BERAU – Upaya penguatan sistem mitigasi kebakaran di kawasan permukiman menjadi sorotan DPRD Berau. Anggota DPRD Berau, Ichsan Rapi, menilai pemasangan hydrant di titik-titik strategis merupakan langkah preventif untuk meminimalisir risiko kebakaran.

Dikatakannya, sejumlah wilayah padat penduduk di Bumi Batiwakkal masih kerap menghadapi kendala akses air saat terjadi kebakaran, dan membuat proses pemadaman kurang maksimal.

“Memang kita membutuhkan beberapa titik yang harus dipasang hydrant. Ini sangat penting untuk membantu pemadam supaya tidak terlalu kesusahan saat terjadi kebakaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan hydrant akan memudahkan petugas pemadam kebakaran mendapatkan sumber air secara cepat tanpa harus mencari suplai dari lokasi yang jauh.

“Saya sangat mendukung usulan pemasangan hydrant di setiap kelurahan sebagai bagian dari langkah antisipatif jangka panjang,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan kebakaran terlebih dulu agar penempatan fasilitas tersebut tepat sasaran.

Selain itu, ia juga mendorong koordinasi lintas instansi agar perencanaan hingga pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Jangan sampai hanya menjadi pelengkap infrastruktur, tetapi tidak bisa digunakan saat dibutuhkan,” tutupnya. (adv)

BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menyoroti lonjakan kasus asusila terhadap anak di Kabupaten Berau. Ia mendorong langkah edukatif di lingkungan keluarga dan sekolah guna mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Elita menilai, sebagian besar kasus terjadi karena anak belum memiliki pemahaman memadai tentang batasan tubuh dan tidak mampu mengenali situasi berbahaya.

“Banyak anak berada dalam tekanan atau ancaman dari pelaku yang justru berasal dari lingkungan terdekat. Ini yang harus jadi perhatian kita,” ujarnya.

Menurutnya, dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bersifat sementara, tetapi bisa meninggalkan trauma panjang yang memengaruhi perkembangan psikologis korban hingga dewasa.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran orang tua sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak. Anggapan bahwa pendidikan seksual adalah topik yang tidak pantas dibicarakan dinilai justru membuka celah kerentanan.

Elita pun mendorong penguatan sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah agar upaya perlindungan anak berjalan lebih efektif.

“Kita berharap angka kasus asusila terhadap anak dapat ditekan dan anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman,” tutupnya. (adv)

BERAU – Pembangunan di Kecamatan Kelay dinilai tidak bisa disamaratakan dengan wilayah lain di Kabupaten Berau. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menegaskan perlunya strategi khusus yang disesuaikan dengan karakter geografis dan sosial masyarakat setempat.

Ia menjelaskan, Kelay memiliki tiga zona utama dengan kebutuhan berbeda, yakni kawasan di jalur jalan poros, wilayah bantaran Sungai Kelay, serta permukiman kampung seperti Lesan dan sekitarnya.

“Kondisi ini membuat perencanaan pembangunan tidak bisa menggunakan satu pendekatan yang sama,” katanya.

Menurutnya, kawasan di sepanjang jalan poros cenderung membutuhkan penguatan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas.

“Sementara masyarakat di bantaran sungai lebih memerlukan fasilitas penunjang transportasi air dan pengamanan wilayah,” ujarnya.

Adapun kampung-kampung pedalaman seperti Lesan, kata dia, masih tertahan pada kebutuhan dasar, mulai dari akses jalan hingga sarana pelayanan publik.

“Karakter tiap wilayah berbeda. Program pembangunan harus benar-benar disesuaikan agar manfaatnya merata dan tidak menimbulkan ketimpangan,” ungkapnya.

Gideon mengatakan, sebagian besar aspirasi masyarakat Kelay masih terfokus pada pemenuhan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari.

“Ini sangat berbeda dengan kecamatan lain yang mulai mengusulkan program pengembangan sektor unggulan atau peningkatan ekonomi,” tuturnya.

DPRD Berau, lanjutnya, akan terus mengawal agar organisasi perangkat daerah (OPD) teknis melakukan pemetaan kebutuhan secara komprehensif.

