JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini nilai tukar rupiah bakal berbalik menguat pada pekan depan, seiring dengan efektivitas kebijakan fiskal terhadap aktivitas ekonomi.

“Sore ini pasar sudah tutup kan. Senin (29/9/2025) baru mulai, Selasa atau Rabu harusnya sudah balik,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak di kisaran Rp16.600-Rp16.700 per dolar AS. Rupiah sempat menyentuh level Rp16.500-an pada Selasa pagi (23/9), namun kembali melemah ke level Rp16.600-an pada sesi berikutnya.

Pada pembukaan perdagangan Jumat (26/9) di Jakarta, rupiah melemah 26 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.775 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.749 per dolar AS.

Sepanjang sepekan terakhir, rupiah terus berada dalam tren pelemahan. Dibandingkan dengan pembukaan perdagangan Jumat (19/9), rupiah tercatat melemah sekitar 1,23 persen. Sedangkan terhadap posisi pembukaan Senin (22/9), pelemahannya mencapai 0,85 persen.

Meski begitu, Purbaya tak khawatir dengan pelemahan tersebut lantaran meyakini kebijakannya bakal kembali menguatkan rupiah.

“Fondasi ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Kita menjalankan kebijakan untuk mendorong ekonomi, nggak main-main,” ujarnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga terus menjalankan wewenangnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya menyebut memiliki sinergi yang kuat dengan BI dalam misi stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Sementara itu, pelemahan rupiah pada perdagangan pagi ini diduga dipengaruhi oleh keputusan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) sebesar 4 persen.

Purbaya telah menegaskan bahwa dia tidak memiliki intervensi apa pun dalam keputusan bank pelat merah tersebut. Dia, baik sebagai Menteri Keuangan maupun Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), tidak mendengar rencana penyesuaian suku bunga deposito valas itu.

Dengan klarifikasinya, Purbaya yakin tekanan terhadap rupiah akan berkurang dan kembali pulih dalam waktu dekat.

“Dengan konferensi pers bahwa tidak ada kebijakan dari Kementerian Keuangan yang 4 persen, saya pikir akan berkurang dengan cepat tekanan ke rupiah. Di samping itu, BI juga sesuai wewenangnya menjaga nilai tukar dengan agresif dan sungguh-sungguh,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan ada politikus yang menghubungi dirinya dan meminta jatah untuk menjadi mitra pemilik dan pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik, saat mendengar permintaan itu pun mengaku geram, dan langsung memblokir  nomor ponsel politikus yang meminta jatah dapur MBG itu kepada dirinya.

“Ada, serius nih, ada yang WA (menghubungi lewat pesan WhatsApp, red.), saya. Saya jawab eh kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur. Langsung saya block, block, block!” ujar Nanik dalam sesi jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Nanik kemudian memperingatkan siapa pun, termasuk politikus, jangan lagi coba-coba meminta “jatah” dapur MBG kepada dirinya, karena mengelola dapur-dapur MBG merupakan pekerjaan yang berat dan membutuhkan keseriusan, bukan hanya untuk mengejar keuntungan semata.

Tidak hanya itu, Nanik juga menekankan BGN tidak akan tebang pilih dalam menindak pemilik dan pengelola MBG yang bermasalah, sekali pun mereka orang-orang kuat termasuk para jenderal. BGN saat ini masih menyelidiki secara menyeluruh dapur-dapur MBG yang memproduksi makanan-makanan bermasalah sehingga menyebabkan kasus-kasus keracunan di beberapa daerah.

“Mau punya-nya jenderal, mau punya-nya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya gak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia. Saya gak peduli, beneran, (ini) serius ya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak,” kata Nanik.

Hasil penyelidikan sementara BGN per 26 September 2025, ada 45 dapur program Makan Bergizi Gratis terbukti tidak menjalankan standar prosedur operasional (SOP) dan 40 dapur di antaranya langsung ditutup oleh BGN sampai batas waktu yang tak ditentukan.

“Sampai sore hari ini (26/9), kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan saranan dan fasilitas selesai dilakukan,” kata Nanik saat jumpa pers di Kantor BGN hari ini.

Dapur-dapur itu diperiksa secara intensif oleh tim independen yang dibentuk oleh BGN dan tim eksternal dari Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). (ANT/KN)

JAKARTA – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk berhati-hati dalam mengeksekusi rencana menagih kewajiban 200 wajib pajak agar tidak berujung menjadi bumerang.

“Eksekusi rencana merupakan sesuatu yang harus dijalankan secara tegas, tetapi cara eksekusi harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak backfire,” kata Wijayanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Menurut Wijayanto, tidak semua pengusaha tersebut mempunyai uang untuk membayar pajak kendati sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap.

