Beranda blog Halaman 371

DPRD Berau: Larangan Pelajar Bawa Motor Tak Bisa Diterapkan Jika Transportasi Umum Belum Siap

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto

BERAU – Rencana pelarangan pelajar membawa kendaraan pribadi ke sekolah kembali mencuat dan langsung mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara tergesa-gesa tanpa memastikan kesiapan transportasi umum yang dapat diandalkan.

Dedy menegaskan, kajian atas kebijakan ini masih berlangsung dan membutuhkan analisis mendalam dari Dinas Perhubungan (Dishub). Ia menyebutkan bahwa keputusan apa pun harus didukung oleh data serta kesiapan fasilitas transportasi yang memadai.

“Kita menunggu hasil kajian Dishub. Mekanisme penerapannya seperti apa juga harus jelas,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu akar persoalan banyaknya pelajar yang berkendara sendiri adalah minimnya pilihan transportasi umum yang aman, terjangkau, dan nyaman. Tanpa penyediaan moda transportasi yang representatif, pelajar akan tetap memilih membawa motor atau mobil ke sekolah.

“Kalau transportasinya tersedia dan layak, tentu pelajar tidak lagi punya alasan membawa kendaraan,” kata pria yang akrab disapa Deded itu.

Ia juga meminta Dishub Berau menggandeng berbagai pihak—mulai dari Pemkab, sekolah, hingga operator transportasi—untuk menyusun pola transportasi pelajar yang efektif. Dedy menilai sosialisasi sejak awal juga penting agar orang tua dan siswa memahami manfaat kebijakan tersebut.

“Tujuan utama aturan ini adalah keselamatan dan kenyamanan anak-anak mereka,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dishub Berau, Andi Marewangeng, memastikan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap kajian menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa penerapan larangan harus sinkron dengan kesiapan sistem transportasi massal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Kami masih melakukan kajian komprehensif. Hasilnya nanti menjadi dasar apakah kebijakan ini bisa dijalankan di Berau atau tidak,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, beberapa daerah seperti Kota Samarinda telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa untuk mencegah kecelakaan pelajar sekaligus mereduksi kemacetan. Dedy menilai Berau juga bisa mengikuti langkah tersebut asalkan infrastruktur pendukung tersedia dan mendapat dukungan masyarakat.

“Kalau aturan ini diterapkan di Berau, semua pihak harus berkomitmen mendukung agar pelaksanaannya berjalan baik,” pungkasnya. (adv)

Proyek Berkejaran Waktu, DPRD Minta Pengawasan Teknis Diperketat

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette.

BERAU – Dorongan percepatan pembangunan di Kabupaten Berau menuai perhatian dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette, mengingatkan bahwa langkah cepat pemerintah dalam menyelesaikan proyek fisik harus tetap dibarengi ketelitian dan kepatuhan terhadap standar teknis.

Vitalis menyampaikan penghargaan kepada DPUPR Berau yang dinilainya cukup sigap dalam menuntaskan berbagai pekerjaan infrastruktur. Respons cepat tersebut, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk mengejar target pembangunan di Bumi Batiwakkal.

Namun, ia menekankan bahwa percepatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan aspek kualitas. Administrasi yang rapi, ujar Vitalis, tidak cukup apabila di lapangan justru terjadi pengabaian terhadap spesifikasi pekerjaan.

“Kita boleh mempercepat pekerjaan, tapi prinsip presisi tetap harus nomor satu. Jangan sampai administrasi beres, tapi kualitas fisik malah kedodoran,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengalaman di berbagai proyek menunjukkan bahwa tekanan batas waktu kontrak sering kali membuat sebagian kontraktor menyelesaikan pekerjaan secara terburu-buru. Upaya mengejar tenggat waktu tersebut berpotensi mengorbankan standar teknis yang sudah ditetapkan.

