BERAU – Seni dipandang sebagai ruang ekspresi yang mampu membuka kesempatan bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
Melalui karya seni, anak-anak disabilitas tidak hanya dapat menyalurkan bakat, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri serta membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Rabiatul Islamiah, menegaskan bahwa pihaknya memiliki mandat untuk memastikan anak disabilitas memperoleh perlindungan dan hak yang setara.
“Regulasi yang kita miliki sudah jelas, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Ini menjadi dasar hukum sekaligus pedoman dalam menyusun kebijakan,” ungkap Rabiatul, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, perda tersebut mengatur hak anak disabilitas untuk mendapatkan akses setara di bidang pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan, seperti keterbatasan fasilitas pendukung dan minimnya tenaga pendidik inklusif di beberapa sekolah.
“Karena itu, kami terus menjalin kerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan agar lebih terbuka terhadap inklusivitas. Kami juga memberikan pembinaan kepada orang tua dan pendamping supaya anak-anak ini memperoleh dukungan optimal,” jelasnya.
Rabiatul juga mengajak masyarakat untuk turut aktif memberi ruang dan kesempatan. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci perubahan besar. Dukungan publik, misalnya melalui pentas seni atau ajang apresiasi lain, diyakini mampu meningkatkan rasa percaya diri anak disabilitas.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan ruang kesetaraan bagi seluruh anak. Ia menilai keberadaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 merupakan bukti nyata keseriusan Pemkab dalam memperkuat perlindungan terhadap penyandang disabilitas.
“Kesetaraan harus diwujudkan. Kita ingin anak-anak ini memiliki kesempatan pendidikan yang layak, fasilitas ramah disabilitas, serta wadah untuk mengembangkan potensi mereka,” tegasnya.
Menurutnya, pemberdayaan anak disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh elemen masyarakat melalui sinergi program, penyediaan fasilitas, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan jangka panjang.
“Pemkab Berau juga mendukung keberadaan organisasi anak berkebutuhan khusus sebagai ruang aspirasi sekaligus media pengembangan diri,” pungkasnya. (adv/srn/set)
September ini, hampir setiap pekan saya menempuh perjalanan dari Bontang menuju Samarinda, kadang berlanjut hingga Balikpapan. Namun perjalanan Selasa (23/9/2025) berbeda. Bukan soal jarak atau agenda, melainkan karena saya dan ribuan pengguna jalan terjebak macet berjam-jam di Gunung Hantu, kilometer 27.
Sejak pukul empat dini hari, sebuah trailer bermuatan mesin berat tergelincir dan melintang menutup badan jalan. Kendaraan kecil sempat bisa melintas perlahan di sisi jalan, tetapi situasi berubah ketika truk lain mencoba memaksakan diri melewati jalur sempit yang tersisa.
Truk itu ikut terjebak, membuat jalur benar-benar tertutup. Dari siaran langsung sopir di TikTok, kondisi tersebut sudah ramai sejak pagi. Karena itu saya menunda keberangkatan hingga siang, berharap evakuasi segera selesai. Tetapi proses yang mestinya rampung dalam hitungan jam justru molor hingga malam.
Alat berat yang diturunkan hanya bisa menyingkirkan sebagian hambatan, sementara trailer bermuatan besar tetap tak tergeser. Sopir yang kehilangan kesabaran nekat mengambil jalur berlawanan, justru menambah semrawut. Polisi memang ada di lokasi, tetapi tak cukup sigap mengendalikan arus yang kacau. Padahal kecelakaan tunggal ini sudah berlangsung sejak dini hari.
Antrean kendaraan mengular panjang akibat proses evakuasi truk trailer yang belum bisa dilanjutkan.
Sepanjang menunggu, saya melihat langsung bagaimana wajah jalan nasional kita. Deretan kendaraan mengular tanpa kepastian. Klakson bersahutan, sopir keluar-masuk kendaraan, sementara lampu hazard menyala di bawah teriknya matahari. Truk-truk besar berhenti di tanjakan, roda-rodanya menutup hampir seluruh badan jalan, membuat kendaraan kecil sulit mencari celah. Beberapa meter sebelum titik kemacetan, jalan berlubang dan tambalan aspal yang mengelupas.