“Saya berharap kebijakan pembangunan di Kelay bisa tepat sasaran dan selaras dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK) hingga 50 persen menjadi sorotan serius DPRD Berau. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyebut kondisi tersebut sebagai tanda peringatan bagi pemerintah maupun pihak swasta agar segera merumuskan solusi konkret demi menjaga stabilitas pembangunan di tingkat kampung.

Menurut Sumadi, ketergantungan kampung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa terus dipertahankan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kampung untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

“Di Kecamatan Segah ada 13 kepala kampung dan 22 perusahaan. Kalau satu perusahaan saja bisa mendukung satu kampung, persoalan pendanaan sebenarnya bisa diatasi. Tinggal komitmen kita bersama untuk mengawal,” ujarnya.

Ia menilai, keberadaan perusahaan di sekitar kampung seharusnya tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, melainkan juga mendorong program pemberdayaan ekonomi yang berdampak jangka panjang. Sumadi menegaskan, bantuan seperti kendaraan operasional atau dana hibah sesaat tidak cukup untuk menjamin kemandirian fiskal kampung.

Sebagai solusi, ia mendorong setiap kampung memanfaatkan lahan produktif yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung (PAK). Komoditas seperti kelapa sawit, kakao, maupun kelapa dinilai memiliki potensi besar jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Sumadi mencontohkan, terdapat kampung yang hanya memiliki lahan 10 hektare namun mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp500 juta per tahun. Hal itu, menurutnya, membuktikan bahwa pengelolaan aset secara optimal dapat meningkatkan kemandirian keuangan kampung.

“Kalau setiap kampung punya minimal 10 sampai 20 hektare lahan produktif dan dikelola dengan baik, 20 hektare bisa menghasilkan Rp600 juta sampai Rp1 miliar per tahun. Ini yang harus kita dorong,” jelasnya.

Selain itu, Sumadi juga menyoroti penyusutan luas lahan operasional PT Berau Coal yang sebelumnya mencapai 108 ribu hektare dan kini menjadi sekitar 70 ribu hektare. Ia meminta pemerintah daerah mengawal pemanfaatan sisa sekitar 30 ribu hektare lahan yang dilepas agar dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung PAK jangka panjang.

Menurutnya, pelepasan lahan tersebut harus menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekonomi kampung, bukan justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola aset.

“Perusahaan di Segah harus berpikir jangka panjang. Bantuan bersifat sementara seperti ambulans atau Rp10 juta tidak cukup. Kampung harus bisa mandiri dan punya sumber pendapatan tetap,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman kembali menjadi perhatian serius anggota DPRD Berau, Gideon Andris.

Dirinya menilai hingga saat ini masih terjadi kesenjangan pembangunan antara Kelay dan sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Berau.

Menurut Gideon, ada empat sektor krusial yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat pedalaman, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaringan telekomunikasi.

“Empat sektor ini adalah fondasi utama. Jika tidak dibenahi secara serius, sulit berharap kesejahteraan masyarakat pedalaman bisa sejajar dengan wilayah perkotaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam setiap agenda reses yang digelarnya, persoalan infrastruktur jalan selalu menjadi keluhan utama warga. Akses penghubung antarkampung di Kelay dinilai masih terbatas, bahkan di beberapa titik belum memadai untuk mendukung mobilitas orang dan distribusi barang.

Kondisi tersebut, lanjutnya, diperumit dengan status sebagian wilayah Kelay yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Hal ini membuat pembangunan infrastruktur fisik, terutama jalan, harus melalui proses regulasi yang tidak sederhana.

“Sebagian wilayah kita masuk KBK, sehingga pembangunan jalan menghadapi sejumlah kendala administrasi dan perizinan. Ini perlu koordinasi lintas sektor agar tidak terus menjadi hambatan,” jelasnya.

Di sektor pendidikan, Gideon menyoroti minimnya tenaga pengajar yang bersedia bertugas di wilayah pedalaman. Ia mengakui, keterbatasan fasilitas serta akses yang cukup sulit menjadi faktor utama rendahnya minat guru untuk ditempatkan di Kelay.

