JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, Senin (9/3) malam, memerintahkan jajarannya memperkuat peran Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).

Badan Komunikasi Pemerintah dalam unggahannya di akun resmi media sosial Presiden Republik Indonesia, yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/3/2026) malam, menegaskan penguatan peran Perminas menjadi langkah strategis pemerintah.

“Presiden melangsungkan rapat terbatas terkait Perusahaan Mineral Nasional bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas berbagai agenda hilirisasi ke depan,” bunyi siaran resmi Badan Komunikasi Pemerintah, yang diunggah di akun media sosial @presidenrepublikindonesia.

Dalam diskusi itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan Perminas merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral Indonesia lebih terintegrasi dan mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo menekankan percepatan hilirisasi harus berjalan seiring pengembangan teknologi dalam negeri, penguatan kapasitas industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“(Tujuannya, red.) agar Indonesia mampu berkembang menjadi pusat produksi dan inovasi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional dan daya saing di tingkat global,” demikian instruksi Presiden Prabowo saat rapat di Hambalang, Senin (9/3/2026) malam.

Dalam rapat itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia duduk tepat di sisi kiri Presiden Prabowo. Di seberang kursi Presiden, hadir Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto, yang juga menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Rapat terbatas di Hambalang itu juga dihadiri pejabat lainnya, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Agraria/Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

Selain itu, hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, Dirut PT Pindad Sigit P. Santosa, Kepala Badan Logistik Pertahanan Yusuf Jauhari, dan Komisaris Pertamina Hasan Nasbi.

Dalam rapat yang sama, selain membahas Perminas dan percepatan hilirisasi, Presiden Prabowo bersama jajarannya juga mengevaluasi program swasembada energi dan pangan, serta membahas kesiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idulfitri pertengahan Maret 2026.

“Pertemuan strategis ini difokuskan pada dua agenda utama pemerintah, yaitu: progres swasembada, mengevaluasi perkembangan program swasembada pangan dan energi; kesiapan Idulfitri, memastikan ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata Seskab Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Presiden yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/3/2026) malam. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan lonjakan harga minyak dunia akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, sebagai momentum untuk melakukan transisi energi.

“Ini jadi momentum bagi pemerintah untuk terus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan,” ucap Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin (9/3/2026).

Diberitakan oleh Sputnik, harga minyak mentah jenis Brent sempat mencapai 118 dolar AS per barel untuk kali pertamanya sejak 17 Juni 2022. Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel, dan US WTI berada di angka 57,87 dolar AS per barel.

Menurut Anggia, dinamika harga minyak dunia yang terjadi saat ini menjadi pengingat bagi Kementerian ESDM bahwa ketahanan energi tidak boleh hanya bergantung kepada satu sumber energi.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM akan mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga bioenergi.

Lebih lanjut, Anggia menyampaikan pemerintah terus memantau perkembangan geopolitik yang memengaruhi harga komoditas, seperti minyak mentah.

Adapun yang menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas energi di dalam negeri. Kementerian ESDM pun telah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga ketahanan energi nasional, seperti mengalihkan impor dari Timur Tengah ke negara-negara lain yang tidak melalui Selat Hormuz.

“Tetapi di tengah dinamika harga minyak global, ini juga berdampak positif untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor migas, karena kita juga punya produksi domestik di atas 600 ribu barel per hari,” ucap Anggia.

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran pada 28 Februari, yang sejauh ini dilaporkan menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, lebih dari 150 siswi sekolah, serta sejumlah pejabat tinggi militer.

Iran telah membalas dengan rentetan serangan besar-besaran yang menargetkan pangkalan AS, fasilitas diplomatik, dan personel militer di seluruh kawasan, serta beberapa kota di Israel. Serangan tersebut terus meningkat.

Pada Minggu (8/3), AS dan Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan fasilitas penyimpanan minyak Iran di Teheran dan sekitarnya.

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas penyimpanan, termasuk Depo Minyak Shahran. Alhasil, harga minyak dunia pun melonjak hingga menembus 100 dolar AS per barel. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengenai proses pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan hingga kaitannya dengan anggota Komisi V DPR RI selaku mitra kerja Kemenhub.

Pemeriksaan tersebut bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, pada 9 Maret 2026.

“Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan proses dan mekanisme pengadaan yang berlangsung di DJKA,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan KPK meminta Budi Karya Sumadi untuk menjelaskan pelaksanaan pengadaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menhub pada saat waktu terjadinya perkara.

