JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyatakan penegakan hukum (gakkum) pidana 28 perusahaan yang melanggar pemanfaatan kawasan hutan diserahkan ke Bareskrim Polri.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) KLH/BPLH Rizal Rawan menyampaikan hal tersebut untuk menindaklanjuti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan penyebab bencana banjir di Sumatra tersebut.

“Jadi penegakan hukum pidana itu nanti Bareskrim yang akan lakukan, kami tidak masuk ke ranah sana karena kami semua di dalam koordinasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kami sudah bagi tugas di dalam koordinasi satgas, untuk kami khusus di bidang non-pidananya,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan kelanjutan proses hukum perdata pada perusahaan yang melanggar izin lingkungan maupun ketentuan pemanfaatan kawasan hutan juga tetap berjalan.

“Kelanjutan perdata tentunya tetap berjalan, jadi semua lini dijalankan, baik itu sanksi administrasi, pidana, perdata, semua jalan,” ucap dia.

Berdasarkan temuan para ahli yang diterjunkan untuk menangani bencana di Sumatra, ditemukan adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas di 28 perusahaan yang telah dicabut izinnya.

“Kemarin ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kemudian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang kami libatkan, ditemukan ada dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas di perusahaan-perusahaan tersebut,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Pemerintah Mencabut Perizinan Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1), mengatakan Presiden Prabowo mengambil keputusan tersebut dalam rapat terbatas yang dilaksanakan secara daring dari London, Inggris, Senin (19/1).

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” katanya.

Ia mengatakan dalam rapat tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan hasil investigasi dan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran, khususnya di wilayah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari 28 perusahaan tersebut, 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luasan mencapai 1.010.592 hektare, serta enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan, perkebunan serta pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK). (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait biaya admin (admin fee) di platform e-commerce sebagai bagian dari upaya melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menjelaskan hingga saat ini belum ada pengaturan resmi mengenai biaya admin maupun komisi yang diterapkan oleh platform digital, baik di Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Selama ini biaya platform dinilai lebih banyak menguntungkan usaha besar. Ke depan, akan ada pengaturan potongan biaya khusus bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri,” ujar Temmy dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Temmy menjelaskan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan saat ini tengah menyusun revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 untuk mengakomodasi aturan terkait biaya admin.

Permendag tersebut mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Temmy menjelaskan dalam revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023, terdapat tiga poin utama yang sedang dibahas, salah satunya mengenai pengaturan biaya platform, termasuk potongan bagi UMK dan produk dalam negeri.

Aturan tersebut, lanjut dia, nantinya juga bakal mewajibkan platform untuk memberikan pemberitahuan kepada pemerintah apabila ada rencana kenaikan biaya admin.

Selain itu, Temmy menyebut revisi juga mencakup penerapan harga minimum produk impor untuk 11 komoditas yang dapat diproduksi di dalam negeri.

Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal untuk bersaing dengan barang impor yang masuk ke pasar domestik.

Ia melanjutkan revisi aturan juga menyentuh aspek algoritma pencarian di platform e-commerce. Nantinya, produk lokal akan difasilitasi dalam promosi dan rekomendasi pencarian sehingga tidak kalah oleh produk impor.

“Platform e-commerce dilarang mengatur sistem yang mengutamakan produk impor terutama pada algoritma sistem pencarian,” ucap Temmy. (ANT/KN)

SITUBONDO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menyebutkan puluhan rumah warga di dua desa porak-poranda diterjang angin puting beliung pada Selasa (20/1/2026) petang.

Peristiwa angin berbentuk pusaran yang terjadi sekitar pukul 17.00 WIB itu, mengakibatkan kerusakan sedikitnya 36 rumah warga di Desa Besuki dan Demung, Kecamatan Besuki.

“Setelah kami melakukan asesmen rumah warga terdampak angin puting beliung, untuk di Desa Demung sebanyak 21 rumah dan di Desa Besuki 15 rumah,” kata Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Situbondo Puriyono di Situbondo, Selasa malam.

Ia mengatakan dari puluhan rumah warga terdampak angin puting beliung tersebut, 11 rumah di antaranya mengalami kerusakan yang cukup parah atau rusak berat, dua rumah rusak sedang, dan 23 rumah rusak ringan.

Selain itu, katanya, angin puting beliung juga memorak-porandakan atap los/lapak di Pasar Besuki serta sejumlah pohon tumbang di jalan raya pantura Kecamatan Besuki.

