Beranda blog Halaman 380

Kemendikdasmen Serahkan Penetapan Libur Sekolah Akhir Tahun ke Pemda

Penulis
redaksi2
-
0
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, dalam Konferensi Pers Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV dan Kesiapan Nataru 2025 di Lobby Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025). (Foto: Nicha/ Media Kaltim)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan tidak akan mengeluarkan aturan baru terkait libur sekolah akhir tahun 2025. Keputusan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Pemda) sesuai kewenangannya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, dalam Konferensi Pers Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV dan Kesiapan Nataru 2025 di Lobby Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Suharti menjelaskan, berdasarkan identifikasi terhadap kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hampir seluruh daerah menetapkan libur sekolah mulai 22 Desember 2025 hingga 3 atau 4 Januari 2026.

“Dengan memperhatikan bahwa hampir semua daerah memiliki waktu libur yang sama dan durasinya sudah mencapai sekitar dua minggu, kami menetapkan bahwa tidak akan membuat peraturan baru. Penetapan masa libur tetap kami serahkan kepada Pemda,” ujar Suharti.

Meski demikian, Kemendikdasmen memberikan imbauan kepada Pemda, sekolah, orang tua, dan para siswa agar masa liburan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Suharti menyampaikan pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, agar libur sekolah digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan anak.

“Kami mengimbau keluarga dan masyarakat memastikan anak-anak memanfaatkan waktu libur untuk kegiatan positif, seperti rekreasi sosial, bersilaturahmi dengan teman atau keluarga, serta mengelola waktu luang secara bijak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa masa libur akhir tahun juga dapat mendukung pergerakan ekonomi masyarakat.

“Libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk ikut menggerakkan perekonomian, misalnya melalui kegiatan wisata atau kunjungan keluarga,” tambahnya.

Walau tidak mengeluarkan kebijakan baru, Kemendikdasmen tetap meminta Pemda untuk memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu dan jadwal libur tidak berubah mendadak.

“Kami berharap daerah memastikan kalender pendidikan berjalan baik dan tidak ada kebingungan di sekolah maupun orang tua,” tutup Suharti.

Pewarta/ Editor: Nicha R

Menko Airlangga Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5,4–5,6 Persen di Akhir 2025

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi oleh jajaran menteri dan wakil menteri saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian. (Foto: Nicha/ Media Kaltim)

JAKARTA – Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 akan berada di kisaran 5,4 – 5,6 persen, didorong percepatan belanja pemerintah serta peningkatan aktivitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Proyeksi ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV dan Kesiapan Nataru 2025 di Lobby Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Airlangga menjelaskan, proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 yang berada di level 5,02 persen , serta kuartal III-2025 yang hanya tumbuh 5,04 persen.

“Kita berharap angka-angkanya nanti dalam rilis resminya kontribusinya bisa lebih tinggi dari 5 persen,” ujar Airlangga.

Airlangga menyebutkan bahwa percepatan serapan anggaran di hampir seluruh kementerian menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun.

“Hampir seluruh kementerian besar melaporkan rencana serapan anggarannya di atas 90 persen. Jadi kontribusinya akan besar dari government spending,” jelasnya.

Selain belanja pemerintah, sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pada akhir tahun turut berperan menjaga daya beli masyarakat.

Momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru juga diharapkan memberikan dorongan tambahan bagi konsumsi rumah tangga, sektor transportasi, pariwisata, serta perdagangan.

Airlangga mengatakan, meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode tersebut dapat memberikan nilai tambah signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan IV.

“Ada kontribusi dari mobilitas masyarakat dan pemanfaatan momentum Nataru. Kami optimistis rilis nanti akan berada di kisaran 5 sampai 6 persen,” tegasnya.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan paket kebijakan akhir tahun yang mencakup pemberian insentif, program stabilisasi harga, bantuan transportasi, serta sejumlah program penguatan konsumsi masyarakat.

