Beranda blog Halaman 373

PPU Jadi Rujukan Nasional, Kementerian ATR/BPN Pelajari Mekanisme Reforma Agraria

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Kepala Divisi Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Syafran Zamzami saat menyerahkan sertipikat hak pakai kepada salah satu warga di PPU. (Foto: istimewa)

PENAJAM PASER UTARA—Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Cianjur melakukan studi banding terkait pelaksanaan reforma agraria di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut merupakan upaya mempercepat pelaksanaan reforma agraria, terutama pada HPL Badan Bank Tanah yang berada di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Di daerah tersebut, Badan Bank Tanah telah menyediakan lahan seluas 203 hektare (ha) untuk program reforma agraria.

Wakil Kepala Divisi Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Syafran Zamzami, mengatakan PPU dipilih sebagai lokasi benchmarking karena daerah ini berhasil menjadi yang pertama melaksanakan reforma agraria dengan skema hak pakai di atas HPL.

“Benchmarking di sini (PPU), lantaran Badan Bank Tanah telah berhasil melaksanakan reforma agraria pertama kalinya dengan skema hak pakai di atas HPL. Tentunya studi banding ini guna menyeleraskan mekanisme serta prosedur pelaksanaannya sehingga dapat pula diwujudkan di seluruh Indonesia,” kata Syafran di PPU, Kamis (4/12/2025).

Syafran menambahkan, keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di PPU tidak terlepas dari sinergi kuat antara Badan Bank Tanah, Kantah PPU, Kanwil BPN Kaltim, serta dukungan Bupati PPU selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan unsur Forkopimda.

Pada akhir September 2025, Badan Bank Tanah mencatat tonggak sejarah baru dengan menyerahkan sertifikat hak pakai tahap pertama kepada 23 subjek reforma agraria (RA) dari total 129 subjek. Hingga kini, jumlah penerima sertifikat meningkat menjadi 40 subjek. Penyelesaian seluruh sertifikat ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2026.

“Penyerahan (sertifikat hak pakai) ini merupakan bentuk komitmen Badan Bank Tanah dalam rangka menyediakan lahan untuk kepentingan reforma agraria sebagaimana kewenangan Badan Bank Tanah,” tutur dia.

“Kami harap dengan adanya penyerahan sertifikat ini masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kepastian hukum terkait dengan penggarapannya otomatis punya legalitas hukum yang sah, dipastikan penguasaan haknya, sehingga ke depan masyarakat punya kesempatan untuk mengembangkan aktivitasnya di atas lahan reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dalam rangka ekonomi berkeadilan” tambah Syafran. (*/rls)

Pewarta/ Editor : Nicha R

Perang Melawan Judi Online di Berau Mengkhawatirkan, DPRD Ingatkan Warga Jangan Diam

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah

BERAU – Masifnya peredaran judi online (judol) dinilai kian mengancam kehidupan sosial masyarakat Berau, mendorong DPRD mengeluarkan peringatan keras.

Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa lagi hanya dibebankan pada pemerintah—masyarakat harus ikut bergerak.

“Masyarakat harus berperan aktif. Hal atau sesuatu yang tidak benar harus dihentikan,” tegasnya. Ia menilai keberanian warga melaporkan aktivitas judol akan mempercepat pengungkapan kasus yang kini marak melalui perangkat digital.

Liliansyah juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Diskominfo, untuk tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi menjadi garda depan dalam menelusuri aktivitas judol. “Saya harapkan Diskominfo Berau dapat mensupport program ini agar dapat mengungkap dan menelusuri, karena ini merupakan penyakit masyarakat,” ujarnya.

Politikus NasDem itu menegaskan bahwa judi online telah menjadi pemicu sejumlah persoalan sosial di Berau, mulai dari konflik rumah tangga hingga meningkatnya angka perceraian. “Judol ini sangat meresahkan bahkan menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian. Maka kami harapkan Pemerintah dapat lebih gencar lagi,” tambahnya.

Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, memastikan pengawasan ruang digital terus diperketat. Pihaknya telah menindak dan melaporkan puluhan situs ilegal ke Kementerian Kominfo untuk diturunkan aksesnya.

