Beranda blog Halaman 263

Selebgram Lisa Mariana Akan Diperiksa Sebagai Tersangka Dugaan Pencemaran Nama Baik

redaksi2
-
0
Selebgram Lisa Mariana Akan Diperiksa Sebagai Tersangka Dugaan Pencemaran Nama Baik

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri akan memeriksa selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat (24/10).

“Dari pihak LM (Lisa Mariana) menyampaikan akan datang besok,” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Rizki Agung Prakoso di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan, mengatakan bahwa kliennya akan menghadiri pemeriksaan pada Jumat siang.

“Hadir (pemeriksaan), pukul 14.00 WIB,” katanya.

Dittipidsiber Bareskrim Polri sebelumnya telah memanggil Lisa Mariana pada Senin (20/10) untuk diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Namun, pemeriksaan itu ditunda lantaran Lisa berhalangan hadir karena sakit.

Sebelumnya, pada 11 April 2025, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik.

Adapun perseteruan keduanya bermula ketika Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di media sosial Instagram pada 26 Maret 2025.

Dalam unggahan tersebut, Lisa berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya.

Dalam proses penyidikan, dilakukan tes DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan putri Lisa yang berinisial CA.

Kepala Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Pusdokkes Polri Brigjen Polisi Sumy Hastry Purwanti mengungkapkan dari pemeriksaan DNA diketahui bahwa separuh profil DNA dari CA cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana.

Namun, separuh DNA dari CA lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Ridwan Kamil.

“Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik, CA adalah anak biologis Lisa Mariana Presley Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil,” kata Sumy. (ANT/KN)

DPRD Bali Tutup Sementara Pabrik Beton di Bypass Ngurah Rai, Langgar Tata Ruang dan Perizinan

redaksi2
-
0
DPRD Bali Tutup Sementara Pabrik Beton di Bypass Ngurah Rai, Langgar Tata Ruang dan Perizinan

DENPASAR – Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menutup sementara operasional pabrik beton yang melanggar aturan di kawasan Bypass Ngurah Rai, Denpasar.

“Kami tim pansus, untuk sementara kita lakukan kegiatan penutupan,” ucap Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai di Denpasar, Kamis (23/10/2025).

Penutupan ini berawal dari inspeksi mendadak (sidak) dewan di kawasan tersebut, dimana dari kejauhan di lahan berkapur putih pesisir mangrove Tahura Ngurah Rai berdiri sebuah pabrik berlogo Semen Tiga Roda.

Setelah diusut, Pansus TRAP menemukan ada dua hal yang dilanggar perusahaan, yaitu pembentukan pabrik beton atau termasuk kategori industri padahal itu zona perdagangan dan jasa berdasarkan tata ruang Denpasar, kemudian perizinan yang kurang, hanya sebatas memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Pabrik ini hitungannya sudah melanggar terhadap daerah, zona, ini kan bukan zona industri tapi terbangun, kedua, pendaftaran OSS hanya ada NIB itu normatif salah di sisi hukum,” ujar Dewa Rai.

Langkah yang dilakukan DPRD Bali ini untuk menegaskan ke pelaku usaha baik penanaman modal asing maupun dalam negeri bahwa membangun usaha tak semudah itu, bahkan dalam kasus ini pihak desa dan lingkungan tidak tahu menau.

“Seharusnya melibatkan kepala desa, termasuk lurah, lingkungan terbawah ini sama sekali tidak diimbau tidak diikutsertakan seolah-olah OSS ini bisa membangun di mana saja ini salah kaprah, ini yang terjadi di Indonesia, Bali khususnya,” kata Anggota Komisi I DPRD Bali itu.

Setelah pabrik beton milik PT Pionir Beton dipasangi garis pol pp jajaran dewan meminta pihak-pihak dinas terkait di Denpasar termasuk pemilik pabrik hadir ke Kantor DPRD Bali untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Selain soal perizinan kekhawatiran lebih lanjut dari Pansus TRAP adalah mengenai area dibangunnya pabrik yang berseberangan dengan mangrove dan diduga masih kawasan tahura.

Sementara itu Penanggungjawab Operasional PT Pionir Beton Yuli Suprianto mengatakan akan berkoordinasi kembali dengan atasannya sebab ia tak paham perihal perizinan.

Ia hanya bercerita bahwa pabrik yang menghasilkan beton dari semen yang diambil di Banyuwangi itu baru beroperasi Agustus 2025 lalu, ia sendiri baru tiba di Bali pada bulan Juli.