Berbagai kebijakan tersebut, dikombinasikan dengan serapan anggaran yang tinggi, diyakini menjadi pengungkit penting bagi pertumbuhan ekonomi kuartal IV.

Pewarta/ Editor : Nicha R

Polda NTB Ungkap Enam Tersangka Baru Kasus Perusakan Rumah Brigadir Rizka

Penulis
redaksi2
-
0
Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol. Syarif Hidayat. (ANTARA/Dhimas B.P.)

MATARAM – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengungkap ada enam orang yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani, istri sekaligus tersangka pembunuhan suaminya, Brigadir Esco Faska Rely.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol. Syarif Hidayat di Mataram, Kamis (27/11/2025), menegaskan bahwa tersangka merupakan para saksi yang sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan.

“Sesuai hasil gelar, enam orang kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” katanya.

Penyidik menetapkan mereka sebagai tersangka dengan menerapkan Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP sesuai yang tertuang dalam kelengkapan alat bukti.

Tindak lanjut penetapan, lanjut dia, penyidik menahan enam tersangka di Rutan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB.

Perihal identitas dari enam tersangka, Syarif memilih untuk tidak mengungkapkan ke publik karena pertimbangan keamanan.

Dia hanya memastikan bahwa enam tersangka bukan hanya berasal dari pihak keluarga suami Brigadir Rizka yang berasal dari Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

“Yang jelas, ada yang bukan dari pihak keluarga almarhum (Brigadir Esco),” ucapnya.

Lebih lanjut, Syarif menerangkan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan ada terungkap tersangka tambahan.

“Jadi, semua masih bisa berkembang nantinya sesuai hasil pemeriksaan,” ujar dia.

Sebelumnya, kepolisian dalam kasus ini telah mengungkap adanya sembilan orang berpotensi menjadi tersangka kasus perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani yang berada di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Adapun bukti penguat dalam kasus ini berkaitan dengan keterangan saksi dari kalangan warga dan polisi yang berada di lokasi saat aksi perusakan, rekaman video, serta pendapat ahli dari Laboratorium Forensik Polda Bali.

Aksi perusakan ini disinyalir dilakukan oleh sekelompok warga karena motif belum puas dengan hasil penyidikan kepolisian yang saat itu belum mengungkap peran tersangka selain Brigadir Rizka dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco.

Kesan lamban melihat adanya peran orang lain dari penanganan di kepolisian tersebut memicu aksi yang masuk dalam perbuatan anarkis ini.

Tidak lama usai aksi tersebut terjadi, penyidik Polres Lombok Barat mengumumkan peran tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco sebanyak empat orang dengan tiga di antaranya kerabat Brigadir Rizka dan satu lagi merupakan sahabat dari almarhum Esco. (ANT/KN)

Pemerintah Gelar Rapat Darurat Lintas Kementerian Tangani Darurat Bencana Sumatera

Penulis
redaksi2
-
0
Sejumlah personel Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan jajaran membatu warga terdampak banjir. ANTARA/HO-Bidang Humas Polda Sumatera Utara.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menggelar rapat terbatas lintas kementerian untuk membahas percepatan penanganan kondisi darurat bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/11/2025), membenarkan bahwa rapat tingkat menteri akan digelar pada siang nanti dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

“Betul, kita akan rapat tingkat menteri membahas bencana di beberapa wilayah, khususnya Sumatera, dengan beberapa gubernur dan bupati yang terdampak,” ujarnya.

Dia menjelaskan rapat dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB nanti di Ruang Pusdalops Graha BNPB, Jakarta Timur, dan diikuti jajaran kementerian teknis bersama pimpinan Basarnas, BNPB, BMKG, TNI/Polri, serta gubernur bupati dan wali kota.

Forum tersebut digelar untuk mengevaluasi langkah darurat dan mempercepat dukungan logistik, evakuasi, serta pemulihan awal di wilayah terdampak bencana cuaca hujan ekstrem dalam sepekan terakhir.

