BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pedalaman yang selama ini masih terkendala keterbatasan akses.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyebut peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama demi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bumi Batiwakkal.
“Wilayah pedalaman Berau masih memiliki tantangan besar dalam akses jalan, jembatan, dan fasilitas dasar lainnya. Karena itu, pembangunan infrastruktur terus kita dorong agar masyarakat di sana bisa menikmati layanan publik dengan lebih baik,” ujarnya.
Bupati menyebut, aksesibilitas yang baik tidak hanya akan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti distribusi hasil pertanian, perkebunan, hingga potensi pariwisata pedalaman.
“Jika jalan dan jembatan semakin layak, otomatis roda ekonomi juga bergerak. Inilah yang kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di pedalaman dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah serta dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kita ingin pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh kecamatan, termasuk wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan,” jelasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang sudah dibangun.
“Pemerintah membangun, tapi masyarakat juga perlu ikut merawat agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya. (adv/srn/set)
TENGGARONG – Kabar penambahan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 43 triliun dalam Rancangan Anggaran Pemdapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bagi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tambahan anggaran ini bisa menjadi ruang fiskal penting untuk mempercepat pembangunan dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Sebagaiman diketahui, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bersama DPR RI telah menyepakati kenaikan TKD. Semula dari sebelumnya Rp 650 triliun menjadi Rp 692,99 triliun. Tambahan TKD ini dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengaku belum mendapat kabar resmi mengenai detail tambahan tersebut. “Kita belum dengar. Kalau mendengar itu tentu sangat senang, meskipun kenaikannya kami lihat hanya sekitar 3 persen,” ujarnya minggu (21/9/2025).
Meski begitu, Aulia mengaku pohaknya masih menanti kepastian apakah tambahan alokasi akan mengalir juga ke Kukar. “Tapi secara utuh seperti apa, kami belum tahu,” ucapnya.
Menurut Aulia, TKD merupakan tulang punggung pembangunan di Kukar. Selama ini sebagian besar kegiatan pembangunan, pelayanan publik, hingga penggerak ekonomi daerah ditopang oleh belanja pemerintah yang bersumber dari transfer pusat.
Berdasarkan data alokasi TKD 2025, Kukar menerima antara Rp 5,5-5,7 triliun. Anggaran ini dipakai untuk membiayai berbagai program mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“TKD ini sangat dibutuhkan oleh daerah. Seperti kita pahami, perputaran ekonomi di daerah sebagian besar menggantung pada kegiatan pemerintah,” jelasnya.
Tambahan Rp 43 triliun di tingkat nasional, meski hanya menambah sekitar 3 persen, tetap diyakini memberi dampak positif. Dengan ruang fiskal yang lebih besar, Kukar berpotensi memperkuat sejumlah program prioritas daerah.
Aulia menekankan bahwa efek domino dari peningkatan anggaran pasti akan dirasakan masyarakat secara langsung. Belanja pemerintah yang lebih besar akan memperluas perputaran uang di pasar lokal, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru.
“Kalau pendapatan daerah besar, otomatis uang yang berputar di masyarakat juga semakin banyak. Itu yang kita harapkan,” katanya.
Kini, Pemkab Kukar masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat terkait rincian pembagian TKD untuk tiap daerah. Harapan besar melekat pada tambahan anggaran ini agar benar-benar memberi energi baru bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat Kukar.
TENGGARONG – Kondisi sekolah yang masih jauh dari kata layak di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat perhatian serius dari DPRD. Sekretaris Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan perbaikan sarana pendidikan agar anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman.
“Harapannya, dalam lima tahun ke depan semua sekolah bisa tertangani dengan baik. Anak-anak harus belajar di tempat yang layak,” ujar Idham, Minggu (21/9/2025).
Menurutnya, fokus DPRD saat ini adalah memastikan pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan fasilitas sekolah berjalan sesuai kebutuhan. Ia juga menekankan bahwa pengawasan penggunaan anggaran pendidikan akan diperketat.
“Dana pendidikan besar, tapi harus diarahkan ke hal yang penting. Fokusnya pembangunan ruang kelas dan fasilitas penunjang,” jelasnya.
