Beranda blog Halaman 302

Deklarasi Doha Serukan Sanksi serta Embargo Senjata terhadap Israel

redaksi2
-
0
Deklarasi Doha Serukan Sanksi serta Embargo Senjata terhadap Israel

DOHA – Para pemimpin negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab (LAS) menyerukan penerapan sanksi terhadap Israel serta penghentian pasokan senjata ke negara tersebut. Seruan itu  tertuang dalam deklarasi yang diadopsi pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Doha, Senin (15/9/2025).

“Kami menyerukan kepada seluruh negara untuk mengambil langkah hukum dan efektif guna mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina. Termasuk mendukung upaya mengakhiri impunitas, meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran dan kejahatan, menjatuhkan sanksi, serta menangguhkan pasokan senjata dan amunisi kepada mereka,” demikian isi deklarasi tersebut.

Deklarasi juga menyinggung serangan Israel terhadap Qatar yang dinilai memperumit proses mediasi guna mengakhiri perang di Gaza.

“Agresi terhadap wilayah yang netral untuk mediasi ini tidak hanya melanggar kedaulatan Qatar, tetapi juga merusak proses mediasi dan perwujudan perdamaian internasional,” lanjut pernyataan itu.

Sekretaris Jenderal LAS Ahmed Aboul Gheit kemudian menegaskan bahwa deklarasi Doha mendorong negara-negara untuk meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Israel, bila hubungan itu masih berlanjut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Jasem Mohamed Al Budaiwi mengatakan negara-negara Arab dan Islam menuntut Amerika Serikat dapat menekan Israel agar memberikan tekanan nyata kepada Israel untuk meninjau ulang kebijakannya. Sumber: Sputnik/Ria-Novosti-OANA. (ANT/KN)

Stabilitas Pangan Membaik, Bapanas Sebut Harga Beras Premium Turun

redaksi2
-
0
Stabilitas Pangan Membaik, Bapanas Sebut Harga Beras Premium Turun

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga beras premium tingkat konsumen turun menjadi Rp15.988 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp16.144 per kg, begitu juga beras medium Rp13.709 per kg dari sebelumnya Rp14.040 per kg.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Selasa pukul 08.40 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.443 per kg turun dari sebelumnya Rp12.567 per kg.

Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp6.590 per kg turun dari sebelumnya Rp6.669 per kg, kedelai biji kering (impor) di harga Rp10.370 per kg turun dari sebelumnya Rp10.735 per kg.

Berikutnya bawang merah Rp40.959 per kg turun dari sebelumnya Rp42.228 per kg, bawang putih bonggol di harga Rp36.919 per kg turun dari hari sebelumnya Rp38.093 per kg.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp49.837 per kg turun dari sebelumnya Rp56.010 per kg, lalu cabai merah besar di harga Rp39.595 per kg turun dari sebelumnya Rp47.077 per kg, cabai rawit merah Rp45.083 per kg turun dari sebelumnya Rp48.854 per kg.

Lalu daging sapi murni Rp132.338 per kg turun dari sebelumnya Rp135.093 per kg, daging ayam ras Rp37.472 kg turun dari sebelumnya Rp38.122 per kg, lalu telur ayam ras Rp29.849 kg turun dari sebelumnya Rp30.090 per kg.
Gula konsumsi di harga Rp18.249 per kg turun dari sebelumnya tercatat Rp18.257 per kg.

Kemudian, minyak goreng kemasan Rp21.126 per liter turun dari sebelumnya Rp21.145 per liter, minyak goreng curah Rp17.540 per liter turun dari sebelumnya Rp17.659 per liter, MinyaKita Rp17.290 per liter turun dari sebelumnya Rp17.593 per liter.

Selanjutnya, tepung terigu curah Rp9.748 per kg turun dari sebelumnya Rp9.879 per kg, lalu tepung terigu kemasan Rp12.591 per kg turun dari sebelumnya Rp13.130 per kg.
Komoditas ikan kembung di harga Rp43.695 per kg naik dari sebelumnya Rp42.128 per kg, ikan tongkol Rp35.055 per kg turun dari sebelumnya Rp35.102 per kg, ikan bandeng Rp35.473 per kg turun dari sebelumnya Rp35.387 per kg.

Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp10.947 per kg turun dari hari sebelumnya Rp11.788 per kg.

Sementara itu, daging kerbau beku (impor) di harga Rp102.933 per kg turun dari sebelumnya Rp104.956 kg, daging kerbau segar lokal Rp140.556 per kg turun dari sebelumnya mencapai Rp141.359 per kg. (ANT/KN)

Mendagri: TKD Dialihkan Demi Program yang Lebih Efisien dan Tepat Sasaran

redaksi2
-
0
Mendagri: TKD Dialihkan Demi Program yang Lebih Efisien dan Tepat Sasaran

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kebijakan pengalihan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) merupakan upaya mewujudkan realisasi program yang efisien.

Tito mengungkapkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri yang menunjukkan masih ada sejumlah daerah yang kurang optimal dalam mengelola program dan anggarannya.

“Nah (realisasi anggaran yang tidak efisien) ini dikurangi. Kami mengambil contoh yang bagus, banyak daerah yang bagus,” kata Mendagri di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ia mencontohkan Bupati Lahat Bursah Zarnubi, sebagai figur kepala daerah yang berhasil menerapkan efisiensi. Bursah diketahui memangkas sejumlah pos anggaran, seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, biaya perawatan yang tinggi, hingga konsumsi makan-minum.

Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membangun bendungan irigasi yang mampu mengairi sekitar delapan ribu hektare sawah petani.

Lebih jauh Mendagri menjelaskan bahwa prinsip efisiensi terbukti dapat diterapkan oleh pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, pemerintah mengalihkan anggaran TKD untuk program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Program tersebut antara lain jaring pengaman sosial, pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah, kesehatan, serta program lain yang mengakomodasi kepentingan rakyat.

“Nah, tapi kami juga melakukan exercise. Kita tahu bahwa daerah-daerah ini kan bermacam-macam. Ada daerah yang PAD-nya kuat seperti Jakarta, Bandung. Tapi ada juga daerah yang PAD-nya cuma 5 persen (dibandingkan dana transfer pusat),” katanya.

Tito menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan kajian dan evaluasi terkait kapasitas fiskal daerah. Untuk daerah dengan kapasitas fiskal lemah, Kemendagri telah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pengalihan anggaran tidak dilakukan dalam porsi besar.

Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal kuat dinilai lebih siap sehingga penyesuaian bisa dilakukan.

“Nah kita memiliki exercise dari seluruh kabupaten/kota, saya membuat tim dipimpin Sekjen, memetakan minimal berapa belanja pegawai, belanja operasional, pemeliharaan perawatan minimal, ditambah standar pelayanan minimal untuk infrastruktur, kesehatan,” imbuhnya.

Selain itu, Mendagri berpesan khusus kepada Pemda agar mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat ketika menyusun program, termasuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Daerah diminta melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan melibatkan peran aktif masyarakat.

Apabila kebijakan yang disusun cenderung mendapat penolakan, Mendagri meminta agar Pemda mengurungkannya. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut memperoleh respons positif dari publik, Pemda diminta melaksanakannya secara maksimal.

“Nah, ke depan saya minta teman-teman kepala daerah, saya sudah zoom meeting langsung, pertimbangkan dua hal. Sosialisasi dengan elemen masyarakat. Kalau masyarakat setuju, mayoritas, terapkan. Kalau mayoritas tidak setuju, jangan dipaksakan. Sambil lihat juga kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tuturnya. (ANT/KN)

Bali Kembali Diguyur Hujan, Wagub Giri Prasta Minta Operasi Modifikasi Cuaca

redaksi2
-
0
Bali Kembali Diguyur Hujan, Wagub Giri Prasta Minta Operasi Modifikasi Cuaca

DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan sudah mengajukan ke BNPB maupun BMKG pusat agar dilakukan operasi modifikasi cuaca karena Bali kembali diguyur hujan di tengah proses penanganan pascabanjir.

“Sudah, sudah kita sampaikan (permohonan operasi modifikasi cuaca), saya kira itu penting untuk dilakukan,” kata Giri Prasta di Denpasar, Selasa (16/9/2025).