Peristiwa seperti ini bukan baru sekali terjadi. Gunung Hantu sejak lama dikenal sebagai titik rawan. Jalurnya menanjak, tikungan curam, ditambah kondisi permukaan jalan yang tidak rata.
Dalam lima tahun terakhir, tidak sedikit korban jiwa melayang di poros Bontang–Samarinda akibat tabrakan beruntun maupun kendaraan yang tergelincir. Dulu Gunung Menangis juga sering menelan korban, hingga akhirnya diperbaiki serius beberapa tahun lalu. Setelah itu, risiko berkurang. Bukti bahwa jika ditangani dengan sungguh-sungguh, jalur berbahaya bisa diubah menjadi lebih aman.
Sayangnya, pola yang sama tidak diterapkan di titik rawan lain. Akibatnya, setiap kali ada kecelakaan, jalur utama langsung lumpuh. Alternatif memang ada melalui pesisir Muara Badak–Marangkayu–Bontang Lestari, tetapi kualitas jalannya jauh dari layak.
Kemacetan panjang di jalur poros, kendaraan berat dan mobil pribadi terhenti berjam-jam menunggu evakuasi.
Beberapa segmen memang sudah dicor, tapi banyak yang kembali rusak. Jembatan tua hanya diperbaiki darurat, dan kendaraan berat membuat beton cepat pecah. Dari sisi jarak, jalur ini tidak berbeda jauh dari poros utama, tetapi kenyamanan dan keamanannya masih jauh tertinggal.
Inilah mengapa kemacetan di Gunung Hantu seharusnya jadi peringatan keras. Pemerintah tidak bisa hanya menunggu pembangunan tol Samarinda–Bontang yang baru direncanakan 2028. Jalur alternatif harus segera ditangani, apalagi statusnya sudah menjadi jalan provinsi. Itu artinya tanggung jawab ada di pundak Pemprov Kaltim. Sementara poros utama, yang setiap hari menjadi urat nadi masyarakat, perlu dirawat serius, bukan sekadar tambal sulam.
Satu kecelakaan seharusnya tidak membuat ribuan orang terjebak berjam-jam. Polisi harus lebih sigap mengurai arus sejak awal, dan pemerintah harus memastikan jalur alternatif siap digunakan. Tol memang rencana jangka panjang, tapi yang dibutuhkan warga sekarang adalah kepastian jalan yang ada benar-benar layak dilalui. (*)
JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan melanjutkan laporan polisi yang ia ajukan terhadap selebgram Lisa Mariana soal dugaan pencemaran nama baik.
Keputusan itu diambil usai kedua belah pihak menjalani proses mediasi di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
“Pak Ridwan Kamil sekali lagi kami nyatakan beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas,” kata kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri.
Diterangkan Muslim, alasan Ridwan Kamil tetap melanjutkan proses hukum karena ingin mendapatkan kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik.
“Ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil. Nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga,” ucapnya.
Muslim juga menegaskan bahwa pihaknya menolak tes DNA ulang atau second opinion di Singapura yang diajukan kubu Lisa Mariana.
Menurut dia, tes DNA yang dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri sudah final, sah, dan mengikat.
“Jadi, kita tunggu saja nanti ada gelar perkara dari pihak Bareskrim Polri untuk menentukan statusnya seperti apa,” imbuhnya.
Secara terpisah, tim kuasa hukum Lisa Mariana menyatakan menerima keputusan dan menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada Dittipidsiber Bareskrim Polri.
“Karena mediasi deadlock (buntu), tidak ada perdamaian, jadi kami serahkan semua proses-proses ke Bareskrim. Kami tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini,” kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan.
Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Dittipidsiber Bareskrim Polri pada 11 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik.
Perseteruan keduanya bermula ketika Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di akun Instagram pada 26 Maret 2025.
Dalam unggahan tersebut, Lisa berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya.
Dalam proses penyidikan, dilakukan tes DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan putri Lisa yang berinisial CA.
Kepala Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Pusdokkes Polri Brigjen Polisi Sumy Hastry Purwanti mengatakan bahwa dari pemeriksaan DNA, diketahui bahwa separuh profil DNA dari CA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana.
Namun, separuh DNA dari CA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Ridwan Kamil.
“Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik, CA adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil,” kata Sumy. (ANT/KN)
JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan akan menindak tegas jaksa yang ‘bermain’ atau berbuat curang saat memberikan pendampingan hukum dalam proyek pemerintah.
Hal itu disampaikan Jaksa Agung di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (23/9/2025), usai menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait pendampingan program penyediaan lahan tempat tinggal oleh kementerian tersebut.
“Tentunya kalau ini berbeda dengan zaman Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Saat ini, hanya untuk mengawal. Jangan sampai terjadinya suatu tindak pidana,” katanya.
Jaksa Agung menegaskan tidak akan segan-segan memberikan hukuman kepada jaksa yang menyalahgunakan wewenang.
“Kalau masih ada Jaksa yang itu, kita jewer. Kalau bisa dibina, kita bina. Kalau enggak bisa dibina, kita binasakan. Gampang saja,” ucapnya.
Adapun dalam nota kesepahaman antara Kejagung dengan Kementerian PKP, terdapat sejumlah ruang lingkup kerja sama yang disepakati, yaitu pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum, dukungan penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemulihan aset, pencegahan tindak pidana korupsi, dam pengamanan pembangunan strategis.
Jaksa Agung mengatakan bahwa sejatinya Kejaksaan telah memberikan pendampingan hukum kepada Kementerian PKP. Namun, dengan adanya nota kesepahaman ini, maka akan mempertegas kerja sama yang terjalin.
“Tentunya nota kesepahaman ini adalah tentang bagaimana upaya-upaya teman-teman dari bidang perdata dan tata usaha negara (datun) untuk kerja sama tentang perbaikan administrasi, perbaikan, mungkin dari perjanjian LO (legal opinion) dan lain-lain,” katanya.
Pemimpin Korps Adhyaksa itu meyakini bahwa kerja sama ini akan membuahkan hasil yang nyata dan berdampak langsung bagi percepatan pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan. (ANT/KN)
NEW YORK – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik di Gaza serta menyatakan bahwa Palestina harus merdeka.
Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pada Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) waktu setempat.
Menurutnya, perdamaian sejati hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional.
“Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” ucap Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti tragedi kemanusiaan di Gaza yang makin parah dan mendesak agar dunia tidak berpaling dari tragedi tersebut.
Presiden menegaskan bahwa jutaan orang kini menghadapi trauma, kelaparan, hingga ancaman kematian di depan mata komunitas internasional.
“Saat ini juga, orang-orang tak bersalah menangis meminta pertolongan, menangis ingin diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang-orang tak bersalah? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat kita duduk di sini,” katanya.
Presiden Prabowo kemudian mengingatkan pentingnya peran PBB sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan internasional yang adil.
Menurutnya, perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia.
“Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak menderita karena keterpaksaan, tetapi hidup dalam keadilan yang layak mereka dapatkan. Mari kita lanjutkan perjalanan besar umat manusia menuju cita-cita, aspirasi tanpa pamrih yang melahirkan PBB,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menyatakan keyakinannya bahwa para pemimpin dunia dari berbagai peradaban akan bangkit untuk menunjukkan kebijaksanaan dan mengedepankan persaudaraan.
Untuk itu, Kepala Negara turut mengajak seluruh pihak untuk menjadikan mimpi perdamaian sebagai visi bersama untuk dunia yang lebih baik.
“Kita harus hidup sebagai satu keluarga umat manusia. Indonesia berkomitmen menjadi bagian untuk mewujudkan visi ini. Apakah ini sebuah mimpi? Mungkin, tetapi ini adalah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama. Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia,” pungkasnya. (ANT/KN)
NEW YORK – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut peningkatan pengakuan terhadap negara Palestina melalui solusi dua negara di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB sebagai hadiah yang terlalu besar bagi Hamas.
Berbicara pada sesi ke-80 Debat Umum SMU PBB di Markas Besar Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025), Trump mengklaim bahwa Hamas telah melakukan tindakan keji karena melakukan serangan pada 7 Okteober 2023 dan menolak gencatan senjata.
“Itu akan menjadi hadiah yang terlalu besar bagi Hamas atas kekejaman mereka. Ini akan menjadi hadiah atas tindakan keji mereka, termasuk pada 7 Oktober, bahkan ketika mereka masih menolak untuk membebaskan para sandera atau menerima gencatan senjata,” kata Trump.
