BALIKPAPAN — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Balikpapan menambah jumlah armada kapal penumpang untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik pada musim Lebaran 2026.

Kepala Cabang PT Pelni Balikpapan, Ridwan Mandaliko, mengatakan pada periode angkutan Lebaran tahun ini pihaknya mengoperasikan total lima kapal penumpang yang melayani rute dari dan menuju Kota Balikpapan.

Armada tersebut terdiri dari KM Dorolonda, KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Dobonsolo, serta KM Sinabung.

“Untuk kapal reguler sebenarnya hanya ada tiga armada. Namun melihat okupansi penumpang yang sangat tinggi selama periode mudik, kami menambah dua kapal lagi sehingga totalnya menjadi lima kapal yang melayani angkutan Lebaran,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Ridwan menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penumpang pada musim mudik tahun ini diperkirakan mencapai sekitar enam persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, lonjakan tersebut dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idulfitri.

Rute pelayaran yang diprediksi paling padat adalah jalur Balikpapan menuju Surabaya. Tingginya permintaan pada rute tersebut membuat Pelni menambah frekuensi jadwal pelayaran.

“Rute Balikpapan–Surabaya menjadi tujuan paling padat sehingga kami juga menambah jadwal pelayaran untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang,” jelasnya.

Dalam kondisi normal, Pelni biasanya hanya melayani dua kali pelayaran dalam satu bulan untuk rute tersebut. Namun pada periode angkutan Lebaran tahun ini frekuensi pelayaran meningkat menjadi tujuh kali perjalanan.

Selain menambah jumlah kapal dan jadwal pelayaran, Pelni juga tetap mengikuti kebijakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait pembatasan jumlah penumpang di atas kapal.

“Jumlah penumpang yang mendapatkan dispensasi berada pada kisaran 40 hingga 42 persen dari kapasitas maksimal kapal. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan laut,” tambahnya.

Terkait puncak arus mudik, Pelni memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada beberapa tanggal utama, yakni 12 Maret, kemudian 17 dan 18 Maret 2026.

Sementara puncak terakhir diperkirakan berlangsung pada 19 Maret 2026 atau menjelang perayaan Idulfitri.

Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus kepada masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kapal Pelni berupa potongan harga tiket selama periode angkutan Lebaran.

Ridwan menyebutkan bahwa besaran diskon tiket pada musim mudik tahun ini lebih besar dibandingkan program pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru sebelumnya yang hanya mencapai 20 persen.

“Program potongan harga ini berlaku untuk seluruh rute kapal Pelni di berbagai pelabuhan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin mudik menggunakan transportasi laut,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

PENAJAM — Polemik dugaan penolakan pasien anak di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Penajam Paser Utara terus menjadi sorotan setelah kasus tersebut viral di media sosial dan memicu reaksi luas dari masyarakat.

Direktur RSUD RAPB, dr. Lukasiwan, membantah adanya penolakan pasien sebagaimana narasi yang berkembang di media sosial maupun sejumlah pemberitaan.

Menurutnya, pasien tetap mendapatkan pelayanan medis dari tenaga kesehatan rumah sakit, termasuk pemeriksaan dan pemberian obat.

“Kalau tidak dilayani, bagaimana bisa dapat obat? Artinya pasien sudah diperiksa. Tidak ada istilah penolakan di IGD,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (11/3/2026).

Ia menilai istilah “penolakan pasien” yang berkembang di publik lebih merupakan framing informasi yang kemudian menyebar luas di media sosial.

“Itu bahasa media supaya dibaca. Seolah-olah ada penolakan, padahal tidak seperti itu,” tambahnya.

Meski pihak rumah sakit menyatakan pelayanan telah berjalan sesuai prosedur, informasi yang beredar di masyarakat menunjukkan adanya ketidakpuasan dari keluarga pasien.

Anak yang disebut mengalami demam tinggi dikabarkan masih dalam kondisi panas saat diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai standar penanganan medis yang diterapkan.

Situasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pendekatan medis dan harapan keluarga pasien terhadap layanan kesehatan.

Dalam sistem pelayanan IGD, penanganan pasien dilakukan berdasarkan sistem triase, yaitu metode pemilahan pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan medis, bukan berdasarkan urutan kedatangan.

Lukasiwan menjelaskan bahwa pasien dengan kondisi paling kritis akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan penanganan.

“Yang terlihat tenang belum tentu lebih ringan, dan yang terlihat panik belum tentu paling darurat. Kami menilai berdasarkan kondisi medis,” jelasnya.

Namun bagi keluarga pasien, keputusan medis tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa aman, terutama ketika pasien masih menunjukkan gejala sakit saat meninggalkan rumah sakit.