Melihat sejak Senin (15/9) kemarin sejumlah titik terutama Kota Denpasar kembali diguyur hujan intensitas ringan dan sedang, padahal proses penanganan sampah usai banjir besar pada Rabu (10/9) lalu belum selesai, Wagub Bali menilai perlu antisipasi.

Apalagi, menurut dia, terkadang prakiraan cuaca tidak tepat di masa-masa peralihan musim ini, sehingga antisipasi dengan salah satunya alternatif modifikasi cuaca diperlukan.

“Jadi, kita harus berkoordinasi dengan BMKG, begitu juga dengan BPBD dengan selalu melakukan antisipasi dini terkait dengan persoalan mungkin yang ada,” ujar Giri Prasta.

Akan tetapi, kata dia, langkah jangka pendek ini tidak juga bisa dilakukan semena-mena, sebab yang ditakutkan ketika hujan ditahan berpotensi saat nanti turun hujan volumenya sangat besar.
Belum lagi pada musim kemarau petani di Bali membutuhkan air hujan, sehingga operasi ini harus berhati-hati dilakukan demi tetap merawat bumi.

Sementara untuk jangka panjang, agar banjir besar tidak terjadi lagi, Wagub Giri menegaskan langkah Pemprov Bali untuk melarang alih fungsi lahan produktif menjadi komersil.

Pemprov Bali juga akan mengomandoi proses pemulihan tutupan hutan di daerah aliran sungai (DAS) dan memastikan tata kelola sungai sehingga tak ada sumbatan atau mengecilkan saluran air.

“Terhadap genangan yang sekarang ini, beberapa jam hujan sudah ada beberapa genangan, kami sudah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan gerak cepat, dengan juga bantuan pompa air kita bisa mempercepat surutnya air,” ujar Giri Prasta. (ANT/KN)

KPK Benarkan Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Skandal Kuota Haji

redaksi2
-
0
KPK Benarkan Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Skandal Kuota Haji

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik agensi atau biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengenai pengembalian uang terkait kasus kuota haji.

“Benar,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Walaupun demikian, Setyo menjelaskan jumlah uang yang telah dikembalikan Khalid Basalamah belum diverifikasi oleh KPK.

Sebelumnya, Khalid Basalamah yang juga merupakan ketua asosiasi biro perjalanan haji bernama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) saat tampil di kanal YouTube Kasisolusi yang diunggah pada 13 September 2025, menceritakan pengalamannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada 2023–2024.

Khalid menjelaskan mulanya dia bersama 122 jemaah haji Uhud Tour telah membayar visa haji furoda, termasuk penginapan dan transportasi di Arab Saudi.

Namun, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata Ibnu Mas’ud menghubungi Sekretaris Jenderal Mutiara Haji Luthfi Abdul Jabbar. Kemudian terjadi pertemuan antara pejabat Mutiara Haji dengan Ibnu Mas’ud.

Dalam pertemuan tersebut, Ibnu Mas’ud menawarkan visa haji khusus yang merupakan bagian 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang disebut resmi dan langsung berangkat. Walaupun demikian, dia mengaku tidak tertarik dengan penawaran Ibnu Mas’ud.

Ketika ditawarkan bila memilih visa haji khusus maka mendapatkan maktab VIP yang dekat dengan jamarat, Khalid mengatakan penawaran tersebut menarik.

“Ini akhirnya menarik nih. Oh kami bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kami juga bisa dapat maktab VIP,” kata Khalid.

Khalid kemudian menjelaskan per jemaah haji harus membayar 4.500 dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan visa dengan keuntungan tersebut.

Walaupun demikian, sebanyak 37 dari 122 jemaah belum diurus visanya oleh Ibnu Mas’ud, dan diminta membayar tambahan sebesar 1.000 dolar AS per jemaah. Setelah itu, dia mengaku baru menyadari uang tersebut dianggap sebagai biaya jasa untuk Ibnu Mas’ud.

“Terus saya bilang, kenapa tiba-tiba antum (Ibnu Mas’ud) minta jasa? Dia bilang, antum (Khalid Basalamah) ini kayak orang enggak ngerti,” katanya.