Trump menuturkan bahwa dirinya sangat terlibat dalam upaya mencari gencatan senjata di Gaza, dan menekankan kepada para negara-negara anggota PBB untuk menyelesaikannya segera.
Namun, Trump menyebut Hamas telah berulang kali menolak tawaran yang masuk akal untuk mencapai perdamaian dan menuduh Hamas seolah ingin mendorong konflik terus berlanjut.
Alih-alih mendukung solusi dua negara sebagai jawaban demi terwujudnya perdamaian do Gaza, dirinya menekankan pentingnya untuk mencapai kesepakatan untuk membebaskan para sandera.
“Namun daripada menyerah pada tuntutan tebusan dari Hamas, mereka yang menginginkan perdamaian seharusnya bersatu dalam satu pesan: Bebaskan para sandera sekarang—cukup bebaskan para sandera,” ucap Trump.
Pernyataan Trump di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB itu, dilatarbelakangi oleh diadopsinya sebuah draf resolusi yang mengesahkan Deklarasi New York (New York Declaration) tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara pada Jumat (12/9).
Resolusi tersebut diloloskan setelah memperoleh 142 suara setuju, 10 tidak setuju, dan 12 abstain.
Draf resolusi itu diperkenalkan oleh Prancis dan Arab Saudi, selaku dua ketua bersama konferensi tersebut, bersama dengan para ketua bersama kelompok-kelompok kerjanya. (ANT/KN)
JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menangguhkan 190 izin tambang mineral dan batu bara di berbagai daerah.
Menurut legislator yang membidangi ESDM itu, langkah membekukan izin tambang merupakan peringatan serius bagi pelaku usaha pertambangan agar mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.
“Kepatuhan terhadap RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) dan kewajiban reklamasi bukan pilihan, tetapi prasyarat mutlak untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” kata Dewi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Penghentian operasi sementara tetap memberi ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki kewajibannya.
Menurut Dewi, perusahaan dapat mengajukan penetapan dokumen rencana reklamasi yang lengkap dan menempatkan jaminan reklamasi sesuai regulasi untuk mendapatkan izin operasi kembali.
Selain itu, perusahaan wajib melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan lingkungan di seluruh area izin usaha pertambangan (IUP) selama masa penghentian.
Di sisi lain, Dewi meminta pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan berbasis teknologi dan keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat memantau proses reklamasi secara waktu nyata (real time).
Dia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sekitar tambang dalam proses pengawasan lingkungan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dewi menambahkan kebijakan penangguhan izin tambang ini akan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pertambangan berkelanjutan di Indonesia.
“Kita ingin sektor pertambangan bukan hanya menyumbang penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar tambang dan menjaga kualitas lingkungan untuk generasi mendatang,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menangguhkan 190 izin tambang minerba sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh sektor pertambangan oleh Direktorat Jenderal Minerba.
“Ini evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Ditjen Minerba,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Perusahaan-perusahaan yang izinnya ditangguhkan disebabkan berbagai hal, termasuk di antaranya evaluasi terkait ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang dan evaluasi pelaksanaan produksi yang mengacu kepada RKAB. (ANT/KN)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.
“Jadi, IKN masih didorong. Tahun depan lebih cepat lagi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Namun, Purbaya tak merinci detail besaran anggaran yang bakal digelontorkan untuk IKN pada tahun depan. Dia hanya menyinggung pemerintah tahun ini masih menganggarkan dana pembangunan IKN sebesar Rp5,7 triliun, termasuk yang dialokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Untuk kelanjutan IKN ke depan, dia masih akan menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
“Itu kan investasi di Indonesia. Kita harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana,” tambah dia.
Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN dalam Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Nota Keuangan 2026.
“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8/2025)
Merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun. Rinciannya, anggaran untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar.
Nilai itu lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun. Namun, anggaran IKN pada RAPBN 2026 turun signifikan dari alokasi tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan catatan ANTARA, total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp75,8 triliun. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun. (ANT/KN)
SAYA hadir dalam ramah tamah pelantikan Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan dan Wakil Bupati Suhuk periode 2025–2030, Selasa (23/9/2025) malam tadi di Kartanegara Ballroom, Hotel Fugo Samarinda.
