TENGGARONG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi bukti tingginya partisipasi warga dalam menyuarakan kebutuhan pembangunan. Dari 9 kelurahan dan 1 desa, tercatat ada sekitar 500 usulan program yang diajukan.
Camat Samboja Barat, Burhanudin, mengatakan usulan yang masuk jauh melampaui ekspektasi. Meski tiap kelurahan diminta menyampaikan minimal lima prioritas, warga tetap menyodorkan daftar panjang kebutuhan.
“Skala prioritas dari kelurahan kami minta minimal lima, tetapi kenyataannya usulan yang masuk sangat banyak. Kalau dirangkum, totalnya sekitar 500 judul dari 9 kelurahan dan 1 desa di Samboja Barat,” jelasnya, Kamis (18/9/2025).
Sebagian besar usulan masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti semenisasi jalan, pembangunan parit, hingga fasilitas umum. Namun, tak sedikit pula yang menyinggung peningkatan kualitas SDM, mulai dari pelatihan UMKM, program PKK, hingga penguatan Posyandu.
Menurut Burhanudin, keberagaman usulan ini mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat yang tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan. “Kalau dilihat, memang usulan desa cenderung lebih banyak pada pembangunan infrastruktur. Tapi kami tetap dorong agar pemberdayaan masyarakat juga berjalan, khususnya untuk penguatan ekonomi lokal,” tambahnya.
Meski aspirasi warga begitu besar, realisasi program tetap harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Saat ini, Kukar masih menghadapi kondisi defisit anggaran, sehingga belum semua usulan bisa dipastikan masuk daftar pelaksanaan tahun 2026.
“Kita tahu saat ini masih ada defisit anggaran. Jadi untuk 2026 nanti, kita masih menunggu apakah ada usulan yang bisa terealisasi atau tidak. Sementara ini, usulan yang sudah masuk tetap diproses sesuai mekanisme,” ungkap Burhanudin.
Beberapa proyek fisik di Samboja Barat saat ini sudah berjalan. Kantor camat disebut hampir rampung dengan progres mencapai 90 persen, sementara pembangunan Balai Pertemuan Umum (BPU) masih 50 persen.
Burhanudin menegaskan, meski anggaran terbatas, pemerintah kecamatan tetap mendorong agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i
