BERAU – Dorongan elevasi Bandara Kalimarau kembali mencuat di DPRD Berau. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai percepatan peningkatan fasilitas dan status bandara adalah langkah krusial untuk membuka ruang pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya tarik pariwisata Berau.

Menurut Rudi, ada dua agenda besar yang perlu diperjuangkan bersama: peningkatan status Bandara Kalimarau menjadi bandara internasional dan penambahan panjang landasan pacu agar dapat melayani pesawat berbadan besar. Keduanya dinilai sebagai fondasi penting untuk memudahkan arus wisatawan mancanegara tanpa harus transit di kota lain.

“Kalau kita ingin pariwisata Berau naik kelas, maka pintu masuknya harus diperluas. Status internasional dan runway yang lebih panjang adalah kebutuhan mendesak,” tegasnya.

Ia menegaskan, peningkatan fasilitas bandara bukan hanya tentang geliat wisata, tetapi juga menyangkut daya saing daerah dalam industri, perdagangan, hingga mobilitas masyarakat. Kalimarau, kata dia, adalah wajah Berau dan harus tampil sebagai gerbang modern yang siap bersaing.

Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, maskapai, dan operator bandara agar rencana peningkatan status serta perpanjangan runway dapat masuk dalam skema program strategis.

“Jika kedua agenda ini masuk perencanaan jangka panjang, saya yakin dampaknya akan luar biasa. Pariwisata tumbuh, peluang investasi terbuka, dan konektivitas Berau semakin kuat,” pungkasnya. (gs/ADV)

BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, meminta pemerintah tidak terburu-buru mempertimbangkan relokasi Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb meski saat ini fasilitas tersebut menghadapi persoalan kelebihan kapasitas. Menurutnya, opsi pembangunan vertikal jauh lebih realistis, efisien, dan tetap mempertimbangkan kenyamanan keluarga warga binaan.

Sumadi menilai pemindahan rutan ke lokasi baru justru berpotensi menambah beban masyarakat, terutama keluarga warga binaan yang rutin melakukan kunjungan. Dengan keterbatasan lahan di pusat kota, ia menegaskan bahwa relokasi bukanlah langkah yang mudah direalisasikan.

“Kalau direlokasi, keluarga pasti lebih sulit berkunjung. Lagi pula mencari lahan baru di pusat kota itu tidak gampang. Kondisi rutan kita saat ini baru satu lantai, artinya masih sangat memungkinkan dibangun tiga sampai empat lantai,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan konsep pengembangan rutan yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Sumadi, rutan dapat dijadikan ruang pembinaan produktif bagi warga binaan sekaligus menambah pemasukan, baik untuk operasional maupun program pembinaan.

“Lantai dasar bisa disiapkan sebagai galeri, kafe, atau minimarket. Warga binaan bisa dilibatkan dalam proses produksinya sehingga pembinaan berjalan dan ada nilai tambah ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sumadi berharap pengembangan Rutan Tanjung Redeb ke depan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa status rutan sebagai fasilitas vertikal di bawah Kementerian Hukum dan HAM membuat intervensi pusat sangat diperlukan.

“Peran pemerintah pusat sangat krusial untuk membantu pendanaan dan percepatan pengembangan rutan,” tutupnya. (gs/ADV)

BERAU – DPRD Berau mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta revisi Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Berau, Minggu (30/11/2025).

Rapat dihadiri Bupati Berau Sri Juniarsih, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta seluruh anggota legislatif. Dari seluruh fraksi DPRD, tidak ada yang menolak. Semuanya menyampaikan persetujuan akhir sehingga kedua Raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi Perda.

Dalam sambutannya, Bupati Berau memberikan apresiasi kepada DPRD yang telah memberikan pandangan, kritik, serta catatan penyempurna selama proses pembahasan. Ia menegaskan bahwa masukan dari fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

Sri Juniarsih menyampaikan bahwa APBD 2026 disepakati sebesar Rp3,425 triliun. Komponen pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp450 miliar, pendapatan transfer Rp2,27 triliun, serta sejumlah pos pendapatan sah lainnya. Adapun belanja daerah berada pada angka yang sama dengan total pendapatan, mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Ia mengakui bahwa selama pembahasan terjadi penurunan proyeksi pendapatan dan belanja dari dokumen KUA–PPAS akibat kebijakan transfer ke daerah yang ikut menurun, sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025.