Perjalanan dari Bontang saya tempuh sejak siang hari dan tiba sekitar pukul tujuh malam. Di jalur poros sempat terjadi kemacetan panjang akibat kecelakaan tunggal truk trailer. Proses evakuasi yang sudah dilakukan sejak pukul 12.10 tidak bisa dilanjutkan karena menunggu kendaraan besar lain untuk menarik truk tersebut.
Saya bahkan sempat khawatir tidak bisa menghadiri acara. Dari postingan para sopir di TikTok pagi ini, saya tahu evakuasi baru benar-benar tuntas malam tadi. Ulasan lebih detail soal peristiwa ini akan saya tulis di bagian lain.
Memasuki area parkiran Big Mall, lokasi hotel berdiri, suasana langsung terasa berbeda. Ratusan karangan bunga berjejer dari pintu masuk hingga lantai dua. Ucapan selamat dan dukungan datang dari berbagai instansi, organisasi, hingga tokoh Mahulu.
Acara ramah tamah digelar di lantai tiga. Lebih dari seribu kursi terisi, sebagian besar masyarakat Mahulu. Dari wajah-wajah yang hadir, terlihat jelas semangat kebersamaan yang terbawa hingga ke Samarinda.
Hadir pula para tokoh penting, di antaranya Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya, Bonifasius Belawan Geh dan Yohanes Avun. Hadir pula istri Wakil Gubernur Kaltim Ny. Hj. Wahyu Hernaningsih, serta pimpinan DPRD, jajaran forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, hingga akademisi.
Acara dibuka dengan tayangan video pelantikan yang digelar pagi harinya di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Gubernur Rudy Mas’ud secara resmi melantik Angela Idang Belawan sebagai Bupati dan Suhuk sebagai Wakil Bupati Mahulu. Dalam sambutannya, Rudy berpesan agar keduanya mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan rakyat, dan mempercepat pembangunan di Mahulu.
Momen haru perayaan ulang tahun Bonifasius Belawan Geh, ayah Bupati Angela, yang bertepatan dengan acara ramah tamah.
Malam itu juga menghadirkan kejutan yang meninggalkan kesan mendalam. MC mengumumkan bahwa bertepatan dengan acara ramah tamah, Bonifasius Belawan Geh, ayah Bupati Angela sekaligus bupati dua periode sebelumnya, sedang berulang tahun.
Kue lengkap dengan lilin dibawa ke depan. Angela, didampingi keluarga kecilnya, berdiri di sisi ayahnya. Dengan mata berkaca-kaca, Bonifasius meniup lilin, diiringi tepuk tangan panjang para tamu. Dalam sambutannya yang singkat, ia mengatakan, “Saya tidak menyangka malam ini diberi kejutan. Ulang tahun ini menjadi momen tak terlupakan, karena bertepatan dengan pelantikan anak saya. Saya berharap kepemimpinan baru ini benar-benar membawa kebaikan bagi Mahulu.” Tentu ini bukan sekadar ucapan ulang tahun, tetapi simbol estafet kepemimpinan yang berpindah dari seorang ayah kepada putrinya.
Dalam sambutannya, Angela membuka dengan salam kebajikan, menyapa satu per satu tokoh yang hadir dengan penuh hormat. Ia menekankan bahwa pelantikan ini bukan hanya miliknya, melainkan milik seluruh masyarakat Mahulu.
“Tujuan utama pilkada bukan sekadar untuk menang, melainkan memberikan edukasi politik serta memastikan rakyat bebas memilih sesuai aturan yang berlaku. Persatuan dan kesatuan antar semua lapisan masyarakat adalah yang terpenting. Tidak ada yang bisa kita capai bila kita terus terpecah,” ungkapnya.
Suasana ramah tamah pelantikan Bupati Angela Idang Belawan dan Wakil Bupati Suhuk periode 2025–2030 di Hotel Fugo Samarinda.
