TENGGARONG – Dugaan kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur kembali mencuat di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Terdapat 3 terduga pelaku dan 10 korban yang terlibat dalam peristiwa ini. Parahnya lagi, baik korban maupun pelaku rata-rata masih di bawah umur. Tak pelak, peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi orang tua agar lebih waspada terhadap pergaulan anak.

Terungkapnya dugaan pelecehan terhadap anak ini bermula ketika korban mengaku diajak menonton konten dewasa oleh terduga pelaku. Mengetahui hal ini, orang tua korban langsung melapor ke DP3A dan Polres Kukar agar segera ditangani secara hukum serta anak-anak mendapat perlindungan.

Dugaan itu pertama kali terungkap pada 6 September 2025, setelah salah satu korban menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada orang tua. Dari pengakuan tersebut, diketahui ada sejumlah anak lain yang mengalami hal serupa.

Setelah laporan dibuat, kasus ini kini ditangani Polres Kukar bersama Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar.

Kepala UPT P2TP2A DP3A Kukar, Faridah, menyebut pihaknya bergerak cepat sejak laporan masuk. Pendampingan diberikan kepada anak-anak korban, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, visum di rumah sakit, hingga asesmen psikologi awal.

“Penanganan serius sangat penting agar anak-anak yang menjadi korban maupun yang berhadapan dengan hukum tidak mengalami dampak psikologis jangka panjang. Intervensi dilakukan sesuai kebutuhan mereka,” jelas Faridah, Selasa (30/9/2025).

Faridah menegaskan, karena sebagian anak yang terlibat masih di bawah umur, baik sebagai korban maupun terduga pelaku, maka pendekatan khusus sangat diperlukan. Konseling lanjutan dan intervensi psikologis akan terus dilakukan sesuai perkembangan penyelidikan kepolisian.

Di sisi lain, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kukar, Iptu Irma Ikawati, membenarkan adanya laporan kasus tersebut. Ia menegaskan, penyelidikan masih berjalan dengan pengumpulan saksi dan bukti.

“Kami sudah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memastikan, terkait laporan tersebut,” sebut Irma.

Namun, Irma menambahkan pihaknya belum bisa membeberkan detail perkembangan kasus karena menyangkut kondisi psikologis anak. “Ditunggu saja masih dalam penyelidikan, masih pengumpulan saksi dan alat bukti lainnya,” tegasnya.

Irma juga mengingatkan orang tua agar memperketat pengawasan, terutama di era digital yang rawan membuka ruang bagi anak terpapar konten negatif.

Senada dengan itu, Faridah menegaskan peran orang tua dan masyarakat sangat penting. “Kami berharap seluruh pihak, terutama orang tua dan masyarakat, dapat bekerja sama dalam mengawasi anak-anak, agar mereka aman dan terlindungi dari pergaulan negatif,” tutupnya.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Jauh sebelum Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 digelar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memilih bergerak lebih awal. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemkab Kukar kini fokus memperkuat regulasi agar proses demokrasi desa nanti berjalan tertib tanpa meninggalkan celah sengketa.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa evaluasi aturan sejak dini menjadi strategi penting. Menurutnya, pengalaman Pilkades serentak perdana pada 2019 masih menyisakan catatan, karena sebagian aturan saat itu disusun mendadak hingga menimbulkan multitafsir.

“Jadi mulai sekarang kami lakukan evaluasi dan penyempurnaan. Harapannya, aturan Pilkades 2027 lebih matang dan tidak menimbulkan kerancuan,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).

Arianto menyebut penyusunan regulasi dipercepat agar Peraturan Bupati (Perbup) dapat rampung pada 2026. Dengan begitu, desa dan panitia pelaksana memiliki waktu panjang untuk mempelajari aturan sebelum hari pemungutan suara.

“Kurang lebih sekitar 107 desa. Pada Pilkades sebelumnya ada 86 desa yang ikut,” jelasnya.

Regulasi Pilkades Kukar akan diselaraskan dengan revisi Undang-Undang Desa tahun 2024 serta Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kukar. Sinkronisasi ini diyakini dapat meminimalisir potensi sengketa hukum yang kerap muncul saat tahapan pencalonan maupun penghitungan suara.

Ia menekankan, berbeda dengan pemilu legislatif atau pilkada yang digelar KPU, Pilkades bersifat otonom. Panitia penyelenggara dibentuk langsung di tingkat desa sesuai ketentuan UU Desa, Perda, dan Perbup.