“Sudah ada sekitar 60 situs atau website ilegal yang telah kami tangani dan laporkan ke Kementerian Kominfo. Semua situs tersebut sudah ditindak hingga dilakukan take down,” pungkasnya. (adv)

Wacana Pemekaran Pesisir Selatan Berau Menguat, DPRD Minta Warga Bersabar

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto

BERAU — Wacana pemekaran wilayah pesisir selatan kembali mencuat dan menjadi perhatian serius DPRD Berau. Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, memastikan bahwa proses pembentukan kabupaten baru masih terus berjalan, sehingga masyarakat diminta bersabar menunggu hasil final dari tahapan yang sedang berlangsung.

Subroto menjelaskan bahwa rencana pemekaran tersebut bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pesisir yang memiliki kebutuhan dan tantangan berbeda dibandingkan daerah lainnya. Potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perikanan, menjadi salah satu alasan kuat mengapa wilayah ini dinilai layak dimekarkan.

“Kami sudah pernah membentuk Pansus terkait dengan pemekaran. Namun karena terbentur moratorium penangguhan undang-undang atau peraturan tertentu maka belum bisa diwujudkan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan DPRD tetap memberikan dukungan penuh agar wacana pemekaran tidak berhenti di tengah jalan. Menurutnya, jika pemekaran terealisasi, kontribusi wilayah pesisir selatan terhadap ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat meningkat signifikan.

“Jika terwujud pemekaran daerah pesisir, maka potensi untuk kontribusi di IKN pada sektor perikanan bisa maksimal,” jelasnya.

Selain peningkatan ekonomi, Subroto menilai pemekaran akan membuat akses layanan pemerintahan lebih dekat dan efisien bagi masyarakat. Selama ini, warga harus menempuh perjalanan jauh ke Tanjung Redeb untuk mengurus berbagai administrasi.

“Dengan adanya pemekaran, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kota untuk berbagai urusan administrasi. Apalagi perjalanan ke Tanjung Redeb memerlukan waktu yang lama,” tuturnya.

Ia meminta seluruh masyarakat mengikuti perkembangan resmi dan tetap bersabar karena proses pemekaran masih membutuhkan waktu dan kajian lanjutan.

“Jadi kita bersabar saja karena masih ada banyak hal yang sedang diurus,” tandasnya. (adv)

DPRD Berau Desak Diskan Kerja Ekstra kejar Target Produksi Ikan 35 Ribu Ton

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung

BERAU — Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, menyoroti rendahnya capaian produksi ikan semester pertama tahun 2025 dan meminta Dinas Perikanan (Diskan) bekerja lebih maksimal untuk mengejar target tahunan sebesar 35.000 ton.

Hingga pertengahan tahun, capaian produksi baru berada pada angka 13.027,66 ton, atau kurang dari 50 persen dari target. Kondisi ini, kata Nurung, harus menjadi peringatan keras bagi instansi terkait.

“Kita harapkan akhir tahun bisa tercapai dan dinas mesti kerja ekstra di semester kedua,” tegasnya.

Ia meminta Pemkab Berau memperkuat koordinasi dengan kelompok nelayan agar peningkatan produksi dapat dipacu, baik dari sektor penangkapan di laut maupun perairan umum. Tak hanya itu, sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan juga diminta diperkuat karena memiliki potensi besar meningkatkan total produksi dan daya saing daerah.

Di lapangan, sejumlah kendala masih dikeluhkan nelayan, mulai dari sulitnya mendapatkan BBM, cuaca tidak menentu, hingga keterbatasan alat tangkap. Nurung meminta persoalan-persoalan tersebut diselesaikan secara bertahap supaya tidak menghambat aktivitas nelayan.

“Kemarin masih banyak keluhan terkait BBM, cuaca, alat tangkap, dan sebagainya. Kita harapkan semua itu bisa diatasi pelan-pelan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan produksi harus dibarengi dengan dukungan pasar yang memadai. Produksi yang tinggi, menurutnya, tidak akan berarti jika pasar tidak stabil atau tidak mampu menampung hasil tangkapan.

“Yang masih jadi PR juga itu pasar. Karena percuma kalau produksinya baik, pasarnya tidak menjamin. Kasihan nanti nelayannya,” tandasnya. (adv)

Delegasi Jepang Tinjau Proyek Strategis IKN, Jajaki Investasi di Sektor Perumahan hingga Smart City

Penulis
redaksi2
-
0
Setelah melaksanakan dialog terbuka bersama Otorita IKN di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Rombongan JUBH bersama 10 perusahaan asal jepang dalam berbagai sektor usaha menilik beberapa proyek strategis di Ibu Kota Nusantara, pada Rabu (4/12/2025).

