Beranda blog Halaman 376

IKN Tawarkan Super Tax Deduction 200% untuk Perusahaan yang Berkontribusi dalam Pembangunan

Penulis
redaksi2
-
0
Ist

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkenalkan fasilitas super tax deduction hingga 200% bagi pelaku usaha yang memberikan Sumbangan Strategis dalam pembangunan Nusantara. Insentif ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN. Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak signifikan sekaligus membuka ruang kolaborasi swasta dalam percepatan pembangunan ibu kota baru.

Direktur Pendanaan OIKN, Insyafiah, menjelaskan bahwa fasilitas super tax deduction memberikan manfaat fiskal langsung bagi perusahaan yang berinvestasi atau berkontribusi dalam pembangunan fasilitas publik di Nusantara.

“Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%. Artinya, kontribusi yang diberikan tidak hanya mengurangi beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan income after tax,” jelasnya dalam kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Fasilitas Super Tax Deduction 200% di IKN, Kamis (27/11/2025).

Selain insentif fiskal, perusahaan yang berkontribusi juga mendapatkan nilai tambah non-ekonomi berupa peningkatan citra dan identitas branding. Fasilitas umum yang dibangun—mulai dari halte, ruang terbuka hijau, hingga destinasi wisata—dapat mencantumkan identitas perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka dalam pembangunan kota masa depan.

“Ini bukan hanya investasi untuk perusahaan, tetapi juga investasi bagi masyarakat dan negara. Aset yang dibangun akan meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kehadiran positif perusahaan di ruang publik,” tegasnya.

Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan, Dwi Setyobudi, menambahkan bahwa insentif fiskal ini dirancang untuk menciptakan efek berantai bagi perekonomian nasional.

“Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujarnya.

Dwi juga menjelaskan bahwa proses pengajuan fasilitas super tax deduction dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) sesuai ketentuan Pasal 114 PMK No. 28 Tahun 2024.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan bahwa insentif ini merupakan strategi penting untuk mempercepat pembangunan Nusantara.

“Skema ini membuka ruang partisipasi yang luas bagi sektor swasta dalam pembangunan fasilitas umum, sosial, dan infrastruktur di IKN. Kolaborasi ini akan mempercepat realisasi proyek prioritas nasional,” ungkapnya.

Dengan fasilitas super tax deduction hingga 200%, pemerintah berharap lebih banyak perusahaan masuk sebagai mitra strategis dalam pembangunan IKN, baik dalam bentuk pendanaan, pembangunan fasilitas publik, maupun penguatan ekosistem ekonomi berkelanjutan di Nusantara. (OIKN/rls)

Editor: Agus S

Tarian Identitas Nusantara Resmi Lahir, Kolaborasi 30 Seniman Lokal Perkuat Budaya IKN

Penulis
redaksi2
-
0

NUSANTARA — Sebuah karya budaya baru lahir di Ibu Kota Nusantara. Melalui kolaborasi 30 seniman tari lokal, tarian identitas Nusantara mulai dirumuskan sebagai simbol yang merangkum keberagaman gerak dari berbagai wilayah Indonesia. Karya ini lahir dalam workshop seni budaya tari Nusantara yang berlangsung pada 1–5 Desember 2025 di Multifunction Hall Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Dalam kegiatan tersebut, para penari memadukan dinamika gerak—mulai dari kecepatan khas tari Saman Aceh hingga energi kuat tarian dari Papua—menjadi satu kesatuan koreografi yang menegaskan jati diri Nusantara sebagai kota masa depan dengan akar budaya yang kuat.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menekankan bahwa pembangunan Nusantara tidak semata berbicara tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang karakter, jiwa, dan perekat sosial sebuah kota. Ia menyebut budaya sebagai bagian penting dalam membentuk identitas Nusantara.

“Melalui perencanaan pembangunan kawasan budaya, kita akan mempersiapkan suatu kawasan bagi seniman dan budayawan sebagai wadah berkumpul. Hal ini akan mengukuhkan kita sebagai kota dunia untuk semua, berakar dari kerekatan kebudayaan,” ujarnya.

Alimuddin juga mengingatkan bahwa seni harus tetap membawa makna. “Menurut saya, seni itu harus memiliki ruh dalam filosofinya, bukan hanya sekadar gerakan saja. Ada cerita dan ada makna yang tersirat di dalamnya,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, tarian identitas Nusantara akan dipentaskan pada malam apresiasi tanggal 5 Desember 2025. Pementasan ini diharapkan menjadi sarana memperkuat promosi pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di IKN.

