JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menjanjikan tata ulang fokus olahraga untuk masa yang akan datang.
“Saya tidak mau bicara olahraga mana dulu, tapi misalnya tujuan kita Olimpiade, olahraga mana yang akan kita fokus ke Olimpiade, lalu posisi PON bagaimana, posisi SEA Games bagaimana. Nah ini semua harus ditata ulang,” kata Erick di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
“Bapak Presiden minta benar-benar olahraga dimasyarakatkan, tapi olahraga yang terpenting untuk duta bangsa mencerminkan kewibawaan kita, digdaya kita untuk dunia internasional ini menjadi prioritas. Nah kalau ditanya apa, tunggu kita harus sama-sama duduk semua,” kata dia.
Selama ini sejumlah cabang olahraga menjadi tumpuan kontingen Indonesia pada ajang-ajang multicabang seperti Olimpiade dan Asian Games. Selain bulutangkis, cabang olahraga lain yang berprestasi di ajang multi cabang tergolong kurang populer, seperti penyumbang medali emas di Olimpiade Paris yakni angkat besi dan panjat tebing.
Sedangkan pada Asian Games 2022, cabang-cabang olahraga yang menyumbang medali emas adalah wushu, angkat besi, menembak, panjat tebing, sepeda BMX, dan perahu naga.
Dalam kesempatan itu, Erick juga menegaskan keberpihakannya terhadap atlet-atlet disabilitas. Selama ini kontingen Indonesia mampu meraih banyak medali pada pesta-pesta olahraga disabilitas, pada ASIAN Para Games 2018, kontingen Indonesia mendulang 37 medali emas, sedangkan pada Asian Para Games 2022, Indonesia membawa pulang 29 medali emas.
“Pemuda-pemudi harus menjadi bagian. Kita juga mentransformasi masa depan generasi muda, sama disabilitas itu bagian terpenting juga, saudara-saudara kita yang punya kelebihan, ya kita harus rangkul, harus kita berikan proposional yang tepat,” ujar mantan presiden Inter Milan itu.
Erick juga memaparkan bahwa ia akan mengurai masalah yang menyelimuti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang terkait dengan regulasi dari Peraturan Menpora nomor 14 tahun 2024.
Dalam pandangan KONI, Permenpora itu terlalu banyak mengatur urusan internal KONI dan anggotanya.
“Semua terlalu dini. karena kan kita menata ulang, ada KONI ada KOI. Ini semua saudara. Saudara yg mau bangun olahraga, tinggal bagaimana kita atur permainannya, supaya tidak overlaping, masing-masing punya job yang jelas, punya target yang jelas,” kata Erick. (ANT/ KN)
KAIRO – Warga Palestina yang tewas di Jalur Gaza akibat agresi Zionis Israel sejak Oktober 2023 menembus angka 65.000 orang, dengan 165.000 lainnya mengalami luka-luka, ungkap Kementerian Kesehatan Gaza pada Rabu (17/9/2025).
“Jumlah korban agresi Israel [di Jalur Gaza] bertambah menjadi 65.062 orang sejak 7 Oktober 2023, dengan 165.697 lainnya terluka,” kata Kementerian dalam pernyataannya.
Dalam sehari terakhir saja, sebanyak 98 orang tewas dan 385 lainnya yang terluka dirawat di rumah sakit di Jalur Gaza, katanya.
Sejak 18 Maret, ketika pasukan penjajah melanjutkan serangan mereka, lebih dari 12.500 orang di Gaza tewas dan 53.600 lainnya terluka.
Pada awal September Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mulai membombardir gedung-gedung tinggi di Kota Gaza yang diduduki oleh kelompok-kelompok Palestina, menurut militer Israel.
Pada 4 September juru bicara IDF, Efi Defrin, mengklaim bahwa IDF telah menguasai 40 persen Kota Gaza dan akan memperluas operasi militer dalam beberapa hari ke depan.
Pada 7 Oktober 2023, Zionis Israel menghadapi serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza. Setelah itu, kelompok perjuangan Palestina, Hamas menembus wilayah-wilayah perbatasan dan menembaki militer dan warga sipil serta menyandera lebih dari 200 orang.