Sementara itu, kuasa hukum Budi Karya Sumadi, Tri Hartanto menegaskan ulang bahwa kliennya telah memenuhi panggilan KPK.

“Kami memenuhi undangan tersebut,” kata Tri.

Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Setelah beberapa waktu atau hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Adapun Budi Karya Sumadi sebelumnya sempat diperiksa oleh KPK pada kasus tersebut. Dia terakhir kali diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi DJKA pada 26 Juli 2023.

Pada 18 Februari 2026, KPK kembali memanggil Budi Karya Sumadi. Namun, yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan karena terjadwal agenda lain.

KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 25 Februari 2026, tetapi Budi Karya Sumadi tetap tidak bisa memenuhi panggilan. Hingga akhirnya, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 2 Maret 2026. (ANT/KN)

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan sektor transportasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), hingga layanan kesehatan siap menghadapi arus mudik Lebaran 2026.

“Bahwa apa yang tadi disampaikan Pak Kapolda bahwa ini adalah gelar layanan publik sosial spiritual maka harus menjadi semangat kita bersama dan insyaAllah menjadi bagian ibadah kita semua,” kata Khofifah saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Semeru di Polda Jawa Timur, Surabaya, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memproyeksikan sebanyak 24,90 juta orang atau sekitar 17,3 persen pemudik nasional akan masuk ke wilayah Jawa Timur pada masa mudik Lebaran tahun ini.

Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17 hingga 18 Maret 2026, sedangkan arus balik diprediksi berlangsung pada 27 Maret 2026.

“Jumlah penumpang angkutan umum di Jawa Timur selama masa Angkutan Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 7,7 juta orang atau meningkat 5,19 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 7,3 juta penumpang,” katanya.
Jumlah tersebut mencakup berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, bus, penyeberangan, hingga angkutan udara dan laut.

Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, pemerintah daerah telah menyiapkan armada transportasi yang terdiri atas 6.637 bus, 148 rangkaian kereta api (trainset), 302 pesawat udara, 55 kapal laut, serta 71 kapal penyeberangan dengan total 241 perjalanan.

Selain itu, Pemprov Jatim juga mendirikan Posko Angkutan Lebaran guna memantau arus mudik dan arus balik sekaligus mengantisipasi berbagai potensi permasalahan di lapangan.

Pengamanan dan kelancaran Angkutan Lebaran 2026 juga didukung 8.991 personel yang berasal dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan kabupaten/kota, PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta personel sektor laut dan PT ASDP Indonesia Ferry.

Pada periode tersebut, Pemprov Jawa Timur juga kembali menyelenggarakan program mudik gratis dengan moda bus, kapal laut, serta layanan pengangkutan sepeda motor.

“Program tersebut merupakan upaya pemerintah menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas selama masa mudik,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan adanya potensi kepadatan di jalur penyeberangan menuju Bali karena Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 jatuh pada 19 Maret 2026 dan bertepatan dengan puncak arus mudik.

Karena itu, Khofifah meminta langkah antisipasi terjadinya kemacetan di sekitar Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, mengingat pada saat Nyepi masyarakat tidak dapat keluar masuk Pulau Bali.

Sementara untuk sektor kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyiapkan 343 dokter, 5.172 perawat, 44 tenaga kesehatan tradisional, serta 2.852 pengemudi ambulans untuk mendukung pelayanan selama arus mudik dan arus balik.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan layanan Public Safety Center (PSC) 119 sebagai pusat layanan darurat kesehatan bagi masyarakat.

Khofifah turut meminta sejumlah pihak terkait seperti PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan elpiji tiga kilogram dan BBM selama masa mudik.

Ia juga meminta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memantau potensi aktivitas Gunung Semeru serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan pemetaan cuaca menjelang puncak arus mudik. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap siaga dan berada di daerah masing-masing selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. SE ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. Dalam SE tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.

“Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Mendagri menjelaskan kebijakan itu diambil untuk memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan sejumlah agenda strategis menjelang dan selama periode libur Lebaran.

Beberapa langkah strategis yang diminta kepada kepala daerah, di antaranya pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idulfitri serta memperkuat koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Mendagri menegaskan kebijakan itu bertujuan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing sehingga dapat merespons secara cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.

“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan/penjadwalan ulang agenda kegiatan,” tuturnya.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah saat ini belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel vs Iran.