Salah satu peserta dari Sanggar Delta Mahakam Muara Jawa, Armansyah, mengungkapkan kebanggaannya dapat terlibat dalam proses penciptaan tarian ini. “Tarian yang kami pentaskan ini menjadi perekat hubungan saya dengan akar tradisi dan ruang berinteraksi langsung dengan penari hebat lainnya. Ada rasa bangga, semangat, dan kesenangan membawakan salah satu identitas Nusantara ini,” ujarnya.

Kelahiran tarian identitas Nusantara diharapkan menjadi ikon budaya kota masa depan, memperkuat daya tarik pariwisata, sekaligus membuka ruang kolaborasi lebih luas bagi masyarakat lokal. Melalui karya ini, IKN menegaskan diri sebagai kota yang bukan hanya dibangun, tetapi juga dihidupkan oleh keberagaman budaya Indonesia. (OIKN/rls)

Editor: Agus S

IKN Tambah 24 Embung Baru, Cadangan Air Naik 2 Juta Meter Kubik

Penulis
redaksi2
-
0

NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah mempercepat pembangunan 24 embung baru untuk menambah cadangan air sebesar 2 juta meter kubik. Infrastruktur ini menjadi fondasi utama konsep smart forest city dan sponge city yang memastikan 70 persen wilayah Nusantara tetap menjadi area hijau berkelanjutan.

Ibu Kota Nusantara menargetkan memiliki 60 embung sebagai sistem konservasi air terpadu. Hingga 2024, sudah 30 embung terselesaikan dan berfungsi sebagaimana dirancang. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa penambahan 24 embung berikutnya akan difokuskan di kawasan 1B dan 1C.

“Kita sudah bangun 30 embung. Ini kita mau bangun lagi sekitar 24 embung lagi di kawasan 1B dan 1C,” ujar Basuki dalam beberapa kesempatan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). November lalu, ia kembali menekankan bahwa pembangunan badan air tersebut akan meningkatkan cadangan sekitar 2 juta meter kubik. “Menambahi 2 juta meter kubik yang sudah kita punyai dari 30 embung yang sudah ada,” jelasnya.

Pekerjaan pembangunan ini ditargetkan rampung sebelum 2028. Salah satu proyek yang telah menyelesaikan proses tender dan penandatanganan kontrak adalah Embung KIPP 1B dengan nilai Rp323.215.115.499. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Bumi Karsa, kontraktor yang beralamat di Makassar.

Peran embung dan kolam retensi di Nusantara sangat strategis. Selain berfungsi menahan, menyerap, dan mengendalikan aliran air permukaan, embung mendukung penerapan konsep Zero Delta Q atau Sponge City yang menjadi inti perencanaan ekologis IKN. Dengan mekanisme tersebut, kawasan tetap terlindungi dari risiko limpasan air berlebih, sekaligus menjaga keseimbangan hidrologis serta ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.

Embung juga dirancang untuk memperindah lanskap KIPP dan menyediakan air baku untuk kebutuhan non-air minum. Jika ditotal dari yang telah dibangun maupun yang sedang dalam persiapan, jumlah embung di IKN kini mencapai 54 unit dan akan terus bertambah hingga mencapai target akhir.

Pembangunan embung ini menjadi salah satu penopang utama visi Nusantara sebagai ibu kota yang modern, resilien, dan berpijak pada prinsip konservasi lingkungan. (riz)

Editor: Agus S

Sumadi Ingatkan Pentingnya Pembinaan Pascahukuman agar Warga Binaan Tak Kembali Terjerumus

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi

BERAU — Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, kembali menyoroti pentingnya keberlanjutan program pembinaan bagi warga binaan setelah mereka keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb. Ia menilai, pembinaan yang hanya berlangsung selama masa hukuman tidak cukup untuk memastikan mantan warga binaan mampu bertahan hidup dan tidak kembali pada kesalahan yang sama.

Menurut Sumadi, berbagai kegiatan produktif yang saat ini dijalankan di dalam rutan—mulai dari kerajinan tangan hingga kelompok budidaya gaharu—membuktikan bahwa warga binaan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi ekonomi. Namun, tanpa dukungan lanjutan setelah bebas, potensi tersebut dikhawatirkan tidak memberikan dampak jangka panjang.