Menurut otoritas, sekitar 1.200 orang di pihak Israel tewas dalam peristiwa tersebut.
Sebagai aksi balasan, IDF kemudian meluncurkan Operasi Pedang Besi, yang meliputi serangan target terhadap warga sipil dan mengumumkan pengepungan total terhadap Jalur Gaza, dengan memutus pasokan air, listrik, bahan bakar, makanan serta obat-obatan. Sumber: Sputnik-OANA (ANT/KN)
BEKASI – Sapi perah asal Australia tiba di Indonesia untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan pangan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.
“Ini sebagai salah satu upaya meningkatkan populasi ternak sapi perah di Indonesia,” kata Managing Director NACC (North Australian Cattle Company) Ashley James, dalam keterangannya yang diterima di Bekasi, Rabu (17/9/2025).
Dia menyatakan NACC sebagai salah satu eksportir sapi perah terbaik dari Australia berkomitmen untuk menghadirkan sapi perah berkualitas tinggi bagi peternak di Indonesia.
Ia menyatakan keyakinan terhadap keberhasilan program ini terlebih PT Asli Juara Indonesia selaku pemilik sapi perah tersebut juga telah menyambut dengan penuh optimisme.
“Kami percaya langkah yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan arah yang tepat. Dengan kualitas sapi yang mumpuni dan semangat para peternak di Indonesia, program ini akan berjalan dengan baik sekaligus mampu memperkuat gizi anak-anak bangsa,” katanya.
Country Manager NACC Indonesia Iqbal Siregar menekankan bahwa manfaat program ini tidak hanya terbatas pada produksi susu, melainkan juga memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
“Dengan memelihara sapi perah, terbuka banyak peluang ekonomi mulai dari lapangan kerja baru, penyediaan pakan, transportasi ternak hingga produk-produk turunan lain. Ini adalah dampak positif yang sangat luas,” katanya.
Dengan kolaborasi erat antara Indonesia dan Australia, NACC optimisme program pengembangan sapi perah ini akan terus berjalan lancar tanpa hambatan sekaligus menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional dan mendukung cita-cita Presiden Prabowo.
“NACC berdiri sejak tahun 1980 dan sudah menjadi salah satu eksportir ternak terbesar dan paling berpengalaman di Australia. Dengan standar kualitas tinggi dan komitmen pada kesejahteraan hewan, NACC menjadi mitra strategis bagi berbagai negara dalam penyediaan sapi potong dan sapi perah berkualitas termasuk di Indonesia,” katanya.
Kementerian Pertanian mencatat sebanyak 40.500 ekor sapi perah dan pedaging impor sudah masuk ke Indonesia melalui skema investasi.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut langkah ini sebagai bagian dari target 150 ribu ekor sapi yang disiapkan untuk mendukung program ketahanan pangan sekaligus Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Untuk sapi pedaging dan sapi perah, kita ingin tidak lagi menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi dengan mengundang investasi untuk peternakan daging dan susu kita,” kata Sudaryono. (ANT/KN)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua berharap kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, Kota Jayapura, menjadi momentum memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal, di Jayapura, Kamis, mengatakan kehadiran Wapres ke PPI Hamadi merupakan satu perhatian serius pemerintah pusat terhadap potensi besar kelautan Papua.
“Papua memiliki potensi hasil laut sekitar 1,3 juta ton per tahun. Sehingga dengan dukungan pusat PPI Hamadi bisa berkembang menjadi pusat aktivitas perikanan modern yang memberi nilai tambah bagi nelayan,” katanya.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Kamis (18/9/2025).
Menurut Iman, saat ini lahan di PPI Hamadi sekitar dua hektare di mana membuat perluasan pelabuhan sulit dilakukan penambahan.
“Sehingga kami berencana akan memanfaatkan ruang secara vertikal, seperti membangun unit pengolahan di lantai dasar, pasar ikan higienis, dan perkantoran di lantai atas,” ujarnya.
Dia menjelaskan langkah itu akan menjadikan PPI Hamadi tidak hanya sebagai lokasi bongkar muat, tetapi juga pusat transaksi, pengolahan hasil tangkap, hingga distribusi antarpulau.
