BONTANG – Anggota DPR RI Dapil Kaltim, KH Aus Hidayat Nur, menyampaikan kritik tajam terhadap praktik demokrasi di Indonesia pasca Pemilu 2024. Ia menyebut banyak persoalan mendasar, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menimbulkan polemik, lemahnya pengawasan ijazah calon kepala daerah, hingga dominasi oligarki yang semakin menggerus keadilan pemilu.
Hal ini disampaikan saat kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja yang digelar di Hotel Bintang Sintuk, Bontang, Senin (22/9/2025).
Dalam sambutannya, KH Aus menyebut putusan MK kerap menjadi paradoks. “Istilahnya nyeri-nyeri sedap. Karena meskipun final dan mengikat, putusan MK sering justru bikin masalah baru. Kita bisa lihat bagaimana polemik soal ijazah terjadi di beberapa daerah. Seharusnya, penyelenggara pemilu sudah tuntas memverifikasi sejak awal,” tegasnya.
Ia mencontohkan kasus ijazah yang seharusnya bisa dicegah dengan pengawasan ketat. Menurutnya, kalau seorang calon benar-benar memiliki latar pendidikan yang sah, itu bisa diverifikasi langsung ke sekolah atau perguruan tinggi. “Jangan sampai sudah jadi pejabat, baru dipersoalkan. Itu sangat merugikan, baik penyelenggara maupun masyarakat,” tambahnya.
KH Aus juga menyinggung lemahnya penegakan aturan oleh lembaga pemilu dan aparat negara. Ia menyebut kalau presiden ikut cawe-cawe, MK bermasalah, hingga aparat tidak berjalan sesuai fungsinya, maka demokrasi bisa hancur.
“Kalau pengawas tidak tegas, polisi belum sepenuhnya reformasi, dan MK dipertanyakan kualitasnya, rakyat akan terus kecewa. Demokrasi hanya tegak kalau penegak hukum adil,” katanya.
Lebih jauh, politisi senior PKS itu menyoroti peran oligarki dalam politik nasional. Ia menilai oligarki adalah aktor intelektual di balik kerusakan sistem demokrasi, karena memaksakan kepentingan kapitalis dalam setiap proses politik.
“Oligarki inilah sumber masalah. Kalau negara kita masih tunduk pada kepentingan kapitalisme, pemilu tidak akan pernah benar-benar jujur. Negara ini harus kembali ke nilai nasionalis, religius, dan berpihak kepada rakyat, bukan oligarki,” ujarnya.
KH Aus kemudian menyinggung ancaman rekayasa sosial yang semakin berbahaya ketika bersinggungan dengan bonus demografi. Pada 2030 hingga 2050, sekitar 60 persen pemilih adalah generasi muda, terutama Gen Z. “Anak muda ini cerdas, melek informasi, tapi juga cuek dan gampang dipengaruhi buzzer serta hoaks di media sosial. Ini tantangan berat, karena mereka akan jadi penentu arah politik bangsa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, problem demokrasi bukan hanya soal penyelenggara, tetapi juga masyarakat pemilih. Menurutnya, partisipasi publik dalam pengawasan harus lebih aktif. “Kalau ada calon bermasalah, misalnya soal ijazah, masyarakatlah yang pertama melapor. Jangan sampai kejadian seperti di Solo, baru ribut setelah selesai jabatan. Kita semua punya tanggung jawab mengawal,” tegasnya.
KH Aus menutup pernyataannya dengan pesan keras bahwa demokrasi hanya bisa sehat bila semua pihak—penyelenggara, aparat, politisi, dan rakyat—setia kepada konstitusi dan nilai Pancasila. “Kalau oligarki dibiarkan, kalau ASN tidak netral, kalau MK masih bermasalah, maka demokrasi kita hanya akan jadi alat kekuasaan, bukan alat rakyat,” pungkasnya. (KN)
Editor: Agus S