“Antum sudah dibantu begini begitu, bahasanya, sambil marah-marah. Antum, ustaz, masa antum enggak paham?” kata Khalid menirukan pernyataan Ibnu Mas’ud.

Khalid mengaku bertanya seperti itu karena dirinya merupakan ustaz, sehingga harus paham halal dan haram. Namun, Ibnu Mas’ud mengancam tidak mau melanjutkan proses visa jemaahnya untuk berangkat haji.

“Pokoknya jemaah Uhud sudah tidak boleh diurus, kecuali mungkin kalau kami bayar itu. Ya sudah kami bayar karena kami enggak mungkin mundur,” jelasnya.

Setelah masa ibadah haji telah selesai, Khalid mengaku Ibnu Mas’ud mengembalikan 4.500 dolar AS yang dibayarkan tiap jemaahnya.

Kemudian dia mengatakan KPK meminta uang tersebut, dan dia mengaku telah mengembalikannya.

“Waktu KPK undang kami, kami datang. KPK pun meminta uang itu dikembalikan, kami kembalikan. Kami sudah ikuti semua prosedur,” kata Khalid.

KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)

Pemkab Kukar Libatkan Masyarakat untuk Wujudkan 17 Program Dedikasi Melalui Musrenbang

redaksi2
-
0
Pemkab Kukar Libatkan Masyarakat untuk Wujudkan 17 Program Dedikasi Melalui Musrenbang

TENGGARONG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Kutai Kartanegara (Kukar), tidak hanya sekadar agenda formal perencanaan. Forum yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar, Selasa (16/9/2025) itu menjadi ruang penting untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan masa depan pembangunan daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menekankan bahwa musrenbang kali ini menjadi sarana menyerap aspirasi, memperkaya konsep, sekaligus memastikan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Musrenbang dihadiri beragam pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat. Kehadiran mereka dinilai strategis untuk memberi masukan, kritik, dan saran agar RPJMD lebih realistis dan tepat sasaran.

Menurut Aulia, 17 program dedikasi yang menjadi roh RPJMD 2025–2029 bukan hanya rangkaian janji politik, tetapi wujud konkret visi-misi kepemimpinan yang harus diimplementasikan dengan dukungan semua pihak.

Dengan partisipasi masyarakat, program yang disusun tidak hanya top-down, tetapi juga bottom-up. Artinya, apa yang diputuskan dalam dokumen RPJMD bisa mencerminkan kepentingan rakyat dari desa hingga kota.

“RPJMD ini bukan milik pemerintah semata, melainkan milik seluruh masyarakat Kukar. Karena itu, semua pihak harus merasa kepentingannya terwakili dalam 17 program dedikasi ini,” tegas Aulia.

Ia menyebut, setiap usulan dan masukan yang muncul dalam Musrenbang akan dipertimbangkan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD sebelum dibawa ke DPRD untuk dibahas dan disahkan.

Jika nantinya telah disahkan, RPJMD akan menjadi pedoman utama pembangunan daerah lima tahun ke depan. Aulia bahkan menyebutnya sebagai “kitab suci pembangunan” yang harus dijalankan secara konsisten oleh semua perangkat daerah.

Momentum Musrenbang kali ini juga dinilai penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan di era kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Kukar dituntut adaptif sekaligus inovatif agar bisa menjadi penopang sekaligus penerima manfaat dari hadirnya ibu kota negara baru.

Dengan melibatkan masyarakat secara luas, Pemkab Kukar berharap RPJMD yang lahir bukan hanya dokumen formal, melainkan peta jalan pembangunan yang benar-benar hidup dan berpihak pada rakyat.

“Tujuan kegiatan ini kita ingin memperkaya masukan-masukan dari seluruh stakeholder yang ada di Kukar terkait dengan rencana pembangunan kita selama lima tahun ke depan,” Tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Penggunaan Drone Pertanian Gandakan Hasil Panen Padi, Petani Bukit Biru Makin Sejahtera

redaksi2
-
0
Penggunaan Drone Pertanian Gandakan Hasil Panen Padi, Petani Bukit Biru Makin Sejahtera

TENGGARONG – Modernisasi pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar), kini benar-benar terasa dampaknya. Teknologi drone yang diperkenalkan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar ini, mampu meningkatkan produktivitas petani hingga dua kali lipat. Dari hasil panen rata-rata 3 ton per hektare, kini bisa melonjak menjadi 6 ton per hektare.

Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa penggunaan drone merupakan bagian dari uji coba modernisasi pertanian yang dipadukan dengan aplikasi digital farming. Teknologi ini terdiri dari drone sprayer untuk penyemprotan dan drone khusus untuk penebaran benih.

“Di Bukit Biru kami memiliki dua unit drone untuk penyemprotan, sementara di Anggana ada satu unit khusus untuk menebar benih,” ujarnya, Senin (15/9/2025).

Dari hasil uji coba yang dilakukan di lahan seluas 10 hektare di Kelurahan Bukit Biru. Penggunaan drine tidak hanya meningkatkan hasil panen, tapi juga membantu petani lebih efisien dalam bekerja. “Kami optimis dengan pemanfaatan teknologi ini produktivitas pertanian di Kukar akan terus meningkat,” serunya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Bukit Biru, Sudiyarso, mengakui bahwa kehadiran drone membawa dampak besar bagi petani di wilayahnya. Hasil panen yang meningkat dua kali lipat membuat kesejahteraan petani ikut terangkat.

“Yang jelas kan dengan adanya kegiatan hari ini kan sudah jelas ya, dari padi yang biasanya 3 ton menjadi 6 ton kan otomatis tingkat kesejahteraan petani yang ada di wilayah ini kan semakin baik. Saya kira itu sih, poinnya itulah,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa drone juga meringankan beban biaya, tenaga, dan waktu yang biasanya menyulitkan petani. “Oh ya jelas senang, artinya kan dengan adanya ini kan otomatis hemat tenaga, hemat biaya, hemat waktu ya kan. Ya yang jelas sangat berguna sekali lah alat yang bantuan itu untuk para petani yang ada di wilayah kami,” ujarnya.

Sudiyarso menambahkan, dengan dukungan teknologi ini, pola tanam di Bukit Biru bisa ditingkatkan hingga tiga kali setahun. Bahkan, jika diterapkan lebih luas di daerah lain, bukan tidak mungkin Kalimantan Timur menuju swasembada pangan.

“Harapannya hal-hal begini akan selalu terus ditingkatkan ya. Karena kan sudah jelas tadi dengan misalnya panen dari 3 ton ke 6 ton itu apalagi bisa masif di seluruh Kalimantan Timur kan kita bisa swasembada pangan. Dan dimulai dari Bukit Biru lah,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

DPRD Kukar Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat dari Kekerasan Seksual

redaksi2
-
0
DPRD Kukar Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat dari Kekerasan Seksual

TENGGARONG – Kasus kekerasan seksual yang mencuat di Kutai Kartanegara (Kukar) belakangan ini, mendapat perhatian serius dari DPRD. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Termasuk menutup celah hukum yang selama ini menyulitkan aparat penegak hukum.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (15/9/2025). Menurutnya, penyusunan peraturan daerah (perda) menjadi langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan. Tetapi juga berpotensi muncul di instansi pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga lingkungan keluarga.

“Selama ini, aparat penegak hukum juga kesulitan menindaklanjuti karena belum ada aturan yang jelas. Maka, peraturan daerah ini diharapkan menjadi dasar hukum agar kasus bisa ditangani secara tepat,” jelas Ahmad Yani.

Terkait dengan salah satu lembaga pendidikan pesantren di Kukar yang kini tengah disorot publik, DPRD memastikan akan menuntaskan kajian secara menyeluruh sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi. Yani menilai tidak semua pihak perlu dihadirkan dalam proses skrining, melainkan cukup perwakilan yang relevan agar hasil kajian tetap objektif.

“Kami juga akan terus melakukan proses ini sampai tuntas. Tidak semua pihak harus dihadirkan dalam skrining, tetapi minimal ada perwakilan yang mewakili dan dapat dijadikan bukti, sehingga itu cukup mewakili keseluruhan,” ujarnya.