“Kalau ini pusatnya PT Indocement, kami anak perusahaan Semen Tiga Roda, jadi segelah ini untuk perizinan akan koordinasi ke pusat biar nanti kalau bisa dibuka kembali kami,” ujarnya. (ANT/KN)

Pemerintah Punya Dasar Hukum Kuat Batalkan Visa Kontingen Senam Israel

redaksi2
-
0
Pemerintah Punya Dasar Hukum Kuat Batalkan Visa Kontingen Senam Israel

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan Pemerintah Indonesia memiliki alasan atau dasar yang kuat ketika membatalkan visa kontingen senam Israel yang hendak mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

“Langkah (pembatalan visa) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum dan juga kewajiban pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” kata Erick di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dia menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Komite Olimpiade Internasional atau IOC yang mengimbau federasi olahraga internasional tidak menyelenggarakan ajang olahraga di Indonesia setelah ada kebijakan pembatalan visa terhadap kontingen senam Israel beberapa waktu lalu.

Menpora mengatakan Pemerintah Indonesia memiliki alasan yang kuat dalam mengambil langkah menghindari kedatangan delegasi Israel demi menghormati keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari upaya turut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Dia memahami keputusan itu membawa konsekuensi, di mana selama Indonesia tidak dapat menerima kehadiran Israel, IOC memutuskan  Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, ajang Olimpiade, Youth Olympic Games, dan kegiatan lain di bawah payung Olimpiade.

Namun, dia menegaskan  Kemenpora dan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen  mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional,  termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan dan pembangunan pusat latihan tim nasional.

Pemerintah juga berkomitmen  berperan aktif dalam berbagai ajang olahraga internasional, mulai tingkat Asia Tenggara, Asia, sampai dunia,  sehingga olahraga Indonesia menjadi duta dan cermin kedigdayaan bangsa di mata dunia. (ANT/KN)

IHSG Menguat di Awal Perdagangan, Pasar Cermati Pertemuan Trump–Xi dan Data Inflasi AS

redaksi2
-
0
IHSG Menguat di Awal Perdagangan, Pasar Cermati Pertemuan Trump–Xi dan Data Inflasi AS

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi bergerak menguat di tengah pelaku pasar mencermati rencana pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China XI Jinping.

IHSG dibuka menguat 20,54 poin atau 0,25 persen ke posisi 8.294.89. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 0,05 poin atau 0,01 persen ke posisi 828,05.

“Kami memperkirakan IHSG masih melanjutkan kenaikan dengan menguji resistance 8.300 dan 8.350, dengan support 8.250 dan 8.200,” ujar Senior Retail Research Analyst BNI Sekuritas Kevin Juido Hutabarat dalam kajiannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dari mancanegara, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengumumkan Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada pekan depan di Korea Selatan.

Di sisi lain, pelaku pasar menantikan rilis data inflasi AS atauConsumer Price Index (CPI) pada Jumat (24/10), yang mana data ini akan menjadi acuan bagi The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga acuannya.

Selain itu, pelaku pasar juga mencermati laporan keuangan periode kuartal III-2025 perusahaan-perusahaan besar di bursa saham Wall Street, AS.

Dari sisi komoditas, harga minyak global naik setelah pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi baru pada dua perusahaan minyak terbesar Rusia terkait ketidakseriusan Rusia menyelesaikan perang di Ukraina.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75 persen, dan melaporkan kredit perbankan tumbuh 7,70 persen year on year (yoy) pada September 2025, sedikit lebih tinggi dari 7,56 persen pada Agustus 2025.

BI juga melaporkan data uang beredar dalam arti luas (money supply M2) bulan September 2025 meningkat 8 persen (yoy) menjadi Rp9,771.3 triliun, atau lebih tinggi dari pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Agustus 2025.

Di sisi lain, pelaku pasar mencermati musim laporan keuangan periode kuartal III-2025 dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI.

Pada perdagangan Kamis (23/10), bursa saham Eropa ditutup kompak menguat, di antaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,49 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,67 persen, indeks DAX Jerman menguat 0,23 persen, serta indeks CAC Prancis menguat 0,23 persen.