Laporan Basarnas menunjukkan bahwa banjir bandang dan tanah longsor berdampak signifikan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bencana melanda sejumlah kecamatan, yakni Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, dan Kolang.

Data sementara per Rabu (26/11) malam mencatat lebih dari 1.902 keluarga terdampak, dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Kolang sebanyak 1.261 keluarga. Basarnas mengkonfirmasi satu keluarga beranggotakan empat orang di daerah itu meninggal akibat tertimbun longsor.

Kemudian di Kabupaten Tapanuli Selatan, banjir bandang dan longsor melanda wilayah Aek Ngadol, Hutagodang, Garoga, Batuhoring, dan Hapesong Baru di Kecamatan Batang Toru. Basarnas mencatat ada enam warga meninggal akibat banjir bandang dan tujuh warga terdampak longsor di Parsariran, Hapesong Baru.

Sementara itu, di Kota Sibolga, dampak paling signifikan terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan. Delapan warga dinyatakan meninggal dunia dan 21 orang dilaporkan hilang berdasarkan laporan yang diterima posko SAR hingga Rabu malam.

Untuk mendukung penanganan pengungsi, Kantor SAR Nias memastikan sedikitnya tiga lokasi pengungsian telah beroperasi, yaitu GOR Pandan di Tapanuli Tengah, gedung SMPN 5 Parombunan di Kota Sibolga, serta RS Bhayangkara Batang Toru dan titik pengungsian desa setempat di Tapanuli Selatan.

Basarnas menyebut seluruh unsur SAR gabungan telah dikerahkan untuk percepatan pencarian dan pertolongan, termasuk TNI/Polri, BPBD, Polairud, serta relawan setempat. (ANT/KN)

TNI Kerahkan 555 Personel Bantu Evakuasi Korban Banjir di Sibolga

Penulis
redaksi2
-
0
Kodam I/Bukit Barisan mengerahkan personel dalam penanganan darurat terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, Sumatera Utara. ANTARA/HO- Pendam I/Bukit Barisan

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan sebanyak 555 personel TNI dikerahkan untuk membantu proses evakuasi korban banjir di Sibolga, Sumatera Utara.

“Sebagai langkah awal, TNI dalam hal ini Kodam I/Bukit Barisan dan jajaran telah mengerahkan total 555 personel untuk membantu korban Banjir,” kata Freddy kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Freddy menjelaskan 555 personel TNI saat ini fokus menjalankan tiga tugas utama di lapangan, yakni evakuasi warga terjebak banjir, pencarian warga yang hilang, dan membuka akses jalan yang tertutup timbunan longsor.

Untuk proses evakuasi, Freddy mengatakan TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memaksimalkan upaya penyelamatan warga yang terjebak banjir.

Warga yang telah dievakuasi dibawa ke posko kesehatan milik TNI untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak hanya posko kesehatan, TNI juga telah membangun dapur lapangan untuk menyediakan makanan bagi warga korban banjir.

“TNI mengerahkan lima orang dokter dan 31 orang perawat,” tambah Freddy.

Kapuspen melanjutkan kerja sama TNI dan instansi terkait juga dilakukan dalam proses mencari warga yang hilang akibat banjir bandang.

Selain itu, TNI juga mengerahkan kendaraan alat berat dari Satuan Zeni dan perbekalan angkutan untuk membuka jalur yang sempat tertutup timbunan tanah longsor.

“Total alat-alat yang dikerahkan, meliputi eskavator, dump truck, ambulans, truk NPS, perahu/LCR, tenda lapangan, velbed (tempat tidur lipat), dan perlengkapan dapur lapangan,” jelasnya.

Ia menambahkan hingga saat ini proses evakuasi korban banjir masih berlanjut dan personel TNI akan terus berada di lokasi hingga situasi pascabanjir berangsur kondusif. (ANT/KN)

Rahman Soroti Banyak Warga Belum Bersertifikat, Pembangunan Kampung Jadi Tersendat

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman.