“Tenaga pendidik sangat sulit didapatkan di Kelay. Perlu kebijakan insentif khusus dan dukungan fasilitas, baik perumahan maupun tunjangan tambahan, agar guru mau dan betah mengabdi,” tegasnya.

Selain pendidikan, layanan kesehatan juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, masyarakat pedalaman masih menghadapi tantangan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis yang lengkap. Dalam situasi darurat, keterbatasan akses jalan dan komunikasi bisa berdampak besar terhadap keselamatan warga.

Tak kalah penting, ia menekankan urgensi penguatan jaringan telekomunikasi. Kestabilan sinyal dan akses internet dinilai bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian dari pelayanan dasar, termasuk untuk mendukung pendidikan berbasis digital dan layanan administrasi pemerintahan.

“Layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan komunikasi yang lancar bukan sekadar penunjang aktivitas, tetapi juga menyangkut keselamatan warga,” katanya.

Gideon menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat pedalaman dalam setiap pembahasan anggaran dan program pembangunan di DPRD. Ia berharap ada keberpihakan nyata terhadap wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal dari sisi infrastruktur dan layanan dasar.

“Ini tanggung jawab saya sebagai legislator. Saya akan terus kawal aspirasi masyarakat pedalaman, terutama akses jalan dan fasilitas dasar lainnya, agar pembangunan benar-benar dirasakan merata,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Berau harus diiringi dengan komitmen pemeliharaan yang berkelanjutan.

Menurutnya, ruang kelas baru (RKB) yang dibangun setiap tahun melalui anggaran daerah tidak boleh hanya berhenti pada tahap peresmian, tetapi harus dirawat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.

Elita menyampaikan, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Berau melalui instansi teknis terus mengalokasikan anggaran cukup besar untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Pembangunan RKB tersebar di berbagai kampung dan kecamatan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik semata.

“Perhatian tidak bisa berhenti pada seremonial peresmian saja. Setelah RKB dibangun, pemeliharaan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak dirawat, bangunan yang baru pun bisa cepat rusak,” ujarnya.

Menurutnya, perawatan rutin perlu dilakukan secara berkala, terutama pada bagian-bagian vital seperti atap, plafon, instalasi listrik, lantai, hingga kebersihan ruang kelas. Ia menilai, kerusakan kecil yang diabaikan berpotensi berkembang menjadi kerusakan besar yang justru akan menyedot anggaran lebih besar untuk perbaikan.

“Kerusakan ringan harus segera ditangani dan dilaporkan. Jangan menunggu sampai rusak parah baru diperbaiki, karena itu akan membebani anggaran lagi. Laporan dari sekolah harus cepat ditindaklanjuti,” tegasnya.

Elita juga mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk memastikan adanya alokasi anggaran khusus pemeliharaan dalam setiap perencanaan pembangunan sarana pendidikan. Ia menilai, selama ini fokus anggaran cenderung lebih besar pada pembangunan fisik, sementara aspek perawatan belum memiliki sistem yang kuat dan terencana.

Menurutnya, diperlukan koordinasi yang solid antara pihak sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah agar fasilitas pendidikan tetap dalam kondisi layak pakai. Ia menegaskan, Komisi I DPRD Berau akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pembangunan dan pemeliharaan berjalan seimbang.

“Kami akan tetap melakukan fungsi pengawasan. Pembangunan sudah bagus, tetapi sistem perawatan yang berkelanjutan juga harus jelas dan terukur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Elita berharap seluruh elemen sekolah, mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, hingga siswa, turut memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun. Lingkungan belajar yang bersih, aman, dan nyaman dinilainya sangat berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar.

Ia pun optimistis, dengan pemeliharaan yang konsisten dan koordinasi yang baik antarinstansi, fasilitas pendidikan di Kabupaten Berau akan mampu bertahan lama dan terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan daerah.

“Fasilitas yang baik harus dirawat bersama. Ini demi kenyamanan anak-anak kita dalam menempuh pendidikan,” pungkasnya. (adv)