Visi kepemimpinannya ia rangkum dalam satu kalimat: Mahulu Melaju. Visi itu diterjemahkan ke dalam lima misi strategis dan delapan program aksi, meliputi pembangunan SDM, transformasi ekonomi, pemerataan wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan modern. “Membangun Mahulu bukan janji, melainkan kerja nyata yang segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Angela juga menyampaikan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Mahulu yang telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan aman dan tertib. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi bukti kedewasaan politik sekaligus pondasi legitimasi yang kokoh.
Di sela kesibukannya, saya sempat menyapa Kabag Prokopim Mahakam Ulu, Christianus Arie Dedy Bang, dan beberapa rekan pimpinan media. Di penghujung acara, saya didampingi Kepala Media Kaltim Kantor Samarinda Adhi Abdian, menyerahkan cenderamata berupa cover Media Kaltim edisi khusus bergambar Angela–Suhuk. Angela tampak terkejut, lalu tersenyum menerima. Saya hanya sempat menyampaikan singkat, bahwa Media Kaltim akan terus hadir mengawal perjalanan Mahulu.
Undangan resmi ini bagi saya punya arti istimewa. Mahulu baru saja melewati perjalanan panjang: pemungutan suara ulang, sengketa di Mahkamah Konstitusi, hingga putusan final pada 8 Juli 2025.
Semua energi politik akhirnya bermuara pada satu titik: Angela–Suhuk sah memimpin. Malam ramah tamah itu menjadi tanda rekonsiliasi, ketika perbedaan ditutup dan harapan baru dibuka. Mahulu kini butuh kerja nyata, bukan lagi pertikaian. (*)
SEJAK berdiri 26 September 1955, Bank Niaga terus bertransformasi, dari bank konvensional hingga akuisisi CIMB Group Malaysia, dan kini menempati posisi sebagai bank swasta terbesar kedua di Indonesia.
Pertanyaannya, mampukah pengalaman 70 tahun ini menjadi bekal untuk menantang dominasi bank-bank BUMN?
Jawaban atas tantangan itu bukan dengan memperluas jaringan fisik seperti BRI atau Mandiri, melainkan dengan memusatkan strategi pada digital banking. Terbukti, berdasarkan laporan resmi di cimbniaga.co.id, pada semester I 2025, 90 persen transaksi finansial nasabah telah dilakukan melalui kanal digital seperti OCTO Mobile, OCTO Clicks, BizChannel@CIMB, ATM, dan OCTO Pay.
Strategi ini dipertegas lewat integrasi layanan konvensional dan platform digital. Digital Branch menggabungkan teller, customer service, dan mesin self-service. Video Banking memungkinkan interaksi langsung secara virtual, sementara Digital Lounge di pusat perbelanjaan dan kampus mendekatkan layanan ke generasi muda.
Staf layanan nasabah CIMB Niaga menunjukkan aplikasi OCTO Mobile kepada Media Kaltim.
Di Kalimantan Timur (Kaltim), langkah ini juga sudah terlihat. Saat Media Gathering di Samarinda tahun lalu, CIMB Niaga menyatakan komitmennya menghadirkan layanan yang memadukan cabang fisik dengan kanal digital. Di Samarinda, ada empat kantor cabang di lokasi strategis. Yakni Jalan Simpang Merak, KH Khalid, Ir H Juanda, dan Bung Tomo, ditopang 17 mesin ATM yang terhubung dengan aplikasi OCTO Mobile dan OCTO Clicks.
Evita Barliana, Head of Region Jakarta A dan Kalimantan CIMB Niaga, menyebut kombinasi ini penting agar nasabah tetap merasakan kemudahan digital tanpa kehilangan layanan tatap muka.
Kehadiran Ibu Kota Nusantara semakin memberi momentum, karena budaya transaksi non-tunai masyarakat Kaltim cukup tinggi dan menjadi ajang uji strategi CIMB Niaga.
Layanan inti ini kemudian ditopang pengembangan OCTO Mobile sebagai super-app. BI-FAST, top-up e-wallet, pembayaran QRIS, hingga tarik tunai tanpa kartu tersedia dalam satu aplikasi. Untuk kebutuhan lebih kompleks, OCTO Clicks menawarkan transaksi valas, virtual card number (VCN), hingga jual beli emas bersama Pegadaian. Sejak 2013, Rekening Ponsel memperluas akses keuangan bagi masyarakat tanpa rekening formal, menjadikan CIMB Niaga pelopor inklusi keuangan digital.