“Kami juga berharap adanya bantuan pembangunan dermaga yang mampu menampung kapal berukuran besar agar hasil tangkapan nelayan dapat dipasarkan lebih luas bahkan berpeluang ekspor,” katanya.
Dia menambahkan di PPI Hamadi Jayapura di mana sekitar 90 persen nelayan Papua masih merupakan nelayan tradisional. Karena itu, penguatan fasilitas PPI Hamadi diharapkan mampu memberi kepastian harga yang adil, membuka lapangan usaha baru, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perikanan.
“Saat ini jumlah nelayan yang ada di PPI Hamadi Jayapura berjumlah 1.181 Orang di mana jumlah nelayan OAP sebanyak 256 orang,” ujarnya. (ANT/KN)
BERAU – Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tahun 2025 di Kabupaten Berau tidak sekadar menjadi ajang seremonial. Kegiatan yang dipusatkan di gedung Balai Mufakat, Rabu (17/9/2025), menjadi wadah untuk menegaskan kembali pentingnya peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kesejahteraan keluarga.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, melalui Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM, Jaka Siswanta, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran PKK. Meski baru sebulan dilantik, semangat organisasi ini disebut sudah nyata terlihat dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK.
Program tersebut meliputi pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penanggulangan stunting, pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), koperasi, kewirausahaan, pariwisata, hingga pendidikan karakter keluarga.
“Dari berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah daerah sangat terbantu,” ujarnya.
Selain fokus pada pembangunan keluarga, PKK juga dinilai berperan besar dalam pencegahan stunting dan polio. Untuk itu, organisasi ini diharapkan mampu membina kelompok perempuan maupun masyarakat agar semakin solid memperkuat ketahanan keluarga.
“Ketika keluarga sebagai lingkup terkecil sejahtera, maka sejahteralah Kabupaten Berau secara keseluruhan,” tegasnya.
Ia juga berharap momentum HKG ke-53 dapat menjadi dorongan bagi PKK untuk terus berinovasi, bersinergi dengan OPD dan stakeholder, serta konsisten menjadi motor penggerak pembangunan keluarga di Bumi Batiwakkal. (adv/srn/set)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan anggaran sebesar Rp 64 miliar, untuk merealisasikan program seragam dan perlengkapan sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP di Kukar.
Hal ini disampiakan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Bahkan, ia juga memastikan penyaluran bantuan tersebut dimulai dalam waktu dekat. Saat ini hanya tinggal memunggu regulasinya rampung.
“Seragam gratis Insya Allah bulan ini itu kita serahkan, sekarang masih dalam penyusunan regulasi,” kata Aulia, Rabu (17/9/2025).
Dengan besaran anggaran yang mencapai Rp 64 miliar, Pemkab Kukar memastikan bantuan yang akan disalurkan tidak hanya berup seragam atasan dan bawahan, tetapi juga mencakup perlengkapan lain seperti sepatu dan tas sekolah.
“Rp 64 miliar ini tidak hanya untuk pembagian seragam SD-SMP tapi juga termasuk perlengkapannya yakni sepatu dan tas,” tegas Aulia.
Dalam kesempatan ini, Aulia juga menegaskan bahwa bantuan yang akan disalurkan tidak dalam bentuk barang. Pemkab Kukar memilih menyalurkan dana melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kebijakan ini diambil agar sekolah memiliki fleksibilitas dalam pengadaan, sekaligus menghindari masalah klasik seperti ukuran seragam yang tidak sesuai.
“Kita gak memberikan dalam bentuk barang karena takutnya ukurannya gak sesuai, bajunya gak cukup dan sebagainya. Jadi ini nanti dalam bentuk operasional sekolah,” jelas Aulia.
Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung dunia pendidikan. Dengan adanya seragam dan perlengkapan gratis, diharapkan beban orang tua siswa berkurang, sekaligus mendorong semangat belajar anak-anak. (Adv)
TENGGARONG – Sektor pertanian Kutai Kartanegara (Kukar) kini menghadapi tantangan besar. Jumlah petani aktif semakin berkurang akibat faktor usia, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sawah masih minim. Kondisi ini membuat Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa regenerasi petani menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Menurutnya, keberlanjutan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan teknologi modern. Tanpa kehadiran petani milenial, produktivitas yang sudah ditopang mekanisasi dan digital farming akan sulit bertahan dalam jangka panjang.
