, makanan laut, hingga mesin—jelas diminati pasar AS. Tapi jika tarif naik, harganya melambung. Daya saing langsung anjlok.
Pengamat ekonomi dari Universitas Bosowa, Dr Lukman, juga mengingatkan bahwa tarif ini tidak sekadar soal angka. Ia berdampak langsung pada biaya logistik, bahan baku, dan nilai produk ekspor.
“Produk-produk Indonesia yang masuk ke AS akan menjadi lebih mahal, sehingga dapat mengurangi daya saing di pasar AS,” ujarnya kepada wartawan. Penurunan daya saing ini bisa menurunkan volume ekspor kita ke AS. Dan itu berdampak langsung pada perekonomian nasional.
Namun Lukman melihat ada peluang tersembunyi di balik tekanan ini. “AS menawarkan kemudahan izin usaha bagi perusahaan Indonesia yang mau memproduksi langsung di AS. Itu bisa membuka ruang investasi baru,” katanya.
Selain itu, AS juga membuka ruang perundingan. Tarif bisa diturunkan atau dinaikkan tergantung respons Indonesia. Kalau kita membalas, mereka juga akan menambah tarif. Tapi kalau kita ajak duduk dan bawa tawaran serius, mungkin bisa dikaji ulang.
Lukman menegaskan bahwa Indonesia perlu memperluas pasar. “Pasar alternatif seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, serta Cina harus dibuka selebar-lebarnya,” ujarnya.
Kembali ke Said Abdullah, ia menekankan pentingnya mendorong penyelesaian multilateral. AS saat ini memusuhi semua pihak, bahkan sekutunya sendiri. Ini momentum untuk memelopori perundingan global di luar jalur AS—lewat WTO, G20, atau aliansi baru. Dan di dalam negeri, Indonesia harus mempercepat ketahanan pangan, energi, dan moneter agar tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal.
Dampaknya sudah terasa. Sektor padat karya kita—tekstil, garmen, furnitur—akan langsung terpukul. Produk jadi mahal, pesanan turun, PHK tidak bisa dihindari. MUFG Research memperkirakan PDB kita bisa terpangkas hingga 0,3 persen jika tarif ini jadi kenyataan.
Rupiah pun ikut tertekan. Nilai tukar sempat menyentuh Rp17.200 per dolar. Biaya impor naik, inflasi naik, dan ruang suku bunga jadi sempit.
Investor juga mulai berhitung ulang. Pasar keuangan gelisah. Bursa melemah. Sentimen negatif menyebar cepat.
Delegasi Indonesia memang sudah bergerak. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin tim ke Washington. Kita juga sudah membuka keran impor LPG, LNG, dan kedelai dari AS untuk menyeimbangkan neraca. Tapi sejauh ini, hanya Inggris dan Vietnam yang berhasil mendapatkan pengecualian. Kita belum. Ini bukan tentang menang atau kalah dalam perang tarif. Ini tentang kesiapan kita menghadapi dunia yang makin tak menentu.
SUDAH cukup lama saya tidak berkomunikasi dengan Bapak Kahar Kalam. Sosok pengusaha yang tak asing lagi di Bontang, apalagi jika bicara kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah.
Ia adalah Direktur PT Graha Mandala Sakti (GMS), penggagas kawasan wisata mangrove di belakang Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) Bontang. Kawasan itu sempat viral di awal pembangunannya. Sayangnya, kini terbengkalai. Padahal, Pak Kahar telah menggelontorkan dana hingga Rp12 miliar dari kantong pribadinya. Tapi kali ini, saya tidak akan membahas mangrove. Itu akan saya ulas dalam tulisan terpisah.
Kahar Kalam
Dua hari lalu, melalui sambungan telepon saat ia berada di Singapura dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, justru terbuka cerita lain—lebih besar dan lebih strategis. Tentang kebun pertanian dan peternakan yang ia bangun di kawasan Bontang Lestari. Luasnya mencapai 100 hektare. Legal, aktif, dan produktif. Tapi nyaris tanpa dukungan dari pemerintah kota.
Beberapa waktu lalu saya melintas di kawasan itu. Gerbang bertuliskan HKm KTH Graha Mandala Lestari berdiri kokoh. Saat itu saya urungkan niat mampir karena Pak Kahar sedang tidak di tempat. Tapi saya tahu betul isi di dalamnya.
Lahan itu kini menjadi pusat pertanian aktif. Ada kebun cabai, semangka, kelapa, dan peternakan. Pendopo, kandang sapi, tandon air, mesin pencacah kompos, dan alat kultivator tertata rapi. Semuanya bukan proyek dadakan. Itu hasil kerja sama yang ia bangun dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemprov Kalimantan Timur.
“Sawit tidak dibolehkan, saya babat semua. Saya ikuti regulasi,” kata Pak Kahar. Ia tahu betul aturan kawasan hutan. Tidak boleh sawit, tidak boleh tambang. Maka ia alihkan seluruh areal menjadi pertanian dan edukasi. Kelapa sawit yang sempat tumbuh ia tebang sendiri agar izin kehutanan bisa dikeluarkan.
Gerbang HKm Graha Mandala Lestari di Bontang Lestari.Pelatihan perhutanan sosial oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.
Panen semangka ratusan ton saat bulan Ramadan menjadi bukti bahwa lahan ini bukan sebatas klaim. “Pasar lokal cukup. Warga sekitar tidak perlu beli dari luar kota,” ujarnya. Tapi siapa yang tahu?