“Jangan sampai setelah keluar mereka kembali ke lingkungan lama tanpa pegangan. Pembinaan harus berlanjut, bukan berhenti di pintu rutan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pembinaan pascahukuman merupakan bagian penting dari upaya memutus siklus kriminalitas. Dukungan lingkungan, akses pekerjaan, hingga pendampingan usaha menjadi faktor yang menentukan keberhasilan reintegrasi mantan warga binaan ke masyarakat.

Sumadi pun mendorong adanya kerja sama lebih kuat antara rutan, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha untuk membuka ruang pembinaan lanjutan. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat mencakup pelatihan tambahan, pembukaan unit usaha, hingga dukungan pemasaran produk hasil karya warga binaan.

“Kalau ada pendampingan dan peluang usaha yang jelas, mereka punya kesempatan lebih besar untuk hidup mandiri,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa keberhasilan program pembinaan tidak hanya diukur dari aktivitas yang berjalan di dalam rutan, melainkan dari sejauh mana mantan warga binaan mampu bertahan, bekerja, dan tidak lagi terjerumus dalam tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

Sumadi berharap pemerintah daerah memberikan dukungan konkret berupa regulasi, skema pendampingan, maupun program pemberdayaan yang dapat diakses oleh mantan warga binaan. Ia meyakini bahwa pendekatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi mereka secara individu, tetapi juga akan menciptakan dampak sosial yang lebih luas.

“Kita ingin warga binaan yang keluar nanti benar-benar siap dan bisa berbaur kembali tanpa stigma. Itu hanya bisa terwujud kalau pembinaan dilakukan secara berkesinambungan,” pungkasnya. (adv)

DPRD Berau: Polemik Nama Bandara Tak Prioritas, Fokus Pembangunan Lebih Penting

Penulis
redaksi2
-
0

BERAU — Polemik penamaan Bandara Kalimarau kembali mengemuka. Namun bagi Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, isu tersebut tidak layak menjadi fokus utama di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak. Ia menegaskan bahwa perubahan nama bandara sama sekali tidak membawa dampak signifikan bagi pelayanan publik maupun kemajuan daerah.

Rudi mengakui wacana penggantian nama menjadi Raja Alam Sultan Alimuddin bukan hal baru. Ia bahkan termasuk pihak yang dulu mengusulkan nama tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung.

“Nilai sejarah kerajaan memang patut dijaga. Pengaruhnya besar terhadap identitas Berau,” ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa penerimaan masyarakat juga menjadi faktor penting. Sebagian warga, khususnya di Teluk Bayur, tetap ingin nama Kalimarau dipertahankan karena sudah terlanjur melekat dan dikenal luas sebagai identitas bandara.

Rudi menambahkan, dari perspektif teknis dan administratif, mengganti nama bandara bukan perkara sederhana. Identitas Kalimarau sudah tercantum dalam berbagai dokumen penerbangan nasional maupun internasional. Maskapai yang beroperasi dengan pesawat berbadan besar seperti Boeing 737 pun tercatat menggunakan kode dan nama yang telah berlaku selama ini.

“Kalau dipaksakan, justru berpotensi memunculkan kerumitan administrasi dan tidak sedikit biaya yang dibutuhkan,” tegasnya.

Menurutnya, pembenahan layanan, peningkatan kualitas fasilitas, serta upaya menjadikan Kalimarau sebagai bandara bertaraf internasional jauh lebih penting untuk diprioritaskan ketimbang sekadar memperdebatkan nama.

“Bukan berarti kita mengabaikan nilai sejarah. Tetapi kebutuhan pembangunan harus tetap diutamakan. Perubahan nama bandara belum jadi urgensi,” pungkasnya. (adv)

Grace Minta Aset Pemkab Dipasangi Plang untuk Cegah Penyerobotan Lahan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa.

BERAU — Lonjakan kasus penyerobotan lahan di sejumlah wilayah Berau kembali mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa. Ia menilai lemahnya penandaan aset milik pemerintah menjadi celah utama yang kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan klaim sepihak.

Grace menegaskan, keberadaan plang penanda bukan sekadar urusan administratif, melainkan langkah penting untuk memastikan batas-batas aset negara bisa dikenali dengan jelas. Tanpa penanda, kata dia, tanah pemerintah rawan diklaim, dikuasai, bahkan dialihkan secara ilegal.