Bursa saham AS di Wall Street juga ditutup kompak menguat pada perdagangan Kamis (23/10), di antaranya Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,31 persen ditutup di level 46.734,61, indeks S&P 500 menguat 0,58 persen ke level 6.738,44, indeks Nasdaq Composite menguat 0,89 persen ditutup di level 25.097,75.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 635,79 poin atau 1,31 persen ke 48.664,80, indeks Shanghai menguat 16,62 poin atau 0,43 persen ke 3.939,25, indeks Hang Seng menguat 206,52 poin atau 0,78 persen ke 26.161,50, dan indeks Strait Times menguat 12,61 poin atau 0,28 persen ke 4.428,07. (ANT/KN)

Wapres Gibran: Presiden Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

redaksi2
-
0
Wapres Gibran: Presiden Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

CIREBON – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengatakan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, Kementerian Agama, telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung pengembangan pesantren di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Wapres dalam Silaturahmi Nasional Alumni Buntet Pesantren, di Lapangan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Putra Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/10).

“Ini sebenarnya ada kabar gembira sekaligus kado istimewa dari Bapak Presiden. Jadi, Bapak Presiden sudah memberikan persetujuan untuk pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama,” katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Wapres mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran pesantren dalam tiga bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Dalam agenda menyongsong tiga abad berdirinya pesantren tertua di Cirebon tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para kiai, nyai, dan santri yang telah menjaga nilai-nilai Islam moderat dan memperkokoh karakter kebangsaan.
Ia menilai, selama berabad-abad pesantren telah menjadi pilar utama pembentukan jati diri bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

Sebagai pesantren tertua di Cirebon, Buntet Pesantren dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi keislaman dan kebangsaan.

Wapres pun mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh, alumni, dan santri yang terus melestarikan tradisi keilmuan serta pengabdian untuk umat.

“300 tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti kiprah Buntet yang besar dalam membangun fondasi bangsa,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo agar program pembangunan nasional dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

“Saya ingin nanti ke depan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih bersinergi melibatkan santri-santri, melibatkan Pondok, melibatkan alumni Pondok,” pesan Wapres.

Ia juga berharap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

“Dan saya ingin program-program visi-misi dari Bapak Presiden bisa tereksekusi baik di daerah, [seperti] MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan minggu ini ada pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Saya mohon agar dapat terdistribusi dengan baik dan bisa tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai bahwa tiga abad perjalanan Buntet merupakan bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga institusi peradaban.

Menurutnya, Buntet telah melahirkan generasi penerus bangsa yang berakidah kuat, bermoral, dan bersemangat kebangsaan.

Sebelum menghadiri acara utama, Wapres terlebih dahulu berziarah ke makam KH Abbas Buntet, salah satu ulama besar Pesantren Buntet. Dalam ziarah tersebut, Wapres mendoakan almarhum atas jasa besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf. (ANT/KN)

Jogging Pagi di Gunung Pasir: Jejak Sinar Pancasila dan Smala

redaksi2
-
0
Jogging Pagi di Gunung Pasir: Jejak Sinar Pancasila dan Smala

KAMIS pagi, 23 Oktober, saya dan istri jogging santai di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan. Biasanya saya hanya melintas dengan kendaraan, tapi kali ini saya ingin berjalan perlahan, menikmati setiap sudut yang dulu begitu akrab di masa sekolah.

Dari depan Hotel Gran Senyiur, kami berjalan melewati rumah jabatan Ketua DPRD Balikpapan, lalu menyeberang ke jalan di samping gedung SMAN 1 Balikpapan. Udara pagi masih sejuk, matahari baru muncul dari ufuk timur, dan suasana kota masih lengang.

Langkah saya pelan, menyusuri jalur di kawasan yang sejak lama dikenal sebagai lingkungan sekolah Gunung Pasir. Kawasan ini menjadi tempat tumbuhnya banyak generasi Balikpapan.

Dalam radius beberapa ratus meter, berdiri sekolah-sekolah yang menyimpan banyak cerita. SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMAN 1, serta sekolah swasta seperti SMP dan SMK Sinar Pancasila, dan SMP/SMA Yayasan Pendidikan Islam (YPI).

Saya berhenti di depan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Balikpapan, tempat bernaungnya SMP, SMK, dan SMA Sinar Pancasila. Di sinilah saya menempuh pendidikan SMP hingga lulus tahun 1994. Dari luar gerbang, saya menatap papan nama yang masih kokoh dengan tulisan biru: “SMP–SMK Sinar Pancasila.”

Di balik tembok itu dulu saya belajar menjadi siswa yang disiplin, tekun, dan tahu cara menghargai guru. Saya tidak masuk ke dalam, hanya berdiri di luar pagar, sambil mengingat kenangan masa sekolah.