Menurut Vitalis, kondisi itu dapat membuka ruang munculnya berbagai penyimpangan. Mulai dari pemakaian material yang tidak sesuai, pekerjaan yang tidak mengikuti spesifikasi, hingga pengawasan yang tidak berjalan optimal.

“Kalau kualitas dikesampingkan, risiko jangka panjangnya jelas. Durabilitas bangunan menurun, bahkan bisa mengancam keselamatan masyarakat pengguna,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama tim pengawas benar-benar memastikan setiap pekerjaan fisik berjalan sesuai aturan, tanpa kompromi terhadap kualitas.

“Saya minta DPUPR dan pengawas lapangan tetap mengedepankan mutu. Kejar target boleh, tapi hasilnya harus kuat dan bertahan lama. Itu yang paling penting bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Berau Rentan Krisis Beras, DPRD Ingatkan Bahaya Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari

BERAU – Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap suplai beras dari luar daerah kembali menjadi sorotan tajam wakil rakyat. DPRD menilai kondisi ini menempatkan Berau dalam posisi rentan, karena kebutuhan pangan masyarakat belum dapat dipenuhi secara mandiri oleh produksi lokal.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, menyampaikan bahwa hingga hari ini sebagian besar kebutuhan beras masyarakat masih dipasok dari Surabaya, Sulawesi, dan sejumlah wilayah lainnya. Situasi ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian Berau belum beranjak pada tahap yang mampu menopang kebutuhan sendiri secara berkelanjutan.

Sri menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan distribusi dan suplai. Ketergantungan pada pasokan luar daerah membuat Berau sangat mudah terdampak oleh faktor eksternal—mulai dari gangguan cuaca, kebijakan transportasi, hingga naik-turunnya distribusi dari daerah pemasok.

Ia menilai skenario terburuk dapat terjadi apabila pasokan dari luar mendadak tersendat. Situasi itu dapat memicu lonjakan harga, ketidakstabilan pasokan di pasar, hingga menekan daya beli masyarakat.

“Kalau pasokan luar terganggu, masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Pemerintah daerah pun kehilangan ruang gerak untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras,” ujarnya.

Untuk itu, Sri menegaskan bahwa penguatan sektor produksi pangan lokal harus segera menjadi prioritas. Ia mendorong pemerintah daerah menyusun strategi yang lebih menyeluruh—mulai dari peningkatan produktivitas petani, pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, hingga membangun infrastruktur pendukung agar distribusi dalam daerah dapat berjalan lebih efisien.

Menurutnya, percepatan langkah-langkah konkret akan sangat menentukan kemampuan Berau dalam membangun kemandirian pangan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman fluktuasi harga dan potensi kelangkaan.

“Kemandirian pangan bukan hanya soal memperbesar produksi, tetapi memastikan masyarakat kita tidak lagi bergantung pada kondisi yang berada di luar kendali daerah,” pungkasnya. (adv)

Otorita IKN Resmi Teken 8 Paket Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Penulis
redaksi
-
0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn6des2025/mobile/

TNI AD Kerahkan Mobil Reverse Osmosis, Sediakan Air Bersih di Lokasi Banjir Sumatra

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat ditemui di Bangka Belitung, Selasa (18/11/2025) (ANTARA/Ho-Humas Mabes TNI)

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI AD mengerahkan alat khusus menjernihkan air kotor atau reverse osmosis water untuk menyajikan air bersih kepada korban banjir di Sumatra.

Upaya tersebut dilakukan TNI guna memenuhi kebutuhan air bersih untuk para korban banjir.

“Jadi TNI Angkatan Darat melalui kekuatan Zeni nya itu mendorong di beberapa titik, di beberapa Kodam juga telah difungsikan mobil reverse osmosis ke mobil penjernih air, pemurni air” kata Freddy saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2025).

Freddy menjelaskan, nantinya air kotor yang ada di lokasi banjir diolah dengan mesin reverse osmosis agar bakteri dan kandungan bahaya lain menghilang.

