BERAU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata unggulan, khususnya Danau Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk.

Setelah menyelesaikan pembangunan trek jembatan, Disbudpar Berau kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 hingga Rp2 miliar melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 untuk pengembangan fasilitas penunjang di kawasan tersebut.

Staf Teknis atau Pengawas Kepariwisataan Disbudpar Berau, Andi Nursyamsi, menyebutkan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan sarana pendukung seperti toilet, tempat ibadah, serta penyempurnaan jalur lintasan agar sesuai dengan standar pelayanan wisata.

“Labuan Cermin bagi kami bukan hanya soal sarana dan prasarana yang ada, tetapi bagaimana kualitasnya ditingkatkan menjadi sesuai dengan standar wisata,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa pihaknya juga akan mengubah tampilan kawasan Labuan Cermin agar lebih menarik dengan menyesuaikan ornamen dan fasilitas berdasarkan prinsip Sapta Pesona. Selain itu, wahana tambahan seperti glamping serta atraksi wisata lainnya juga akan disiapkan.

Tak hanya itu, Disbudpar juga berencana membangun dermaga penyebrangan serta jalur masuk-keluar yang terpisah dari jalur jembatan nelayan yang selama ini digunakan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung, sekaligus memenuhi standar dermaga wisata.

“Kondisi destinasi wisata di Berau ini sangat luar biasa. Pemerintah daerah pun memberi perhatian serius terhadap pengembangan sektor pariwisata,” lanjutnya.

Andi berharap, upaya pengembangan Danau Labuan Cermin dapat didukung dengan bantuan anggaran baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, saat ditemui di Destinasi Wisata Labuan Cermin, Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan bahwa Pemkab Berau memberikan perhatian besar terhadap sektor pariwisata. Menurutnya, Danau Labuan Cermin merupakan salah satu destinasi favorit yang terus didorong pengembangannya.

“Kami akan terus mendukung. Terlebih Labuan Cermin merupakan destinasi idola di Biduk-Biduk,” ujarnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, Sri berharap Danau Labuan Cermin mampu menjadi destinasi wisata berkelas nasional bahkan internasional, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. (adv/srn/set)

BERAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PT PLN (Persero) memastikan bahwa seluruh kampung di Kabupaten Berau akan teraliri listrik secara merata paling lambat tahun 2027. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan pesisir.

Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Benua Etam, Govinda Lingga, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan 2025, rasio desa berlistrik di Kabupaten Berau telah mencapai 82,73 persen.

Namun masih terdapat 21 kampung yang belum menikmati akses listrik, tersebar di Kecamatan Kelay, Segah, Pulau Derawan, Batu Putih, serta Biduk-Biduk.

“Kami sudah memiliki roadmap pembangunan elektrifikasi sampai 2027. Perencanaan sudah disusun secara bertahap sejak 2025,” ujarnya.

Menurutnya, proyek ini turut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), yang memperkuat langkah PLN dalam mewujudkan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menuntaskan elektrifikasi dengan tetap menjaga keandalan dan kualitas pasokan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyambut baik langkah strategis yang dilakukan oleh PLN bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan pihak PLN dan mendukung penuh realisasi target tersebut.

“Sudah ada diskusi tadi, dan InsyaAllah tahun 2027 tidak ada lagi desa yang tidak berlistrik di Berau,” kata Sri Juniarsih.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada permintaan atau persyaratan khusus dari manajemen PLN kepada pemerintah daerah dalam proyek ini, karena seluruh pembiayaan dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab PLN dan Pemerintah Pusat.

“Kami di pemerintah daerah akan fokus pada dukungan koordinasi dan pengawasan di lapangan agar pelaksanaan berjalan lancar,” ujarnya.

Melalui sinergi antara PLN, Pemprov Kaltim, dan Pemkab Berau, proyek elektrifikasi ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat di daerah-daerah pelosok.

Tidak hanya sebagai penunjang aktivitas sehari-hari, ketersediaan listrik juga dinilai akan membuka peluang ekonomi, pendidikan, hingga akses informasi yang lebih baik.

