TANJUNG REDEB — Peluncuran program muatan lokal Bahasa Banua di sekolah-sekolah Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari legislatif. Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar penambahan mata pelajaran, tetapi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan identitas budaya daerah.

Menurut Feri, Bahasa Banua merupakan bagian penting dari sejarah dan karakter masyarakat Berau. Tanpa intervensi pendidikan, ia menilai generasi muda berisiko semakin jauh dari akar bahasa dan nilai budaya yang diwariskan leluhur.

“Penerapan Bahasa Banua sebagai muatan lokal adalah langkah maju. Ini memastikan anak-anak Berau mengenal, menggunakan, dan bangga terhadap bahasa daerahnya sejak dini,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan memegang peran vital dalam mempertahankan keberlanjutan bahasa daerah, terutama di tengah perkembangan teknologi dan arus budaya luar yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan anak muda.

“Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi pintu masuk untuk memahami jati diri dan asal-usul. Jika tidak dikenalkan sejak sekolah, kita bisa kehilangan bagian penting dari identitas daerah,” kata Feri.

Selain apresiasi, ia juga menekankan pentingnya pengembangan program secara menyeluruh. Mulai dari penyusunan materi ajar yang sesuai usia, peningkatan kualitas tenaga pengajar, hingga evaluasi rutin agar implementasi berjalan optimal di seluruh sekolah.

“Pemerintah daerah perlu memastikan pelaksanaan kurikulum ini tidak berhenti pada peluncuran. Harus ada penguatan guru, ketersediaan modul pembelajaran, serta monitoring di lapangan,” tegasnya.

Feri meyakini bahwa dengan implementasi yang konsisten, Bahasa Banua dapat menjadi fondasi kuat bagi pembentukan karakter generasi muda Berau sekaligus memperkokoh kebanggaan terhadap budaya lokal.

“Anak-anak tidak hanya belajar berbicara, tetapi memahami akar budaya mereka. Ini investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan identitas daerah,” pungkasnya. (adv)

TANJUNG REDEB — Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengkritisi rendahnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Berau yang hingga pekan kedua November 2025 baru mencapai sekitar 60 persen. Ia menilai capaian tersebut menjadi sinyal bahwa pelaksanaan program di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) masih jauh dari optimal.

Menurut Dedy, lambatnya realisasi anggaran tidak hanya berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menunda manfaat pembangunan yang seharusnya sudah bisa dirasakan masyarakat.
“Rendahnya serapan anggaran adalah indikator bahwa pembangunan belum berjalan maksimal. Padahal masyarakat menunggu hasilnya,” ujarnya.

Dengan sisa waktu yang tinggal satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, ia menegaskan bahwa OPD tidak memiliki ruang lagi untuk bekerja lamban. Dedy mengingatkan bahwa kebiasaan menumpuk pekerjaan pada akhir tahun sering berujung pada pelaksanaan proyek yang terburu-buru dan berisiko menurunkan kualitas hasil.

“Saya minta koordinasi antarinstansi diperkuat, terutama pada kegiatan fisik yang rentan mengalami keterlambatan jika tidak diawasi dengan baik,” tegasnya.

Dedy menekankan bahwa percepatan eksekusi di lapangan harus dilakukan segera agar target serapan anggaran tercapai, sekaligus memastikan output pembangunan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat.

“Kegiatan fisik harus dipastikan berjalan tanpa hambatan. Jangan sampai keterlambatan justru memperburuk capaian tahun ini,” tandasnya.

Jika diperlukan, DPRD Berau siap melakukan pengawasan intensif untuk memastikan OPD bergerak cepat dan tepat sasaran dalam memanfaatkan anggaran daerah. (adv)

BERAU — Persoalan lahan yang tak kunjung terselesaikan di sejumlah titik di Tanjung Redeb kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, mengingatkan bahwa penanganan yang lamban dapat memicu gesekan sosial di wilayah yang dihuni masyarakat dengan latar belakang suku dan budaya yang beragam.

Menurut Grace, Tanjung Redeb sebagai pusat aktivitas masyarakat memiliki komposisi penduduk yang sangat heterogen. Kondisi ini membuat stabilitas sosial harus ditempatkan sebagai prioritas, terutama ketika menyangkut sengketa lahan yang sensitif.

“Ketidakpastian status lahan, baik sengketa antarmasyarakat maupun antara warga dan pihak lain, dapat berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar jika tidak segera diselesaikan,” ujarnya.

Grace menegaskan bahwa persoalan pertanahan kerap menjadi sumber kesalahpahaman karena tumpang tindih klaim dan minimnya kepastian hukum. Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat proses pendataan, penataan, dan penyelesaian sengketa lahan agar masyarakat memiliki kejelasan hak.

“Kita hidup di pusat kota dengan populasi yang heterogen. Sudah seharusnya kita saling menghormati dan menghindari potensi konflik akibat persoalan lahan,” katanya.

Ia menilai langkah penyelesaian harus dilakukan secara terbuka, profesional, serta melibatkan masyarakat guna memastikan keadilan dan mencegah dinamika sosial berkembang ke arah yang tidak diinginkan.

“Kita ingin harmonisasi sosial tetap terjaga. Maka persoalan lahan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya. (adv)