LOMBOK – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) minimal harus berbadan hukum guna memberikan kepastian, keamanan, dan keberlanjutan pasokan bahan pangan.

“Itu merupakan pertanggungjawaban kepada negara, sehingga aturan main minimal berbadan hukum,” kata Staf Ahli Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Rustandi Wira Manggala dalam gelar wicara Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (16/9/2025).

Ia menjelaskan mitra yang berbadan hukum, seperti koperasi atau CV untuk partai besar lebih mudah diawasi, sehingga meminimalisasi penipuan yang dapat merugikan pemerintah dan penerima manfaat.

Setiap mitra harus mampu meyakinkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bahwa mereka sanggup menyediakan produk bahan pangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Mitra pemasok yang sudah berbadan hukum memiliki izin edar, sertifikasi keamanan pangan dan sertifikasi produk halal, serta standar mutu sesuai rekomendasi ahli gizi.

Hal itu dapat lebih menjamin makanan yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat berstatus aman dan sehat.

“Ikan masih segar, tahu dan tempe juga tidak busuk, sayur masih segar. Intinya adalah layak dimakan, sehingga saat dimasak tidak berakibat makanan itu menjadi sia-sia akibat basi dan sebagainya,” kata Wira.

Ia mengatakan saat mitra memiliki badan hukum, maka SPPG dapat merasa aman atas stabilitas pasokan bahan pangan mengingat program MBG berlangsung dalam jangka panjang.

Bahkan, katanya, mitra yang berbadan hukum mempunyai struktur usaha yang lebih jelas guna menjamin ketersediaan bahan pangan bagi program MBG tersebut.

Badan Gizi Nasional tidak segan memasukkan mitra MBG ke dalam daftar hitam jika bahan pokok makanan yang disalurkan tidak bisa dimakan oleh penerima manfaat.

“Supplier tolong dijaga kepercayaan dengan memberikan bahan pokok kepada SPPG tepat waktu, tepat sasaran, dan kualitas bagus dengan jumlah sesuai yang diminta,” demikian Wira. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendorong pembatasan impor terhadap komoditas etanol guna melindungi produk sampingan (by-product) dari industri gula dalam negeri, khususnya tetes tebu (molase).

“Jadi karena memang mungkin etanol itu memang kita masih impor. Kalau harus impor, kan impor boleh saja, tapi setidaknya tidak mengganggu apa yang dihasilkan dalam negeri, kan itu,” kata Wamentan ditemui usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ia mengungkapkan penumpukan tetes tebu terjadi karena keterbatasan penyerapan, bahkan beberapa pabrik gula terancam menghentikan proses giling akibat kekhawatiran meluasnya dampak tersebut yang tidak tertangani.

Sudaryono menegaskan usulan pengaturan impor etanol telah ia sampaikan dalam rapat koordinasi terbatas lintas kementerian yang dikoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sebagai langkah agar tetes pabrik gula dapat termanfaatkan secara optimal.

Menurut dia, pengetatan impor etanol penting untuk menekan masuknya produk dari luar negeri agar tidak mematikan industri dalam negeri, sekaligus mendorong pemanfaatan hasil samping perkebunan tebu sebagai sumber etanol lokal.

“Ini kami raise (angkat) agar etanol diatur sehingga tetes dari pabrik gula ini bisa termanfaatkan secara maksimal, tidak numpuk, dan juga kita mengurangi impor dari etanol itu. Jadi, baru minggu yang lalu kami raise, saya sendiri yang juga hadir di rapat itu dan kami sampaikan terkait etanol,” bebernya.

Wamentan menambahkan, pemerintah selalu membuka ruang dialog antara kepentingan industri dan pertanian, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan keseimbangan manfaat tanpa mengorbankan kesejahteraan petani maupun kelangsungan industri nasional.

“Nah ini, kami komunikasikan. Intinya apa sih? Intinya every bodyharus happy lah,” kata Wamentan.

Ia menekankan, prinsip dasar impor adalah mengisi kekurangan produksi yang tidak mampu dipenuhi dalam negeri, bukan menggantikan produksi lokal, sehingga tidak boleh sampai merugikan pabrik gula maupun petani tebu.

“Intinya kan impor itu apa sih? Impor itu kan ngisi lubang yang bolong yang tidak bisa diisi industri dalam negeri. Bukan berarti mensubstitusi. Jangan sampai impor itu mematikan yang di dalam negeri, intinya kan itu prinsipnya,” tuturnya.

Sudaryono menyebut hingga kini pembahasan kebijakan impor etanol belum sampai ke Presiden Prabowo Subianto, melainkan masih dalam koordinasi antar kementerian, termasuk dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mencari solusi terbaik secara bertahap.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian tidak memberikan rekomendasi impor etanol, tetapi aspirasi petani dan industri gula yang mengalami penumpukan tetes terus disampaikan agar menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebelumnya diberitakan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Jakarta, Jumat (29/8), mengatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tidak berdampak ke produsen tetes tebu domestik.

Menurut dia, selama ini volume impor tetes tebu dalam kurun lima tahun terakhir terus menurun, serta dalam aturan baru itu tidak lagi memerlukan rekomendasi.

