BERAU – Dinamika yang muncul di masyarakat akibat polemik tapal batas antara Berau dan Kutai Timur (Kutim) disorot Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris.

Dia menilai, keberadaan posko keamanan perlu di kawasan perbatasan karena menjadi kunci menjaga stabilitas masyarakat.

“Posko keamanan yang berdiri di wilayah Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu memiliki peran strategis dalam meredam potensi gesekan di tingkat masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, selama persoalan batas wilayah antara Berau dan Kutai Timur belum menemui titik terang, pengawasan di kawasan perbatasan harus tetap diperkuat agar situasi tetap kondusif.

“Posko ini sangat penting untuk menjaga situasi tetap aman. Selama belum ada keputusan resmi terkait batas wilayah, keberadaan posko keamanan harus tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menilai kehadiran posko tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengawasan, tetapi juga simbol kesiapsiagaan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah mereka.

Waris juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah kampung yang telah berinisiatif mendirikan posko keamanan tersebut.

Baginya, langkah itu menunjukkan kesadaran bersama untuk mencegah konflik dan menjaga hubungan antarwarga tetap harmonis.

“Ini bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga wilayahnya agar tidak menimbulkan konflik. Tentu kita sangat mendukung langkah tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi posko dengan melibatkan unsur aparat keamanan serta pemerintah kecamatan, sehingga pengawasan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal.

Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah kampung, dan aparat keamanan, diharapkan situasi di kawasan perbatasan Berau–Kutai Timur tetap aman hingga ada kejelasan resmi mengenai batas wilayah kedua daerah tersebut. (adv)

BERAU – Upaya pelestarian bahasa daerah terus menjadi perhatian DPRD Kabupaten Berau. Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang menegaskan pentingnya perlindungan sekaligus penerapan Bahasa Berau sebagai muatan lokal di lingkungan sekolah.

Menurutnya, pengenalan bahasa daerah sejak usia dini merupakan langkah strategis untuk menjaga identitas budaya masyarakat Berau agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Ratna menilai sekolah menjadi ruang paling efektif untuk menanamkan kesadaran budaya kepada generasi muda. Melalui proses pendidikan formal, bahasa daerah dapat diperkenalkan secara sistematis sehingga siswa tidak hanya mengenalnya, tetapi juga memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

“Sekolah adalah ruang paling efektif untuk menanamkan identitas daerah. Jika bahasa daerah tidak diperkenalkan sejak awal, lama-kelamaan bisa ditinggalkan. Kami mendorong agar regulasi terkait segera dirampungkan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, keberadaan muatan lokal Bahasa Berau di sekolah nantinya diharapkan mampu memperkuat rasa bangga generasi muda terhadap warisan budaya daerahnya sendiri. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan bahasa daerah agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Namun demikian, Ratna menekankan bahwa penerapan Bahasa Berau sebagai muatan lokal harus dipersiapkan secara matang. Kesiapan tenaga pendidik, penyusunan materi ajar, hingga metode pembelajaran dinilai menjadi faktor penting agar proses pengajaran dapat berjalan efektif.

“Guru yang akan mengajar harus benar-benar siap, materi pembelajaran juga harus disusun dengan baik, termasuk metode yang menarik agar siswa mudah memahami dan tertarik mempelajarinya,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pelaksanaan pembelajaran Bahasa Berau di sekolah. Regulasi tersebut dinilai penting agar penerapan muatan lokal dapat berjalan seragam di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Berau.

Menurutnya, keberadaan aturan yang jelas akan memberikan kepastian bagi sekolah dalam mengintegrasikan Bahasa Berau ke dalam kurikulum pembelajaran.

“Masuknya Bahasa Berau bukan sekadar tambahan pelajaran. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menjaga jati diri masyarakat,” tambahnya.

Ratna juga menyampaikan bahwa langkah tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pendidikan yang saat ini tengah mematangkan kajian teknis terkait kurikulum, metode pembelajaran, serta regulasi pendukung sebelum Bahasa Berau diterapkan secara menyeluruh di sekolah-sekolah.