Saya di kawasan Bendali Telagasari, salah satu titik ikonik di lingkungan Gunung Pasir, Balikpapan. Foto: Rini/Media Kaltim

Dari sana, saya melangkah menuju Bendali Telagasari. Di bawah rindangnya pepohonan, saya berhenti di depan tulisan biru bertuliskan BENDALI TELAGASARI. Tempat ini masih menjadi titik ikonik di kawasan Gunung Pasir. Tenang, sejuk, dan menyimpan banyak cerita. Dulu saya sering melewati bendali ini sepulang sekolah, bahkan kadang memancing ikan lele dan sepat bersama teman-teman.

Nama Telaga Sari berasal dari kata telaga, merujuk pada kolam besar yang sejak dulu berfungsi menampung air dari kawasan perbukitan Gunung Pasir. Dulu, kolam ini menjadi tempat warga memancing ikan, sekaligus area resapan air alami sebelum ditata ulang menjadi bendali.

Kini kawasan ini tampak lebih tertata dengan pagar dan trotoar baru. Namun bagi sebagian warga, Bendali Telagasari juga dikenal lewat cerita-cerita mistis yang sudah lama beredar. Mulai dari penampakan di malam hari hingga suara-suara aneh dari permukaan air. Benar atau tidak, kisah-kisah itu tetap hidup, menjadi bagian dari ingatan lama warga Balikpapan.

Perjalanan pagi itu saya lanjutkan ke arah bawah menuju Jalan Ahmad Yani. Di sisi kiri jalan, terlihat aktivitas pekerjaan galian. Menandakan kota ini masih terus berbenah.

Setelah melewati simpang tiga, saya berbelok masuk ke Gang Tirta Sari. Di gang inilah dulu saya tinggal. Saya mencoba mengingat setiap belokan kecil yang dulu saya lewati hampir setiap hari.

Saat masih sekolah, saya sering berjalan kaki melewati gang-gang kecil ini menuju arah Jalan RE Martadinata, lalu menembus kembali ke kawasan Gunung Pasir. Kini, sebagian gang sudah berubah menjadi jalan besar yang bisa dilalui mobil. Tapi jejak masa itu tetap terasa di benak saya.

Suasana depan SMAN 1 Balikpapan yang juga pernah menjadi lokasi SMAN 5 sebelum pindah ke kawasan ringroad. Foto: Rini/Media Kaltim

Langkah saya berakhir di depan SMAN 1 Balikpapan, sekolah yang dulu juga menjadi lokasi SMAN 5 (Smala) Balikpapan. Di sinilah saya menyelesaikan masa SMA sebelum SMAN 5 pindah ke kawasan ringroad. Gedungnya kini lebih tertata dan sudah banyak berubah, dengan pagar tinggi dan taman yang rapi.

Bagi saya, Gunung Pasir menyimpan banyak kenangan. Dari SMP Sinar Pancasila tempat saya belajar banyak hal hingga SMAN 5 yang penuh semangat muda, semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang tak pernah saya lupakan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Bupati Aulia Tinjau Lahan Terendam, Kukar Fokus Hidupkan kembali Sawah Tidur

redaksi2
-
0
Bupati Aulia Tinjau Lahan Terendam, Kukar Fokus Hidupkan kembali Sawah Tidur

TENGGARONG – Langkah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, meninjau langsung lahan pertanian di Rapak Rabau, Kelurahan Loa Ipuh, menjadi simbol keseriusan Pemkab Kukar dalam menghidupkan kembali sawah-sawah tidur. Dengan motor trail, Aulia menerobos jalan berlumpur demi memastikan kondisi lahan yang selama ini gagal tanam akibat genangan air.

Dari laporan petani, sekitar 200 hektare sawah di Loa Ipuh tak lagi berproduksi karena air tergenang bertahun-tahun. Aulia menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan normalisasi saluran air agar genangan bisa dialirkan langsung ke sungai.

“Dari laporan masyarakat, lahan seluas 200 hektare di daerah Loa Ipuh ini terkendala karena terendam air. Karena itu perlu intervensi melalui normalisasi aliran air agar bisa dialirkan langsung ke sungai,” ujarnya di lokasi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Kukar karena menyangkut nasib petani dan produktivitas pangan daerah. Aulia menegaskan, fokus pemerintah bukan membuka lahan baru, melainkan mengoptimalkan lahan eksisting agar kembali produktif.