Bila wajib pajak tak mampu memenuhi kewajiban, langkah yang kemungkinan diambil adalah menyita aset perusahaan pengutang pajak. Sementara aset belum tentu dalam kondisi baik dan kemungkinan mayoritas menjadi agunan kredit bank.

Mengingat posisi bank yang lebih dominan, pemerintah bisa jadi akan menghadapi tantangan legal yang tidak mudah.

Di sisi lain, penyitaan aset perusahaan berpotensi menimbulkan gelombang kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Bila efek negatif sampai pada titik ini, persepsi investor terhadap iklim berusaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdampak.

Maka dari itu, Wijayanto berpendapat eksekusi rencana Purbaya itu tidak boleh bersifat one size fit all atau diterapkan dengan pendekatan yang sama tanpa adanya pertimbangan yang lebih spesifik.

“Ada beberapa perusahaan yang karena posisi dan situasinya perlu diberi waktu lebih untuk menyelesaikan utang pajak tersebut. Tentunya bukan karena kedekatan politik atau posisi politiknya,” ujar Wijayanto.

Kendati begitu, Wijayanto menggarisbawahi implementasi rencana tersebut harus adil dan tidak boleh tebang pilih agar kebijakan tetap kredibel dan efektif.

“Isunya, akan banyak perusahaan dengan koneksi politik dengan pusat kekuasaan, tentunya ini perlu political will yang kuat dari Pemerintah,” kata Wijayanto.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengejar 200 wajib pajak besar untuk menagih tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan potensi serapan mencapai Rp60 triliun.

Purbaya menyebut bakal segera mengeksekusi rencananya itu dalam waktu dekat. Ia optimistis para penunggak pajak itu tak bisa mangkir dari kewajiban mereka. (ANT/KN)

TERNATE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendalami sengketa tiga pulau di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, yakni Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas yang saat ini diklaim masuk wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Penganggaran APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 di Ternate, Kamis (25/9/2025).

Dia mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan resmi terkait persoalan tersebut. Namun, ia memastikan Kemendagri akan segera menindaklanjuti.

Sengketa ini memicu ketegangan di masyarakat. Warga Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe, Halmahera Tengah, melakukan aksi pembakaran lima rumah di Pulau Sain pada Sabtu (20/9/2025).

Rumah-rumah tersebut diketahui merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia berencana melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya akan komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk Bupati Raja Ampat dan Bupati Halmahera Tengah,” ujar Sherly di Ternate.

Menurutnya, langkah itu penting untuk meredam eskalasi di masyarakat. Ia berharap warga dari kedua daerah dapat menahan diri agar persoalan ini tidak semakin meluas.

“Kita tidak ingin gejolak ini semakin besar, sehingga meminta masyarakat dari kedua pihak untuk tetap tenang,” tegas Sherly.

Diketahui, Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas terletak di wilayah perbatasan antara Provinsi Maluku Utara dengan Papua Barat Daya. Sengketa batas wilayah ini menjadi perhatian serius, mengingat potensi konflik sosial yang bisa terjadi di lapangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan keterlibatan DPR dalam reformasi Polri hanya sebatas fungsi pengawasan melalui Komisi III, sedangkan pembentukan tim dan komite reformasi kepolisian sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif.

Dasco mengatakan dirinya tidak mengetahui secara detail sembilan nama anggota komisi reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, termasuk apakah ada perwakilan DPR atau nama-nama mantan Kapolri di dalam tim tersebut.

“Saya tidak tahu (nama-nama anggota komisi reformasi Polri), saya bukan pemerintah. Kayaknya enggak (ada perwakilan DPR) deh,kan itu urusannya eksekutif,” kata Dasco singkat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Ia menambahkan, DPR tidak mencampuri urusan eksekutif, namun akan menjalankan fungsi pengawasan melalui komisi teknis terkait dalam mengawasi reformasi kepolisian.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan informasi yang diperolehnya bahwa tim khusus yang dibentuk Kapolri saat ini bersifat persiapan, dengan tugas melakukan pendataan serta pembagian subkelompok.

Tim tersebut nantinya akan membantu tugas komisi reformasi Polri yang dibentuk Presiden.

“Saya dapat informasi tim ini adalah tim persiapan yang melakukan pendataan kemudian dibagi dalam beberapa subkelompok yang nantinya akan membantu tugas-tugas dari komisi reformasi Polri yang dibentuk Presiden,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan tim persiapan di internal Polri tidak bertentangan dengan keberadaan komite reformasi yang dibentuk Presiden, melainkan akan saling melengkapi.

“Menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi (reformasi Polri),” ungkapnya.

Meski demikian, Dasco menegaskan DPR tetap menjalankan perannya mengawasi jalannya reformasi Polri agar sejalan dengan kepentingan masyarakat dan prinsip negara hukum. (ANT/KN)