“Selama batasnya tidak jelas, risiko penyalahgunaan akan selalu ada. Pemerintah harus melakukan penandaan di seluruh asetnya sebagai bentuk perlindungan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa sengketa lahan tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan memicu ketidakpastian bagi investor maupun warga sekitar. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam menata dan mengamankan seluruh aset.

Grace juga mendorong pemerintah daerah menggelar pertemuan bersama aparat penegak hukum, perangkat kampung, dan instansi teknis terkait untuk merumuskan langkah komprehensif dalam pencegahan sengketa tanah.

“Dengan duduk bersama, pencegahannya bisa lebih terukur. Kita bisa menyusun mekanisme perlindungan aset yang benar-benar efektif,” ujarnya.

Ia berharap penandaan aset menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan pembangunan di Berau.

“Perlindungan aset tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi antarlembaga sangat penting agar tidak ada lagi ruang bagi klaim-klaim ilegal,” pungkasnya. (adv)

Respons Cepat, Prabowo Terbang ke Sumatra Tinjau Dampak Banjir dan Longsor

Penulis
redaksi2
-
0
Teks Foto: Presiden RI Prabowo Subianto memasuki pesawat kepresidenan untuk bertolak ke Sumatra Utara, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/12/2025). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, Presiden Prabowo lepas landas menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatra Utara, sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan dengan optimal.

Pada kunjungan ini, Kepala Negara diagendakan meninjau langsung kondisi lapangan, termasuk situasi di titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar.

Presiden Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Pemerintah juga tengah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, serta layanan kesehatan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran untuk bekerja cepat dalam penanganan agar dampak bencana dapat diminimalkan.

Seluruh proses penanganan darurat diharapkan makin terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam peninjauan wilayah bencana yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan per Minggu (30/11) pukul 18:00 bahwa jumlah korban jiwa di tiga provinsi yang terdampak banjir bandang dan longsor, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara mencapai 442 orang, kemudian 402 orang dinyatakan hilang, dan 646 orang luka-luka.

Dari angka itu, 217 orang yang meninggal dunia berada di wilayah Sumut, 129 orang di Sumbar, dan 96 orang di Aceh. Sementara itu, 209 orang di Sumut masih dinyatakan hilang, di Sumbar ada 118 orang dinyatakan hilang, dan 75 orang dinyatakan hilang di Aceh. (ANT/KN)

Satu Tewas, Tiga Luka: Polres Lombok Tengah Periksa Lokasi Tambang Ilegal

Penulis
redaksi2
-
0
Teks Foto: Polres Lombok Tengah saat melakukan pengecekan sarana fasilitas penanggulangan bencana di Lombok Tengah, Senin (1/12/2025). ANTARA/Akhyar Rosidi.

LOMBOK TENGAH – Aparat Kepolisian Resor Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, turun langsung melakukan pengecekan lokasi diduga tambang emas ilegal di wilayah Desa Kuta yang menelan korban jiwa.

“Kami masih mengecek ke lokasi. Kalau benar di TKP itu ada aktivitas penambangan, kami akan tutup,” kata Kasi Humas Polres Lombok Tengah Iptu Lalu Brata Kusnadi di Lombok Tengah, Senin.

Seorang warga asal Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, dilaporkan meninggal dunia diduga saat melakukan aktivitas penambangan di wilayah Desa Kuta, Kecamatan Pujut. Sedangkan tiga orang lainnya mengalami luka-luka dan diketahui satu orang masih dirawat serta dua orang sudah bisa dipulangkan.

“Ada empat korban, satu meninggal, kemudian satu dirujuk ke RSUD Praya dan dua sudah pulang,” katanya.

Peristiwa itu bermula ketika para korban diduga melakukan aktivitas penambangan sehingga saat ini pihaknya masih melakukan olah TKP.

“Kami masih melakukan pengecekan di TKP,” katanya.

Sebelumnya, pada Minggu (30/11), seorang diduga penambang emas yang merupakan warga Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, bernama Hemaldi diduga tewas ditambang emas ilegal yang berada di Dusun Kuta II Desa Kuta Kecamatan Pujut.

Selain Hemaldi, tiga orang korban lainnya juga informasi mengalami luka-luka, di antaranya satu orang masih menjalani perawatan di RSUD Praya dan dua orang lainnya sudah dipulangkan.