Dengan langkah ini, Kabupaten Berau semakin dekat menuju pembangunan yang merata di semua sektor, termasuk energi.

“Harapannya, masyarakat di kampung-kampung yang selama ini belum tersentuh listrik dapat segera merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata,” tutupnya. (adv/srn/set)

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menggairahkan pertumbuhan ekonomi kampung.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mewajibkan alokasi minimal 20 persen dana kampung untuk kegiatan ketahanan pangan yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, tetapi juga sebagai upaya memperkuat peran Bumdes sebagai penggerak utama perekonomian lokal di tingkat kampung.

“Kami ingin setiap Bumdes tidak hanya aktif secara administratif, tapi juga benar-benar produktif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat kampung,” ujarnya.

Sebagai contoh keberhasilan, ia menyoroti Bumdes di Kampung Purna Sari Jaya yang telah menginisiasi kegiatan penangkaran benih jagung. Langkah ini dinilai strategis karena mampu memenuhi kebutuhan benih di tingkat lokal dan berpotensi untuk memasok kampung-kampung sekitar.

“Ini adalah contoh yang sangat baik. Inisiatif seperti ini harus didorong dan direplikasi di kampung lain. Kita harus bangun kemandirian dan daya saing produk pertanian lokal melalui Bumdes,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tenteram mendorong agar pengelola Bumdes tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Menurutnya, kreativitas dan inovasi sangat diperlukan agar usaha Bumdes mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

“Bantuan itu sifatnya stimulan, bukan untuk menciptakan ketergantungan. Gunakan dana kampung untuk mendukung usaha Bumdes secara wajar dan sesuai regulasi,” tegasnya.

DPMK Berau juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan, pelatihan, serta bimbingan teknis kepada seluruh pengurus Bumdes di kampung-kampung. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menekankan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis lokal.

“Bumdes adalah ujung tombak ekonomi kampung. Maka kami ingin keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, turut menyampaikan dukungan atas langkah DPMK dalam memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan peran Bumdes. Ia menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama Pemkab Berau, khususnya dalam pengembangan sistem pertanian berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Sri Juniarsih menyebut jagung sebagai salah satu komoditas unggulan Berau. Kampung Samburakat dan Tasuk telah dikenal sebagai lumbung jagung, dan ia berharap Kampung Purna Sari Jaya dapat berkembang menjadi pusat penangkaran benih jagung komposit berkualitas.

“Kami berharap Purna Sari Jaya bisa menjadi pusat penyedia benih jagung, bukan hanya untuk Berau, tapi juga untuk wilayah lain di Kalimantan Timur,” tuturnya.

Namun, Bupati juga menyoroti adanya penurunan minat petani dalam menanam jagung, karena sebagian beralih ke kelapa sawit yang dinilai lebih mudah dari segi pemeliharaan.

“Saya mengerti bahwa sawit lebih mudah dari segi pemeliharaan, tetapi untuk menjaga ketahanan pangan, kita tetap butuh petani jagung,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa jagung juga memiliki peran penting dalam mendukung sektor peternakan dan industri pakan ternak. Oleh karena itu, penangkaran benih jagung komposit yang dilakukan secara mandiri dinilai sebagai langkah visioner.

“Dengan penangkaran mandiri, petani tidak lagi bergantung pada benih dari luar. Ini akan menekan biaya produksi dan memperkuat ketahanan benih lokal,” ungkapnya.

Bupati juga mendorong petani untuk mengikuti arahan dari penyuluh pertanian, menjaga kemurnian benih, serta terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan.

Ia pun meminta DPMK dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar terus memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kampung-kampung yang memiliki potensi di berbagai sektor.

“Kami ingin semua kampung di Berau memiliki Bumdes yang aktif dan berdaya saing, sesuai dengan potensi lokal masing-masing, baik di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, maupun perdagangan,” pungkasnya. (adv/srn/set)