“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Purbaya mengatakan pasokan minyak di dalam negeri masih cukup aman, sebagaimana pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Purbaya menyebut rerata perkembangan harga minyak dunia masih di bawah kapasitas maksimal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, kata Menkeu, APBN masih memadai untuk menahan dampak volatilitas harga minyak.

Meski begitu, dia memastikan akan memantau perkembangan dalam sebulan ke depan dan mengambil keputusan ketika dibutuhkan.

“Sekarang belum saatnya mengambil keputusan, karena uangnya masih cukup,” tambahnya.

Bendahara negara pun berharap masyarakat tetap tenang dan meyakini kebijakan pemerintah dalam menavigasi gejolak dunia. Terlebih, Indonesia sudah pernah mengalami lonjakan harga minyak sebelumnya.

“Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan, kami prediksi harga minyak seperti apa sehingga kami bisa mengambil kebijakan yang pas. Anda percaya saja, saya cukup pintar, kok. Kita sudah mengalami harga minyak tinggi beberapa kali, nggak hancur negaranya, kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Bahlil menegaskan bahwa pasokan BBM masih andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode puasa dan Idul Fitri. Dia pun menjamin harga BBM bersubsidi, Pertalite, tidak akan naik meskipun harga minyak dunia menembus 118 dolar AS per barel.

Diberitakan oleh Sputnik, harga minyak mentah jenis Brent mencapai 118 dolar AS per barel untuk kali pertamanya sejak 17 Juni 2022.

Harga tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel, dan US WTI berada di angka 57,87 dolar AS per barel. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memonitor perkembangan pencarian tiga Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia yang dilaporkan hilang di Selat Hormuz.

“Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM terus koordinasi dengan Kemenlu dan P2MI untuk memonitor,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (9/3/2026) .

Sebelumnya, tiga dari empat Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia dilaporkan hilang setelah terjadi insiden kapal tugboat Musaffah 2 yang meledak dan tenggelam di Selat Hormuz pada Jumat (6/3).

Sementara satu WNI dilaporkan selamat namun mengalami luka-luka.

Tiga WNI yang hilang merupakan ABK Kapal Musaffah 2 yang berbendera Uni Emirat Arab (UEA).
Insiden meledak dan tenggelamnya kapal terjadi saat Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz pasca serangan AS dan Israel.

Selat Hormuz merupakan jalur ekspor minyak paling penting di dunia yang menghubungkan produsen minyak utama Teluk, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab, dengan Teluk Oman dan Laut Arab.

Namun selat tersebut kini menjadi salah satu kawasan paling tegang di Timur Tengah sejak memanasnya konflik Iran dan Amerika Serikat – Israel. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta kembali menemukan dua jasad korban yang tertimbun longsoran gunungan sampah, di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Pukul 12.05 WIB satu korban atas nama Jussova Situmorang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” kata Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Selanjutnya pada pukul 17.50 WIB Tim SAR gabungan kembali menemukan korban yang teridentifikasi bernama Hardianto dalam kondisi meninggal dunia di pinggir kali tertumpuk timbunan sampah.

“Keduanya langsung dibawa menuju RS Polri Kramat Jati untuk proses identifkasi,” katanya.

Desiana menambahkan saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan jumlah korban berdasarkan keterangan saksi dan keluarga yang kehilangan keluarganya.

Ia juga menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari korban longsor bersama 336 personel gabungan dengan mengerahkan alat berat, pasukan K9 untuk mencari tanda-tanda adanya korban.

“Selain itu pencarian juga dilakukan dengan menggunakan Drone Thermal untuk penyisiran melalui udara dengan mendeteksi panas tubuh,” kata Desiana.

Berikut data terakhir korban longsoran sampah di TPST Bantargebang:

Jumlah Korban : 13 orang

Data Korban Selamat
1. Budiman (L)
2. Johan (L)
3. Safifudin ( L)
4. Slamet
5. Ato
6. Dofir

Data Korban Meninggal Dunia
1. Enda Widayanti (P, 25) (pemilik warung)
2. ⁠Sumine (P, 60) (pemilik warung)
3. ⁠Dedi Sutrisno (L) (sopir truck)
4. Irwan supriatin (L) (sopir Truk).
5. Jussova Situmorang (P, 38)
6. Hardianto

Data Korban dalam Pencarian
1. Riki

(ANT/KN)​​​​​​​