“Kondisi ini berpengaruh besar pada struktur fiskal kita. Namun keputusan bersama tetap harus diambil demi menjaga keberlanjutan program pembangunan,” ujarnya.

Pemkab menutup selisih melalui proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025. Ia berharap situasi ekonomi nasional membaik pada 2026 sehingga alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Berau dapat meningkat.

Selain pembahasan APBD, Paripurna juga menetapkan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Revisi dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi Kementerian Keuangan dan Kemendagri agar regulasi daerah sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD serta PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD.

Beberapa poin yang disesuaikan meliputi penataan objek pajak, penyempurnaan aturan BPHTB, penegasan ketentuan PBB-P2, penyesuaian PBJT agar tidak membebani UMKM, hingga standar harga satuan tertinggi dalam platform Kementerian PUPR.

“Seluruh rekomendasi evaluasi kita tindaklanjuti untuk memperkuat kepastian hukum dan mendukung iklim usaha di daerah,” kata Sri Juniarsih.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan APBD 2026 merupakan amanat regulasi nasional. Kepala daerah dan DPRD wajib menetapkan APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan anggaran telah melalui rapat Banggar, konsultasi teknis, dan sinkronisasi bersama TAPD.

“Tujuannya agar komposisi APBD benar-benar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah,” ucapnya.

Dedy juga menyoroti pentingnya revisi Perda pajak–retribusi agar selaras dengan regulasi nasional, menjaga harmonisasi fiskal, dan tetap memberi ruang usaha bagi pelaku UMKM.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir, DPRD dan Pemkab Berau menyepakati penetapan kedua Raperda menjadi Perda sesuai mekanisme yang berlaku. (gs/ADV)

BERAU – Rencana penerapan efisiensi anggaran pada tahun 2026 mulai menjadi perhatian berbagai pihak di Kabupaten Berau. Kebijakan pengetatan fiskal ini menuntut setiap sektor, termasuk pemerintah kampung, untuk mampu beradaptasi dan mencari strategi agar program pembangunan tetap berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, mengingatkan bahwa pemerintah kampung tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah daerah. Menurutnya, kampung harus mulai bergerak lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan sendiri.

“Pemerintah kampung jangan hanya menunggu alokasi dari daerah. Mereka harus mulai berpikir kreatif, menggali potensi lokal yang bisa menjadi sumber pendapatan,” ujarnya.

Suriansyah menyoroti peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, keberadaan BUMK memberi peluang kampung untuk memiliki sumber pendapatan mandiri, terutama dalam situasi efisiensi anggaran.

“BUMK ini sebenarnya sudah menjadi modal besar bagi kampung. Tinggal bagaimana pengelolaannya dibuat lebih serius dan sesuai aturan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa seluruh kampung di Berau sudah memiliki BUMK masing-masing, namun tidak semuanya berjalan efektif. Karena itu, evaluasi pengelolaan dan pengembangan unit usaha dinilai sangat penting agar BUMK bisa benar-benar menjadi pilar kemandirian kampung.

Politisi Partai Hanura itu juga menyebut Kabupaten Berau memiliki banyak potensi sumber daya lokal yang bisa dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru. Dua sektor yang menurutnya memiliki prospek paling menjanjikan adalah pariwisata dan UMKM.

Ia berharap pemerintah kampung dapat memetakan potensi unik di wilayah masing-masing, lalu mengembangkan unit usaha yang berkelanjutan melalui BUMK, baik di sektor wisata, kerajinan, kuliner, maupun produk lokal lain yang bernilai ekonomi.

“Fondasi Berau itu sudah ada. Tinggal bagaimana kampung mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kampung yang punya potensi wisata dan mengelolanya dengan baik pasti bisa maju,” tegasnya.