Namun, Idham menegaskan pembangunan sekolah tidak boleh dipandang hanya dari sisi fisik semata. Lingkungan belajar yang kondusif, katanya, menjadi faktor penting dalam meningkatkan semangat siswa dan mutu pendidikan.
Ia juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya pemerataan pendidikan akan sulit tercapai.
“Kami ingin setiap anak di Kukar mendapatkan hak pendidikan yang layak, tanpa terkecuali,” tegas Idham.
Saya tidak hadir langsung di Stadion Mulawarman, Sabtu (20/9) malam ini. Namun, melalui siaran langsung akun YouTube Pupuk Kaltim, suasana yang tampak seakan menyeret ingatan saya puluhan tahun silam. Saat kesebelasan Pupuk Kaltim dan Bontang FC masih mewarnai panggung sepak bola nasional. Stadion selalu penuh sesak. Tabuhan drum, dukungan suporter, dan sorot lampu stadion mengingatkan pada masa ketika sepak bola Bontang pernah begitu hidup.
Sejak sore, warga berbondong-bondong datang ke stadion. Final Pupuk Kaltim (PKT) Cup 2025 mempertemukan kesebelasan Loktuan melawan Tanjung Laut. Sebelum partai pamungkas dimulai, suasana lebih dulu dihangatkan dengan penampilan Marching Band Pupuk Kaltim (MBPKT).
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan sambutan pada penutupan PKT Cup 2025.
Sebanyak 134 personel diturunkan dengan komando tiga field commander: Sahrul Gunawan, Nafisa Fadillah Putri, dan Ainun Risma Larasati. Formasi rapi di tengah lapangan disambut tepuk tangan penonton dari tribun. MBPKT membawakan sejumlah lagu populer, seperti Man in The Mirror, The Struggle, Kolam Susu, hingga Tabola Bale. Penampilan ini menjadi pembuka final dan menunjukkan kiprah MBPKT yang pada Desember 2025 mendatang akan mewakili Indonesia di Thailand World Music Championship 2025.
Sebelum laga utama, digelar pula partai ekshibisi antara Manajemen PKT melawan Forkopimda Bontang. Pertandingan persahabatan ini semakin memeriahkan suasana karena Wakil Wali Kota Agus Haris ikut turun sebagai kapten tim Forkopimda. Duel berlangsung seru, dan akhirnya Forkopimda keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0.
Marching Band Pupuk Kaltim tampil memukau membuka final PKT Cup 2025 di Stadion Mulawarman.
Suasana final semakin lengkap dengan sambutan manajemen perusahaan. Direktur Manajemen Risiko PKT, Teguh Ismartono, menegaskan bahwa turnamen ini bukan hanya soal kompetisi olahraga, melainkan wujud nyata nilai kebersamaan dan sportivitas.
Ia berharap PKT Cup bisa menjadi agenda rutin tahunan karena antusiasme warga sangat besar. “Kalah atau menang hal biasa, yang utama adalah persatuan,” tegasnya.
Atraksi pembawa bendera Fair Play FIFA sebelum laga final PKT Cup 2025 dimulai.
Sementara, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, turut menyampaikan apresiasi. Menurutnya, selama dua pekan turnamen berjalan lancar dan aman karena sportivitas dijunjung tinggi. Ia menekankan bahwa sepak bola bukan hanya hiburan, tetapi juga penggerak ekonomi. “Sepak bola dicintai warga Bontang. Insyaallah dengan ajang ini UMKM ikut tumbuh dan perekonomian meningkat,” ucapnya.
Neni juga menegaskan pentingnya kolaborasi. Ia pun langsung menugaskan Wakil Wali Kota Agus Haris untuk menggagas kerja sama dengan seluruh perusahaan di Bontang agar bersama-sama membentuk klub sepak bola yang bisa menjadi kebanggaan kota. Dengan dukungan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, Neni optimistis geliat sepak bola Bontang dapat kembali bangkit dan memberi manfaat luas.