Viralnya kasus ini membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara turun tangan melakukan evaluasi.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin memanggil Dinas Kesehatan, manajemen RSUD RAPB, BPJS Kesehatan, serta pihak terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh.

“Kalau emergensi, wajib dilayani. Tidak boleh ada penolakan,” tegasnya.

Pemerintah daerah juga menilai polemik ini harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan sistem pelayanan kesehatan, bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab PPU meminta rumah sakit menyediakan kanal pengaduan publik yang mudah diakses masyarakat agar keluhan dapat ditangani lebih cepat.

Pengamat pelayanan publik menilai polemik tersebut menunjukkan persoalan klasik dalam layanan kesehatan daerah, yakni lemahnya komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien.

Secara prosedural, tenaga kesehatan mungkin telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP). Namun tanpa penjelasan yang memadai kepada keluarga pasien, keputusan medis sering kali dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian.

Di sisi lain, tenaga medis di IGD juga berada dalam tekanan tinggi karena harus mengambil keputusan cepat berdasarkan kondisi klinis pasien.

Kasus ini memperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada standar medis, tetapi juga pada transparansi serta empati dalam komunikasi kepada masyarakat.

Pemkab PPU berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki sistem pelayanan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap RSUD RAPB sebagai fasilitas kesehatan rujukan utama di daerah.

Sementara itu, masyarakat masih menunggu langkah konkret perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali memicu polemik di kemudian hari.

Pewarta: Deddy Pz
Editor: Agus S

SANGATTA — Menjelang arus mudik Lebaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur menyiagakan sejumlah titik pemeliharaan jalan guna memastikan akses transportasi masyarakat tetap aman dan lancar.

Langkah ini difokuskan pada ruas jalan berstatus kabupaten yang menjadi jalur alternatif atau penghubung antarkecamatan, terutama di wilayah yang sering dilalui pemudik.

Kepala Dinas PUPR Kutim, Tabrani Aji, menjelaskan bahwa untuk jalur penghubung utama antarwilayah sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan langkah antisipasi pada ruas jalan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten.

“Untuk jalur penghubung utama memang lebih banyak menjadi kewenangan provinsi. Namun untuk jalan kabupaten kami tetap siaga dengan melakukan pemeliharaan, sifatnya penanggulangan sementara,” ujarnya kepada MKN, Rabu (11/3/2026).

Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di wilayah Bengalon dan Rantau Pulung. Pada ruas-ruas tersebut, tim dari Bidang Bina Marga melakukan penanganan cepat guna meminimalkan kerusakan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.

Tabrani menjelaskan bahwa penanganan yang dilakukan saat ini bersifat sementara agar jalan tetap dapat dilalui dengan aman, sembari menunggu program penanganan permanen yang direncanakan pada tahap pembangunan berikutnya.

“Penanganannya sementara dulu agar tetap bisa dilalui dengan aman, sambil menunggu penanggulangan secara permanen,” jelasnya.

Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyiapkan anggaran sekitar Rp20 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan jalan di berbagai kecamatan di wilayah Kutai Timur.

Menurut Tabrani, langkah pemeliharaan rutin ini penting dilakukan terutama menjelang momentum Lebaran ketika mobilitas masyarakat biasanya meningkat signifikan.

Ia berharap kondisi jalan kabupaten tetap dalam keadaan layak sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dapat melintas dengan aman dan nyaman.

“Kami berupaya agar jalan-jalan kabupaten tetap dalam kondisi layak dilalui sehingga masyarakat yang mudik bisa bepergian dengan lebih aman dan nyaman,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bontang mengungkap kasus dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja di wilayah Bontang Barat. Seorang pria berinisial MF (31) diamankan aparat kepolisian setelah diduga menyimpan dan menanam ganja di rumahnya.

Penangkapan dilakukan pada Senin (9/3/2026) sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Cipto Mangunkusumo, RT 30, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat.

Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kasat Resnarkoba Polres Bontang AKP Larto menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang menyebut lokasi tersebut diduga sering dijadikan tempat transaksi ganja.

“Setelah menerima informasi dari masyarakat, kami langsung melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” ujar AKP Larto, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas kemudian mendatangi lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan MF di tempat kejadian perkara. Polisi selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan area di sekitar rumahnya.

Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Barang bukti yang diamankan di antaranya satu bungkus plastik berisi daun ganja dengan berat bruto 2,32 gram, dua pohon tanaman ganja, satu lakban bening, satu plastik hitam, satu kertas rokok merek Royo, serta satu unit telepon genggam merek Oppo berwarna merah.

“Seluruh barang bukti tersebut diakui sebagai milik tersangka. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti langsung kami bawa ke Mapolres Bontang untuk proses penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Atas perbuatannya, MF dijerat dengan Pasal 111 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan guna mengetahui kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain atau jaringan yang lebih luas dalam kasus tersebut. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG — Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur yang rencananya digelar pada November 2026 di Kabupaten Paser berpotensi ditunda hingga 2027.

