JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan instansi terkait di Hambalang, Jawa Barat, Kamis, membahas isu strategis di sektor pertanian, energi, dan infrastruktur.

Kegiatan tersebut diinformasikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

“Hari ini, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri di bidang perekonomian dan instansi terkait lainnya,” katanya.

Di sektor pertanian, kata Teddy, Presiden menekankan perlunya langkah cepat untuk menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka.

Pemerintah akan melibatkan pemerintah daerah serta pelaku industri, dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan para petani sebagai fokus utama kebijakan.

Untuk sektor energi, rapat membahas mekanisme produksi tetes tebu atau molase serta pengembangan penyediaan listrik pedesaan berbasis tenaga surya.
Presiden Prabowo memerintahkan PT Danantara untuk menyiapkan prototipe listrik pedesaan tenaga surya yang ditargetkan dapat mulai dibangun di sejumlah daerah dalam 3–5 bulan ke depan.

“Presiden memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya,” katanya.

Selain itu, Presiden juga menyoroti rencana pembangunan giant sea wall di pesisir utara (Pantura) Jawa, yang diproyeksikan berdampak pada sekitar 50 juta masyarakat di kawasan tersebut.

Dikatakan Teddy, rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan infrastruktur sekaligus melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan perubahan iklim. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang disiapkan pemerintah tahun 2025 ini sekitar Rp130 triliun bisa terserap optimal.

Menurut Maruarar termasuk di Jawa Barat, dengan sebagai wilayah berpenduduk terbesar dan yang paling banyak mendapatkan kuota Perumahan Bersubsidi tahun ini totalnya se-Indonesia sekitar 350 ribu rumah bersubsidi.

“Jadi KUR ini program yang sangat bagus, sangat masif, dan nilainya keseluruhan disiapkan dana oleh pemerintahan Presiden Prabowo jumlahnya total Rp130 triliun. Saya berharap itu bisa diserap termasuk banyak di Jabar, dan motornya bisa dari BJB,” kata Maruarar, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025).

Maruarar mengatakan KUR perumahan nantinya tak hanya menjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam ekosistem perumahan.

Ekosistemnya, kata dia, seperti developer, kontraktor hingga toko bangunannya pun bakal merasakan manfaat dari program rumah subsidi tersebut.

“Ini bukti keberpihakan negara, Pemerintahan Presiden Prabowo kepada rakyat. Makanya namanya kredit usaha rakyat untuk perumahan, karena perumahan sektor yang ekosistemnya luar biasa,” ujarnya.

Menurut Maruarar, pemerintah menargetkan perumahan subsidi bisa terbangun hingga 350 ribu unit tahun ini adalah lonjakan drastis dari target tahun sebelumnya sebanyak 230 ribu unit.

“Dan Pak Prabowo sudah buat gratis, PBG, BPHTB, sudah gratis. Biasanya bayar, ini buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dikasih gratis sama Presiden Prabowo,” ujarnya pula.

Rencananya, kata Maruarar, pada 29 September nanti, Presiden Prabowo Subianto secara simbolis akan meluncurkan 25 ribu rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat. Puluhan ribu rumah itu akan tersebar di 100 titik di 35 provinsi di Indonesia.

“Jadi ini kita mau tunjukkan, bahwa kita kompak, kita solid untuk bisa menjalankan semua. Ada 25 ribu rumah sekaligus yang bakal diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo,” katanya lagi.

Di Jawa Barat, Direktur Utama PT BJ Yusuf Saadudin mengungkapkan pihaknya telah siap untuk mendukung KUR yang difokuskan pada sektor perumahan, untuk masyarakat yang belum bankable.

“Ini untuk mengakselerasi sektor perumahan dengan menyediakan modal bagi UMKM atau masyarakat yang bergerak di bidang itu,” kata Yusuf.

Yusuf menekankan pihaknya dalam menyalurkan KUR Perumahan mengikuti aturan yang berlaku, seperti ketentuan maksimal besaran modal di luar tanah dan bangunan sebesar Rp10 miliar, dan besaran maksimal omzet per tahun Rp50 miliar.

“Kami tinjau syarat-syarat kreditur apakah masuk atau tidak lewat laporan keuangan perusahaan. Dan prosesnya antara tujuh sampai 14 hari,” ujar Yusuf.

Pemerintah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun untuk tahun ini. Plafon ini merupakan batas maksimal kredit yang dapat disalurkan perbankan kepada pelaku usaha maupun masyarakat di sektor perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dari total plafon tersebut, Rp117 triliun dialokasikan untuk UMKM kontraktor (supply side) dengan batas maksimal pinjaman (plafon) sebesar Rp20 miliar per kontraktor.

Sementara itu, Rp13 triliun diperuntukkan bagi demand side, yakni masyarakat yang ingin melakukan renovasi atau kegiatan lain di sektor perumahan. (ANT/KN)

TANJUNG SELOR – Pemerintah terus memperkuat perhatian pada sektor pendidikan sebagai kunci daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0 dan tantangan global. Salah satu persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses pendidikan di wilayah perbatasan, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik, maupun sarana belajar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, terdapat 3,43 juta anak usia 16–18 tahun di Indonesia yang berstatus belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi. Di Kalimantan Utara (Kaltara), angkanya mencapai 21,11% dari total kelompok usia tersebut. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Kaltara baru mencapai 27,98, lebih rendah dibanding rata-rata nasional di angka 32,00.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menyiapkan pembangunan Sekolah Garuda di Tanjung Selor. Penyerahan sertifikat lahan yang dilakukan pada Rabu (17/9/2025) menandai langkah awal pembangunan sekolah unggul di kawasan perbatasan.

