JAKARTA – Pemerintah memastikan belum akan merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meskipun perekonomian global tengah diliputi ketidakpastian akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat sehingga belum ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan APBN tahun ini.

“Banyak pertanyaan dari media apakah pemerintah akan segera mengubah APBN. Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, sejak awal APBN 2026 memang dirancang dalam posisi defisit guna memberikan ruang bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, percepatan penyerapan belanja negara juga terus dilakukan sejak awal tahun agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila tekanan ekonomi global meningkat dan berdampak pada kondisi fiskal nasional. Penyesuaian kebijakan, termasuk kemungkinan perubahan APBN, tetap terbuka jika situasi ekonomi ke depan memerlukannya.

“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, tentu kita akan mengatur APBN. Tapi saat ini kita memulai dari posisi fiskal yang kuat,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi fiskal pemerintah. Pengelolaan APBN, kata dia, tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Berdasarkan data pemerintah, hingga akhir Februari 2026 APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih berada dalam koridor target defisit APBN 2026 sebesar Rp698,15 triliun atau sekitar 2,68 persen terhadap PDB.

Di sisi lain, kinerja penerimaan negara masih menunjukkan tren positif. Hingga Februari 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun, tumbuh 12,8 persen secara tahunan.

Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp290 triliun atau sekitar 10,8 persen dari target.

Secara rinci, penerimaan pajak tercatat Rp245,1 triliun atau 10,4 persen dari target, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 30,4 persen. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp44,9 triliun atau 13,4 persen dari target, namun masih mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (MFT) berulang kali menerima uang tindak pidana korupsi hasil imbalan proyek.

KPK menjelaskan penerimaan uang tersebut diterima Fikri Thobari melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rejang Lebong Hary Eko Purnomo (HEP).

“Dalam pemeriksaan intensif, KPK menemukan dugaan penerimaan lain oleh MFT melalui HEP dari sejumlah pihak dengan modus permintaan fee (imbalan, red.) proyek kepada sejumlah rekanan yang mencapai total Rp775 juta. Ini permintaan yang lain ya, sehingga perbuatan ini diduga merupakan hal yang berulang,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut Asep, KPK menduga Fikri Thobari melakukan modus tindak pidana korupsi yang sama untuk tahan anggaran 2025.

“Pertanyaannya begini, mengapa atau kok mau si pengusaha itu dijanjikan (menang proyek, red.)?” kata dia.

Ia melanjutkan, “Mereka mau karena di tahun sebelumnya, tahun anggaran sebelumnya, mereka juga mendapat hal yang sama gitu. Jadi, ijon (imbalan, red.) ini tidak hanya dilakukan pada tahun anggaran 2026, tetapi tahun anggaran 2025 juga sudah pernah dilakukan, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya tiga orang ini sudah pernah mendapatkan proyek dengan cara ijon.”

Karena itu dia menilai kasus Fikri Thobari yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pengembangan dugaan tindak pidana korupsi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

“Kami melihat pekerjaan ini tidak hanya pada Dinas PUPRPKP, tetapi juga dinas-dinas lainnya. Kami menduga bahwa praktik-praktik seperti ini terjadi pada dinas yang lainnya,” katanya.

Sebelumnya, pada 9 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri, dan 11 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Pada 10 Maret 2026, KPK membawa Bupati dan Wabup Rejang Lebong bersama tujuh orang lainnya ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif.

Pada tanggal yang sama, KPK juga mengumumkan Muhammad Fikri Thobari sebagai salah satu dari lima tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap.

KPK pada 11 Maret 2025 mengumumkan identitas para tersangka tersebut, yakni Muhammad Fikri Thobari (MFT), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rejang Lebong Hary Eko Purnomo (HEP), Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama, serta Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi.

Mereka menjadi tersangka dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tahun anggaran 2025–2026. (ANT/KN)

JAKARTA – Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan Pratama BPJS Kesehatan, drg. Tiffany Monica mengemukakan biaya penanganan per pasien gagal ginjal pada 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan penyakit jantung.

Dalam diskusi kesehatan memperingati Hari Ginjal Sedunia 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026), Tiffany menyampaikan BPJS Kesehatan sepanjang 2025 menggelontorkan biaya sekitar Rp13 triliun untuk penanganan penyakit gagal ginjal.

Angka tersebut menempatkan gagal ginjal sebagai pembiayaan tertinggi kedua, setelah penyakit jantung yang mencapai Rp17 triliun.