Informasi yang didapatkan dari salah seorang warga Bonder menyebutkan warganya diduga kuat sedang melakukan aktivitas bersama tiga orang rekannya di salah satu tambang emas di wilayah Desa Kuta.

Korban juga saat ini sudah berada di rumah duka, namun pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail kaitan dengan insiden tersebut.

“Diduga memang kejadiannya ditambang emas ilegal, informasi mereka berempat masuk di lubang tambang. Kepolisian juga sudah mengecek lokasi, ada satu warga saya dan tiganya dari luar desa kami,” katanya. (ANT/KN)

Emas Antam Menguat, Buyback Sentuh Rp2,276 Juta per Gram

Penulis
redaksi2
-
0
Teks foto: Warga membeli emas batangan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc/am.

JAKARTA – ‎Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, mengalami kenaikan Rp2.000 dari awalnya Rp2.413.000 menjadi Rp2.415.000 per gram.

‎Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp2.276.000 per gram, serta dijual mulai dari berat 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
‎‎
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:
‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.257.500.
‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.415.000.
‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.770.000.
‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.130.000.
‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp11.850.000.
‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp23.645.000.
‎- Harga emas 25 gram: Rp58.987.000.
‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp117.895.000.
‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp235.712.000.
‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp589.015.000.
‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.177.820.000.
‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.355.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.
Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ANT/KN)

Nilai Perdagangan Masih Rendah, Indonesia Perkuat Jejaring Ekonomi dengan Bolivia

Penulis
redaksi2
-
0
Teks Foto: Duta Besar RI untuk Peru merangkap Bolivia Ricky Suhendar memaparkan potensi bisnis Indonesia kepada puluhan pimpinan perusahaan Bolivia yang hadir dalam agenda temu bisnis “Indonesia Update” di Santa Cruz, Bolivia, Jumat (28/11/2025). (ANTARA/HO-KBRI Lima)

JAKARTA – Kedutaan Besar RI di Lima mendorong pengusaha Bolivia meningkatkan perdagangan dengan Indonesia melalui temu bisnis “Indonesia Update” dengan menyasar pasar non-tradisional yang dinilai masih belum tergarap optimal.

Duta Besar RI untuk Peru dan Bolivia Ricky Suhendar mengatakan potensi ekonomi kedua negara besar, namun nilai perdagangannya belum mencerminkan kapasitas sebenarnya.

“Nilai perdagangan Indonesia–Bolivia saat ini belum mencerminkan angka potensial. Saya berharap temu bisnis ini meyakinkan pelaku usaha Bolivia untuk berbisnis dengan Indonesia,” kata Ricky dalam acara di Santa Cruz pada 28 November.

Menurut keterangan tertulis KBRI Lima yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, Ricky memaparkan peluang Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN kepada sekitar 70 pimpinan perusahaan Bolivia yang hadir dalam forum tersebut.

Ia juga mengundang pelaku usaha Bolivia mengikuti Trade Expo Indonesia ke-41 tahun depan untuk melihat langsung peluang investasi dan perdagangan yang ditawarkan Indonesia.

Ricky menyebut temu bisnis yang digelar bersama Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sebagai langkah penting mempererat hubungan ekonomi kedua negara.

Presiden IBCE Luis Ernesto Castedo Urzagaste menyatakan optimismenya bahwa “Indonesia Update” akan membuka jejaring bisnis baru dan mendorong interaksi dagang yang lebih intensif.

Menurut KBRI Lima, Bolivia dengan populasi 11,3 juta jiwa merupakan pasar menjanjikan bagi produk unggulan Indonesia, seperti kendaraan, kopi, sabun, alas kaki, dan produk farmasi.

Data Kementerian Perdagangan RI mencatat nilai perdagangan Indonesia–Bolivia pada 2024 mencapai 25,1 juta dolar AS.

Ekspor Indonesia ke Bolivia sebesar 7,5 juta dolar AS, sementara impor dari Bolivia mencapai 14,8 juta dolar AS pada tahun yang sama.

KBRI menilai tren pertumbuhan tersebut membuka ruang kerja sama yang lebih luas jika pelaku usaha kedua negara meningkatkan konektivitas dan memperdalam hubungan dagang.

Ricky menegaskan bahwa Indonesia siap memperkuat kolaborasi ekonomi melalui forum bisnis lanjutan, promosi investasi, dan fasilitasi perdagangan yang lebih intensif dengan Bolivia. (ANT/KN)

1...375376377...1,256Halaman 376 dari 1,256