TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat tata kelola kearsipan. Hari ini, Jumat (11/7/2025) sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijadwalkan menyerahkan arsip inaktif ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kukar, Rinda Desianti, menjelaskan arsip inaktif adalah dokumen yang intensitas penggunaannya sudah menurun. Setelah diserahkan, arsip ini akan dinilai, disusutkan, hingga dimusnahkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA), minimal 10 tahun.

“Ini bagian dari upaya penertiban. Kita ingin pengelolaan arsip di setiap OPD makin baik dan tertib,” ujarnya.

Menurut Rinda, dari 59 OPD yang ada, ditargetkan lebih dari separuh sudah melakukan penyerahan arsip inaktif pada 2025. Tak hanya OPD, desa dan kelurahan juga didorong ikut serta.

“Arsip itu diciptakan setiap hari. Mulai dari surat menyurat, laporan, rapat hingga RKA. Semuanya harus dikelola secara periodik,” jelasnya.

Sistem pengarsipan awal dilakukan di masing-masing OPD melalui unit record center. Kemudian, arsip inaktif diserahkan ke LKD di Bukit Biru. Untuk arsip penting seperti yang bersifat vital dan statis, penyimpanannya dilakukan di depo arsip khusus di Anung Adewah.

Kukar sendiri dikenal sebagai daerah dengan pengelolaan arsip terbaik. Bahkan, baru-baru ini meraih juara satu dari 10 kabupaten/kota dalam lomba kearsipan tingkat provinsi.

Menariknya, tahun ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kukar juga fokus membenahi arsip-arsip era pandemi COVID-19. Menurut Rinda, seluruh dokumen terkait pandemi secara otomatis dikategorikan sebagai arsip statis karena memiliki nilai sejarah luar biasa.

“COVID adalah peristiwa global. Dokumen-dokumennya menjadi bukti sejarah yang harus dilestarikan. Sekarang sedang kami rapikan, ada 12 OPD yang terlibat, termasuk rumah sakit,” ungkapnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Wacana pengembangan Pulau Kumala sebagai kawasan wisata premium, mulai dilirik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Pulau legendaris yang seperti membelah terletak di tengah Sungai Mahakam ini, disebut bakal dikembangkan sebagai salah satu daya tarik utama sektor pariwisata Kukar, terutama jelang aktifnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Arianto, mengatakan gagasan ini merupakan pemikiran awal dari bupati Kukar, dalam rangka menyambut peluang ekonomi dari kehadiran IKN.

“Salah satu misi Kukar Idaman Terbaik memang menekankan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Pulau Kumala punya potensi besar, tapi selama ini belum dimaksimalkan,” ungkap Arianto, Jumat (11/7/2025).

Menurutnya, ketika IKN mulai beroperasi aktif pada 2026–2028, akan ada lonjakan kunjungan dari kalangan menengah ke atas baik untuk bisnis maupun wisata. “Biasanya mereka punya hobi tertentu, seperti golf atau aktivitas relaksasi. Ini bisa jadi peluang bagi Kukar untuk menyediakan fasilitas wisata yang sesuai,” tambahnya.

Bupati Kukar pun sempat menggagas agar Pulau Kumala dikaji sebagai lokasi pengembangan wisata kelas atas. Misalnya, dengan membangun lapangan golf dan fasilitas eksklusif lainnya. Namun, Arianto menegaskan bahwa pengembangan kawasan ini harus tetap inklusif. Tak hanya untuk kalangan atas, Pulau Kumala juga harus menyediakan fasilitas rekreasi untuk masyarakat umum.

“Kami ingin ada zona untuk semua. Misalnya, klaster golf untuk wisatawan premium, dan zona waterboom, taman bermain, hingga wahana hiburan untuk masyarakat luas,” jelasnya.

Ia menyebut, konsep zonasi ini akan membuat Pulau Kumala hidup sebagai destinasi wisata yang menyatukan dua segmen sekaligus, tanpa saling tumpang tindih. Pulau Kumala sendiri saat ini masih dalam tahap pemeliharaan dasar dan pemanfaatan terbatas. Kajian mendalam akan dilakukan jika wacana ini mulai diformalkan sebagai program prioritas.

“Ini masih dalam tahap wacana dan telaah awal. Tapi sangat mungkin direalisasikan karena Kukar punya potensi dan momentum besar menyambut IKN,” tegasnya. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Kabar gembira datang bagi Partai Politik (Parpol) di Kutai Kartanegara (Kukar). Tahun ini, nilai bantuan keuangan parpol naik signifikan, dari semula Rp 3.800 menjadi Rp 8.000 per suara sah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, menyebut usulan kenaikan ini telah diajukan sejak tahun lalu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Alhamdulillah, usulan penyesuaian disetujui. Tahun ini bantuannya resmi naik dan proses pencairan sudah berjalan,” ungkap Rinda, Jumat (11/7/2025).