Ia menambahkan, aspirasi dari alumni pesantren tersebut juga sudah didengar DPRD. Mereka menegaskan pentingnya keberlangsungan kegiatan pendidikan, namun menuntut agar oknum pelaku pelanggaran diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

“Intinya, mereka meminta agar lembaganya tetap dipertahankan, tetapi oknum yang melakukan pelanggaran harus diproses hukum. Hal ini menjadi kajian DPRD, dan dalam waktu dekat kami akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait,” terangnya.

Meski rekomendasi akan diberikan DPRD, keputusan terkait pencabutan izin operasional tetap berada di kewenangan Kementerian Agama. Namun, Ahmad Yani menekankan pentingnya memberikan sanksi pada individu pelaku, bukan menghukum lembaga pendidikan secara keseluruhan.

“Ibaratnya, jika ada tikus di rumah, yang ditangkap adalah tikusnya, bukan rumahnya yang dibakar. Jadi, lembaga bisa tetap berjalan, tetapi pelaku harus ditindak tegas,” ucapnya.

Mengakhiri pernyataannya, Ahmad Yani menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kukar, khususnya para korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.

“Saya, mewakili DPRD, juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, terutama kepada para korban pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kami berharap ini bisa dimaafkan, dan kami berkomitmen melakukan perbaikan sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD serta pemerintah daerah,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi

Dana Rp200 Triliun Mengalir ke Bank, Kredit Macet Mengintai Kaltim

redaksi2
-
0
Dana Rp200 Triliun Mengalir ke Bank, Kredit Macet Mengintai Kaltim

PELANTIKAN Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani langsung ditandai gebrakan besar. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi 6–7 persen, bahkan menyebut angka 8 persen bukan mustahil.

Gebrakan pertama yang diambil, mengalihkan Rp200 triliun dari saldo anggaran lebih (SAL) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia ke bank-bank Himbara—Himpunan Bank Milik Negara yang terdiri dari Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta BSI. Penempatan ini berpayung KMK No. 276/2025 dan mulai berjalan pada 12 September lalu.

Rinciannya, Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing mendapat Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun dalam bentuk deposito on call tenor enam bulan. Pemerintah memperoleh bunga sekitar 4,02% (80,476% dari BI Rate 5%). Aturan melarang penggunaan dana untuk membeli SBN. Uang negara ini wajib disalurkan ke sektor produktif. Untuk mitigasi risiko, ada mekanisme debit langsung ke GWM (giro wajib minimum) bila bank gagal mengembalikan penempatan, ditambah kewajiban laporan bulanan ke Kemenkeu dan pengawasan APIP.

Namun, persoalan perbankan bukan soal likuiditas. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kredit macet UMKM di Himbara sudah mencapai Rp8,7 triliun, mayoritas dari portofolio KUR yang disalurkan Rp1.088 triliun pada 2022–2023. Sinyalnya jelas: hambatan ada pada daya serap dan kemampuan bayar, bukan pada dana. Dan jika di tingkat nasional masalahnya sudah terlihat, di Kaltim gejalanya justru lebih tajam karena struktur ekonominya sangat bergantung pada tambang.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim 4,48% (2022) dan 6,22% (2023), tetapi sangat bergantung pada komoditas tambang. Saat harga dan produksi melemah, imbasnya cepat: efisiensi tenaga kerja, turunnya belanja rumah tangga, dan kredit konsumtif pegawai tambang yang mulai macet. Artinya, meski dana Rp200 triliun tersedia, pertanyaannya, usaha apa yang layak dibiayai di tengah ekonomi lesu?

Seorang pejabat bank Himbara yang saya kenal mengakui, saat ini bukan soal uangnya, masalahnya ada di usaha. “Dengan ekonomi lesu, bank harus ekstra hati-hati. Kalau dipaksakan, risikonya kredit macet,” tegasnya.

Ditambahkannya, prinsip dasar yang dipegang bank saat ini adalah hanya menyalurkan kredit pada bisnis dengan peluang berkembang. “Kalau tidak, bank yang blunder. Debitur tak tumbuh, kreditnya macet,” sebutnya. Ia juga menyebut kondisi riil Kaltim. “Di daerah yang bergantung pada tambang, kredit konsumtif pegawai ikut tertekan saat produksi turun. Itu realitas yang membuat bank tambah konservatif,” sambungnya.

