JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya mengarahkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memberikan beasiswa yang bisa mengasah kemampuan peserta program itu sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja global.

“Yang lebih mendesak lagi, saya akan dorong LPDP memberikan beasiswa kepada skill yang memang betul-betul menjadi kebutuhan pasar,” katanya usai menjadi pembicara di Roundtable Decision dengan tema “Penguatan Pekerja Migran Indonesia” di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan tentang upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk memenuhi tingginya permintaan akan pekerja terampil Indonesia di luar negeri.

Ia menjelaskan pemberian beasiswa untuk mencetak lebih banyak pekerja terampil harus menjadi prioritas karena segmen pasarnya sudah ada dan jelas di luar negeri.
Ia mencontohkan pekerjaan underwater welder atau ahli las –pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi dengan potensi penghasilan yang menggiurkan.

“Misalnya welder, ahli las dalam laut, itu kebutuhannya sangat besar, biaya pelatihan mahal, tapi kalau return-nya atau uang kembaliannya juga sangat cepat,” ucap Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin itu.

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama mendominasi jumlah pekerja migran Indonesia sehingga mayoritas pekerjaan di luar negeri yang bisa diisi oleh masyarakat Indonesia adalah domestic worker atau pekerja rumah tangga.

Oleh sebab itu, katanya, Presiden Prabowo Subianto mereformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran menjadi kementerian agar bisa mengubah dominasi pekerja informal menjadi pekerja terampil (skilled worker).

“Pak Prabowo minta ini jadi kementerian supaya kementerian ini benar-benar sekaligus mengatasi problem di depan mata yaitu perlindungan dan sekaligus menggeser komposisi dari strukturunskilled worker kepada skilled worker. Kita masuk di situ,” ujarnya.

Direktur Utama LPDP Sudarto dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI pada akhir Agustus lalu, mengatakan pihaknya siap membahas reformasi pemberian beasiswa sehingga dapat mengakselerasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul sekaligus industri strategis pada masa mendatang.

Ia mengatakan beasiswa LPDP juga akan dialokasikan secara tematik sesuai kebutuhan industri prioritas nasional, sehingga lulusan LPDP dari dalam dan luar negeri dapat disinergikan untuk menjawab kebutuhan pemangku kepentingan terkait dengan industri. (ANT/KN)

JAKARTA – Dua orang yang dilaporkan “hilang” paskademo di Jakarta beberapa waktu lalu, Eko Purnomo dan Bima Permana Putra, mengakui malah tidak ikut demonstrasi besar di Ibu Kota itu.

“Cuma nonton (aksi unjuk rasa),” kata Eko dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (18/9/2025).

Sementara Bima mengaku senada. “Tidak, tidak ikut (ikut demonstrasi),” kata Bima.

Lebih lanjut, Eko juga mengaku bahwa gawainya mati saat hendak berangkat menuju Kalimantan Tengah sehingga ia tidak sempat berpamitan dengan ibunya.

“Pas itu kendala ponsel sudah mati, jadi tak sempat pamit,” kata Eko.

Ia pun berterima kasih kepada Polda Metro Jaya yang telah membantu ibunya mencari dia.

“Dan beberapa rekan saya yang sudah membantu ibu saya dan menjaga ibu saya selama saya tidak ada di Jakarta,” kata Eko.

Sementara itu, Bima, menyampaikan permohonan maaf lantaran kepergiannya menyebabkan kegaduhan publik.

“Ingin memohon maaf sebesar-besarnya terutama buat orang tua saya dan kakak saya karena telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar, tanpa pamit. Dan ingin memohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di media sosial, selama ini dan saya dikabarkan hilang,” kata Bima.

Sebelumnya, dua orang yang dilaporkan “hilang” paskademo di Jakarta beberapa waktu lalu, ternyata kabur ke Malang dan Kalimantan Tengah agar bisa hidup mandiri.

“Dari hasil komunikasi kami dengan saudara Bima, beliau menyampaikan bahwa alasan kepergian meninggalkan rumah karena ingin hidup mandiri,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra.

Wira mengatakan, Bima meninggalkan Jakarta pada 1 September 2025 menuju Malang, Jawa Timur.

“Hal tersebut atas keinginan sendiri dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanannya saudara Bima sempat menjual kendaraan di daerah Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan kereta api menuju Malang,” kata Wira.

Di Malang, kata Wira, Bima mencari rupiah dengan menjual mainan barongsai di salah satu Klenteng, Kotalama, Malang. Sementara itu, Eko kabur ke Kalimantan Tengah dan bergabung dengan kapal penangkap ikan di wilayah tersebut.

“Alasan Eko mengapa yang bersangkutan sampai naik ikut kapal, bekerja untuk mencari nafkah. Dalam hal ini untuk kehidupan dan Eko sendiri ingin hidup secara mandiri,” kata Dirsiber Polda Metro Jaya Kombes Pol. Roberto GM Pasaribu.