“Investasi tanah ini untuk Kaltara dan untuk bangsa. Kehadiran sekolah unggul di perbatasan merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden,” kata Wakil Menteri Kemdiktisaintek, Fauzan, saat acara penyerahan lahan.

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda Transformasi hingga tahun 2029. Hal ini dipertegas oleh Asisten Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Tri Santoso, yang turut hadir di lokasi.

“Arahan Pak Presiden, PHTC dan Proyek Strategis Nasional harus dipercepat. Komitmen kami adalah mengawal Sekolah Garuda, bersama pemerintah daerah mendampingi proses teknis selanjutnya,” ujar Tri.

Konsep Sekolah Garuda mencakup pendirian sekolah baru di wilayah perbatasan, pembaruan kurikulum, penyediaan fasilitas lengkap, hingga kuota beasiswa besar bagi siswa kurang mampu. Kehadiran sekolah ini diharapkan menjadi pemicu pemerataan akses sekaligus pendorong kemajuan pendidikan di daerah perbatasan.

“Kemdiktisaintek berkomitmen memperluas akses pendidikan prauniversitas berkualitas bagi anak bangsa demi kemajuan Indonesia,” tegas Wamen Fauzan.

Pembangunan Sekolah Garuda Tanjung Selor dijadwalkan mulai Oktober 2025 dan ditargetkan dapat menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026. Dengan sinergi ini, pemerintah berharap lahir generasi unggul dari perbatasan yang siap bersaing di tingkat global. (MK/KN)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyambut baik kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank umum mitra karena semakin memperkuat injeksi likuiditas yang sudah dilakukan bank sentral.

“Kami juga menyambut baik Pak Menteri Keuangan yang memindahkan dana dari Bank Indonesia ke likuiditas perbankan. Pandangan kami, itu memperkuat injeksi likuiditas yang sudah kami lakukan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Ia mengatakan Bank Indonesia terus melakukan ekspansi likuiditas moneter salah satunya melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp716,62 triliun pada 15 September 2025.

Selain itu, bank sentral membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 16 September 2025 mencapai Rp217,10 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switchingdengan Pemerintah sebesar Rp160,07 triliun.

Bank Indonesia juga memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dengan total Rp384 triliun hingga minggu pertama September 2025.

Lebih lanjut Perry mengatakan bank sentral juga menyambut baik paket ekonomi yang belum lama ini diumumkan pemerintah, terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program dilanjutkan pada 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.

“Kami menyambut baik program-program paket pemerintah yang baru saja diumumkan, termasuk rencana ekspansi kebijakan fiskal, sehingga itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor riil dan meningkatkan dunia usia, serta ujungnya akan juga mendorong permintaan kredit,” kata Perry.

Pada Jumat (12/9), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah menempatkan dana total senilai Rp200 triliun di lima bank umum mitra. Dana tersebut berasal dari kas pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia.

Porsi dana yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun. Sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

Penempatan uang negara kepada bank umum mitra dilakukan dalam bentuk deposito on call konvensional/syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Menurut Menkeu, tidak ada tenor untuk penempatan dana pemerintah di lima bank tersebut.
Sementara itu, tingkat bunga atau imbal hasil yang dikenakan yakni sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan BI atau BI-Rate.

Penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli SBN. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago telah mengevaluasi beberapa desk penindakan yang dibentuk Menko Polkam terdahulu, Budi Gunawan.
Evaluasi itu dibahas Djamari dalam rapat perdananya sebagai Menko Polkam bersama para deputi Kemenko Polkam, Rabu (17/9/2025).

“Salah satu yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam itu adalah keamanan, apakah akan lebih efektif ataukah kurang efektif, atau perlu diperkuat,” kata Djamari saat ditemui usai rapat di depan kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Menurut dia, seluruh desk tersebut telah memberikan kontribusi baik untuk negara. Namun demikian, pihaknya masih belum bisa memastikan apakah Kemenko Polkam saat ini akan mengadopsi konsep penindakan melalui desk-desk tersebut.

Tidak hanya mempertimbangkan desk yang sebelumnya sudah ada, Djamari memastikan pihaknya akan merevitalisasi organisasi Kemenko Polkam.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kemenko Polkam dalam menciptakan stabilitas keamanan dan politik negara.

Namun demikian, Djamari tidak menjelaskan dengan rinci seperti apa konsep revitalisasi organisasi yang akan diterapkan di Kemenko Polkam.

Sebelumnya Kemenko Polkam saat masih di pimpin Budi Gunawan memiliki banyak desk khusus untuk menangani berbagai kasus seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, korupsi hingga desk perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI).

Desk-desk tersebut terdiri dari ragam instansi yang saling berkesinambungan. Desk tersebut lalu melakukan ragam penindakan mulai dari penegakan hukum, penyitaan barang ilegal hingga penanggulangan bencana kebakaran hutan. (ANT/KN)