BERAU — Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, kembali menyoroti persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan di tingkat kampung: ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Ia menyebut masih banyak warga yang telah bermukim puluhan tahun namun belum memiliki sertifikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pembangunan fasilitas umum.

Rahman mengatakan situasi ini sudah berlangsung lama dan menjadi salah satu faktor utama yang membuat pengembangan kampung berjalan lamban. Tidak hanya berdampak pada pembangunan rumah warga, tetapi juga mempersulit penataan wilayah secara menyeluruh.

“Masih banyak warga yang tinggal puluhan tahun, bahkan sudah beranak cucu, tetapi sertifikat tanahnya belum ada. Kondisi seperti ini jelas menghambat kemajuan,” ujarnya.

Ia menuturkan, persoalan serupa juga banyak terjadi di kawasan transmigrasi. Status lahan yang belum tuntas, ruang publik yang terbatas, hingga sulitnya menyediakan lahan untuk fasilitas umum membuat pemerintah kampung kesulitan membuat perencanaan pembangunan yang efektif.

Rahman mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar ada langkah nyata dalam penuntasan status tanah di kampung.

“Salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah pembebasan lahan atau pemberian hibah tanah bagi warga yang sudah menetap lama,” jelasnya.

Menurutnya, penyelesaian status tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk memperkuat kemandirian desa, memperlancar pembangunan, dan menjaga ketahanan pangan melalui penataan ruang yang lebih terarah. (gs/ADV)

Ichsan Rapi Soroti Lemahnya Komunikasi Kampung–Pemkab dalam Penanganan Infrastruktur

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

BERAU — Keterlambatan penanganan berbagai persoalan infrastruktur di kampung dinilai masih sering terjadi akibat minimnya komunikasi antara pemerintah kampung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi, yang menilai pola koordinasi selama ini terlalu bergantung pada agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Ia menekankan bahwa dinamika kebutuhan di kampung—terutama terkait infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga layanan dasar—sering berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, mengandalkan Musrenbang tahunan saja tidak cukup untuk mengakomodasi urgensi di lapangan.

“Dinamika permasalahan di kampung sering berubah. Apalagi terkait infrastruktur. Jadi tidak bisa berharap pada Musrenbang saja,” ujarnya.

Ichsan menjelaskan bahwa banyak persoalan yang terlambat ditangani karena laporan dari kampung datang terlalu lambat. Padahal, jika komunikasi dilakukan lebih aktif, pemerintah dapat segera memetakan masalah dan menentukan langkah penanganan sesuai tingkat urgensi.

Menurutnya, pola komunikasi yang pasif membuat sejumlah kerusakan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya menumpuk tanpa penanganan cepat. Situasi ini berdampak langsung pada aktivitas warga yang mengandalkan infrastruktur untuk mobilitas dan layanan harian.

Ia berharap kepala kampung menerapkan pola koordinasi yang lebih proaktif dengan Pemkab Berau agar kebutuhan masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk ditindaklanjuti.

“Saya berharap pola koordinasi yang proaktif dapat diterapkan seluruh kepala kampung, sehingga kebutuhan masyarakat bisa lebih cepat ditangani dan pembangunan di tingkat dasar berjalan lebih efektif,” pungkasnya. (gs/ADV)

Rudi Soroti Ketimpangan Rekrutmen dan Pelaksanaan MCU di Perusahaan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong.

BERAU — Praktik rekrutmen tenaga kerja di sejumlah perusahaan kembali menuai perhatian DPRD Berau. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai masih banyak persoalan teknis di lapangan, terutama terkait pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up/MCU) dan pendataan tenaga kerja lokal.

Rudi menyebut perbedaan hasil MCU yang dilakukan di klinik dan rumah sakit kerap menimbulkan ketidakpastian bagi calon pekerja. Menurutnya, perbedaan tersebut bisa merugikan pelamar apabila perusahaan tidak menggunakan fasilitas kesehatan yang benar-benar netral dan diawasi pemerintah daerah.