NUSANTARA — Minat internasional terhadap perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali terlihat melalui kunjungan Japan International Association for the Industry of Urban Development, Building, and Housing (JUBH) bersama perwakilan 10 perusahaan Jepang ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung progres pembangunan sekaligus membuka peluang kerja sama investasi di berbagai sektor, mulai dari perumahan, pengelolaan air, hingga pengembangan teknologi kota cerdas (smart city). Pertemuan awal antara delegasi Jepang dan Otorita IKN digelar di Balai Kota OIKN, Rabu (3/12/2025).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas ketertarikan JUBH dan perusahaan Jepang dalam melihat potensi pembangunan Nusantara.

“Kami berterima kasih atas kedatangan semua delegasi dari Jepang ini, karena saya merasakan dukungan yang diberikan untuk bersama-sama membangun Nusantara,” tegasnya.

Ketua JUBH (The Chairman of JUBH), Akira Ichikawa, menjelaskan bahwa kedatangan JUBH dan perwakilan perusahaan Jepang tersebut merupakan langkah awal penjajakan investasi di Nusantara.

“Perusahaan yang hadir pada hari ini sudah pernah melakukan bisnis di Indonesia. Harapannya, berdasarkan diskusi yang dilakukan, mereka dapat mempertimbangkan peluang dan potensi investasi di IKN, termasuk setelah melihat progres di lapangan,” ujarnya.

Peninjauan langsung dan dialog investasi ini menjadi langkah strategis dalam memperluas jejaring ekonomi Nusantara. Melalui kolaborasi dengan Jepang, IKN menargetkan berbagai sektor pembangunan, mulai dari perumahan, pengelolaan air, hingga ekosistem smart city sebagai fondasi kota masa depan. (ADV)

Editor : Nicha R

Terima Suap Rp14,73 Miliar, Mantan Ketua PN Jaksel Divonis 12,5 Tahun Penjara

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan periode 2024-2025 Muhammad Arif Nuryanta dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

JAKARTA – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan periode 2024-2025 Muhammad Arif Nuryanta divonis pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan terkait kasus dugaan suap terhadap putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2023-2025.

Hakim Ketua Effendi menyatakan Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama, dengan besaran suap yang diterima Arif senilai Rp14,73 miliar.

“Perbuatan ini sesuai Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Selain pidana penjara, Arif dijatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Majelis Hakim juga menghukum Arif dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp14,73 miliar.

Adapun hukuman tersebut diikuti dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ungkap Hakim Ketua.

Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Arif yang tidak mendukung komitmen negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia, sebagai hal memberatkan.

Selain itu, keadaan memberatkan lainnya yang menjadi pertimbangan berupa Arif merupakan pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA khusus yang seharusnya menjadi teladan bagi para hakim dan aparatur pengadilan, tetapi malah berbuat sebaliknya serta merupakan aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebagai hakim tindak pidana korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi, yang seharusnya memberikan keadilan, tetapi malah melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian, tindak pidana korupsi yang dilakukan Arif bukan karena kebutuhan (corruption by need), melainkan karena keserakahan (corruption by greed), turut menjadi pertimbangan memberatkan putusan.

“Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan Majelis Hakim, yakni terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang dikorupsi dan memiliki tanggungan keluarga,” tutur Hakim Ketua.
Adapun vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut sedikit lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Arif dituntut pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp15,7 miliar subsider 6 tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, Arif didakwa menerima suap saat menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.

Suap diduga diterima dari Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Syafei selaku advokat atau pihak yang mewakili kepentingan terdakwa korporasi pada kasus CPO, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Uang diterima bersama-sama dengan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, beserta tiga hakim nonaktif yang menyidangkan kasus tersebut, yakni Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarief Baharudin. (ANT/KN)

Pemandu Wisata Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Objek Wisata Sangeh

Penulis
redaksi2
-
0
Tim SAR gabungan melakukan evakuasi dan pembersihan pohon tumbang di Objek Wisata Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (3/12/2025). ANTARA/HO-Humas Polres Badung

BADUNG – Kepolisian Resor Badung, Bali, menyebutkan satu orang pemandu wisata berinisial IBNS (51) meninggal dunia akibat tertimpa pohon tumbang di Objek Wisata Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (3/12/2025).