“Untuk regenerasi, kita dorong petani milenial agar terlibat aktif. Beberapa lokasi sudah digarap oleh petani milenial dengan dukungan teknologi modern, termasuk penggunaan drone. Pemerintah juga menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan mereka,” tegas Aulia, Rabu (17/9/2025)
Aulia menegaskan, dibawah kepemimpinannya Pemkab Kukar akan berupaya menekan ketergantungan fuskal daerah dari industri ekstraktif. Oleh sebab itu, sektor pertanian dibidik sebagi pondasi ekonomi baru di Kukar.
Untuk memberikan stimulus bagi pertumbuhan sektor pertanian. Pemkab Kukar juga meluncurkan program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Skema ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta tanpa bunga bagi petani. Dengan pembayaran dilakukan setelah panen.
“Jumlah plafon pinjaman kini meningkat hingga Rp 500 juta tanpa bunga. Pembayaran dilakukan setelah panen, sehingga petani lebih leluasa memulai usaha tanpa terbebani bunga,” tegasnya.
Selain regenerasi, Aulia menekankan pentingnya ketersediaan pupuk. Bantuan tetap digelontorkan, namun dengan distribusi yang lebih terarah agar tepat sasaran. “Soal pupuk, tetap ada bantuan yang diberikan, namun distribusinya lebih diarahkan pada pupuk subsidi agar tepat sasaran,” jelasnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memacu semangat petani muda dalam mengembangkan usaha. Pemerintah meyakini, kombinasi antara regenerasi petani, dukungan permodalan, ketersediaan pupuk, dan pemanfaatan teknologi modern akan menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Kukar. (Adv)
Rabu (17/9/2025) hari ini menjadi akhir perdebatan panjang soal Sidrap. Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi membacakan putusan akhir uji materi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2000. Amar putusannya tegas, permohonan ditolak seluruhnya.
Dengan demikian, status Sidrap secara hukum tetap berada di wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Putusan ini dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pleno terbuka yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Saya sendiri menyaksikannya melalui siaran langsung kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dan di layar juga terlihat para pihak terkait baik dari Kutim maupun Bontang mengikuti jalannya persidangan.
Sidrap yang berada di kawasan perbatasan Bontang–Kutim telah lama hidup dalam ketidakpastian. Lebih dari dua dekade, warga sehari-hari dilayani Bontang untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan administratif lainnya, tetapi tetap tercatat sebagai penduduk Kutim. Kondisi serba tanggung ini menimbulkan kerancuan hingga ke bilik suara Pemilu 2024, ketika sebagian warga Sidrap ikut mencoblos di TPS Bontang meski secara administratif tidak tercatat di sana.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan putusan Sidrap dalam sidang pleno MK, Rabu (17/9/2025).
MK sebenarnya pernah memberi ruang penyelesaian melalui putusan sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024. Saat itu, Gubernur Kaltim diperintahkan memfasilitasi mediasi antara Bontang dan Kutim dengan supervisi Kemendagri. Tenggat waktunya jelas, tiga bulan sejak putusan sela dibacakan pada 14 Mei 2025, ditambah tujuh hari kerja untuk melaporkan hasil ke MK. Tetapi mediasi itu gagal menghasilkan kesepakatan. Bontang tetap bersikeras memasukkan Sidrap, Kutim menolak melepas, dan Gubernur tidak berhasil mempertemukan keduanya. Karena kebuntuan inilah MK akhirnya mengambil sikap final dengan menolak seluruh permohonan.
Alur pertimbangan MK cukup rinci.
Pertama, lembaga ini menegaskan berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi tidak berwenang menentukan batas wilayah secara teknis. Penarikan garis koordinat di lapangan, menurut MK, adalah ranah administratif dan pembentuk undang-undang.
Kedua, MK mengakui legal standing Pemkot Bontang dan DPRD sah. Pemerintah daerah adalah badan hukum publik yang bisa dirugikan secara konstitusional, sehingga wajar bila kepala daerah mewakili di dalam maupun di luar pengadilan.