Setelah proses pengolahan air selesai, barulah air dinyatakan bersih dan layak dikonsumsi.

“Air-air kubangan, kemudian air genangan akibat banjir itu bisa diolah menjadi air siap minum. Jadi bebas dari bakteri, kemudian dari garam, kemudian logam-logam berat dan efek-efek yang sekiranya mengganggu kesehatan,” kata Freddy.

Freddy memastikan mesin tersebut telah ditugaskan di beberapa lokasi banjir. Namun demikian, dia tidak merinci berapa mesin yang dikerahkan dan di mana saja lokasinya.

Sambil mengandalkan mesin tersebut, Freddy memastikan prajuritnya juga akan terus mengirimkan bantuan logistik lain berupa obat-obatan, makanan, pakaian, selimut, tenda hingga perlengkapan bayi demi memenuhi kebutuhan hidup korban banjir. (ANT/KN)

Satgas PKH Mulai Selidiki Kerusakan Hutan Penyebab Banjir Sumatra

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/12/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai mendalami soal kerusakan hutan yang diduga menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

“Di samping memberikan bantuan, tim Satgas PKH juga sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Anang mengatakan bahwa satgas akan menyelidiki penyebab kerusakan hutan pada tiga provinsi tersebut, termasuk kemungkinan adanya proyek tambang pada hutan.

“Apakah ini nantinya akibat dari apa, apakah dari rusaknya kawasan hutan atau kayu-kayu tambang, nanti didalami. Yang jelas, tim PKH sudah bergerak,” ucapnya.

Apabila nantinya ditemukan unsur pidana, ia memastikan bahwa Satgas PKH akan menindak pihak yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Polri membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait gelondongan kayu yang terbawa banjir saat banjir di sejumlah lokasi di wilayah Sumatera.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut sebagai tindak lanjut dari MoU (memorandum of understanding) antara Kemenhut dan Polri dalam ruang lingkup sinergi tugas dan fungsi dalam pembangunan kehutanan maka dibentuk tim kerja sama untuk melakukan investigasi asal usul kayu-kayu yang terseret banjir tersebut.

“Kemarin Pak Menko (PMK) Pratikno berserta Pak Mensesneg dan Seskab juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) bergerak. Jadi nanti MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut,” kata Menhut.

“Bila ditemukan ada unsur pidana maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya,” tambahnya.

Dia menyebut jajaran Kemenhut sudah melakukan penyusuran sungai dengan bantuan drone untuk memantau jalur daerah aliran sungai (DAS) terdampak yang dilewati material kayu tersebut.

Pihaknya juga sudah menggunakan aplikasi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk melakukan analisis kayu terbawa banjir. Mulai dari jenis kayu, penampakan fisik kayu dan penampakan tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu. (ANT/KN)

Situasi Atambua Kondusif Pascabentrok Warga dan Polisi Saat Eksekusi Lahan

Penulis
redaksi2
-
0
Tangkapan layar aksi blokade jalan dan pembakaran di Atambua, Kabupaten Belu. ANTARA/Tangkapan Layar

KUPANG – Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur yang merupakan wilayah perbatasan RI-Timor Leste menyatakan bahwa situasi keamanan di Kota Atambua, sudah kondusif pascabentrok antara warga dengan aparat kepolisian di daerah itu.

“Saat ini situasi kamtibmas sudah stabil dan sudah aman kembali,” kata Kapolres Belu, AKBP I Gede Eka Putra Astawa dari Belu, Jumat (5/12/2025).

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan terakhir bentrok antara warga dengan Polisi yang menjaga eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Belu pada Jumat (5/12) siang hingga sore.

Sebelumnya Upaya aparat dalam mengamankan proses eksekusi dua bidang tanah di Halifehan, Kelurahan Tenukiik, dan Nekafehan, Kelurahan Tulamalae, Kabupaten Belu, Jberlangsung tegang.

