BONTANG – DPR RI memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah baru akan dibahas tahun depan melalui revisi Undang-Undang Pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, menegaskan sikap resmi partai politik masih beragam, bahkan mayoritas masih berhati-hati menyatakan pandangan.

“Secara resmi baru NasDem yang terang-terangan menolak putusan ini. Sementara partai-partai lain seperti Golkar dan PAN masih mengkaji secara mendalam. Semua akan jelas pada 2026 saat pembahasan RUU Kepemiluan yang mencakup UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik,” ujar Edy di sela menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja di Bontang, Senin (22/9/2025).

Edy menekankan bahwa posisi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu hanyalah eksekutor dari produk undang-undang yang disusun DPR. “Teman-teman penyelenggara tidak bisa mengambil sikap. Mereka hanya menjalankan apa yang diputuskan dalam Undang Undang. Karena itu pembahasan di DPR sangat strategis, agar warisan ke depan bisa menyelesaikan berbagai problem kepemiluan,” jelasnya.

Secara pribadi, Edy mengaku setuju dengan putusan MK karena pembagian jadwal pemilu dinilai membuat kerja penyelenggara lebih fokus dan berkualitas. Ia mengibaratkan beban kerja yang semula menggarap “lima hektare sekaligus” bisa dibagi dua tahap.

“Kalau dikerjakan bertahap, hasilnya lebih baik, lebih efisien, dan isu politik juga lebih seimbang. Selama ini kalau serentak, publik hanya bicara soal presiden, sementara isu pileg dan pilkada nyaris tenggelam,” tambahnya.

Di sisi lain, KH Aus Hidayaturoh menilai putusan MK 135 sebagai “nyeri-nyeri sedap”. Menurutnya, keputusan ini menyimpan peluang perbaikan, tetapi juga mengingatkan publik akan rapuhnya integritas lembaga hukum dan politik. “Kita sudah tahu kualitas MK seperti apa. Sering ada kontroversi yang menimbulkan kekecewaan publik. Tapi inilah momentum untuk memperbaiki sistem,” ujarnya.

Hidayat juga mengingatkan agar pengawasan tidak hanya diserahkan kepada Bawaslu dan aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. “Kalau presidennya cawe-cawe, MK bermasalah, lalu penyelenggara ikut-ikutan, tentu demokrasi kita akan rusak. Karena itu masyarakat harus menjadi garda depan pengawasan,” tegasnya. (KN)

Editor: Agus S

BONTANG – Penguatan kelembagaan pengawas pemilu tidak boleh berhenti pada siapa yang menang atau kalah. Tetapi harus meninggalkan warisan berupa catatan literasi dan transparansi bagi publik.

Pesan itulah yang ditegaskan Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, dan Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja di Hotel Bintang Sintuk, Kota Bontang, Senin (22/9/2025).

Acara turut menghadirkan narasumber Tenaga Ahli DPR RI Yogo Pamungkas dan Agus Susanto, selaku praktisi yang juga mantan Anggota Bawaslu Bontang.

Hari Darmanto menekankan, pemilu bukan semata melahirkan pejabat terpilih, melainkan juga harus tercatat sebagai proses demokrasi yang bisa dipelajari.

Karena itulah, Bawaslu Kaltim sudah memproduksi sejumlah publikasi, mulai dari Pengawasan Pemilu dalam Angka 2024, laporan Pilgub Kaltim, hingga Pilkada di 10 kabupaten/kota.

“Kami tidak hanya bicara siapa yang menang, tapi bagaimana dinamika pengawasan berjalan. Semua itu kami dokumentasikan agar bisa jadi referensi di masa depan,” tegas Hari.

Ia juga memaparkan rencana strategis membangun pusat data dan literasi pemilih bekerja sama dengan Kesbangpol Kaltim. Pusat data ini akan menjadi basis manajemen pemilu bagi partai politik, sehingga bisa dipakai sebagai instrumen kebijakan dalam menghadapi Pemilu 2029 dan Pilkada serentak 2027.

“Partai politik harus punya bahan lengkap bagaimana mengelola kontestasi. Literasi ini penting agar demokrasi kita tidak hanya berhenti di pesta lima tahunan, tapi terus diperkuat dengan basis pengetahuan,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan kelembagaan juga menjadi cara menjaga moralitas pejabat publik. “Pemilu tidak boleh hanya jadi ritual politik, tapi harus menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan instrumen yang modern, adaptif, dan akuntabel agar mampu menjawab tantangan zaman. “Kita ingin demokrasi yang semakin kuat dengan penopang sistem yang memadai,” jelasnya.