Meski berada di posisi kedua, lanjut Tiffany, apabila dilihat dari jumlah jiwa, pasien gagal ginjal hanya sekitar 640 ribu jiwa, jauh lebih sedikit dibandingkan pasien jantung yang mencapai 3 juta jiwa.

Artinya, dengan pembiayaan Rp13 triliun ini diakses oleh 600 ribu-an pasien gagal ginjal, sementara biaya Rp17 triliun untuk jantung diakses oleh tiga juta jiwa.

“Jadi walaupun memang secara nominal damage-nya lebih besar jantung, tapi secara pembiayaan per orang ini sebenarnya di ginjal banyak sekali pembiayaannya,” kata Tiffany.

Tiffany mengatakan pembiayaan penyakit ginjal cukup besar karena terapinya beragam dan bekelanjutan, seperti hemodialisis atau cuci darah yang harus dilakukan dua-tiga kali dalam seminggu, serta transplantasi yang membutuhkan obat-obatan dengan biaya besar setiap bulannya.

BPJS Kesehatan juga mencatat, pada 2025 kasus gagal ginjal di Indonesia paling banyak ditemukan pada pasien laki-laki, terutama pada kelompok usia 50 hingga 60 tahun.

Namun, Tiffany menyoroti temuan munculnya kasus gagal ginjal pada kelompok usia produktif. Berdasarkan data klaim, terdapat pasien berusia belasan hingga 20-an tahun yang sudah tercatat mengalami gangguan ginjal.
“Di angka belasan tahun, 20 tahun, usia-usia muda produktif, ini di data klaim BPJS Kesehatan tercatat sudah mengalami gagal ginjal. Walaupun mungkin kita belum tahu ya stage berapa, tapi secara besar memang dari stage 3, 4, 5 ini juga masuk di sini,” tutur dia.

Tiffany juga menyampaikan BPJS Kesehatan mencatat klaim layanan hemodialisis atau cuci darah terus meningkat, di mana pada 2025 mengalami kenaikan sekitar 7 persen dibandingkan sebelumnya.

“Di 2025 ini ada 147 ribu kunjungan klaim hemodialisa. Walaupun kita tahu ya sudah banyak modialisa yang lain seperti CAPD, transplant, tapi memang hemodialisa makin terus naik,” imbuh dia.

Dari sisi estimasi pembiayaan, lanjut Tiffany, BPJS Kesehatan total biaya hemodialisis ada kurang lebih di Rp7 triliun secara general dari 2021. Sementara dari sisi frekuensi, pasien menjalani hemodialisis sebanyak 9 hingga 12 kali per bulan.

Kemudian, beranjak ke terapi cuci darah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) di 2025 mencatat kurang lebih 3.247 jiwa berdasarkan data klaim, dengan pembiayaan di Rp210 miliar.

“Ini bertambah terus tiap tahun walaupun memang pertambahannya tidak eksponensial, cukup pelan-pelan tapi perlahan tampaknya semakin banyak yang pindah ke CAPD,” kata dia.

Sementara itu, untuk transplantasi ginjal, pada 2025 tercatat ada 135 peserta. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai 130 peserta.

Lebih lanjut, Tiffany menambahkan perlunya urgensi pergeseran paradigma dari pendekatan kuratif yang mahal menuju strategi preventif yang lebih efektif, di mana fokus mengelola efisiensi pembiayaan agar tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas layanan bagi pasien.

“Dengan mengoptimalkan deteksi dini serta edukasi gaya hidup sehat sebagai langkah mitigasi beban ekonomi jangka panjang,” tutur dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 47 juta ton lebih sepanjang 2026, sebagai cerminan kondisi pasokan yang kuat dan surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri.

“Ketersediaan pangan nasional dipastikan dalam kondisi kuat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun,” kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dia menyebutkan berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Beras per 5 Maret 2026, Badan Pangan Nasional memperkirakan total ketersediaan beras nasional sepanjang tahun ini dapat mencapai sekitar 47,1 juta ton.

“Jumlah tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia sepanjang 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan kebutuhan beras masyarakat Indonesia relatif stabil setiap bulan, sehingga posisi stok nasional berada dalam kondisi aman.

“Kebutuhan beras per bulan masyarakat Indonesia, relatif stabil di angka 2,5 juta ton. Jadi untuk beras, Indonesia sudah surplus dan kita kuat,” terang Rachmi.

Secara rinci, proyeksi total ketersediaan beras sebesar 47,1 juta ton berasal dari stok awal tahun yang diperkirakan mencapai 12,4 juta ton, ditambah dengan proyeksi produksi beras nasional tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 34,7 juta ton.