“Perusahaan harus menggunakan rumah sakit yang netral dan terjamin oleh pemerintah daerah, supaya hasil MCU tidak menimbulkan keraguan bagi calon tenaga kerja,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja lokal secara menyeluruh. Rudi meminta kepala kampung dan ketua RT proaktif mencatat warga yang belum bekerja, terutama mereka yang tinggal di sekitar area operasional perusahaan. Data ini diperlukan untuk memastikan masyarakat Berau mendapatkan prioritas kesempatan kerja sebagaimana diatur dalam kebijakan ketenagakerjaan daerah.

Pendekatan ini, kata Rudi, bertujuan membangun sistem rekrutmen yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada warga lokal. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat kampung, dan perusahaan merupakan kunci agar kesempatan kerja tersalurkan dengan merata.

“Harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja lokal benar-benar berjalan adil dan sesuai aturan,” ujarnya.

Rudi berharap perusahaan di Berau lebih disiplin mengikuti regulasi ketenagakerjaan dan meningkatkan transparansi pada proses seleksi agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (gs/ADV)

Roadshow Pengurus BMPS Kaltim (1): Dari Bontang, Konsolidasi Pendidikan Swasta Dimulai

Penulis
redaksi2
-
0
Pengurus BMPS Kaltim berdiskusi dengan Wawali Bontang Agus Haris dalam roadshow perdana. Foto: Istimewa

Roadshow perdana Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kaltim dimulai dari Kota Bontang pada 12 November 2025. Saya sebenarnya masuk dalam jajaran pengurus, namun tidak bisa hadir karena masih berada dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Meski begitu, seluruh rangkaian pertemuan saya ikuti melalui laporan Ketua Umum, Y. Yopie Turang, karena roadshow ini merupakan langkah awal BMPS Kaltim membangun komunikasi dengan seluruh kepala daerah di Kaltim.

Sebagai organisasi yang menaungi sekolah dan madrasah swasta dari PAUD hingga SMA/SMK, BMPS Kaltim dibentuk untuk memperkuat posisi pendidikan swasta agar sejajar dengan negeri. Struktur kepengurusan 2025–2030 telah disahkan melalui SK BMPS Nasional Nomor 45/SKEP/P-BMPS-NAS/XI/2025. Dengan legalitas ini, BMPS memiliki mandat resmi untuk bermitra dengan pemerintah daerah, mendukung peningkatan kualitas sekolah swasta, serta mendorong kebijakan pendidikan yang lebih adil.

Pada level implementasi, BMPS juga memegang peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam merencanakan, mengevaluasi, dan menyelaraskan kebutuhan pendidikan swasta dengan kebijakan daerah. Fungsi ini membuat BMPS tidak hanya menjadi organisasi advokasi, tetapi juga kanal komunikasi formal antara pemerintah dan sekolah-sekolah swasta dalam isu mutu, pendanaan, pemerataan akses, hingga penguatan SDM pendidik.

Dalam pertemuan dengan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, ditegaskannya bahwa Pemkot siap bersinergi. Wawali menyambut baik keberadaan BMPS dan menilai sekolah swasta sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan kota.

Pemkot juga meminta BMPS menyiapkan data lengkap mengenai jumlah dan kondisi sekolah swasta di Bontang sebagai dasar pemetaan dan rencana dukungan pemerintah. Di tingkat Kota Bontang, kepengurusan BMPS juga akan segera terbentuk untuk memperkuat koordinasi antara sekolah swasta dan pemerintah daerah.

Sementara, Ketua BMPS Kaltim, Y. Yopie Turang, mengatakan bahwa komunikasi awal di Bontang berjalan efektif. “Pemkot Bontang membuka ruang yang luas bagi BMPS. Mereka ingin data yang akurat agar kebijakan bisa tepat sasaran,” ujar Yopie.

Selain itu, Pemkot menyampaikan komitmen untuk membantu pendanaan kegiatan BMPS di tingkat provinsi. Diskusi juga berkembang pada isu strategis seperti kemiskinan ekstrem, stunting, serta persoalan sosial-lingkungan yang berkaitan dengan pendidikan.

