SIDOARJO – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengerahkan tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk membantu evakuasi dan identifikasi korban runtuhnya bangunan musala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Senin (29/9).

“Tim DVI sudah membentuk posko bersama tim gabungan untuk melakukan proses evakuasi dan identifikasi,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Jatim Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Jules Abraham Abast di Sidoarjo, Selasa.

Hingga kini total 102 orang telah dievakuasi. Dari jumlah tersebut 91 orang melakukan evakuasi mandiri dan 11 orang dievakuasi tim SAR dan 101 orang selamat.

Polda Jatim juga mengerahkan satu pleton Sabhara, satu pleton Brigade Mobil (Brimob), serta didukung tiga Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo untuk evakuasi dan pengamanan lokasi.

”Korban sudah dibawa ke tiga rumah sakit, yakni Rumah Sakit (RS) Siti Hajar, RS Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo, dan RS Delta Surya Sidoarjo,” ungkapnya.

Aparat kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim Pencarian dan Pertolongan (SAR), serta relawan masih melakukan penyisiran di puing-puing bangunan untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal.

Sebelumnya Kantor SAR Surabaya di Jawa Timur menerima laporan insiden terjadi Senin (29/9) sore sekitar pukul 15.35 WIB saat kegiatan pengecoran bangunan tengah berlangsung sejak pagi. Diduga fondasi tidak kuat sehingga bangunan bertingkat itu runtuh hingga lantai dasar.

Tim SAR menghadapi tantangan karena kondisi reruntuhan bangunan cukup padat dan medan yang sempit sehingga peralatan ekstrikasi digunakan untuk mempercepat pembukaan akses menuju lokasi korban.

Basarnas berusaha secara maksimal untuk menolong santri yang terjebak runtuhan bangunan dengan mengerahkan personel SAR berkemampuan terbaik, termasuk regu Basarnas Spesial Grup (BSG) dari Jakarta dan regu penolong dari beberapa Kantor SAR terdekat. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah mengambil langkah strategis efisiensi dan inovasi daerah dalam menyikapi dinamika transfer ke daerah (TKD).

“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika transfer ke daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dia mengatakan hal tersebut saat memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat.

Ia mengingatkan jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (pemda). Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan pusat dapat terlaksana secara efektif di daerah meski di tengah pengalihan TKD.

Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dengan demikian, pemda tetap mampu menjalankan tugas sesuai undang-undang (UU), termasuk menyangkut pelayanan dasar.

Ia menjelaskan setidaknya terdapat empat langkah yang harus diperhatikan pemda. Pertama, melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor.

Kedua, menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti adanya pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Pemda juga dapat menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan berusaha dan mendorong efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.

Ketiga, pemda memanfaatkan program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah masing-masing.
Menurut dia, sinergi dengan agenda nasional akan memperkuat pembangunan daerah.

Keempat, ia mendorong lahirnya inovasi dan terobosan kreatif di setiap daerah.
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura. Inovasi tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memperluas akses pasar internasional.

“Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujar Tito.

Forum konsinyering tersebut dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemendagri pada 2026 berlangsung secara komprehensif.

Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, kemudian Mendagri melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahwa cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 tidak akan dinaikkan.

“Menurut saya langkah Pak Purbaya untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau di 2026 itu adalah langkah yang tepat dan perlu diberikan dukungan,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Menurutnya, keputusan ini menunjukkan bahwa Menkeu Purbaya mulai memahami permasalahan fundamental di persoalan cukai hasil tembakau.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 tidak akan naik.

Keputusan tersebut diambil setelah Menkeu bertemu dengan perwakilan asosiasi pengusaha dari industri hasil tembakau (IHT).

“Jadi 2026 tarif cukainya tidak kita naikin,” ucap Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jumat (26/9/2025).

Sementara itu Misbakhun menambahkan keputusan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi dari pelaku usaha telah didengarkan oleh pemerintah di tengah tekanan yang dialami industri.

Seperti diketahui IHT mengalami berbagai tekanan, mulai dari penurunan produksi hingga maraknya peredaran rokok ilegal.