Ketiga, dalil pemohon soal penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang dianggap melahirkan norma baru memang diakui bermasalah secara teoritis. Namun MK menilai, keberadaan penjelasan itu tidak serta merta menimbulkan pelanggaran konstitusi.
Keempat, perbedaan lampiran peta dengan fakta lapangan tidak bisa diputuskan oleh MK. Hal ini menjadi urusan pemerintah pusat melalui mekanisme pemetaan resmi dan, bila perlu, revisi undang-undang.
Kelima, MK juga menegaskan kedudukan Permendagri No. 25/2005. Aturan ini hanya berfungsi memperjelas batas melalui koordinat, tetapi tidak bisa melampaui atau mengubah norma dalam undang-undang.
Pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah aspek sosiologis. MK mengakui bahwa warga perbatasan sering menanggung beban paling berat ketika pelayanan publik tersendat akibat tarik-menarik administratif. Namun, meski faktor layanan publik penting, ia tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah batas wilayah dalam undang-undang.
Penataan daerah, menurut MK, harus menjamin efektivitas pemerintahan, peningkatan kesejahteraan, dan kepastian pelayanan, tetapi jalurnya tetap lewat revisi norma oleh pembentuk undang-undang.
Keseluruhan pertimbangan itu mengerucut pada satu simpulan: permohonan Pemkot Bontang tidak beralasan menurut hukum. Perbedaan antara norma, penjelasan, dan peta memang nyata, tetapi bukan ranah MK untuk mengoreksinya. Jika ada koreksi, jalurnya hanya satu, yaitu revisi undang-undang oleh DPR bersama pemerintah.
Putusan ini memang pahit bagi Bontang, tetapi membawa kepastian bagi warga Sidrap. Status administratif mereka kini final berada di Kutim, meski keseharian tetap terhubung erat dengan Bontang. Tantangan ke depan bukan lagi soal klaim wilayah, melainkan bagaimana Kutim memastikan warganya di perbatasan mendapatkan pelayanan setara tanpa diskriminasi.
Sidrap memperlihatkan kelemahan negara dalam memberi kepastian hukum di wilayah perbatasan. Selama 22 tahun warga dibiarkan menggantung dalam tarik-menarik kepentingan. Kini MK sudah berbicara. Bola selanjutnya ada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI: apakah berani menindaklanjuti lewat revisi undang-undang, atau membiarkan status ini berjalan sebagaimana adanya.
Yang pasti, setelah putusan Rabu (17/9/2025), Sidrap bukan lagi wilayah abu-abu. Ia sudah final berada di Kutim, dan negara tak boleh lagi absen dalam memastikan warganya hidup dengan kepastian hukum. (*)
JAKARTA – Ketua Umum Tim Penanggungjawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 Eduart Wolok menekankan bahwa nilai rata-rata pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tak sepenuhnya menentukan kelulusan seorang siswa pada program studi dan kampus pilihannya.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/9/2025), Eduart memaparkan materi pada ujian tulis berbasis komputer (UTBK) yang ada pada SNBT memiliki berbagai cabang penilaian (subtest) dengan bobot yang berbeda-beda.
“Ketika dapat nilai UTBK kan suka bertanya ‘ini nilai saya lebih tinggi dari ini.’ Padahal nilai lebih tingginya itu di rata-rata. Ketika memilih prodi tertentu, bisa saja subtest-subtest tadi memiliki bobot yang berbeda,” katanya.
Eduart menggarisbawahi bahwa masing-masing soal pada UTBK yang terdiri atas pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif, literasi dalam Bahasa Indonesia, literasi dalam Bahasa Inggris, hingga penalaran matematika memiliki soal yang memiliki keterkaitan dengan program studi yang dipilih, dengan bobot yang berbeda-beda.
Ia menerangkan bahwa keputusan untuk meluluskan siswa dalam tes SNBT adalah kewenangan masing-masing perguruan tinggi, mengacu kepada formula yang diberikan oleh panitia SNPMB.
“Sekali lagi, bukan (nilai) rata-rata. Maka nilai UTBK itu kita tidak pernah mengeluarkan nilai rata-rata, tetapi kita berikan nilai berdasarkan masing-masing komponen tes,” katanya menegaskan.