Personel Marching Band Pupuk Kaltim (MBPKT) membawakan lagu populer dengan formasi lengkap di tengah lapangan.
Tepat pukul 21.00 WITA, wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Sorak suporter semakin riuh, nyanyian dukungan menggema di seluruh tribun. Hingga tulisan ini dibuat, laga final masih berlangsung, dan euforia penonton belum surut sedikit pun.
Bagi saya pribadi, suasana ini membangkitkan kenangan lama. Saya pernah menjadi manajer sponsorship Bontang FC pada tahun 2017, di bawah kepemimpinan CEO Arief Budi Santoso. Dari dekat saya menyaksikan bagaimana klub ini dikelola, bagaimana suporter setia rela berkorban, dan bagaimana sepak bola hadir sebagai kebanggaan bersama warga Bontang.
Sejarah panjang klub ini—dari PKT Bontang hingga berganti nama menjadi Bontang FC—membuktikan bahwa Bontang pernah berdiri sejajar dengan klub-klub besar tanah air.
Kini, kerinduan itu kembali terasa nyata. Stadion Mulawarman malam ini menjadi saksi bahwa warga Bontang ingin lagi memiliki tim profesional yang bisa berlaga di kompetisi nasional. Dengan dukungan perusahaan besar, pemerintah, dan semangat masyarakat, bukan mustahil harapan itu segera terwujud.
Sepak bola bukan sekadar skor, melainkan kebanggaan, persatuan, dan harapan. Malam ini, meski hasil pertandingan belum diketahui, satu hal sudah pasti: Bontang kembali menunjukkan bahwa cintanya pada sepak bola tak pernah padam. (*)
LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan pemeriksaan terhadap mantan Penjabat (PJ). Gubernur Lampung Samsudin terkait perkembangan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) senilai 17.286.000 dolar AS.
“Pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Bapak Samsudin ini terkait perkembangan PI 10 persen WK OSES senilai 17.286.000 dolar AS,” kata Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati Lampung Masagus Rudy, di Bandarlampung, Jumat (19/9/2025).
Dia mengatakan bahwa Kejati Lampung hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dalam kasus ini yakni komisaris, direktur operasional, serta pemegang saham.
“Berkait pemeriksaan yang dilakukan, lebih fokus ke institusi yang bersangkutan dalam penyelenggaraan dana PI 10 persen tersebut,” kata dia.
Dia pun mengatakan bahwa untuk saat ini tidak banyak yang bisa Kejati Lampung dalam perkembangan kasus ini, karena karena proses masih berjalan.
“Kami akan terbuka dalam kasus ini dan setiap perkembangan bakal kami informasikan kepada publik,” kata dia.
Sementara itu Mantan PJ Gubernur Lampung Samsudin tidak banyak bicara saat dimintai keterangan usai menjalani pemeriksaan oleh Kejati.
“Ya datang ke sini untuk menjadi saksi PI 10 persen,” kata dia.
Sebelumnya Kejati Lampung juga telah memeriksa mantan Gubernur Lampung Periode 2019-2024 Arinal Djunaidi terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) senilai 17.286.000 dolar AS. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan secara berulang tidak ideal diterapkan.
Purbaya, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025) malam, mengatakan bahwa program tersebut justru dapat mendorong perilaku tidak patuh di kalangan wajib pajak.
“Kalau dua tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Mereka akan pikir, dua tahun lagi ada tax amnesty lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya mengaku masih akan mempelajari setiap usulan yang muncul terkait pengampunan pajak
“Tapi, saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Tapi, sebagai ekonom untuk saya sih, tidak terlalu appropriate. Tidak terlalu pas lah,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pemerintah fokus pada pengelolaan pajak yang sehat dan penegakan hukum yang konsisten.
“Jadi, yang pas adalah jalankan program-program pajak yang betul, collect yang betul, kalau nggak ada yang salah dihukum, tapi kita jangan meres gitu,” katanya.
Purbaya juga mengingatkan bahwa penerimaan pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Kalau udah punya duit, ya dibelanjain,” ujarnya sambil menekankan perlunya kebijakan fiskal yang adil dan berkesinambungan.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI telah menuntaskan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.
Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 17–18 September 2025, disepakati penambahan 23 RUU baru dan penghapusan 1 RUU, sehingga total daftar Prolegnas kini mencakup 198 RUU ditambah 5 RUU kumulatif terbuka.
Untuk Prolegnas Prioritas 2025, Baleg juga menambah 12 RUU baru, terdiri atas tujuh usulan DPR dan lima usulan pemerintah, menjadikan total 52 RUU ditambah 5 daftar kumulatif terbuka.
Salah satu yang tetap dipertahankan adalah RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), yang semula diusulkan Baleg DPR dan kemudian dikuatkan menjadi usulan Komisi XI melalui surat resmi agar tetap masuk agenda prioritas tahun depan. (ANT/KN)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024 belum mengarah kepada organisasi masyarakat (ormas).
“Sepanjang penyidikan sampai hari ini (Jumat 19/9), tidak ada mengarah kepada institusi ataupun organisasi masyarakat tertentu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Lebih lanjut Budi mengatakan penyidikan kasus tersebut masih berfokus pada peran pihak-pihak secara individu yang dinilai bertanggung jawab dalam perkara kuota haji.
“Dalam penyidikan perkara ini, KPK fokus mendalami peran-peran individu yang diduga terlibat terkait pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.
Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.
Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan perkembangan terbaru program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mencapai 65 unit pada akhir bulan ini.
Gus Ipul, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025), menyebutkan, dalam satu hingga dua hari ke depan akan ada 16 titik Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi, sementara sekitar 40-an unit lainnya ditargetkan menyusul pada akhir September.
“insya Allah satu sampai dua hari lagi akan ada 16 titik yang mulai beroperasi, sisanya nanti 40-an itu nanti di akhir September,” katanya.
Gus Ipul mengakui tantangan terbesar dalam percepatan program ini adalah pemenuhan sarana-prasarana, seleksi guru, kepala sekolah, serta penerimaan siswa.
Namun, melalui semangat gotong royong dan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kemenko PM, seluruh hambatan dapat diatasi, kata Gus Ipul menambahkan.
Dikatakan Gus Ipul, Sekolah Rakyat ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa yang memiliki sekitar 69 titik hingga Sulawesi dan berbagai pulau lain, sehingga akses pendidikan rintisan ini dapat dirasakan lebih merata.
“Hampir merata di setiap pulau sudah bisa kita jangkau untuk sekolah rintisan ini,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto kembali menambah 65 unit Sekolah Rakyat yang ditargetkan rampung akhir bukan ini, sehingga jumlah total sekolah yang beroperasi akan mencapai 165 unit.
Kepala Negara seusai meninjau implementasi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9), berharap Sekolah Rakyat bisa bertambah 100 tiap tahun demi memberikan pendidikan layak kepada masyarakat kurang mampu.
“Saya dapat laporan akhir September, 2 minggu, 3 minggu lagi akan jadi 165 Sekolah Rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan,” ujar Presiden.
Presiden menuturkan, pemerintah berencana agar Sekolah Rakyat tak hanya untuk masyarakat desil 1, tapi juga bisa diakses warga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi desil 2 hingga 5. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejatinya tidak pernah menyampaikan akan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait demonstrasi yang berujung rusuh pada akhir Agustus 2025 lalu.
Pras, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa wacana pembentukan TGPF itu semula berasal setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa pada 11 September lalu.
“Di situ disampaikan bahwa Bapak Presiden telah setuju membentuk tim gabungan pencari fakta atau tim investigasi. Yang perlu kami sampaikan bahwa di dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Yang beliau sampaikan bahwa proses investigasi terhadap kejadian beberapa waktu yang lalu sudah berjalan,” kata Pras saat memberikan keterangan pers di ruang media, Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), kata Pras, telah menjelaskan bahwa proses investigasi terhadap aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu telah berjalan.
Oleh karenanya, Istana pun menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menyampaikan rencana pembentukan tim gabungan pencari fakta.