“Telah terjadi bencana alam berupa pohon pala tumbang Rabu, 3 Desember 2025 l, pukul 15.00 Wita di Objek Wisata Sangeh tepatnya di Pura Bukit Sari. Akibatnya dua orang korban, satu meninggal dunia dan satu mengalami luka serius dan patah tulang,” kata Pejabat Sementara Kasubsipenmas Seksi Humas Polres Badung, Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti.

Menurut keterangan Ayu, korban INR yang mengalami patah tulang juga merupakan pengelola sekaligus pemandu wisata di Sangeh.

Ia menjelaskan, pohon pala berukuran besar tumbang diduga akibat hujan deras disertai angin kencang.

Pada mulanya, kedua korban bersama dengan dua orang temannya yang bekerja sebagai pengelola sekaligus pemandu wisata di Daya Tarik Wisata Sangeh berteduh di Bale Gong dalam areal DTW Sangeh.

Namun, dua orang rekan korban yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut memilih untuk berpindah tempat menuju parkiran karena hujan semakin deras.

“Tidak berselang beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara pohon tumbang,” kata Ayu.

Tak lama setelah pohon tumbang, korban INR yang mengalami patah tulang berlari ke arah parkiran dan memberitahukan kepada para saksi bahwa dirinya tertimpa ranting pohon yang tumbang.

Korban INR juga memberitahukan, rekan mereka IBNS masih ada di dalam Bale Gong yang tertimpa pohon pala.

Mendengar informasi tersebut, para saksi beserta seorang teman lainnya bernama Surya selaku staf pengelola Obyek Wisata Sangeh mengecek dan memastikan kondisi korban di Bale Gong tersebut.
Setibanya di sana, para saksi melihat bangunan Bale Gong sudah rubuh tertimpa kayu jenis pala.

Para saksi kemudian mencari korban di sekitar Pura Obyek Wisata Sangeh dan memangil-manggil nama korban, tetapi tak ada jawaban dari korban.

Para staf yang lain pun berdatangan untuk mencari keberadaan korban hingga akhirnya korban ditemukan berada di bawah bangunan Bale Gong yang tertimpa pohon Pala.

“Pada saat itu korban hanya keliatan kaki dan tangannya yang sudah berada di bawah reruntuhan atap Bale Gong,” kata Ayu.

Kejadian tersebut pun dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat dan BPBD Badung, Damkar dan pihak PLN.

“Pukul 16.00 Wita dilakukan upaya memutus arus listrik, dan evakuasi korban yang tertimpa reruntuhan bangunan Bale Gong yang diakibatkan pohon pala yang tumbang,” katanya.

Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada, Kabupaten Badung. Korban patah tulang pun telah mendapatkan perawatan dari pihak medis. (ANT/KN)

Prabowo Minta APBN Siapkan DSP Tambahan untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

Penulis
redaksi2
-
0
Sejumlah rumah rusak di bantaran sungai akibat banjir bandang di Batu Busuk, Pauh, Padang, Sumatera Barat, Rabu (3/12/2025). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nym.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menambah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN jika diperlukan untuk kebutuhan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan penambahkan, maka akan dilakukan penambaha. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait. Misalnya TNI, kepolisian,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat menjawab pertanyaan wartawan selepas jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Instruksi itu, Prasetyo melanjutkan turut berlaku untuk kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana, antara lain TNI dan Polri.

“Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah memastikan seluruh penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan secara masif dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia melanjutkan fokus pemerintah saat ini pada kecepatan dan efektivitas penanganan dampak bencana di daerah-daerah terdampak.

“Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” kata dia.

Ia kemudian menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya di kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran.

“Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami melapis sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata dia.

Ia menambahkan pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan, termasuk menjamin distribusi kebutuhan dasar.

Ia menjelaskan pasokan pangan nasional untuk disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana dalam kondisi cukup, sementara Pertamina terus dipastikan dapat mendistribusikan BBM ke wilayah terdampak. Dalam kondisi tertentu, penyaluran BBM itu juga menggunakan metode diterjunkan dari udara  ke daerah-daerah yang masih terisolir karena jalur daratnya terputus akibat banjir bandang dan longsor.

Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang. (ANT/KN)

OJK: Free Float Besar Jadi Kunci Cegah Aksi Goreng Saham

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam wawancara cegat seusai acara Financial Forum di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (03/12/2025). (ANTARA/ Muhammad Heriyanto)

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan aksi “goreng-menggoreng” saham oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak akan mempengaruhi harga saham apabila batas free float emiten dan likuiditasnya besar.

Begitupun sebaliknya, Ia menjelaskan aksi “goreng-menggoreng” saham akan mudah mempengaruhi harga saham apabila batas free float emiten dan likuiditasnya kecil.

“Kalau likuiditas maupun perdagangannya itu terlalu tipis dan tentu hal-hal berkaitan dengan pembentukan harga pasar gampang sekali dipengaruhi. Itu harus dipertebal antara lain meningkatkan free float,” ujar Mahendra dalam wawancara cegat di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut dia, dengan free float besar dan aktivitas perdagangan makin lebar, maka tidak mudah untuk mempengaruhi harga lagi.

Seiring dengan itu, OJK bersama BEI telah mengajukan usulan dalam rangka menaikkan batas free float untuk continuous listing obligation dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar, yang telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI.

Pihaknya menjanjikan bahwa emiten yang menaikkan batas free float, akan diberikan insentif fiskal berupa keringanan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Lebih lanjut, Mahendra memastikan bahwa OJK akan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan aksi “goreng-menggoreng” saham.

“Kami selama ini terus- menerus melakukan pengarahan sanksi, hukuman, dan penalti yang setiap waktu kami sampaikan,” ujar Mahendra.

Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan janji akan menyalurkan insentif fiskal dalam rangka memperbanyak investor ritel di pasar saham Indonesia.

Namun demikian, Ia mensyaratkan bahwa OJK dan BEI harus melakukan perbaikan, salah satunya membereskan aksi “goreng-menggoreng” saham yang merugikan investor ritel dalam waktu 6 bulan.

“Kalau kita lihat 6 bulan, dilengkapin enggak, ada yang dihukum atau enggak, nanti kita lihat. Kalau ada action yang clear bahwa penggoreng saham itu dikenakan sanksi, baru kita kasih insentif ke investor,” ujar Purbaya. (ANT/KN)

Saat Bencana Melanda, Lonjakan Harga Tiket di Aceh Jadi Sorotan

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi - Bandara Rembele di Redelong, Bener Meriah, Aceh (Antara/Said)

BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menangani secara serius terkait mahalnya harga tiket pesawat di bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah saat musibah bencana banjir dan longsor.

“Semoga ada tindakan serius dari Kemenhub,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal saat dimintai tanggapannya, di Banda Aceh, Rabu (3/12/2025).

Sebelumnya, viral sebuah informasi dari salah seorang penumpang terkait tingginya harga tiket pesawat Susi Air dan Wings Air untuk rute bandara Rembele Bener Meriah menuju Kualanamu Sumatera Utara, serta dari Rembele ke bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar.

Untuk pesawat Wings Air dari Rembele ke Kualanamu mencapai Rp3,5 juta per orang. Kemudian, untuk pesawat Susi Air yang menggunakan sistem carter harganya mencapai Rp8 juta dari Rembele ke bandara SIM di Aceh Besar.

Terkait informasi tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, dan sedang ditelusuri bagaimana permasalahannya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara. Mereka sedang meneliti terkait hal ini,” ujarnya.

Sejauh ini, Dishub Aceh belum menerima informasi terkait hasil yang telah dilakukan Kemenhub. Diharapkan permasalahan itu mendapat perhatian karena Aceh sedang dilanda musibah besar.

“Mereka sedang meneliti. Kita tunggu saja hasilnya. Semoga ada tindakan serius,” kata Faisal.

Sebagai informasi, 18 kabupaten/kota di Aceh sedang ditimpa musibah banjir bandang hingga longsor. Termasuk wilayah dataran tinggi Aceh seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

Bahkan hingga hari ini, Kabupaten Bener Meriah masih menjadi salah satu daerah yang terisolir pasca bencana. Hal itu dikarenakan akses jalur darat menuju baik jalan maupun jembatan lumpuh total, dan masih dalam tahapan penanganan tim tanggap darurat bencana Aceh. (ANT/KN)

1...372373374...1,256Halaman 373 dari 1,256