Arianto berharap tidak ada lagi perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Jika pun ada, sifatnya hanya sebatas penyesuaian, bukan perubahan fundamental.

DPMD Kukar pun optimistis, dengan regulasi matang, Pilkades 2027 bisa digelar lebih tertib, transparan, dan demokratis. “Kami berharap semua pihak ikut mendukung proses ini demi lahirnya kepala desa yang mampu membawa pembangunan desa lebih maju,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Upaya memajukan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegra (Kukar) memasuki babak baru. Pemerintah kecamatan tak lagi sekadar fokus pada pemberdayaan lokal, tetapi mulai mengakselerasi transformasi digital agar UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Camat Samboja Barat, Burhanuddin, mengungkapkan strategi ini telah dipresentasikan dalam ajang Level Up yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar. “Kami sudah paparkan bagaimana UMKM Samboja Barat bisa lebih kompetitif dan naik level,” ujarnya.

Langkah nyata diwujudkan dengan menggandeng Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Shopee. Sebanyak 50 pelaku UMKM diberi pelatihan pemasaran digital agar lebih piawai memanfaatkan platform e-commerce. “Dengan berjualan online, kita berharap UMKM bisa menjangkau pasar lebih luas,” jelas Burhanuddin.

Tidak hanya di ruang digital, penetrasi produk UMKM Samboja Barat juga masuk ke lokasi strategis. Kini, 11 UMKM telah menempati stand khusus di rest area IKN. Fasilitas ini menjadi etalase produk unggulan, sekaligus membuka peluang penjualan langsung kepada pengunjung dari berbagai daerah.

Burhanuddin menegaskan bahwa inovasi dan digitalisasi adalah kunci agar UMKM tidak sekadar bertahan, melainkan benar-benar naik kelas. “Kami ingin UMKM Samboja Barat benar-benar naik kelas, tidak hanya sekadar bertahan,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional 3 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang digagas pemerintah pusat. Dukungan tersebut diwujudkan lewat berbagai kebijakan, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara rutin dengan pemerintah pusat.

“Setiap minggu dilaksanakan zoom untuk melaporkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung program tersebut,” ungkapnya, Senin (29/9/2025).

Menurut Aidil, salah satu langkah konkret Pemkab Kukar adalah membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi. Ia juga menegaskan pembebasan biaya BPHTB tersebut telah memiliki ketetapan hukum melaui Pwraturan Daerah (Perda).

“Memang untuk rumah subsidi tidak dikenakan di BPHTB, tapi untuk rumah masyarakat pribadi itu masih berjalan seperti biasa. Tapi terkait dengan 3 juta rumah juga kita diminta untuk melaksanakan kegiatan bedah rumah,” jelasnya.

Aidil menambahkan, program ini tidak bersifat jatah kuota, melainkan akumulasi dari berbagai sumber pembangunan, baik yang dilakukan oleh Dinas Perkim, developer, maupun masyarakat secara mandiri. Target penyelesaian ditetapkan hingga Desember 2025, sebelum dievaluasi untuk pengajuan program selanjutnya.

“Jadi memang tidak ada diplot berapa banyak, tapi memang untuk program subsidi kurang lebih 600 unit yang mendapat program Lease Purchase Program (MLPP) Kukar, yang dilaksanakan oleh beberapa developer,” jelasnya.

Selain mendukung program pusat, Dinas Perkim Kukar juga menjalankan program bedah rumah dengan target 90 unit tahun ini. Bantuan ini berupa stimulan BSPS yang dikelola langsung oleh pemilik rumah penerima.

Aidil merinci, bantuan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan: Loa Janan (6 unit), Muara Jawa (30 unit), Muara Kaman (25 unit), Sanga-Sanga (6 unit), Sebulu (22 unit), dan Tenggarong Seberang (1 unit).

“ Sisanya ada 20 unit yang masih menunggu hasil verifikasi calon penerima,” tuturnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) hingga ke tingkat kecamatan. Langkah ini diambil untuk memastikan program berjalan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus menjawab keraguan para mitra pelaksana.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa satgas tersebut berperan penting dalam memperkuat koordinasi di lapangan. Satgas ini fungsi dan tugasnya adalah memastikan bahwa koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) yang ada di daerah bersama mitra kerja bisa berjalan dengan baik.

“Sehingga program makanan bergizi gratis ini yang di antara praktik penyelenggaraannya ada Sarana Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kukar bisa segera terealisasi,” jelas Sunggono, Senin (29/9/2025).