Bagi saya, pertemuan ini menunjukkan bahwa Pemkot Bontang membuka ruang bagi BMPS Kaltim sebagai mitra resmi. Bontang menjadi langkah awal sebelum melanjutkan kunjungan ke daerah lain untuk memperkuat peran sekolah swasta di Kaltim. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Roadshow Pengurus BMPS Kaltim (2-Habis): Bertemu Wagub Kaltim, Menyatukan Arah Kesetaraan Mutu Swasta–Negeri

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua BMPS Kaltim Y. Yopie Turang (tengah) menyampaikan paparan di hadapan Wagub Kaltim Seno Aji. Foto: Adpimprov

Roadshow kedua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kaltim dilaksanakan di Samarinda dengan agenda audiensi bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji, Selasa (25/11/2025). Saya kembali tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan. Namun seluruh proses saya ikuti melalui laporan pengurus.

Pertemuan ini menghadirkan perwakilan sekolah Islam, Kristen, Katolik, serta tenaga pendidik dari berbagai jenjang. Menunjukkan betapa besarnya komunitas pendidikan swasta di Kaltim. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Wagub, dengan para pengurus BMPS. Suasana berlangsung formal tetapi santai.

Ketua BMPS Kaltim, Y. Yopie Turang, mengatakan bahwa audiensi ini membuka peluang kerja sama yang lebih konkret. “Wagub menegaskan kesiapan Pemprov mendukung sekolah swasta, termasuk pembiayaan SMA/SMK. Ini peluang besar yang harus kami tindak lanjuti,” ucapnya.

Melanjutkan itu, Yopie juga memaparkan peran BMPS sebagai mitra strategis pemerintah, mulai dari menyelaraskan kebijakan pendidikan daerah, meningkatkan kualitas sekolah swasta, hingga membantu pemerintah memetakan kebutuhan riil di lapangan. Ia menegaskan bahwa BMPS bukan hanya organisasi representatif sekolah swasta, tetapi juga kanal koordinasi yang memberikan rekomendasi kebijakan, mendorong pemerataan mutu, dan memperkuat akses pendidikan.

Dialog antara pengurus dan Wagub berlangsung dinamis, membahas tata kelola, pemerataan mutu, hingga pemetaan kebutuhan daerah. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju agenda besar BMPS Kaltim pada minggu ketiga Desember 2025, yakni pelantikan pengurus dan pelaksanaan Rakerwil BMPS Kaltim di Samarinda.

Pertemuan BMPS Kaltim dengan Wagub Seno Aji membahas penguatan sekolah swasta. Foto: Adpimprov

Pengurus BMPS Kaltim diterima Wagub Seno Aji di Samarinda. Foto: Adpimprov
Audiensi BMPS Kaltim bersama Wagub Seno Aji di Ruang Rapat Wakil Gubernur. Foto: Adpimprov

Agenda Rakerwil mencakup penguatan organisasi BMPS di 10 kabupaten/kota, penyusunan program kerja jangka pendek, serta penyelarasan mandatory program kerja nasional sebagai arah kebijakan jangka panjang organisasi.

Roadshow ini menunjukkan bahwa BMPS Kaltim diterima sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan pendidikan daerah. Setelah kunjungan ke Pemkot Bontang dan audiensi di Pemprov Kaltim, rangkaian roadshow akan dilanjutkan ke seluruh kabupaten/kota untuk memetakan kondisi sekolah swasta dan membangun komunikasi langsung dengan para kepala daerah.

Dengan legitimasi nasional, struktur kepengurusan yang lengkap, dan dukungan Pemprov Kaltim, BMPS berada pada posisi yang kuat untuk memperjuangkan kesetaraan akses dan meningkatkan mutu pendidikan swasta di Kaltim. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

1...379380381...1,256Halaman 380 dari 1,256