Isu penundaan ini mencuat setelah rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga se-Kalimantan Timur bersama KONI Kaltim yang digelar di Samarinda beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang, Eko Mashudi, mengatakan pembahasan dalam rapat tersebut banyak menyoroti kesiapan anggaran dari masing-masing daerah.

Menurutnya, sebagian besar kabupaten dan kota di Kaltim belum siap mengalokasikan anggaran penuh untuk mengikuti ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut.

“Hanya dua daerah yang siap pembiayaan penuh untuk Porprov, yaitu Berau dan Balikpapan. Sementara daerah lain, termasuk Bontang, masih terkendala anggaran,” ujar Eko Mashudi, Rabu (11/3/2026).

Padahal, pelaksanaan Porprov VIII sebelumnya telah dijadwalkan sejak pelaksanaan Porprov di Kabupaten Berau pada 2024 lalu.

Namun munculnya kebijakan efisiensi anggaran di berbagai daerah membuat sejumlah pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali prioritas belanja.

“Karena muncul isu efisiensi ini, kita terkendala dalam menyiapkan anggaran,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran Porprov tidak hanya untuk pembinaan dan pelatihan atlet, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan lain seperti seragam kontingen, transportasi, akomodasi, penginapan, uang saku atlet dan ofisial, hingga bonus bagi peraih medali.

Jika pelaksanaan tetap dipaksakan pada 2026 melalui APBD Perubahan, menurut Eko, waktunya akan sangat sempit. Hal itu karena pembahasan anggaran perubahan biasanya baru selesai pada akhir September, sementara Porprov dijadwalkan berlangsung pada November.

Kondisi tersebut dinilai berisiko menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan waktu pengadaan perlengkapan hingga potensi permasalahan administrasi dalam laporan pertanggungjawaban anggaran.

“Rawan, karena waktunya sangat singkat. Proses administrasi seperti SPJ juga bisa bermasalah,” katanya.

Selain persoalan anggaran, kesiapan fasilitas juga menjadi perhatian. Diperkirakan sekitar 7.000 atlet dan ofisial akan hadir pada Porprov VIII Kaltim.

Namun, ketersediaan penginapan, transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya di lokasi pelaksanaan dinilai belum sebanding dengan kota besar seperti Samarinda atau Balikpapan.

Jika penundaan disepakati, Porprov VIII Kaltim kemungkinan akan digelar pada triwulan pertama 2027.

“Kalau disepakati, kemungkinan sekitar bulan Maret 2027,” tambahnya.

Penjadwalan tersebut juga mempertimbangkan agenda Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang diperkirakan berlangsung pada Mei atau Juni 2027 agar kedua agenda olahraga tersebut tidak berdekatan.

Karena Kabupaten Paser merupakan tuan rumah Porprov VIII, keputusan final mengenai jadwal pelaksanaan masih menunggu keputusan dari Panitia Besar (PB) Porprov di daerah tersebut.

“Keputusannya harus bulan ini, karena bulan ini terakhir membahas untuk anggaran tahun depan,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG — Seekor buaya sepanjang sekitar tiga meter dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang setelah sebelumnya berhasil ditangkap warga di kawasan Perumahan BSD, Bontang Barat.

Buaya tersebut ditemukan di belakang kebun warga di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Selasa (10/3/2026) malam.

Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 19.30 Wita. Informasi tersebut disampaikan oleh seorang warga bernama Ahmad yang melaporkan adanya buaya yang berhasil diamankan warga.

“Petugas rescue langsung bergerak setelah menerima laporan dari warga. Kami tiba di lokasi sekitar pukul 19.50 Wita. Panjang buaya diperkirakan sekitar tiga meter,” ujarnya.

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan proses evakuasi terhadap buaya yang sebelumnya telah ditangkap warga menggunakan alat setrum.

Menurut Amiluddin, kawasan tersebut memang cukup sering dilaporkan menjadi lokasi kemunculan buaya karena letaknya tidak jauh dari habitat alami satwa tersebut.

“Wilayah ini memang dikenal rawan kemunculan buaya karena dekat dengan habitatnya. Karena sudah diamankan warga, petugas tinggal melakukan proses evakuasi,” jelasnya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas di sekitar kebun, sungai, atau perairan yang berpotensi menjadi jalur pergerakan buaya.

Amiluddin juga mengimbau warga agar tidak mencoba menangani sendiri satwa liar berbahaya apabila menemukannya di lingkungan sekitar.

Menurutnya, langkah yang paling aman adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas agar proses penanganan dapat dilakukan secara profesional. (MK)

Editor: Agus S