Dengan pengelolaan yang tepat, Suriansyah optimistis kampung-kampung di Berau tetap bisa berkembang meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. (gs/ADV)

BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengecam keras praktik distributor yang masih nekat menjual produk pangan kedaluwarsa di pasaran. Teguran ini disampaikan setelah muncul laporan warga yang menemukan makanan dan minuman kemasan basi serta tidak layak konsumsi masih beredar di sejumlah toko.

Sumadi menegaskan, produk yang melewati masa kedaluwarsa bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak yang sering mengonsumsi makanan ringan dan minuman kemasan tanpa memerhatikan tanggal kedaluwarsa.

“Produk yang sudah kedaluwarsa tidak aman untuk dikonsumsi. Ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat Berau,” ucapnya.

Ia meminta distributor dan pelaku usaha untuk bertanggung jawab penuh dalam memastikan keamanan produk yang dipasarkan. Pengecekan stok harus dilakukan secara berkala, dan setiap produk yang telah lewat masa edarnya wajib segera ditarik dari etalase agar tidak sampai dikonsumsi masyarakat.

Menurut Sumadi, DPRD Berau tidak akan tinggal diam jika menemukan oknum distributor yang sengaja menjual produk basi demi keuntungan pribadi. Ia meminta dinas terkait memperketat pengawasan dan meningkatkan edukasi bagi pelaku usaha mengenai standar keamanan pangan.

“Kalau hal seperti ini dibiarkan, tentu sangat berbahaya. Apalagi anak-anak sering membeli snack tanpa sadar bahwa barang tersebut sudah kedaluwarsa,” ujarnya.

Selain itu, Sumadi mengimbau masyarakat—khususnya para orang tua—agar lebih teliti sebelum membeli makanan atau minuman. Pemeriksaan tanggal kedaluwarsa, label halal, komposisi, dan kondisi kemasan menjadi langkah penting untuk memastikan barang yang dikonsumsi aman.

Ia berharap dengan pengawasan ketat dan tindakan tegas dari pemerintah daerah, peredaran produk kedaluwarsa bisa dihentikan dan masyarakat merasa lebih aman ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari.

“Kalau ditemukan produk yang sudah kedaluwarsa, segera laporkan ke dinas terkait atau ke DPRD agar bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya (gs/ADV)

BERAU — Keluhan mengenai kurangnya fasilitas bak sampah di Kecamatan Sambaliung kembali mencuat dan mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung. Warga setempat menilai persoalan ini telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian yang jelas, sehingga berdampak langsung pada kebersihan lingkungan permukiman.

Nurung membenarkan bahwa keluhan terkait keterbatasan tempat pembuangan sampah sudah sering ia terima. Menurutnya, masalah ini bukan sekadar isu teknis, tetapi terkait kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan sampah yang tidak tertangani dengan baik.

“Banyak warga kesulitan membuang sampah karena tidak ada bak sampah yang layak di sekitar permukiman. Ini masalah nyata dan tidak bisa dianggap remeh,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan bak sampah merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah yang efektif. Tanpa fasilitas yang memadai, masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan, sehingga muncul tumpukan sampah di berbagai titik. Selain mengganggu estetika lingkungan, kondisi ini juga memicu bau tidak sedap dan potensi munculnya penyakit.

“Kalau dibiarkan, persoalan ini bisa berdampak pada kesehatan warga. Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata,” tegasnya.

Sebagai representasi masyarakat Sambaliung, Nurung memastikan dirinya akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk pengadaan fasilitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Ia menilai kebutuhan itu dapat dimasukkan sebagai program prioritas pada pembahasan anggaran berikutnya.

“Kalau memang perlu tambahan anggaran, saya siap perjuangkan di DPRD,” katanya.

Nurung berharap pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga. Dengan penyediaan fasilitas yang memadai, ia optimistis lingkungan Sambaliung dapat menjadi lebih bersih, sehat, dan layak huni serta tidak lagi memicu keluhan berulang dari masyarakat setiap tahun. (gs/ADV)