Berbagai fitur itu semakin lengkap dengan produk pendukung. OCTO Savers membebaskan biaya transfer antarbank dan tarik tunai lintas ATM. Get Wealth Soon memudahkan investasi mulai Rp10 ribu. Ada OCTO Chat sebagai asisten virtual 24/7, serta OCTO Cash untuk pembayaran instan. Untuk korporasi, BizChannel@CIMB hadir sebagai solusi internet banking yang aman dan fleksibel.
Layanan tatap muka tetap tersedia di Kantor CIMB Niaga Jalan A Yani, Balikpapan. Foto: Aprianto/mediakaltim.com
CIMB Niaga juga aktif membangun kedekatan dengan nasabah lewat berbagai promo. Everyday HOKI di Digital Lounge, registrasi OCTO Pay berhadiah merchandise, hingga promo Beneran Bisa dengan saldo Rp50 ribu menjadi daya tarik generasi muda. Bagi mereka, promo ini pintu masuk. Bagi bank, dampaknya tergambar pada kinerja yang solid.
Bukan hanya kalangan muda, pelaku usaha kecil pun ikut merasakan manfaat layanan elektronik CIMB Niaga dalam aktivitas sehari-hari.
“Sebagai pedagang, saya sangat terbantu dengan aplikasi CIMB Niaga. Transaksi lewat OCTO memudahkan saya dalam urusan usaha sehari-hari. Cuma kendalanya, kalau berada di daerah dengan jaringan internet lemah, prosesnya jadi agak tersendat,” kata Khairul, pedagang di Balikpapan yang ditemui saat bertransaksi di Kantor CIMB Niaga, Jl Ahmad Yani Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan.
Kesan ini sejalan dengan catatan keuangan yang dirilis CIMB Niaga. Semester I 2025, CIMB Niaga mencatat laba sebelum pajak Rp4,4 triliun, aset konsolidasian Rp357,9 triliun, penyaluran kredit Rp231,8 triliun, dan Dana Pihak Ketiga Rp261,9 triliun. Dana murah (CASA) naik 10,9% YoY menjadi Rp180,6 triliun dengan rasio 69%.
Langkah lain adalah spin-off Unit Usaha Syariah. RUPSLB Juni 2025 menyetujui pembentukan PT Bank CIMB Niaga Syariah yang ditargetkan efektif beroperasi Mei 2026. Per Juni 2025, pembiayaan syariah tercatat Rp59,6 triliun dengan DPK Rp48,2 triliun.
Tampak depan Kantor CIMB Niaga di Jalan MT Haryono, Balikpapan.
Namun jalan tidak sepenuhnya mulus. Bank-bank pemerintah masih unggul dalam “human touch” lewat jaringan luas. Banyak nasabah di daerah lebih nyaman bertatap muka dengan teller. Tanpa layanan personal yang kuat, sulit membangun loyalitas jangka panjang.
Keamanan juga menjadi pekerjaan rumah. Risiko pencurian data dan penipuan selalu ada. CIMB Niaga sudah menyiapkan autentikasi ganda, biometrik, dan deteksi fraud. Tetapi yang menentukan tetap kecepatan merespons insiden serta edukasi nasabah secara berkelanjutan.
Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menegaskan fokus bank pada inovasi dan customer centricity. “Transformasi ini menghadirkan layanan yang Simpler, Better and Faster, sembari mempertahankan sentuhan personal bagi nasabah,” ujarnya.
Saya melihat upaya CIMB Niaga ini menarik. Digitalisasi jelas menjadi ‘senjata’ utama menghadapi persaingan, tapi sentuhan personal tetap jadi kunci menjaga loyalitas.
Di usia 70 tahun, CIMB Niaga harus konsisten pada tiga hal. Inovasi yang tepat, teknologi yang seimbang dengan layanan personal, dan perluasan akses perbankan ke daerah. Jika dijalankan konsisten, CIMB Niaga punya peluang sejajar dengan raksasa bank-bank BUMN. Hadir bukan hanya sebagai penantang, tapi sebagai pilihan baru yang memberi warna dan kepercayaan dalam perbankan Indonesia. (*)