Sebagai informasi, jalur seleksi SNPMB 2026 tidak mengalami perubahan. Tiga jalur yang sudah ada tetap berlaku, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), SNBT, dan Seleksi Mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan kuota yang masih sama seperti tahun sebelumnya.
Adapun sejumlah tanggal penting yang harus diingat oleh sekolah dan siswa di antaranya masa registrasi akun siswa untuk SNBP akan dimulai pada 12 Januari–18 Februari 2026, masa registrasi akun siswa untuk SNBT 12 Januari–7 April 2026, pendaftaran SNBP 3–18 Februari 2026, pengumuman hasil SNBP 31 Maret 2026, pendaftaran UTBK-SNBT 25 Maret–7 April 2026, pelaksanaan UTBK 21–30 April 2026, dan pengumuman hasil SNBT 5 Mei 2026.
Informasi resmi mengenai jadwal, mekanisme, dan persyaratan SNPMB 2026 dapat diakses melalui laman www.snpmb.id dan media sosial resmi SNPMB. (ANT/KN)
PROBOLINGGO – Korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di jalur Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur bertambah dari delapan orang menjadi sembilan orang setelah satu korban kritis bernama Betty meninggal dunia di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Selasa (16/9/2025) petang.
“Betty meninggal dunia pukul 17:58 WIB dan belum sempat dibawa ke kamar operasi,” kata Direktur utama sekaligus pemilik Rumah Sakit Bina Sehat Jember dr Faida di rumah sakit setempat.
Ia mengatakan perawat Betty sebenarnya akan dioperasi dan tim medis sudah siap di ruang operasi, namun operasi ditunda karena kondisi pasien menurun.
“Saya sudah meminta tim operasi dan kamar operasi untuk tetap siaga apabila sewaktu-waktu akan dilakukan operasi, namun takdirnya lain. Kami baru selesai tahlil untuk delapan korban, kini Betty juga meninggal,” tuturnya.
Faida yang juga mantan Bupati Jember itu mengatakan perawat Betty awalnya ditinggal di RSUD dr Moh. Saleh Kota Probolinggo karena kondisinya belum stabil saat semua korban luka sedang hingga berat dipindahkan perawatannya ke Rumah Sakit Bina Sehat Jember.
“Kami memindahkan Betty ke RS Bina Sehat Jember dengan kesepakatan keluarga karena kesadarannya sedikit meningkat dan akan dioperasi di RSBS,” katanya.
Penjemputan Betty menggunakan kendaraan dari RS Al Huda dengan pendamping satu dokter dan dua perawat disertai sejumlah peralatan medis dan obat-obatan seperti patient monitor, defibrilator, ventilator portabel, syringe pump, dan emergency box.
“Kendaraan tersebut juga sudah memenuhi standar pelayanan emergency on transport (ACLS) dan berkoordinasi dengan dr. Sp Anestesi RS Bina Sehat,” ujarnya.
Namun takdir berkata lain, perawat RS Bina Sehat itu menghembuskan napas terakhir sebelum masuk ke ruang operasi karena kesadarannya menurun.
Pihak RS Bina Sehat juga meralat terkait dengan kondisi Betty yang awalnya dikabarkan hamil tiga bulan. Kepala Instalasi Rawat Inap RS Bina Sehat dr Tontowi Jauhari mengatakan hasil pemeriksaan medis bahwa Betty tidak dalam keadaan hamil berdasarkan hasil USG yang dilakukan oleh RSUD dr Moh. Saleh Kota Probolinggo.
Data korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut kendaraan bus pariwisata di jalur Gunung Bromo yakni Bela Puteri Kayila Nurjati (10), Hendra Pratama (37), Arti Wibowati (34), Wardatus Soleha (35), Aiza Fahrani Agustin (7), Desi Eka Agustini (33), dan Nasha Azkiya Naygara (14), Hesti Purba Wredhamaya (39), dan Betty.
Dari sembilan korban meninggal tersebut, ada satu keluarga yang menjadi korban yakni cleaning service RS Bina Sehat bernama Hendra Pratama bersama istrinya Wardatus Soleha dan putrinya Aiza Fahrani Agustin. (ANT/KN)