Misbakhun kemudian berharap langkah yang diambil pemerintah melalui Menteri Keuangan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kajian menyeluruh terhadap regulasi cukai.

“Tentunya setelah Pak Purbaya tidak menaikkan CHT 2026 ini, dia juga mulai mengkaji ulang seluruh struktur aturan yang mengenai tarif CHT,” katanya.

Ia menambahkan evaluasi yang komprehensif juga penting untuk memastikan potensi praktik ilegal bisa ditekan, penerimaan negara tetap terjaga, dan jutaan pekerja yang bergantung pada industri tembakau terlindungi. (ANT/KN)

JAKARTA – Pasukan pengamanan presiden (Paspampres) melakoni latihan “sniper” atau penembak runduk untuk mempertajam kemampuan pengaman presiden dan tamu very important person (VIP) dari jarak jauh.

Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara Minggu, dijelaskan latihan itu digelar di Markas Latihan Detasemen Paspampres di Bogor, Jawa Barat selama dua hari yakni Kamis (25/10) dan Jumat (26/10).

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayor Jenderal Edwin Adrian Sumantha saat dikonfirmasi Antara membenarkan adanya latihan tersebut.

Edwin menjelaskan, latihan ini digelar agar pasukannya terlatih bertindak cepat dalam mengambil dalam situasi genting, terutama dalam misi pengamanan presiden.
“Latihan juga ini menekankan pentingnya akurasi, ketajaman insting, kesigapan dalam pengambilan keputusan, serta kecepatan dan ketenangan dalam menghadapi ancaman,” jelas Edwin.

Edwin melanjutkan, para pasukannya menjalani beragam jenis latihan penembak runduk dari mulai latihan observasi lokasi penembak runduk, latihan memantau lokasi-lokasi yang dianggap membahayakan tamu VIP, hingga latihan menembak dengan jarak 100 meter dengan ragam posisi.

“Kita juga menggelar latihan menembak lintas atas dari berbagai ketinggian dan radius jauh tembakan,” jelas Edwin.

Dengan adanya latihan ini, Edwin berharap kemampuan para pasukannya bisa semakin meningkat sehingga kelak siap ditugaskan di berbagai medan demi menjaga presiden.

“Paspampres berkomitmen memberikan pengamanan yang utuh terhadap pimpinan negara. Tidak hanya menjaga dari ancaman dalam jarak dekat, namun juga waspada terhadap ancaman yang tersembunyi dan datang dari kejauhan,” jelas Edwin. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menegaskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

“Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini,” ujar Rommy di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Rommy menjelaskan Tim Formatur akan bekerja menyusun kepengurusan PPP periode 2025-2030, yakni untuk 30 hari ke depan.

Sementara itu, dia menjelaskan pemilihan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur tentang persyaratan calon ketua umum.

“Hal mana di situ (AD/ART) disebutkan bahwa calon ketua umum syaratnya adalah memiliki kartu tanda anggota, dan itu telah dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Selain itu, dia menjelaskan Agus Suparmanto telah memenuhi syarat terkait pengalaman menjabat di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tingkat pusat.

“Itu adalah konsistensi dari apa yang kami terima dari para ulama yang berkumpul dalam Silatnas (Silaturahmi Nasional) Ulama’il Ka’bah yang dilakukan di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon pada tanggal 8 September 2025,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan bahwa proses pemilihan Agus Suparmanto telah sesuai konstitusi partai atau AD/ART PPP.

“Kami, para ketua majelis yang hadir di sini, para pimpinan, para kiai, para pejabat partai di tingkat pusat, semuanya menjadi saksi, dan terakhir tentu adalah kehadiran Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Irfan Pulungan yang bersama kami menegaskan ini lah proses konstitusional yang telah kami lalui,” katanya.

Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta, Sabtu (27/9) malam menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Ia mengatakan keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.

Lebih lanjut, dia mengatakan sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.

Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-20230.

Dengan demikian, kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP. (ANT/KN)