Semua kegiatan di kebun ini legal. Izin resmi dikeluarkan KLHK. Setelah mempresentasikan konsep ketahanan pangan yang ia rintis, bantuan dari pusat mulai mengalir.
“Bahwa hidup itu harus mempunyai karya. Saya ingin memberikan satu karya di Kota Bontang,” katanya.
“Saya diberi bantuan 50 ekor sapi, gazebo, paving 1.000 meter persegi, tandon, mesin pencacah, alat kultivator. Dan tahun depan, saya dijanjikan dua unit traktor John Deere. Satu unitnya saja Rp750 juta,” sambungnya.
Bantuan memang datang dari provinsi dan kementerian. Tapi yang terasa ganjil justru ketidakhadiran Pemkot. “Sepeser pun tidak. Bahkan datang pun tidak,” ujarnya. Dinas pertanian? Dinas ketahanan pangan? Tak pernah terlihat. Padahal dulu, saat lokasi mangrove masih ramai, mereka kerap mondar-mandir ke sana.
Satu-satunya yang konsisten sejak awal adalah Ibu Endang dari UPTD KPHP Santan. “Beliau datang pertama kali naik motor bersama anak-istri saya. Lihat langsung kondisi awal. Dari situlah semuanya mulai bergerak.”
Yang membuat kawasan ini makin hidup adalah kegiatan yang berlangsung pada 9 Juli lalu. Lokasi ini menjadi tempat pelatihan yang digelar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Temanya jelas dan relevan: Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan melalui Perencanaan Bisnis dan Pengembangan Akses Pemasaran Produk Kelompok Perhutanan Sosial Wilayah Bontang dan Kutai Timur. Graha Mandala Lestari bukan lagi sekadar kebun pribadi. Ia berkembang menjadi ruang pembelajaran dan pemberdayaan.
Langkah Kahar ini bukan tanpa pembanding. Di berbagai wilayah lain, model serupa telah lebih dulu terbukti. Seperti Hutan Kemasyarakatan di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Hutan Desa di Jambi dan Bengkulu. Keduanya menjadi contoh bagaimana lahan kawasan kehutanan bisa dikelola masyarakat untuk pangan, agroforestri, hingga hasil hutan non kayu.
Di Jawa Tengah, ada kawasan hutan rakyat di Wonosobo dan Temanggung yang berhasil mengembangkan kopi, sayuran, dan kayu rakyat dalam pola agroforestri. Semua itu menopang ekonomi desa, menjaga tutupan hutan, dan disokong Dinas Kehutanan serta LSM lokal.
Apa yang dilakukan Kahar Kalam di Bontang sebenarnya sejalan. Hanya saja, ia memulai lebih dulu—sendirian, tanpa bendera koperasi, tanpa sorotan.
Kelapa genjah berusia 2,5 tahun mulai berbuah, ditanam ratusan pohon.etani memanen semangka hasil pertanian kawasan HKm.
Mengapa ini penting?
Karena Bontang hingga kini masih bergantung pada pasokan pangan dari luar. Samarinda, Tenggarong, Sangatta, bahkan dari Jawa. Ketika ada pengusaha lokal yang membuka 100 hektare lahan, mempekerjakan petani, mengurus legalitas mereka, hingga menyediakan tempat tinggal dan KTP, mestinya itu tidak sekadar diberi ucapan terima kasih. Tapi dicatat sebagai langkah konkret yang layak ditiru.
“Saya urus semua. Petani dari luar saya datangkan, saya carikan tempat tinggal, saya buatkan legalitas. Mereka kerja di sini, hidup di sini, bantu kota ini,” ujar Pak Kahar. Ia tidak sedang bicara bisnis. “Kalau soal balik modal, jangan ditanya. Jauh. Tapi saya bukan kejar untung. Saya cuma ingin berbuat.”
Nada kecewa terdengar jelas. Tapi tekadnya lebih tebal. “Kalau saya bukan orang Bontang, mungkin saya sudah pergi dari dulu,” katanya. “Tapi ini kota saya. Saya ingin Bontang berdiri di kaki sendiri. Tidak terus bergantung pada luar.”
Kahar tak butuh panggung. Ia hanya ingin pemerintah melihat—bahwa ada yang sudah lebih dulu berbuat. Bukan untuk dirinya. Tapi untuk Bontang.
LUMAJANG – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali erupsi sebanyak empat kali dengan tinggi letusan 400 meter hingga 1 kilometer di atas puncak pada Rabu (9/7/2025).
Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.31 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 400 meter di atas puncak atau 4.076 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya.
“Terjadi erupsi kedua pada pukul 06.26 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 mdpl,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Ghufron Alwi dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.
Menurutnya kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 123 detik.
Kemudian erupsi ketiga terjadi pada pukul 08.14 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati hingga 1.000 meter atau 1 kilometer di atas puncak.
“Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 214 detik,” tuturnya.
Gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl itu kembali erupsi pada pukul 10.23 WIB dan visual letusan tidak teramati, namun erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 118 detik.
Gunung Semeru masih berstatus waspada atau level II, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).
Di luar jarak tersebut, katanya, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak.
“Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar,” kata Ghufron.
Masyarakat juga perlu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan di sepanjang aliran sungai/lembah yang aliran airnya berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. (ANT/KN)
