BANDUNG — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan modern.

Hal tersebut disampaikan Rini saat menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan penyelenggaraan sekolah kedinasan dan penguatan fungsi sumber daya manusia di Politeknik STIA LAN Bandung, Rabu (11/3/2026).

Menurut dia, penguatan kompetensi ASN perlu didukung oleh ekosistem manajemen talenta yang kolaboratif. Paradigma lama yang bersifat “egosystem” harus diubah menjadi “ecosystem” yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.

“Perubahan ini mendorong pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas bekerja secara kolaboratif. Pemerintah dapat bermitra dengan sektor swasta untuk memperluas akses teknologi serta membuka peluang internship dan detasering bagi talenta,” kata Rini.

Ia menjelaskan, jejaring pendidikan tinggi di Indonesia menjadi modal strategis dalam mendukung penguatan manajemen ASN sekaligus percepatan reformasi birokrasi. Hingga saat ini tercatat terdapat 125 perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta 74 perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama.

Selain itu, terdapat 30 sekolah kedinasan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, serta 86 perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL).

“Keberadaan dan jejaring perguruan tinggi ini menjadi modal strategis untuk mendukung pengembangan kompetensi, riset kebijakan, serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 1 Februari 2026, jumlah ASN dosen di kementerian dan lembaga tercatat mencapai 121.150 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 91 persen berstatus pegawai negeri sipil (PNS), 8,8 persen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan 0,2 persen PPPK paruh waktu.

Rini menilai potensi sumber daya tersebut sangat penting untuk memperkuat kapasitas akademik dan kelembagaan dalam mendukung pengembangan kebijakan, riset, dan inovasi yang menopang reformasi birokrasi.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyusun Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025–2045 dengan target mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada 2045.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga pilar utama yang perlu dibangun, yakni kolaborasi birokrasi dalam pembangunan nasional, peningkatan kapabilitas birokrasi menghadapi tantangan global, serta pembentukan budaya birokrasi yang berintegritas dan berorientasi pelayanan.

Selain itu, penguatan kapabilitas kelembagaan, pelayanan publik yang inklusif, serta transformasi digital juga menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi birokrasi.

Rini menekankan pentingnya rekrutmen ASN berbasis kompetensi sebagai kunci utama menciptakan birokrasi yang profesional.

“Rekrutmen yang tidak selektif dapat memicu siklus negatif seperti buruknya pelayanan publik, menurunnya investasi, hingga meningkatnya pengangguran. Sebaliknya, rekrutmen yang selektif akan melahirkan birokrasi yang andal, pelayanan publik yang cepat, serta iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

Ia juga menilai perguruan tinggi dan para dosen memiliki peran strategis dalam membentuk kompetensi, karakter, serta pola pikir ASN melalui pendidikan, riset, dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan birokrasi masa depan.

Karena itu, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata melalui pengembangan ilmu terapan yang mendukung program prioritas pembangunan nasional.

“Saya berharap Politeknik STIA LAN Bandung dapat terus berkontribusi menyiapkan aparatur negara yang adaptif terhadap perubahan dan mampu menjawab berbagai tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks,” kata Rini. (*/CHA/MK)

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui pimpinan Pondok Pesantren dan Yayasan Al-Fachriyah, Habib Jindan bin Novel, di Larangan, Tangerang, Banten, Kamis, untuk bersilaturahmi di bulan suci Ramadan.

Setelah mengunjungi Majelis Al Habib Ali Al Habsyi di Islamic Center Indonesia, Kwitang, Jakarta Pusat, Gibran menemui Habib Jindan, sebagai upaya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempererat hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat.

Gibran pun menyapa para santri dan warga sekitar pesantren untuk menjadikan momen kebersamaan tersebut penuh keakraban.

Berdasarkan informasi resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (12/3/2026), Gibran tiba di lokasi dan disambut langsung oleh Habib Jindan bin Novel beserta pengurus yayasan.

Keduanya berbincang mengenai berbagai aktivitas di lingkungan pesantren, mulai kegiatan pendidikan hingga pembinaan para santri.

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat zuhur berjamaah bersama para santri di lingkungan Yayasan Al-Fachriyah.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako serta buku dan alat tulis bagi para santri dan masyarakat sekitar pesantren.

Bagi warga yang hadir, momen ini menjadi pengalaman yang membahagiakan. Salah seorang penerima bantuan, Nita, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya karena dapat bertemu langsung dengan Wapres.

“Sangat bersyukur bisa menerima bantuan ini. Senang sekali juga bisa bersalaman dan berfoto bersama Pak Gibran. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan terus dekat dengan masyarakat,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah agar tidak terburu-buru mengutamakan wacana pembatalan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 dikarenakan konflik Timur Tengah yang terjadi.

Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/3/2026), menyebut, Arab Saudi sebagai tuan rumah hingga saat ini masih melanjutkan persiapan haji, bahkan pada 4 Maret 2026 mulai membuka registrasi bagi warga dalam negeri Saudi yang akan melangsungkan ibadah haji.

“Kesiapan yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Pakistan sebagai negara terbesar kedua yang mengirimkan jemaah haji ke Mekah,” kata Hidayat.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu justru mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji 1447H bisa menciptakan momentum berhentinya perang dan terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Politisi asal daerah pemilihan DKI Jakarta itu meminta Pemerintah Indonesia termasuk Kementerian Haji dan Umrah RI aktif melakukan diplomasi kepada AS dan Iran, serta negara-negara anggota OKI yang berada di kawasan perang di Timur Tengah agar menghormati pelaksanaan haji dan keselamatan jemaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia, dengan saling menahan diri, segera menghentikan perang, dan menghadirkan perdamaian.

Sehingga, lanjut dia, penyelenggaraan haji 1447H/2026 bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman, tanpa terganggu akibat masih berlangsungnya perang/saling serang di kawasan Timur Tengah.

“Indonesia sebagai pengirim jamaah haji terbanyak dengan 221 ribu jamaah tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan haji,” ujarnya.

“Pemerintah bisa menjadikan ini sebagai sarana diplomasi menghadirkan perdamaian, menghentikan perang,  semoga dengan berkahnya haji, berhentinya perang dan hadirnya perdamaian yang bersifat permanen,” katanya.

Hidayat juga bisa memahami kalau tetap disediakan opsi kedaruratan, bila ternyata perang tetap terjadi bahkan dengan skala yang meluas.

Karena itu, dirinya mengusulkan agar dikaji skema mempersingkat masa tinggal jamaah haji selama di Arab Saudi jika eskalasi perang di Timur Tengah semakin tinggi sesudah pelaksanaan haji.

Seperti tahun lalu ketika terjadi perang Israel/AS terhadap Iran yang mulai terjadi pada tanggal 17 Dzulhijjah 1446, beberapa hari sesudah jemaah haji selesai melaksanakan haji.

Dia juga mengapresiasi berbagai persiapan haji di dalam negeri yang sudah cukup baik, seperti penginputan visa yang sudah 100% dengan penerbitan 198.410 visa (97,58 persen), layanan akomodasi sudah dibayar 100 persen, layanan konsumsi dibayar lebih dari 90 persen, dan layanan penerbangan telah pembayaran termin pertama sebesar 35 persen.

Kemenhaj diminta untuk terus melanjutkan progres positif ini, dengan mengingatkan komitmen perbaikan layanan oleh 2 syarikah yang sudah ditunjuk, dan memastikan pelayanan terbaik dan tidak terulangnya kasus-kasus pada penyelenggaraan haji tahun 1446H, serta kartu Nusuk sebagai identitas utama calon jemaah haji selama musim haji dapat dibagikan sejak jamaah berada di Embarkasi di Indonesia.

“Jika persiapan penyelenggaraan ibadah haji terus berjalan dengan yang terbaik dan disampaikan secara positif ke publik, maka ini bisa menentramkan calon Jamaah Haji, yang sebagian besarnya menunggu lebih dari dua puluh tahun untuk bisa berangkat,” ujarnya.

Dia menambahkan, skema kedaruratan perlu disiapkan sebagai antisipasi, namun prioritas utama dan yang penting dipastikan adalah tetap bisa terwujudnya penyelenggaraan haji 1447H secara aman, damai dan profesional, sebagai hasil dari diplomasi Haji hadirkan perdamaian. (ANT/KN)

SERANG – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai praktik penipuan oleh oknum yang menjanjikan bisa mengubah status desil (kelompok tingkat kesejahteraan) guna mendapatkan bantuan sosial.

Hal tersebut ditegaskan Mensos saat menghadiri kegiatan sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (12/3/2026).

“Kalau ada yang mengaku bisa menaikkan desil, itu penipuan. Karena yang bisa menentukan desil itu BPS (Badan Pusat Statistik), menteri tidak bisa. Jadi tidak perlu lagi percaya sama hal-hal yang sifatnya manipulasi,” kata Mensos.

Ia menegaskan bahwa saat ini sudah bukan waktunya lagi ada praktik suap-menyuap maupun pungutan liar di masyarakat terkait data bantuan. Ke depannya, seluruh pihak baik dari Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan, Kementerian Desa, hingga pemerintah daerah akan menggunakan satu acuan yang sama, yakni DTSEN.