Kenaikan ini menjadi angin segar, mengingat nilainya tidak pernah berubah selama lebih dari satu dekade. Dana tersebut bersumber dari APBD dan hanya diberikan kepada parpol yang memiliki kursi di DPRD. Untuk periode 2024–2029, tercatat hanya 7 partai politik yang berhak menerima dana hibah ini, berkurang dari 10 partai pada periode sebelumnya.

Perhitungan jumlah bantuan dilakukan berdasarkan suara sah hasil rekapitulasi resmi KPU Kukar, yang ditetapkan lewat pleno penetapan suara dan kursi. Dari hasil pemilu legislatif terakhir, PDIP menjadi penerima dana bantuan terbanyak, dengan nilai Rp 1,16 miliar setelah meraih 145.613 suara dan 16 kursi DPRD Kukar.

Di posisi kedua, Partai Golkar menerima Rp 600,8 juta dari 75.106 suara. Disusul Partai Gerindra yang mendapat Rp 479,5 juta dari 59.949 suara sah. PKB memperoleh Rp 239,7 juta, Partai NasDem Rp 270,7 juta, PAN Rp 293,8 juta, dan PKS sebesar Rp 152,5 juta.

Secara keseluruhan, total suara sah dari ketujuh parpol tersebut mencapai 400.288 suara. Dengan nilai bantuan Rp 8.000 per suara, total alokasi dana hibah tahun ini menembus angka Rp 3,2 miliar.

“Dana ini ditujukan untuk mendukung operasional partai, pendidikan politik bagi kader maupun masyarakat, serta memperkuat fungsi kelembagaan,” tambah Rinda.

Ia juga mengingatkan, partai yang tak mendapat kursi otomatis tidak berhak menerima bantuan. Karena syarat utama penerima adalah keterwakilan di parlemen. Dengan nilai bantuan yang kini lebih proporsional, Kesbangpol Kukar berharap parpol makin aktif menjalankan fungsi politik secara sehat, transparan, dan mendidik. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Hujan deras kini tak lagi hanya membawa air, tapi juga kecemasan mendalam bagi warga Desa Loa Janan Ulu dan Purwajaya. Dua wilayah yang terletak di hilir Sungai Loa Janan itu, kerap menjadi langganan banjir. Bahkan dalam dua pekan pada Mei 2025 lalu, air bah datang dua kali dan merendam rumah serta infrastruktur warga.

Situasi ini memaksa Pemerintah Kecamatan Loa Janan untuk tidak tinggal diam. Camat Loa Janan, Heri Rusnadi, menyebut pihaknya bersama instansi teknis terus berupaya mencari jalan keluar dari bencana yang sudah menjadi momok tahunan itu.

“Loa Janan Ulu ini berada di hilir, jadi kalau aliran air tak lancar, dampaknya ke sini. Banjir besar terjadi pada 12-13 Mei, lalu kembali datang di tanggal 27. Ini tentu bukan hal sepele. Kami sedang fokus mencari solusi agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ucap Heri, Kamis (10/7/2025).

Lebih dari sekadar wacana, langkah konkret mulai disusun. Heri menyebutkan, pihaknya bersama stakeholder terkait telah menyepakati matriks rencana penanganan banjir, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Proses identifikasi lahan dan sosialisasi ke masyarakat menjadi tahap awal yang kini sedang dijalankan.

Kerja sama lintas wilayah juga menjadi perhatian serius. Mengingat aliran sungai yang melintasi dua daerah Kukar dan Kota Samarinda, koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Pemerintah Provinsi terus dilakukan agar upaya normalisasi bisa berjalan efektif.

“Yang penting sekarang adalah semua pihak sudah mulai bergerak. Ini bukan hanya masalah Loa Janan, tapi masalah bersama,” ujarnya.

Tak hanya soal banjir, Camat Heri juga menyampaikan kondisi rawan longsor di KM 28 yang masih dalam tahap penanganan. Jalan darurat tengah dibangun oleh Balai Jalan, namun penyebab longsor masih dikaji lebih lanjut.

“Isu ganti rugi masih menggantung karena belum ada kepastian penyebab pastinya. Ada yang menduga akibat tambang, tapi hasil geolistrik juga menunjukkan ada lapisan batuan lemah di bawahnya. Jadi kami masih menunggu hasil kajian lebih lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Loa Janan Ulu, Supariyo, tak bisa menyembunyikan kelegaan atas perhatian yang kini mulai diberikan. Ia menyampaikan bahwa normalisasi Sungai Loa Janan sudah lama menjadi harapan masyarakat.

“Sudah dari awal kami berharap sungai ini dinormalisasi. Itu langkah paling penting agar desa kami tak terus-menerus dilanda banjir,” ujarnya dengan penuh harap. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i