“Berdasarkan keterangan warga, angin puting beliung yang menghempas puluhan rumah dua desa itu, bersamaan dengan hujan cukup deras,” katanya.

Puriyono mengimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur, termasuk Situbondo dalam beberapa hari ke depan dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi.

“Sesuai rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, pada periode 21-30 Januari 2026 waspada cuaca ekstrem,” katanya. (ANT/KN)

MAKASSAR – Satu jenazah perempuan korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 tiba di Posko Disaster Victim Identification (DVI) Biddokkes Polda Sulawesi Selatan di area Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Kumala Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/1/2026) malam.

Jenazah korban dibawa dari Posko SAR Tim Advance Jungle Unit (AJU), Kantor Desa Tompobulu, Kecamatan Balloci, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) sekitar pukul 20.30 Wita menuju Makassar dengan pengawalan tentara menggunakan mobil ambulans milik TNI.

Iring-iringan yang membawa jenazah korban tiba di Posko DVI Biddokes Polda Sulsel pukul 22.38 Wita dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri. Sempat terjadi desak-desakan orang saat jenazah hendak diturunkan dari ambulans.

Jenazah sempat tertahan beberapa menit di dalam mobil ambulans TNI. Oleh karena agak lama, salah seorang petugas kepolisian dari Biddokes meminta personel TNI yang mengawalnya segera membuka pintu ambulans agar jenazah diturunkan untuk dibawa masuk ruangan pemeriksaan di ruangan Dokpol.

Proses serah terima jenazah yang dibungkus kantong warna putih dari pengawalan TNI diserahkan kepada tim Biddokes Polda Sulsel, selanjutnya dibawa masuk ruangan untuk dilaksanakan pemeriksaan.

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko setelah penyerahan jenazah korban di Posko DVI kepada wartawan menyampaikan proses evakuasi dan pengawalan berjalan baik hingga Posko DVI.

“Alhamdulillah, semua berjalan lancar hingga sampai di sini, berkat kerja sama dengan tim gabungan. Mudah-mudahan paket (jenazah korban laki-laki) yang pertama (ditemukan) segera sampai di sini. Diperkirakan akan sampai dini hari,” katanya.

Terkait dengan pemeriksaan jenazah korban, katanya, menunggu hasil dari DVI untuk selanjutnya disampaikan keterangan tentang hasil identifikasi.

“Apalagi kemarin seluruh keluarga sudah diambil sampelnya untuk diidentifikasi. Saya yakin tidak dalam waktu lama, apalagi ini didukung langsung dari (tim) Jakarta,” katanya.

Sejauh ini, baru dua jenazah ditemukan dalam peristiwa itu dari 10 orang korban. Satu laki-laki dan satu perempuan yang belum diketahui identitasnya serta serpihan pesawat dan barang pribadi korban yang terhambur di gunung setempat setelah pesawat nahas itu menabrak Gunung Bulusaraung. (ANT/KN)

DENPASAR – Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan buronan red notice asal Rumania Zuleam Costinel Cosmin (33) menikahi seorang Warga Negara Indonesia saat kabur ke Bali untuk menghindari kejaran petugas.

Kepala Bagian Kejahatan Internasional (Kabagjatranin) Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Komisaris Besar Polisi Ricky Purnama saat konferensi pers di Denpasar, Selasa (20/1/2026) malam mengatakan selama di Bali Cosmin hidup dari penghasilan istri sirinya tersebut karena dia sendiri tidak banyak beraktivitas di luar takut diketahui petugas kepolisian.

“Kita dapati status yang bersangkutan telah menikah dengan status siri dengan orang kita Indonesia. Yang bersangkutan berusaha untuk tidak terlalu mencolok. Jadi, artinya yang berpenghasilan itu justru pasangan yang bersangkutan.

Dan ini yang menjadi support sistem kehidupan dia selama berada di pelarian,” kata Ricky.

Bahkan, kata Ricky, saat dilakukan penangkapan oleh aparat gabungan Polda Bali pada Kamis (15/1), istri sirinya tidak mengetahui bahwa Cosmin merupakan buronan yang paling dicari di Rumania karena kejahatannya melakukan pembunuhan terhadap seorang pengusaha lokal dan mengancam anaknya dengan menggunakan senjata api.

“Pada saat kita tangkap yang pasangannya tidak mengetahui bahwa status dia yang merupakan buronan,” katanya.