“Dalam kesempatan ini perlu kami luruskan bahwa Bapak Presiden tidak pernah menyampaikan ingin membentuk atau menyetujui pembentukan tim investigasi tersebut,” kata Pras.
Di sisi lain, Presiden juga menghormati inisiatif dari enam lembaga negara (LN) HAM yang telah membentuk tim penyelidik non-yudisial independen terkait demo tersebut.
Pras meminta untuk membiarkan penyelidikan itu berjalan dan pemerintah siap membantu mencari jalan keluar jika terdapat kendala.
“Biarkan prosesnya berjalan dan kalau kemudian dalam prosesnya itu terdapat kendala, ya kita akan coba membantu untuk mencari jalan keluarnya,” kata Pras.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait demonstrasi yang berujung rusuh pada akhir Agustus 2025 lalu.
Menurut Presiden, yang disampaikan Yusril, tim bentukan enam LN HAM tersebut lebih kuat kedudukan dan independensinya dibandingkan TGPF yang apabila dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres), pada akhirnya bertanggung jawab kepada Presiden.
Adapun enam LN HAM dimaksud, yakni Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Disabilitas (KND), Ombudsman, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Dia menuturkan keenam lembaga negara HAM itu dibentuk dengan undang-undang (UU) dan menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai amanat UU, di mana pemilihan anggota dan komisionernya juga dilakukan melalui seleksi yang ketat. (ANT/KN)
JAKARTA – Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri berjanji Pertamina akan transparan dan terbuka (open book) dalam mengimpor BBM tambahan untuk SPBU-SPBU swasta.
Sejumlah pemilik SPBU swasta seperti Shell, BP, Vivo, dan Exxon Mobil di Jakarta, Jumat (19/9/2025), sepakat untuk mengimpor BBM tambahan di luar kuota yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Pertamina.
“Dengan demikian, baik dari kualitas, baik dari joint surveyor, bersama-sama kita melihat, dari saat pengiriman, termasuk juga dari sisi harga kita akan terbuka, sama-sama dengan SPBU swasta. Kita akan open book supaya transparan, dan tentunya kita berharap agar supaya harga di masyarakat tidak ada kenaikan,” kata Simon A. Mantiri menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Simon juga menegaskan Pertamina tidak memonopoli impor BBM untuk swasta, karena BBM yang diimpor Pertamina saat ini dikhususkan hanya untuk BBM di luar kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, impor BBM yang masih masuk dalam kuota dapat dilakukan langsung oleh swasta.
“Tidak ada impor satu pintu oleh Pertamina, karena kebijakan importasi itu sesuai seperti sebelumnya adalah melalui badan usaha masing-masing, kecuali penambahan. Jadi, tadi untuk penambahan, sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan. Nah, untuk penambahan memang saran dari Kementerian (ESDM, red.) untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” sambung Simon.
Simon melanjutkan tidak ada kebijakan impor satu pintu yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kuota yang telah diberikan kepada pemilik SPBU swasta tiap tahunnya. Untuk tahun 2025, swasta mendapatkan kuota impor BBM 10 persen lebih besar daripada kuota yang diberikan pada tahun 2024.
“Tidak ada kebijakan satu pintu, kecuali untuk penambahan. Untuk penambahan ini kan di luar kuota,” ujar Simon Aloysius Mantiri.
Dalam kesempatan yang sama, Simon juga memastikan swasta menerima base fuel atau BBM dengan kadar oktan murni tanpa zat aditif. Dengan demikian, masing-masing dari pemilik SPBU swasta itu dapat lanjut mengolah base fuel tersebut sesuai spesifikasinya masing-masing.
“Base fuel ini adalah base fuel awal yang nantinya kemudian diracik, atau ditambahkan aditif sesuai dengan resep atau rahasia dapur dari masing-masing badan usaha. Dengan demikian, tadi kami sudah menemukan titik temu. Nah tentunya masing-masing badan usaha memiliki strategi, memiliki kiat-kiat tertentu, sekaligus memiliki resep tertentu untuk mendorong kualitas BBM yang semakin bermutu di masyarakat,” ujar Dirut Pertamina. (ANT/KN)