Terkait upaya pemutakhiran data, Mensos menyebutkan bahwa Kepala Desa, pengurus RT/RW, hingga operator desa memegang peran yang sangat strategis sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres). Ia turut mengapresiasi Menteri Desa yang telah membuat peraturan menteri sebagai pedoman pemutakhiran data di tingkat desa.

“Tugas kami di dalam Inpres itu sama, melakukan pemutakhiran data lalu memanfaatkannya untuk penyaluran bantuan sosial agar dari bulan ke bulan, tahun ke tahun makin akurat,” ujarnya.

Mensos berharap terwujudnya data tunggal ini dapat menghilangkan ego sektoral antar lembaga. Melalui sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Desa dengan struktur pendamping desanya, hingga pemerintah daerah seperti Dinas Sosial dan Bupati Serang, program pengentasan kemiskinan diyakini akan lebih tepat sasaran.

“Dengan data yang benar, kita harapkan program terintegrasi mulai dari pusat sampai tingkat desa sehingga dampaknya akan nyata di masyarakat,” pungkas Mensos. (ANT/KN)

JAKARTA — Sidang pemeriksaan ahli dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terpaksa ditunda karena terdakwa Nadiem Anwar Makarim sedang menjalani perawatan medis.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung, Roy Riady, menyampaikan bahwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu tengah dirawat di rumah sakit.

“Hari ini terdakwa menjalani rawat inap,” ujar Roy dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Majelis hakim kemudian memutuskan menunda agenda pemeriksaan ahli hingga sidang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan depan.

Kuasa hukum Nadiem, Zaid Mushafi, mengatakan kliennya juga dijadwalkan menjalani tindakan operasi dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan bahwa sebelum operasi dilakukan, Nadiem akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu pada Sabtu (14/3/2026).

“Tapi nanti tergantung masa penyembuhan setelah tindakan medis,” kata Zaid.

Setelah operasi, Nadiem diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar dua minggu sebelum dapat kembali mengikuti proses persidangan.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa terlibat dalam dugaan korupsi program pengadaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi, termasuk laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada periode 2020 hingga 2022.

Jaksa menyebut program tersebut diduga tidak sesuai dengan perencanaan serta prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai sekitar Rp2,18 triliun, yang terdiri dari Rp1,56 triliun dari program digitalisasi pendidikan serta Rp621,39 miliar terkait pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan.

Perkara ini juga melibatkan sejumlah pihak lain, yakni Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih, sementara Jurist Tan yang diduga terkait dalam perkara tersebut hingga kini masih berstatus buronan.

Atas perkara ini, Nadiem didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: M Adi FajriE

Editor : Nicha R

JAKARTA — Massa dari Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (12/3/2026) sore untuk menyampaikan aspirasi terkait proses hukum terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Aksi tersebut berlangsung saat KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap Yaqut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji 2024. Yaqut diketahui juga menjabat sebagai penasihat organisasi tersebut.

Dalam orasinya, massa Banser menyampaikan keprihatinan terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan menilai bahwa mantan Menteri Agama itu tidak memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan tambahan kuota haji.

“Setelah menyimak dengan saksama proses hukum terhadap sahabat Yaqut Cholil Qoumas, kami berpandangan bahwa: satu, keadilan dan kepastian hukum merupakan fondasi utama negara hukum. Penegakan hukum harus berjalan selaras dengan prinsip keadilan substantif dan tidak boleh semata-mata menjadi instrumen kriminalisasi,” ujar salah satu orator.

Massa juga menilai bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab administratif pejabat negara dalam menjalankan pemerintahan yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

“Praktik kriminalisasi kebijakan publik yang mengabaikan prinsip keadilan substantif dapat menjadikan hukum sebagai alat penekan yang menghambat inovasi pelayanan publik dan pada akhirnya melemahkan tata kelola pemerintahan,” lanjut orator tersebut.

Dalam aksi tersebut, Banser menyampaikan lima tuntutan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.

Pertama, mereka menyatakan keyakinan bahwa Yaqut Cholil Qoumas merupakan pejabat negara yang memiliki integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, mereka menolak kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang dinilai dibuat dengan itikad baik, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Ketiga, mereka meminta agar penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tetap berlandaskan prinsip keadilan substantif.

Keempat, Banser menuntut aparat penegak hukum bertindak profesional, objektif, dan proporsional agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penanganan perkara.

Kelima, mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto menggunakan kewenangan konstitusionalnya secara bijaksana untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam kasus tersebut.

Di akhir orasi, massa menyatakan akan terus mengawal proses hukum yang sedang berlangsung agar berjalan secara adil dan bermartabat.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R