Ia berharap, setelah diterapkan nanti, pembelajaran Bahasa Berau tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para siswa.

“Saya berharap siswa tidak hanya memahami bahasa di kelas, tetapi juga terbiasa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya. (adv)

BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyampaikan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama lembaga legislatif yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan daerah.

Melalui fungsi tersebut, DPRD berperan memastikan seluruh program yang dijalankan pemerintah daerah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga tepat sasaran serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan sekadar formalitas atau rutinitas kelembagaan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif, transparan, dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan daerah.

“Setiap program yang dibiayai melalui APBD harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itu DPRD memiliki tanggung jawab untuk terus mengawasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan,” ujarnya.

Sumadi menilai pengawasan yang intensif sangat penting, terutama terhadap program-program prioritas daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Berau.

Menurutnya, tanpa pengawasan yang optimal, berbagai program yang telah direncanakan berpotensi tidak berjalan maksimal atau bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Karena itu DPRD akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Pengawasan ini juga bertujuan memastikan bahwa seluruh program prioritas dapat berjalan sesuai target dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Sumadi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada sinergi yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia menilai komunikasi serta koordinasi yang terjalin dengan baik antara DPRD dan pemerintah daerah akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi tersebut, berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah dirancang diharapkan dapat terealisasi secara optimal dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau agar menjalankan setiap program kerja dengan perencanaan yang matang serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

“Kami menilai hal ini penting agar proses pembangunan daerah tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga berkelanjutan dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Berau ke depan,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Menjelang arus mudik Lebaran, DPRD Kabupaten Berau mengingatkan seluruh operator transportasi untuk mengutamakan faktor keselamatan dalam melayani para penumpang.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman, yang mengimbau armada transportasi darat maupun laut agar memastikan kesiapan operasional sebelum melayani perjalanan pemudik.

Menurut Sakirman, peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri merupakan fenomena yang selalu terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, kesiapan armada transportasi serta kedisiplinan para pengemudi dan motoris kapal menjadi faktor penting agar perjalanan para pemudik berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Ia menekankan, seluruh armada yang melayani rute mudik, baik bus milik Perum Damri maupun kapal motor penumpang yang melayani jalur perairan, harus memastikan kondisi kendaraan dan kapal dalam keadaan layak beroperasi.

“Keselamatan pemudik harus menjadi prioritas utama. Armada transportasi harus benar-benar memastikan kendaraan maupun kapal yang digunakan memenuhi standar keselamatan,” ujarnya.

Sakirman menjelaskan bahwa pemeriksaan rutin terhadap kendaraan maupun kapal menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi kecelakaan selama perjalanan. Selain kondisi mesin dan kelayakan teknis, kelengkapan alat keselamatan juga harus dipastikan tersedia dan dapat digunakan dengan baik.

Menurutnya, para pengemudi bus maupun motoris kapal juga harus mematuhi seluruh standar operasional yang telah ditetapkan, termasuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima selama bertugas. Ia mengingatkan agar para pengemudi tidak memaksakan diri bekerja dalam kondisi lelah, karena hal tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

“Pengemudi harus menjaga konsentrasi selama perjalanan. Jika kondisi tubuh sudah lelah, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu agar keselamatan penumpang tetap terjaga,” katanya.

Selain memberikan imbauan kepada operator transportasi, Sakirman juga mengingatkan para pemudik untuk turut berperan dalam menjaga keselamatan selama perjalanan. Ia meminta masyarakat agar mematuhi aturan yang berlaku serta mengikuti arahan dari petugas maupun awak transportasi.

Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak memaksakan diri menggunakan transportasi yang telah melebihi kapasitas penumpang, karena kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan selama perjalanan.

Menurutnya, keselamatan perjalanan mudik tidak hanya menjadi tanggung jawab operator transportasi, tetapi juga memerlukan kesadaran dari para penumpang.

“Pemudik juga harus disiplin dan taat aturan. Dengan kerja sama semua pihak, perjalanan mudik bisa berjalan lebih aman dan nyaman,” pungkasnya. (adv)