Sunggono mengakui, sejauh ini masih banyak mitra program yang ragu terhadap mekanisme MBG, mulai dari soal pendanaan hingga kepastian pembayaran. Karena itu, satgas bersama BGN akan memberikan edukasi langsung kepada para mitra.

“Tugas kami nanti di Satgas bersama-sama dengan BGN memberikan edukasi agar tidak terjadi lagi kendala2 teknis di lapangan sehingga untuk progres capaian pembangunan MBG di Kukar bisa segera selesaikan berdasarkan target yang ada,” ujarnya.

Dengan kehadiran satgas, Pemkab Kukar optimistis pembangunan SPPG bisa lebih cepat tuntas. Saat ini baru ada 4 SPPG yang sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pembangunan, menunggu persetujuan, atau rehabilitasi.

“Ada yang membangun, menunggu persetujuan dan ada yang sedang direhab. Pemkab Kukar optimistis SPPG ini bisa direalisasikan di 20 kecamatan,” tuturnya.

Lebih jauh, Sunggono menyebut Kukar memiliki 74 mitra MBG yang didorong untuk segera membangun dan mengoperasikan SPPG. Dengan begitu, distribusi makanan bergizi gratis bisa lebih luas menjangkau sasaran utama, yaitu anak-anak dan ibu hamil.

“Harapan kami, satgas percepatan ini nanti bisa membantu merealisasikan program MBG kepada anak-anak dan ibu hamil di Kukar,” ucapnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerataan layanan kesehatan terus digenjot Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Tahun 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar memprioritaskan pengembangan 2 Puskesmas dan 8 Puskesmas Pembantu (Pusban) yang tersebar di berbagai kecamatan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kukar, Supriyadi, menegaskan proyek ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat desa.

“Kalau yang Puskesmas sudah selesai, yang Pusban ini rata-rata sudah 50-60 persen. Alhamdulillah, sampai kini tidak ada kendala dan lancar aja, aman,” katanya saat dikonfirmasi Senin (29/9/2025).

Supriyadi menyebut pengembangan mencakup Puskesmas Muara Wis (lanjutan), Puskesmas Marangkayu, serta 7 Pusban yang tersebar di Desa Bangun Rejo Kecanatan Tenggarong Seberang), Pendingin Kecamatan Sangasanga, Buluq Sen dan Muara Teboq Kecanatan Tabang.

Kemudian , DesaRantau Hempang Kecamatan Muara Kaman, Lamin Telihan Kecamatan Kenohan, Purwajaya Kecamatan Loa Janan , dan Tanah Datar Kecamatan Muara Badak.

Target penyelesaian ditetapkan paling lambat 10 Desember 2025. Meski pengerjaan tidak bisa serentak di semua lokasi, progres disebut tetap berjalan sesuai rencana.

“Kalau target paling lambat di tanggal 10 Desember 2025, karena tidak bisa misalnya kalau Pusban itu 7 lokasi langsung berjalan serentak, pasti minggu depannya baru berproses untuk yang lain,” ujarnya.

Menurutnya, ada lokasi yang dibangun baru karena sebelumnya belum memiliki Pusban. Ada pula yang direhab berat karena kondisi bangunan lama sudah tidak layak.

“Kalau ada yang memang lokasinya belum ada Pusban, itu berarti bangun baru. Kalau yang ada Puskesmas, misalnya Pusban memang tidak layak. Dan kalau direhab juga tidak bisa, terlalu rusak,” jelas Supriyadi.

Ia menambahkan, dari 32 Puskesmas di Kukar, sebagian besar sudah memenuhi standar. Fokus ke depan akan diarahkan pada desa yang belum memiliki Pusban sama sekali atau letaknya jauh dari Puskesmas induk.

“Harapannya ke depan, karena ini merupakan standar input bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam hal mendekatkan pelayanan ke masyarakat, maka standar input khususnya fasilitas kesehatan itu tetap harus tetap diprioritaskan,” tegasnya.

Camat Marangkayu, AR Ambo Dalle, mengakui keberadaan Puskesmas di wilayahnya memberi dampak langsung pada masyarakat. Seluruh pelayanan kesehatan kini lebih terpusat dan nyaman diakses warga.

“Kami berharap dengan adanya sarpras Puskesmas yang telah dilengkapi oleh Dinas Kesehatan, pelayanan semakin cepat dan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan,” tuturnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i