Proses hukum yang dipimpin Pengadilan Negeri Atambua itu sempat mendapat penolakan dari pihak termohon hingga menyebabkan dua petugas terluka.

Dia menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan berdasarkan surat resmi Panitera Pengadilan Negeri Atambua Nomor 1443/PAN.PN.W26-U10/HK2.4/XII/2025, sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Atb yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kapolres Gede mengatakan kondusifnya situasi tersebut berkat kerja sama antara kepolisian dengan pihak terkait sehingga kondisi jadi aman.

Selain itu kondisi keamanan tersebut terjadi juga akibat keputusan dari Pengadilan negeri Atambua untuk menghentikan proses eksekusi lahan di daerah itu.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan Untuk memastikan proses eksekusi lahan berjalan aman, aparat mengerahkan kekuatan besar dari berbagai unsur dengan total 325 personel, terdiri dari, Polres Belu, TNI, Brimob, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, Damkar dan instansi lainnya.

Menurut Kabid humas, Kapolres Belu memimpin langsung pelaksanaan pengamanan agar seluruh prosedur berjalan sesuai SOP dan potensi gangguan dapat dicegah sejak awal.

Dari sejumlah video yang beredar, sejumlah orang melakukan aksi memblokade jalan lalu, membakar sejumlah barang di tengah jalan.

Perbuatan tersebut mengakibatkan arus transportasi yang melintasi lokasi kejadian terpaksa memutar balik arah. Beberapa massa justru melemparkan bom molotov ke aparat kepolisian sehingga dua anggota polisi terpaksa dilarikan ke rumah sakit. (ANT/KN)

Dana Siaga Bencana Siap, Menkeu: BNPB Belum Ajukan Penambahan Anggaran

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diwawancarai wartawan di sela-sela meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenkeu, di Denpasar, Bali, Jumat (5/12/2025). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

DENPASAR – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih menunggu pengajuan tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani dampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami tunggu permintaan dari BNPB. Kalau tidak salah sudah dibentuk satuan tugas (satgas) khusus di sana,” kata Menkeu Purbaya di sela-sela meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenkeu, di Denpasar, Bali, Jumat (5/12/2025).

Menkeu mengaku sudah menyiapkan dana tambahan untuk BNPB guna mengatasi dampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi itu. Namun, ia belum memberikan detail nominalnya karena masih mencermati anggaran.

Hingga saat ini, kata dia lagi, pihaknya belum menerima pengajuan tambahan dana dari BNPB. Ia memperkirakan BNPB saat ini juga masih menghitung opsi tambahan anggaran untuk penanganan bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Nanti kalau kurang, kan masih dihitung. Dananya sudah siap,” katanya pula.

Meski begitu, Purbaya memastikan BNPB masih memiliki anggaran sebesar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang bisa digunakan untuk kebutuhan darurat penanganan bencana alam. Seperti diketahui, BNPB mendapat alokasi anggaran APBN 2025 mencapai Rp2,01 triliun.

Jumlah anggaran tersebut mendapat pemangkasan dibandingkan pada 2024, BNPB mendapat anggaran Rp4,92 triliun.

Berdasarkan data BNPB, hingga Kamis (4/12) pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 836 jiwa berdasarkan data yang telah dimutakhirkan pada pukul 16.00 WIB.

Selain itu, bencana alam itu membuat puluhan ribu orang terpaksa harus mengungsi karena rumah mereka hanyut hingga rusak.

Saat ini tim gabungan terus melakukan evakuasi dan pencarian terhadap korban banjir dan tanah longsor serta mempercepat pembukaan akses jalan dan distribusi bantuan kepada korban di tiga provinsi di Sumatera itu. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Datangkan 200 Helikopter untuk Perkuat Respons Bencana

Penulis
redaksi2
-
0
Tangkapan layar - Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam agenda Puncak HUT Ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2025). (ANTARA/HO-DPP Partai Golkar)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengemukakan bahwa pemerintah mendatangkan hingga 200 unit helikopter ke Indonesia mulai awal 2026 untuk memperkuat kemampuan alutsista hingga mendukung operasi kemanusiaan dalam kesiapsiagaan penanganan bencana, mengingat Indonesia memang berada di “ring of fire” yang rentan musibah.

Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya pada Puncak HUT Ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2205), ketika menyinggung respons cepat pemerintah terhadap bencana banjir besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan sekitarnya.

“Minggu ini, helikopter baru datang 5 buah minggu ini, dan terus berdatangan dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya, kita akan datangkan 200 helikopter,” katanya mengawali pidato.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan empati mendalam kepada warga yang tengah terdampak bencana.
Ia menegaskan bahwa meski Indonesia kerap diuji oleh musibah, bangsa ini selalu mampu bangkit berkat kekuatan kolektif dan kerja cepat seluruh komponen negara.

Ia menyoroti bahwa dalam peristiwa banjir kali ini, negara bergerak sigap dengan pengerahan 50 helikopter yang sudah beroperasi di kawasan terdampak.

Presiden Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa lima helikopter tambahan baru tiba pekan ini dan penguatan armada akan terus berlangsung.

Menurut Presiden Prabowo, pengadaan alutsista bukan semata untuk pertahanan, tetapi juga kebutuhan mendesak dalam menghadapi realitas geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire, sehingga rentan bencana.

Ia menanggapi kritik sebagian pihak yang mempertanyakan pembelian alutsista dalam jumlah besar. Presiden menegaskan bahwa pemimpin harus mampu melihat jauh ke depan dan mempersiapkan negara menghadapi skenario terburuk.

“Kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter, tidak ada,” kata Presiden.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengerahkan seluruh kapasitas, termasuk pesawat angkut Hercules C-130J dan Airbus A400 yang baru tiba, demi percepatan pemulihan korban bencana di seluruh penjuru Tanah Air. (ANT/KN)

DPRD Berau: Aktivitas Ekonomi Penting, Tapi Jangan Abaikan Ketertiban

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Agus Uriansyah

BERAU — Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Ia menegaskan bahwa penataan PKL bukan sekadar urusan ketertiban, tetapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat luas.

“Penataan dan aturan itu penting, apalagi kalau sudah mengganggu badan jalan. Keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan harus menjadi skala prioritas kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Agus menilai keberadaan PKL di area terlarang kerap menimbulkan masalah, mulai dari penyempitan badan jalan hingga lingkungan yang tidak tertata. Ia menegaskan bahwa penertiban harus dilakukan untuk mencegah pelanggaran ketertiban umum dan gangguan terhadap aktivitas publik.

Meski begitu, ia menekankan bahwa PKL tetap memiliki peran penting dalam ekosistem ekonomi daerah dan menjadi bagian dari penggerak UMKM. Namun dukungan terhadap aktivitas ekonomi, katanya, tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan.

“Tentu kami mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Tapi kalau aktivitas PKL sudah berpotensi mengganggu ketertiban dan membahayakan, memang harus dilarang,” jelasnya.

Agus juga menyoroti kawasan Bandara Kalimarau sebagai titik rawan yang harus segera ditertibkan. Menurutnya, area tersebut sama sekali tidak layak dijadikan tempat berjualan karena terkait keselamatan penerbangan.

“Bandara itu area landing pesawat. Ada hembusan angin, ada risiko teknis yang bisa membahayakan pedagang. Pertimbangannya bukan karena pemerintah tidak mendukung, tetapi memang harus mengutamakan keselamatan,” tegasnya.

Ia berharap penertiban dibarengi solusi yang berpihak kepada PKL, seperti penyediaan lokasi alternatif yang aman dan tertata, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketertiban umum. (adv)

1...370371372...1,256Halaman 371 dari 1,256