JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta percepatan pemulihan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan untuk memudahkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) usai bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Setelah meninjau kondisi korban di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Gibran melanjutkan kunjungan kerjanya menggunakan helikopter menuju Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (4/12/2025).

Gibran mengunjungi dua posko pengungsi, yakni di Desa Garoga, dan Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Setibanya di tenda pengungsi, Gibran langsung berjongkok dan mendengarkan keluhan para pengungsi yang antusias berkerumun mendekatinya.

“Bapak, Ibu, saya sampaikan duka cita yang mendalam untuk para korban bencana. Ini saya diperintah oleh Pak Presiden bersama Pak Wamen untuk cepat penanganan dan pemulihan bencana,” kata Gibran menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto.

Gibran meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk segera melakukan percepatan distribusi bantuan logistik, baik lewat jalur darat, laut maupun udara.

Wapres meminta kepada pengurus di tenda pengungsian untuk memerhatikan makanan korban tiga kali sehari, serta sanitasi atau akses air bersih.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar jalur distribusi BBM segera dipulihkan, serta rumah-rumah penduduk yang rusak diinventarisasi agar segera dibangun kembali oleh pemerintah.

“Jalur untuk BBM, nanti akan segera dipulihkan. Ini adalah perintah langsung dari Pak Presiden. Dan rumah yang rusak, ini mohon tolong diinventaris dulu, akan kami bantu. Kita pastikan ya Pak, yang sudah mengungsi mendapatkan pelayanan yang baik.Tadi banyak yang mengeluhkan masalah sekolah, rumah, nanti kami bantu ya Bapak, Ibu ya,” kata Gibran.

Setelah mengunjungi Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Wapres melanjutkan perjalanannya ke Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. (ANT/KN)

BANDUNG – Kepolisian Daerah Jawa Barat melakukan penjemputan paksa terhadap selebgram Lisa Mariana untuk dimintai keterangan terkait kasus video asusila yang diduga melibatkan dirinya sebagai pemeran wanita.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan bahwa langkah tersebut diambil setelah Lisa beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik.

“Panggilan yang kedua ini disertai dengan upaya paksa. Iya, pemeriksaan saja. Sudah kita tangkap Lisa ini, sudah kita bawa ke sini, lagi diperiksa,” kata Hendra di Bandung, Kamis (4/12/2025).

Hendra menjelaskan bahwa Lisa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Status tersangka diberikan setelah penyidik siber menemukan kecukupan unsur pidana dalam penyelidikan yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir.

“Unsur penyidikannya sudah terpenuhi. Sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Menurut dia, dari hasil gelar perkara yang dilakukan kembali oleh penyidik siber, disimpulkan bahwa keduanya secara sadar melakukan perekaman terhadap aktivitas asusila tersebut.

Meski demikian, Polda Jabar tidak melakukan penahanan terhadap Lisa.

Hendra tidak merinci alasan penyidik tidak menahan selebgram tersebut, namun menegaskan proses hukum tetap berjalan.

“Memang tidak dilakukan penahanan, tetapi statusnya tersangka,” kata dia.

Saat ini Lisa masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Direktorat Siber Polda Jabar dan penyidik juga tengah mendalami keterangan Lisa terkait keberadaan video lain serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku diberikan waktu enam bulan untuk mendesain ulang skema penyaluran subsidi.

“Kami re-design subsidinya supaya lebih tepat sasaran, karena sekarang setelah kami lihat ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Purbaya menjelaskan masyarakat pada kelompok desil 8, 9, dan 10 masih banyak yang menerima subsidi. Dia berencana mengurangi penerima subsidi dari kelompok ini secara signifikan dan mengalihkannya ke desil 1 hingga 4.

Dalam mendesain ulang skema subsidi, Menkeu berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara guna memastikan desain baru nantinya bisa membuat subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran.

Purbaya menyebut kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan desain baru strategi subsidi dalam dua tahun ke depan.

“Itu perlu desain macam-macam, karena melibatkan juga BUMN dari Danantara,” katanya lagi.

Senada, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan tengah berupaya menyempurnakan supaya penyaluran subsidi dan kompensasi lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia.

Ia mengatakan, kedua pihak membahas solusi supaya penyaluran subsidi dan kompensasi berjalan secara efisien, namun tetap memenuhi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

“Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasinya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien. Karena, kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen,” ujar Rosan dalam wawancara cegat seusai Rapat Kerja bersama Komisi XI, di Komplek Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dengan upaya penyempurnaan itu, ia memastikan bahwa anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi dapat lebih efisien, namun tetap tidak akan mengurangi hak- hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

Ia memastikan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan terjalin dengan sangat baik, termasuk berkaitan dengan pembayaran kompensasi dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan BUMN dilakukan sangat baik.

“Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ujar Rosan pula. (ANT/KN)

JAKARTA — Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utarna menanggapi peringatan keras Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa terkait ancaman membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai bila pembenahan internal gagal dilakukan.

Hal tersebut disampaikan saat kegiatan penindakan kepabeanan, cukai, dan pemusnahan barang ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta pada Rabu (3/12/2025).

Djaka menekankan perlunya pembaruan menyeluruh mengingat adanya sejarah kelam institusi pada periode 1985 hingga 1995 yang tidak boleh kembali terulang dalam tata kelola Bea Cukai modern.

“Kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif kepada Bea Cukai,” ujar Djaka.

Djaka menjelaskan bahwa strategi utama dimulai dari perubahan kultur kerja, peningkatan kinerja pegawai, dan penguatan pengawasan di seluruh titik rawan termasuk pelabuhan serta bandara dengan perbaikan layanan publik secara bertahap.

“Ya, pastikan mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan, di bandara, tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan.” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa sejumlah perbaikan telah berjalan, terutama pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan integritas proses layanan dan mencegah praktik manipulasi nilai barang melalui sistem pemantauan otomatis.

“Oh, sudah, sudah banyak ya. Kita berupaya memanfaatkan teknologi seperti di pelabuhan untuk menghindari under invoice, kita sudah melakukan upaya mengkonekkan dengan AI,” kata dia.

Menurutnya, penggunaan teknologi kecerdasan buatan mulai dikembangkan pada berbagai perangkat operasional meski belum sepenuhnya sempurna, namun dinilai menjadi fondasi penting menuju sistem pengawasan yang lebih transparan.

“Jadi alat-alat yang kita punya kita kembangkan dengan kemampuan AI. Sedikit demi sedikit walaupun belum sempurna tapi kita sudah berupaya mengarah ke sana,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap memecat pegawai Bea Cukai yang menolak berubah dan meminta waktu setahun kepada Presiden Prabowo untuk memperbaiki kinerja instansi tersebut.

“Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” kata Menkeu Purbaya di sela Rapimnas KADIN 2025 di Jakarta pada Senin (1/12/2025).

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R