Dengan total kebutuhan konsumsi nasional yang diperkirakan sekitar 31,1 juta ton, Indonesia diproyeksikan masih akan memiliki stok akhir tahun hingga 16 juta ton, sehingga memperkuat posisi ketersediaan beras nasional.

Kondisi itu sekaligus menegaskan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga, bahkan di tengah dinamika geopolitik global yang saat ini berkembang.

“Seperti yang beberapa kali Bapak Kepala Bapanas (Andi Amran Sulaiman) sampaikan, kita sudah mencukupi, kita surplus beras. Kemudian beberapa komoditas yang lain juga surplus, seperti telur ayam dan daging ayam,” jelas Rachmi.

Bapanas menegaskan pemerintah terus memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga melalui penguatan produksi dalam negeri serta pengelolaan pasokan yang terencana.

Jika terdapat komoditas tertentu yang masih memerlukan tambahan pasokan dari luar negeri, kebijakan tersebut telah diperhitungkan sejak awal guna menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga di dalam negeri.

“Jadi jangan khawatir untuk ketersediaan pangan saat ini. Kalau ada komoditas yang memang membutuhkan tambahan dari luar, misalnya bawang putih, maka itu sudah sejak awal diperkirakan,” bebernya.

“Dihitung berapa kebutuhannya dan didatangkan dari luar sesuai dengan waktu kedatangan, diatur agar tadi harga di dalam negeri juga stabil,” tambah Rachmi.

Secara terpisah, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan sektor pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kekuatan pangan merupakan fondasi penting bagi stabilitas negara.

“Bapak Presiden dari awal sudah sangat menekankan pentingnya soal swasembada pangan dan pada hari ini kita semua menjadi saksi hidup, saksi sejarah, betapa pentingnya persiapan yang sudah dilakukan dari satu tahun setengah yang lalu, ketika Bapak Presiden menjabat sebagai Presiden,” kata Qodari.

Ia menambahkan, berbagai langkah penguatan ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari strategi antisipatif dalam menghadapi potensi krisis global.

“Di tengah krisis, pada hari ini (pangan) kita boleh dibilang aman. Jadi Bapak Presiden Prabowo adalah sosok yang sangat visioner, mampu mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masa depan,” katanya.

“Bapak Presiden Prabowo sudah berkali-kali, bertahun-tahun menegaskan tanpa pangan, tidak ada negara,” tambah Qodari.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali, terutama untuk komoditas beras yang menjadi pangan pokok utama masyarakat.

“Kalau kita lihat data hari ini, ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi Indonesia aman,” kata Amran. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyakit campak saat melakukan kegiatan silaturahmi pada momen Idulfitri.

“Salah satu pesannya adalah jangan suka megang, mencium anak-anak, terutama yang masih bayi dan balita, karena daya tahan tubuhnya masih sangat rentan,” kata Ani saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Selasa (10/3/2026).

Meskipun belum ada temuan kasus campak di Jakarta, kata dia, namun penyakit itu sudah ditemukan di beberapa wilayah di sekitar ibu kota.

Untuk itu, dia meminta masyarakat, khususnya yang memiliki anak-anak, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit tersebut.

“Jadi, ini tetap menjadi kewaspadaan kita sama-sama, terutama menjelang hari raya,” ujar Ani.

Sebelumnya, Dokter Spesialis Anak RSUD Pasar Rebo, dr. Arifianto, Sp.A, Subsp.Neuro(K) mengungkapkan penyakit campak belum hilang hingga kini karena imunisasi yang tidak lengkap.

Dia mengakui hampir setiap pekan mendapati pasien anak yang menggunakan ventilator atau masuk ruangan perawatan intensif (PICU) akibat campak.

Menurut dia, kondisi tersebut membuktikan penyakit campak dapat dicegah melalui vaksin yang mampu memperkuat daya tahan tubuh. Maka dari itu, dia mengingatkan masyarakat agar melengkapi imunisasi anak-anak mereka.

Arifianto juga mengatakan anak yang belum kenal berbagai virus atau bakteri harus dikenalkan dengan vaksin agar antibodinya terbangun. Jadi, ketika mereka terkena penyakit, maka tubuhnya mampu menghalaunya.

Imunisasi campak rubela diberikan sebanyak tiga dosis, yakni saat anak berusia 9 bulan, kemudian dilanjutkan dengan dosis penguat saat anak berusia 18 bulan dan 6-7 tahun.  (ANT/KN)