MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat melakukan koordinasi guna menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait penertiban aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Distrik Wasirawi, yang selama bertahun-tahun merugikan negara, daerah, dan masyarakat.

Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Senin (22/9/2035), mengatakan Komisi III DPR RI telah memberi rekomendasi pada Pemkab Manokwari mengambil langkah konkret dalam menertibkan pertambangan ilegal di Distrik Wasirawi serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar.

“Penertiban harus kita lakukan supaya pengelolaan pertambangan emas yang merupakan kekayaan alam Manokwari dapat berjalan sesuai aturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia mengatakan, selama kurun 2018-2025, kerugian akibat aktivitas tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp4 triliun.

Dimana hasil pertambangan ilegal tidak sepeserpun masuk sebagai penghasilan daerah dan telah menyebabkan kerugian baik dari sisi ekonomi, kerusakan lingkungan, sosial masyarakat, maupun stabilitas keamanan. Padahal, nilai fantastis tersebut semestinya bisa menjadi pemasukan negara maupun daerah jika dikelola secara resmi.

“Pertambangan harus dikelola secara bijaksana agar tidak merusak lingkungan dan tetap memberi manfaat sosial bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, merupakan hal yang wajar jika pemerintah mengatur pertambangan di wilayahnya sehingga memiliki dampak positif bagi masyarakat luas, hasilnya dinikmati negara, daerah, dan masyarakat.

Ia mencontohkan, beberapa daerah yang sudah menikmati pertambangan legal seperti di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Mimika yang mampu memberikan manfaat luas melalui skema bagi hasil. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak mendukung Pemkab Manokwari untuk menghentikan praktik tambang ilegal yang hanya menguntungkan oknum tertentu.

“Kekayaan alam di Wasirawi bukan milik pribadi. Itu adalah kekayaan masyarakat Arfak, bahkan kekayaan seluruh rakyat Papua. Jangan main curi-curi sendiri. Semua harus resmi supaya manfaatnya bisa dirasakan bersama, baik negara, daerah, masyarakat adat, maupun warga lainnya,” tegasnya.

Bupati juga menekankan, filosofi masyarakat adat Arfak adalah tidak hidup untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama. Ia berharap seluruh pihak menghentikan aktivitas tambang ilegal demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Karena itu, semangat leluhur harus dijaga dengan mengelola kekayaan alam secara resmi, transparan, dan adil. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyatakan gaji aparatur sipil negara (ASN) belum dapat dipastikan naik pada tahun 2025, meskipun rencana kenaikan gaji itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Qodari menjelaskan meskipun telah diatur dalam Perpres No. 79/2025, kenaikan gaji itu tidak otomatis berlaku karena ada serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

“Sampai saat ini, kebijakan kenaikan gaji belum dapat dipastikan. Rencana kebijakan ada dalam lampiran Perpres No. 79/2025 sebagai pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 30 Juni 2025. Pengalaman menunjukkan bahwa ada rencana-rencana kebijakan yang tercantum dalam RKP, tetapi tidak atau belum bisa dilaksanakan di tahun bersangkutan. Misalnya, cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, dan lain-lain,” kata M. Qodari menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Kantor Staf Presiden RI, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Qodari melanjutkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejauh yang dia ketahui, juga belum membahas rencana kenaikan gaji ASN itu dengan Kementerian Keuangan.

“Untuk teman-teman cek ulang, sebetulnya kenaikan gaji untuk ASN itu baru tahun lalu, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024. Jadi, terakhir baru tahun lalu (ASN) naik gaji,” ujar Qodari.

Dia juga berpendapat kenaikan gaji itu juga perlu menghitung kondisi keuangan negara jika kebijakan itu nantinya diberlakukan untuk 4,7 juta aparatur sipil negara.

Anggaran yang dialokasikan untuk gaji ASN saat ini sekitar Rp178,2 triliun per tahun, tetapi angka itu belum termasuk tunjangan-tunjangan termasuk tunjangan hari raya (THR).

“Apabila dilakukan peningkatan secara moderat, saya gak usah sebut moderat, (kenaikan) angka 8 persen aja lah, pokoknya seperti kenaikan gaji tahun 2024, maka akan dibutuhkan tambahan minimal Rp14,24 triliun pada RKP. Nah ini dia. Jadi, intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik, atau yang bisa memenuhi kondisi, dan ya kebutuhan untuk kenaikan gaji ini,” ujar M. Qodari.

Perpres No.79/2025, sebagaimana dikutip dari bagian lampiran, memuat rencana kenaikan gaji untuk ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara.

Tidak hanya rencana naik gaji, pemerintah juga berencana meningkatkan sistem penilaian untuk ASN.

Terlepas dari rencana itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui wartawan di kantornya, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin (22/9/2025), mengaku belum membahas rencana kenaikan gaji untuk ASN.

“Sepertinya belum (dihitung, red.),” kata Purbaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Sanly Liu resmi dinobatkan menyandang gelar Miss Universe Indonesia 2025 (MUID25) dalam putaran grand final yang digelar di Jakarta pada Senin (22/9/2025) malam.