Menurut Aldy, penguatan kelembagaan tidak cukup di tingkat penyelenggara. Pertemuan dengan mitra kerja, partai politik, organisasi kepemudaan, hingga media juga harus dimaknai sebagai kelas pendidikan politik yang berkelanjutan.

“Kita perlu memperbanyak ruang-ruang literasi politik. Ini bagian dari tanggung jawab bersama agar demokrasi semakin maju,” tambahnya.

Ia menekankan, transparansi adalah kunci. Karena itu, Bawaslu Bontang menyusun buku laporan pengawasan Pilkada 2024 yang akan disebarkan secara digital maupun cetak.

“Bawaslu adalah lembaga publik, maka harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Laporan pengawasan kami wujudkan dalam bentuk buku yang bisa diakses masyarakat, partai, hingga organisasi masyarakat sipil,” tegasnya. (KN)

Editor: Agus S

BONTANG – Anggota DPR RI Dapil Kaltim, KH Aus Hidayat Nur, menyampaikan kritik tajam terhadap praktik demokrasi di Indonesia pasca Pemilu 2024. Ia menyebut banyak persoalan mendasar, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menimbulkan polemik, lemahnya pengawasan ijazah calon kepala daerah, hingga dominasi oligarki yang semakin menggerus keadilan pemilu.

Hal ini disampaikan saat kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja yang digelar di Hotel Bintang Sintuk, Bontang, Senin (22/9/2025).

Dalam sambutannya, KH Aus menyebut putusan MK kerap menjadi paradoks. “Istilahnya nyeri-nyeri sedap. Karena meskipun final dan mengikat, putusan MK sering justru bikin masalah baru. Kita bisa lihat bagaimana polemik soal ijazah terjadi di beberapa daerah. Seharusnya, penyelenggara pemilu sudah tuntas memverifikasi sejak awal,” tegasnya.

Ia mencontohkan kasus ijazah yang seharusnya bisa dicegah dengan pengawasan ketat. Menurutnya, kalau seorang calon benar-benar memiliki latar pendidikan yang sah, itu bisa diverifikasi langsung ke sekolah atau perguruan tinggi. “Jangan sampai sudah jadi pejabat, baru dipersoalkan. Itu sangat merugikan, baik penyelenggara maupun masyarakat,” tambahnya.

KH Aus juga menyinggung lemahnya penegakan aturan oleh lembaga pemilu dan aparat negara. Ia menyebut kalau presiden ikut cawe-cawe, MK bermasalah, hingga aparat tidak berjalan sesuai fungsinya, maka demokrasi bisa hancur.

“Kalau pengawas tidak tegas, polisi belum sepenuhnya reformasi, dan MK dipertanyakan kualitasnya, rakyat akan terus kecewa. Demokrasi hanya tegak kalau penegak hukum adil,” katanya.

Lebih jauh, politisi senior PKS itu menyoroti peran oligarki dalam politik nasional. Ia menilai oligarki adalah aktor intelektual di balik kerusakan sistem demokrasi, karena memaksakan kepentingan kapitalis dalam setiap proses politik.

“Oligarki inilah sumber masalah. Kalau negara kita masih tunduk pada kepentingan kapitalisme, pemilu tidak akan pernah benar-benar jujur. Negara ini harus kembali ke nilai nasionalis, religius, dan berpihak kepada rakyat, bukan oligarki,” ujarnya.

KH Aus kemudian menyinggung ancaman rekayasa sosial yang semakin berbahaya ketika bersinggungan dengan bonus demografi. Pada 2030 hingga 2050, sekitar 60 persen pemilih adalah generasi muda, terutama Gen Z. “Anak muda ini cerdas, melek informasi, tapi juga cuek dan gampang dipengaruhi buzzer serta hoaks di media sosial. Ini tantangan berat, karena mereka akan jadi penentu arah politik bangsa,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, problem demokrasi bukan hanya soal penyelenggara, tetapi juga masyarakat pemilih. Menurutnya, partisipasi publik dalam pengawasan harus lebih aktif. “Kalau ada calon bermasalah, misalnya soal ijazah, masyarakatlah yang pertama melapor. Jangan sampai kejadian seperti di Solo, baru ribut setelah selesai jabatan. Kita semua punya tanggung jawab mengawal,” tegasnya.

KH Aus menutup pernyataannya dengan pesan keras bahwa demokrasi hanya bisa sehat bila semua pihak—penyelenggara, aparat, politisi, dan rakyat—setia kepada konstitusi dan nilai Pancasila. “Kalau oligarki dibiarkan, kalau ASN tidak netral, kalau MK masih bermasalah, maka demokrasi kita hanya akan jadi alat kekuasaan, bukan alat rakyat,” pungkasnya. (KN)

Editor: Agus S