Pernyataan itu menggambarkan suasana kebatinan industri perbankan. Dana bisa mengalir deras, tapi bank tetap berhitung matang agar tidak terjebak ekspansi yang berujung kredit bermasalah.

Sementara itu, dari sisi tata kelola, Kaltim baru saja diguncang kasus kredit fiktif di Bankaltimtara. Nilainya Rp275,2 miliar dari 47 fasilitas berbasis SPK proyek yang ternyata palsu, dengan Rp15 miliar di antaranya ditemukan di Balikpapan. Modusnya klasik: dokumen proyek fiktif, verifikasi internal yang longgar, hingga keterlibatan oknum bank. Memang, kasus ini terjadi di BPD, bukan Himbara. Tapi suntikan dana Rp200 triliun ditambah target penyaluran yang tinggi membuat pengawasan ekstra ketat menjadi harga mati.

Risiko fiskal pun patut dicermati. Pemindahan SAL memang memberi likuiditas besar. Tapi jika penyerapan APBN tak seimbang atau transmisi kredit tersendat, dampaknya bisa menekan defisit sekaligus memicu inflasi. Karena itu, arah pembiayaan harus selaras dengan proyeksi pertumbuhan—baik nasional maupun Kaltim—agar kredit jatuh pada sektor dengan multiplier effect kuat: rantai pasok IKN, agro-maritim bernilai tambah, manufaktur ringan, logistik, dan ekonomi kreatif berbasis permintaan nyata.

Intinya, gebrakan Purbaya patut diapresiasi. Tapi masalah utama perbankan bukan kekurangan uang, melainkan lemahnya permintaan kredit dan daya bayar debitur. Dana jumbo Rp200 triliun hanya akan efektif bila disalurkan dengan disiplin prudent, pengawasan melekat, dan mitigasi risiko yang transparan.

Di Kaltim, yang paling mendesak adalah bagaimana UMKM, petani, nelayan, dan usaha penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar bisa mendapat kredit sehat tanpa menambah tumpukan kredit macet. Gebrakan boleh berani, tapi tanpa akuntabilitas hanya akan mengulang sejarah: percepatan kredit yang sembrono akhirnya membebani rakyat. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

8 Orang Tewas, Bus Rombongan RS Bina Sehat Jember Kecelakaan di Bromo

redaksi2
-
0
8 Orang Tewas, Bus Rombongan RS Bina Sehat Jember Kecelakaan di Bromo

JEMBER – Sebanyak delapan (8) orang karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember dikabarkan meninggal dunia saat rombongan bus mengalami kecelakaan lalu lintas di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9/2025) sore.

Direktur RS Bina Sehat Faida membenarkan kejadian tersebut bahwa kecelakaan itu merupakan rombongan karyawan RSBS yang liburan di Gunung Bromo.

“Mereka infonya turun dari Gunung Bromo setelah tasyakuran kelulusan S1,” katanya dalam pesan singkat yang diterima di Jember.

Belasan penumpang yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo hingga RS Arrozi Probolinggo.

“Beberapa orang kritis. Kami sedang di Probolinggo membawa 18 ambulans dengan patwal untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka),” ucap mantan Bupati Jember itu.

Faida mengatakan pihaknya sudah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah M. Saleh Kota Probolinggo dan mengidentifikasi jenazah korban.

Hasil sementara identifikasi korban yang meninggal dunia yakni
1. Hesty P ahli gizi RSBS
2. Arti perawat HD RSBS
3. Hendra CS RSBS
4. Istri Hendra CS RSBS
5. Anak Hendra CS RSBS
6. Anak perawat Maria

“Ada tujuh jenazah yang meninggal di lokasi kejadian, namun satu jenazah belum berhasil kami identifikasi,” katanya.

Ia mengatakan satu korban meninggal di rumah sakit belum juga dapat diketahui identitasnya. (ANT/KN)

1...301302303...1,105Halaman 302 dari 1,105