Pemerintah telah melakukan deregulasi terkait kebijakan impor, dengan memberikan relaksasi terhadap 10 komoditas yakni produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, bahan bakar lain, lalu ada sakarin, siklamat dan preparat bau-bauan mengandung alkohol, bahan kimia tertentu, mutiara, food tray, alas kaki, serta sepeda roda dua dan roda tiga. (ANT/KN)

MAKASSAR – Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan rekonstruksi Gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, usai dibakar massa pengunjuk rasa pada Jumat (29/8).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dewi Chomistriana mengunjungi langsung Kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (16/9/2025), untuk melihat dan merekonstruksi gedung pemerintah tersebut.

“Dari dari hasil kajian dan pengamatan, ada dua bangunan yang terdampak. Satu adalah bangunan yang dibangun dan diresmikan pada 1986. Usianya sudah lebih dari 40 tahun,” ujarnya.

Dirjen Cipta Karya dan rombongan disambut langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham serta Ketua DPRD Kota Makassar Supratman.

Dewi Chomistriana menyampaikan, pihaknya melihat langsung kondisi terkini usai perusakan fasilitas negara tersebut oleh pengunjuk rasa.

“Kami berkesimpulan bangunan ini mengalami kerusakan berat. Secara struktur mungkin sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat,” jelas Dewi.

Ia menambahkan masukan Wali Kota Makassar turut menjadi pertimbangan. Mengingat standar bangunan era 1980-an sudah jauh berbeda dengan ketentuan saat ini, mulai dari skala gempa, jalur evakuasi, hingga sistem pengaman kebakaran.

“Untuk gedung utama yang dibangun tahun 1986, kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh atau pembangunan baru sesuai usulan Pak Wali,” tuturnya.

“Sementara gedung tambahan yang dibangun tahun 2024 kondisinya relatif baik dan hanya mengalami kerusakan ringan, sehingga masih bisa dimanfaatkan setelah rehabilitasi,” terangnya.

Dewi menegaskan jika skema rekonstruksi disetujui, gedung lama dipastikan harus diratakan. Namun proses tersebut memerlukan tahapan administrasi, termasuk penghapusan aset karena bangunan lama masih tercatat sebagai aset negara.

“Tim Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian lanjutan. Jika rekonstruksi diputuskan, pasti harus diratakan. Tetapi ada syarat seperti penghapusan aset yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” terangnya.

Mengenai pembiayaan, Kementerian PU mengaku masih harus melakukan perhitungan ulang. Hitungan awal untuk rehabilitasi seluruh masa bangunan sebelumnya diperkirakan mencapai Rp50 miliar–Rp55 miliar.

Namun, dengan adanya opsi rekonstruksi total, angka tersebut akan berubah. Pihaknya akan melihat sumber anggaran penyesuaian sesuai kebutuhan nantinya.

“Dari hitungan awal kami, seluruh masa bangunan diperkirakan sekitar Rp50 miliar–Rp55 miliar. Tetapi setelah peninjauan, arah pembangunannya tampak menuju rekonstruksi. Artinya, kami harus berhitung ulang,” ucapnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui NCB Interpol Indonesia telah mengajukan permohonan penerbitan red notice terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Mohammad Riza Chalid, ke Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis.

“Semua persyaratan pengajuan IRN (Interpol Red Notice) telah dipenuhi oleh pihak Kejaksaan Agung RI pada pekan lalu. Selanjutnya, kami langsung mengajukan IRN request terhadap subjek dimaksud (Riza Chalid),” kata Ses NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Untung Widyatmoko di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Terkait kapan red notice Riza Chalid akan diterbitkan, Untung mengatakan bahwa penerbitan itu menunggu hasil asesmen dari Markas Besar Interpol.

“Tentunya IRN yang bersangkutan akan terbit setelah dilakukannya asesmen oleh pihak Commission for the Control of Interpol’s File (CCCF) dan Notice and Diffusions Task Force (NDTF) Interpol Headquarters,” katanya.

Diketahui, Mohammad Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Selain itu, Riza juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana asal kasus korupsi tersebut.

Kejagung sedang memburu keberadaan bos minyak tersebut lantaran tidak sedang berada di Indonesia. Riza telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejagung sejak 19 Agustus 2025.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto sebelumnya juga menyatakan telah mencabut paspor milik Riza Chalid.

Agus menyampaikan, Riza saat ini terdeteksi sedang berada di Malaysia. Tersangka kasus korupsi minyak mentah itu sudah keluar dari Indonesia sejak Februari 2025.

“Perlintasannya (data perlintasan orang di kesisteman aplikasi V4.0.4 Imigrasi RI) meninggalkan Indonesia dari bulan Februari dan saat ini termonitor yang bersangkutan di Malaysia,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, kini masih terus berupaya untuk membawa pulang Riza Chalid ke Indonesia. (ANT/KN)

JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa rencana penggabungan atau merger Pelita Air dan Garuda Indonesia masih terus dievaluasi.
Ia menegaskan tidak ada target waktu yang ditetapkan untuk proses tersebut.