Dalam pantauan dan dikutip dari ANTARA di lapangan, subjek red notice Zuleam Costinel Cosmin digiring oleh petugas kepolisian dari dalam gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali menuju sebuah mobil tahanan.

Cosmin tampak menghindari sorotan kamera wartawan yang hadir. Menggunakan rompi oranye, Cosmin digiring petugas dengan tangan diborgol menuju mobil tahanan.

Sementara itu, SES NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjenpol Untung Widyatmoko mengatakan Cosmin merupakan DPO yang paling dicari di Rumania maupun wilayah Eropa atas kasus pembunuhan dan perampokan yang dilakukannya.

Pihak NCB Bucharest Rumania kemudian mendeteksi yang bersangkutan berada di Indonesia hingga akhirnya berhasil diamankan.

Operasi Interpol dilakukan selama empat hari untuk menangkap Cosmin dengan melibatkan kerja sama antara NCB, Polda Bali, Polresta Denpasar dan Polres Gianyar.

“Malam ini yang bersangkutan akan diterbangkan ke Rumania. Dijadwalkan esok hari tiba dengan selamat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Polda Bali Kombes Pol. I Gede Adhi Mulyawarman menjelaskan Cosmin merupakan tersangka kasus pembunuhan yang mengguncang publik Rumania pada 6 November 2023 di Kota Sibiu.
Dalam aksinya tersebut, Cosmin bersama dua orang temannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal, menyiksa korban secara brutal, serta mengancam anak perempuan korban dengan senjata api. Ketiganya kemudian membawa kabur jam tangan mewah senilai 200.000 euro.

Dua rekan Cosmin lebih dulu ditangkap di Irlandia dan Skotlandia, kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Sementara Cosmin menjadi buronan internasional sejak Pengadilan Sibiu menerbitkan surat perintah penangkapan pada 19 November 2023. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menggagalkan praktik perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi dan mengamankan dua orang pelaku di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnustra) Kemenhut Aswin Bangun dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (20/1/2026), mengatakan penanganan tidak berhenti pada pelaku lapangan, perdagangan satwa dilindungi selalu melibatkan lebih dari satu simpul.

“Penindakan di Magelang ini merupakan pintu masuk untuk menelusuri pola transaksi, jalur distribusi, dan pemesan di belakangnya. Kami memperkuat kerja intelijen bersama BKSDA, kepolisian, dan mitra konservasi, termasuk memanfaatkan bukti digital dari komunikasi dan transaksi untuk membongkar jejaring perdagangan satwa secara lebih utuh,” kata Kepala Balai Gakkum Jabalnusra Aswin Bangun.

“Di tingkat wilayah, kami akan terus menggabungkan operasi penindakan dengan pencegahan supaya perburuan dan perdagangan satwa dilindungi di Jawa terus menurun,” tambahnya.

Pengungkapan itu sendiri berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi satwa dilindungi di wilayah Magelang. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan melakukan pemantauan dan verifikasi lapangan, kemudian pada Kamis (15/1) melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan satwa-satwa dilindungi dalam penguasaan para pelaku.

Dari tempat kejadian perkara, petugas mengamankan satu ekor trenggiling (Manis javanica) dalam keadaan hidup dan satu trenggiling mati, satu elang alap tikus (Elanus caeruleus), satu kakatua jambul kuning (Cacatua sulphurea), tiga kucing hutan (Felis chaus) sekitar 500 gram sisik trenggiling, serta perlengkapan berupa tas kecil dan keranjang yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut satwa.

Dua orang pelaku berinisial MU (22), warga Kabupaten Temanggung dan AR (24), warga Kabupaten Magelang diamankan di Kecamatan Mertoyudan. Keduanya terancam pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp2 miliar rupiah.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah Dyah Sulistyani mengatakan kasus itu kembali menunjukkan tingginya tekanan terhadap satwa liar di Jawa.

“Trenggiling, kucing hutan, elang, dan kakatua merupakan bagian penting dari keseimbangan ekosistem. Pengemasan satwa di tas dan keranjang tanpa ruang gerak dan ventilasi menyebabkan stres berat dan risiko kematian tinggi. Fokus pertama kami adalah menyelamatkan satwa, menstabilkan kondisi kesehatannya, dan memastikan penanganan sesuai standar kesejahteraan satwa,” jelasnya.

Selanjutnya pihak BKSDA Jateng akan menilai kemungkinan pelepasliaran atau penempatan satwa di lembaga konservasi yang tepat. (ANT/KN)