Dalam informasi yang dipublikasikan KontraS, terdapat empat orang pendemo yang diduga hilang, yakni Eko Purnomo, Bima Permana Putra, Reno Syachputra Dewo, dan Muhammad Farhan Hamid.

Dua di antaranya, yakni Eko Purnomo, Bima Permana Putra sudah berhasil ditemukan, sementara dua lainnya masih dalam pencarian. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan enam kementerian beserta badan terkait untuk mengakselerasi program pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo di Jakarta, 6 Agustus 2025.

Dokumen salinan Inpres yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Kamis (18/9/2025), menyebut kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan jamaah haji serta umrah Indonesia melalui penyediaan fasilitas akomodasi yang memadai dan sesuai kebutuhan di Tanah Suci.

Inpres itu menugaskan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala Badan Penyelenggara Haji untuk mengambil langkah strategis dan terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan program.

Instruksi Presiden memuat arahan terkait dukungan fiskal dan skema pembiayaan, termasuk bauran pembiayaan, penjaminan, dan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Presiden juga menugaskan penguatan diplomasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk pemenuhan aspek hukum internasional dan kerja sama pembangunan.

Presiden juga mengarahkan pihak terkait untuk menyediakan mitra investasi, pembentukan perusahaan patungan, serta mekanisme kerja sama lainnya guna mendukung pendanaan dan operasional pembangunan.

Dalam Inpres itu juga dijelaskan pendanaan pembangunan Kampung Haji Indonesia dapat bersumber dari Badan Pengelola Investasi Danantara, Badan Pengelola Keuangan Haji, kemitraan dengan pihak dalam dan/atau luar negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden menegaskan agar seluruh kementerian dan badan terkait melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab, bersinergi secara aktif, dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala.

Pembangunan Kampung Haji Indonesia diharapkan menjadi pusat akomodasi terpadu yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah mengenai potensi tindak pidana korupsi dalam pencairan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jepara Artha (Perseroda). Kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Asep menyampaikan pernyataan tersebut saat mengumumkan penahanan lima tersangka kasus dugaan korupsi dalam pencairan kredit usaha pada BPR Bank Jepara Artha tahun 2022-2024.

“Ini (kasus Bank Jepara Artha, red.) juga menjadi sebuah alarm bagi kita bersama. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengucurkan dana sebesar Rp200 triliun dari yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia kepada bank-bank Himbara,” katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan pencairan dana tersebut tetap memiliki sisi positif, yakni membuat perekonomian mikro menjadi bergairah dan bank-bank Himbara bisa memberikan kredit kepada masyarakat, sehingga perekonomian tanah air bisa berjalan.

Oleh sebab itu, kata dia, KPK memastikan mengawasi pencairan dan penggunaan dana tersebut.

“Nanti dari Direktorat Monitoring Kedeputian Pencegahan dan Monitoring mengawasi, sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek positif bagi ekonomi masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 September 2025, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana penarikan dana mengendap di BI sebesar Rp200 triliun dari total simpanan pemerintah sebesar Rp425 triliun untuk disalurkan ke perbankan.

Pada 12 September 2025, Menteri Keuangan mencairkan dana tersebut kepada lima bank anggota Himbara.
Kelima bank itu adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nilai dana masing-masing sebesar Rp55 triliun.

Kemudian, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp10 triliun. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan skema dana bagi hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan wilayah domisili pekerja akan diterapkan pada 2026.

Hingga sejauh ini, Kementerian Keuangan sedang mengembangkan peta pengenaan PPh 21 berbasis domisili tersebut.
“Sedang dikerjakan. Ya ini untuk 2026 lah,” kata Anggito, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Namun, Anggito tidak merinci lebih lanjut progres penyusunan skema DBH PPh 21 berbasis domisili itu.

Wacana tersebut sebelumnya ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, Selasa (2/9).

“Kami saat ini sedang melakukan exercise untuk melakukan bagi hasil berdasarkan domisili dari karyawan yang bersangkutan,” ujar Anggito saat rapat.

Menurut Anggito, langkah itu bertujuan untuk memberikan keadilan dan memenuhi aspirasi daerah yang selama ini meminta keadilan pembagian pajak.
Sementara PPh badan tidak mengikuti skema bagi hasil ini.

“Untuk PPh badan tidak dibagihasilkan. Jadi, pemungut di mana pun itu tidak memengaruhi aspek bagi hasil pajaknya,” ujar Anggito.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) alih-alih menerapkan DBH PPh 21 berbasis domisili.

Menurut Bhima, PTKP perlu ditingkatkan guna memberikan ruang disposable income atau pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi. Dengan begitu, kemampuan belanja masyarakat meningkat dan bisa menggerakkan roda ekonomi daerah secara langsung.

Sebagai catatan, mengutip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), DBH PPh ditetapkan sebesar 20 persen untuk daerah.

DBH itu dibagikan kepada tiga pihak, yaitu provinsi bersangkutan sebesar 7,5 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9 persen, serta kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6 persen. (ANT/KN)