“Lagi dievaluasi. Ya kami pokoknya enggak ada target. Dievaluasi dulu lah yang benar,” ujar Rosan usai menghadiri acara Pertemuan dan Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa di Jakarta, Selasa (16/9/2025) malam.

Rencana merger ini merupakan bagian dari langkah strategis PT Pertamina (Persero) yang ingin fokus pada bisnis inti perusahaan, yakni sektor minyak dan gas (migas) serta energi terbarukan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan penjajakan awal penggabungan Pelita Air, yang merupakan anak usaha PT Pertamina, dengan Garuda Indonesia telah dimulai.

“Kami sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia,” ujar Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Jumat (12/6).

Simon menjelaskan penggabungan ini sejalan dengan peta jalan konsolidasi yang dikendalikan oleh Danantara. Lini usaha di luar bisnis inti Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis. Selain Pelita Air, beberapa unit usaha lain seperti asuransi, layanan kesehatan, hospitality, dan Patra Jasa juga akan diarahkan mengikuti peta jalan konsolidasi tersebut.

Pertamina juga berencana menggabungkan tiga anak usahanya—Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina International Shipping (PIS), dan Pertamina Patra Niaga (PPN)—dengan target penyelesaian pada akhir 2025.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi global yang menyebabkan penurunan margin keuntungan, terutama di sektor kilang.

“Dengan kondisi yang kurang menguntungkan bagi kami, kilang ini marginnya semakin kecil,” kata Simon.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya penyatuan izin usaha penerbangan dalam satu entitas perusahaan jika merger antara Garuda Indonesia dan Pelita Air benar-benar dilaksanakan.

Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono, menyatakan bahwa merger tidak bisa berjalan jika masing-masing maskapai tetap mempertahankan izin usaha dan air operator certificate (AOC) secara terpisah.

“Kalau merger ya harus jadi satu perusahaan. Artinya nanti izin usahanya ya tetap satu,” ujar Agustinus di Jakarta, Senin (15/9).

Ia menambahkan pengecualian hanya berlaku untuk anak usaha seperti Citilink, yang beroperasi dengan izin terpisah karena tidak berada dalam skema merger formal.

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa proses kajian merger Pelita Air dan Garuda Indonesia sepenuhnya berada di bawah koordinasi Danantara.

Kementerian BUMN hanya akan memberikan persetujuan di tahap akhir. (ANT/KN)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi, bergerak menguat seiring optimisme pelaku pasar terhadap peluncuran paket stimulus ekonomi di dalam negeri.

IHSG dibuka menguat 42,20 poin atau 0,53 persen ke posisi 7.979,32. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,58 poin atau 0,57 persen ke posisi 813,38.

“Kembalinya investor asing dan stimulus pemerintah berpotensi mendukung IHSG, sementara pelemahan indeks dolar Amerika Serikat (AS) bisa menjadi penopang rupiah,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa (16/9/2025)

Dari dalam negeri, pelaku pasar akan fokus mencermati rilis Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, peluncuran stimulus ekonomi tahun 2025, serta sinyal pelemahan ekonomi China.

Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi 8+4+5, yang terdiri atas 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program pemerintah yang dilanjutkan pada 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Untuk tahun 2025, paket 8 program akselerasi dengan total anggaran senilai Rp16.23 triliun, diperkirakan akan diapresiasi oleh pasar dalam jangka pendek.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) tengah menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG), yang diperkirakan akan mempertahankan BI Rate tetap di level 5 persen pada Rabu (17/9).

Dari kawasan Asia, perekonomian China menunjukkan pelemahan per Agustus 2025, dengan penjualan ritel naik hanya 3,4 persen year on year (yoy), produksi industri 5,2 persen (yoy), dan investasi aset tetap 0,5 persen (yoy) atau jauh di bawah ekspektasi. Sektor properti anjlok 12,9, sementara pengangguran naik ke 5,3 persen (yoy).

Dari mancanegara, pelaku pasar mencermati The Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed, yang diproyeksikan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,0-4,25 persen, meski sebagian kecil masih membuka peluang pemangkasan lebih agresif 50 bps.

Pada perdagangan Senin (15/9), bursa saham Eropa ditutup mayoritas menguat, di antaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,94 persen, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,07 persen, indeks DAX Jerman menguat 0,21 persen, serta indeks CAC Prancis menguat 0,92 persen.

Bursa saham AS di Wall Street juga ditutup menguat pada perdagangan Senin (15/9), di antaranya indeks S&P 500 menguat 0,47 persen ke 6.615,31, indeks Nasdaq Composite menguat 0,94 persen ke 22.348,75, sementara Dow Jones menguat 0,11 persen atau 220,42 poin ke 45.884,19.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 196,88 poin atau 0,44 persen ke 44.962,00, indeks Shanghai melemah 7,84 poin atau 0,19 persen ke 3.854,01, indeks Hang Seng menguat 38,44 poin atau 0,14 persen ke 26.476,55, dan indeks Strait Times melemah 3,42 poin atau 0,20 persen ke 4.334,94. (ANT/KN)