“Congratulation Sanly Liu menjadi Miss Universe Indonesia 2025,” kata pembawa acara grand final Miss Universe Indonesia 2025.

Sanly Liu dinobatkan sebagai juara kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2025 diberikan Mahkota Jiwanta yang dipakaikan langsung oleh Miss Universe Indonesia 2024, Clara Shafira.

Mahkota Jiwanta dihadirkan untuk Miss Universe Indonesia 2025, yang diambil dari bahasa Sanskerta, Jivanta yang bermakna kehidupan yang senantiasa tumbuh, bertahan, dan kembali lebih kuat.

National Director Miss Universe Indonesia 2025, Kelly Tandiono memakaikan selempang Miss Universe Indonesia 2025 dan memberikan bunga kepada Sanly Liu.

Sebagai Miss Universe Indonesia 2025, Sanly Liu akan mewakili Indonesia dalam ajang kontes kencantikan dunia, Miss Universe 2025 yang akan berlangsung di Thailand.

Dalam babak Top 3, Sanly tampil dengan jawaban lugas yang memikat dewan juri dalam sesi tanya jawab. Dia menyampaikan pandangannya dalam Bahasa Inggris mengenai seorang pemimpin masa kini harus memiliki transparansi.

“Indonesia, dengan semua generasi mudanya, kita semua sebenarnya sangat cerdas, dan kita harus memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada pemimpin dan pemimpin harus memiliki transparansi,” tutur Sanly.

Selain meraih gelar Miss Universe Indonesia 2025, Sanly Liu juga mendapat penghargaan kategori sebagai fan favorite atau finalis favorit penggemar.

Dalam babak Top 3, Sanly unggul dari dua finalis lain, yakni Rita Nurmaliza dari Riau yang dinobatkan sebagai 1st Runner Up dan Kirana Larasati dari Jakarta sebagai 2nd Runner Up Miss Universe Indonesia 2025.

Selain itu, gelaran Miss Universe 2025 juga memberikan penghargaan dalam ketegori Miss Elegance yang diberikan Merry Puteri dari Jawa Tengah.

Adapun ketiga finalis tersebut sebelumnya berhasil lolos dalam jajaran pada babak Top 6 Miss Universe Indonesia 2025. Pada babak Top 6 Miss Universe Indonesia 2025 itu terpilih Khaura Baraba (DKI Jakarta – 23 tahun), Sanly Liu (Bali – 29 tahun), Kirana Larasati (Jakarta – 38 tahun), Rita Nurmaliza (Riau – 29 tahun), Merry Puteri (Jawa Tengah -24 tahun), Chanceline Ebel (DKI Jakarta – 23 tahun).

Sebelumnya, ajang bergengsi Zetrix Miss Universe Indonesia 2025 dalam tahap grand final itu diikuti 16 finalis dari berbagai latar belakang dan daerah telah mengikuti tahap audisi offline. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan cadangan beras pemerintah (CPB) sebesar 3,9 juta ton tersedia aman hingga akhir tahun demi menjamin stabilitas komoditas pangan tersebut secara nasional.

“Dengan stok 3,9 (juta ton beras) itu mampu memasok sampai akhir tahun, sampai Desember nanti,” kata Rizal ditemui ANTARA seusai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Dia menyampaikan stok itu setelah sebagian telah didistribusikan untuk bantuan pangan kepada masyarakat sesuai instruksi pemerintah pusat. Dimana sebelumnya hingga Juli 2025, Bulog mencatat stok CBP mencapai 4,2 juta ton.

“Yang satu koma juta sekian (stok CBP) kan sudah didistribusikan untuk bantuan pangan (beras) dan sebagainya. Jadi ini tinggal 3,9 (juta ton) sekarang (stok cadangan beras pemerintah),” ujarnya.

Dikatakan, penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton, menjadi bukti komitmen Bulog mendukung produksi dalam negeri dan menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

Meski target penyerapan telah terpenuhi, Bulog menegaskan proses serapan gabah masih terus berjalan sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen.

Program penyerapan gabah diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas stok beras nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani melalui harga yang layak dan perlindungan dari tengkulak yang merugikan.

Rizal mengingatkan, petani agar menjual gabah dalam kondisi matang dan siap panen sehingga kualitas beras terjaga, menghasilkan stok cadangan berkualitas tinggi untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

“Jadi harapannya kepada para petani, gabah yang dijual ke Bulog itu adalah gabah yang betul-betul dalam kondisi baik dan betul-betul matang, siap panen dan kering,” bebernya.

Ia menambahkan, dengan stok 3,9 juta ton beras yang masih tersimpan, Bulog memastikan cadangan pangan nasional aman hingga Desember 2025, sesuai arahan Bapanas untuk menjamin ketahanan pangan sepanjang tahun.

Ia menegaskan pihaknya siap menjalankan peran sebagai operator pelaksana kebijakan pangan pemerintah, memastikan distribusi beras tepat sasaran, serta mendukung kemandirian pangan Indonesia secara berkelanjutan.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.

“Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Wamentan menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” katanya. (ANT/KN)