“Dari total 17 ribu hektare lahan sawah di Kukar, baru sekitar 13 ribu yang aktif ditanami. Sisanya, termasuk 200 hektare di Loa Ipuh ini, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal,” jelasnya.

Pemkab Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) kini menyiapkan rencana intervensi teknis berupa normalisasi saluran air dan perbaikan jaringan irigasi. Program ini diproyeksikan masuk dalam penganggaran tahun 2026 dengan estimasi biaya Rp 8–10 miliar.

“Tadi sudah kita sepakati langkah intervensi. Rencana normalisasi akan dilaksanakan tahun depan dan sudah masuk dalam tahap finalisasi penganggaran tahun 2026,” terangnya.

Selain Loa Ipuh, kawasan Kelurahan Jahab juga menjadi prioritas penanganan serupa karena mengalami masalah irigasi yang identik. Aulia menegaskan bahwa fokus pembangunan pertanian Kukar ke depan akan diarahkan pada pengairan dan infrastruktur jalan usaha tani sebagai tulang punggung peningkatan produksi.

“Ke depan, intervensi kita di bidang pertanian akan fokus pada pengairan dan jalan usaha tani,” tegasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Perda Miras Berau Dinilai Usang, Ketua DPRD Minta Segera Direvisi

redaksi
-
0
Perda Miras Berau Dinilai Usang, Ketua DPRD Minta Segera Direvisi

BERAU – Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, mendesak Pemerintah Kabupaten segera meninjau ulang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurutnya, regulasi yang telah berusia 15 tahun itu tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan dan justru menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.

Dedy menilai, perda tersebut tidak sejalan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa peredaran minuman beralkohol hanya diperbolehkan di hotel berbintang lima, sementara hingga kini Kabupaten Berau belum memiliki hotel berbintang lima.

“Kalau aturan hanya membolehkan miras di hotel bintang lima, sementara di Berau tidak ada hotel seperti itu, akhirnya malah muncul pelanggaran di lapangan. Miras dijual di tempat-tempat yang seharusnya tidak bisa menjual,” ujarnya.

Ia menegaskan, perda ini seperti berjalan setengah hati. Pemerintah daerah ingin melarang peredaran minuman keras, tetapi tidak menyediakan mekanisme hukum yang tegas dan realistis, sehingga pengawasan dan penegakan hukum di lapangan menjadi lemah.

“Kalau memang mau dijadikan sumber PAD, ya harus jelas aturannya, begitu juga pengawasannya. Jangan setengah-setengah,” tegasnya.

Dedy juga mendorong agar Pemkab Berau segera mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyikapi polemik tersebut. Pemerintah daerah, katanya, harus menentukan sikap: apakah benar-benar melarang peredaran minuman beralkohol secara total atau mengaturnya secara legal dan terkontrol.

“Kalau mau dilarang, buat aturan yang lebih tegas dan penegakannya kuat. Tapi kalau mau diatur, kuncinya harus jelas dan transparan, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat,” tambahnya.

Ia mengibaratkan perda tersebut seperti pintu tanpa kunci—secara hukum masih berlaku, namun mudah dilanggar karena lemahnya pengawasan dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

“Sudah saatnya Pemkab berani mengambil sikap. Jangan terus membiarkan aturan yang tidak bisa dijalankan, sementara pelanggaran terjadi di depan mata,” tutupnya. (gs/ADV)

DPRD Desak Pemkab Berau Segera Atasi Kelangkaan Solar Nelayan

redaksi
-
0
DPRD Desak Pemkab Berau Segera Atasi Kelangkaan Solar Nelayan

BERAU – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kembali menghantui nelayan di Kabupaten Berau. Kondisi ini membuat aktivitas melaut terhambat, padahal sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan dasar nelayan terpenuhi. Ia menilai, persoalan ketersediaan solar yang tak kunjung tuntas berpotensi menurunkan produktivitas nelayan dan berdampak langsung pada ekonomi keluarga mereka.

“Jika persoalan solar ini tidak segera dicarikan solusi, para nelayan akan terhambat dalam mencari nafkah akibat sulitnya mendapat BBM,” tegasnya.

Menurut Nurung, pendapatan nelayan sangat bergantung pada hasil melaut. Karena itu, keluhan soal BBM hampir selalu muncul setiap kali dirinya melakukan kegiatan reses ke daerah pesisir.

“Bahkan, banyak di antara mereka yang terpaksa membeli BBM dari sumber selain SPBU, dengan harga yang jauh lebih mahal,” bebernya.

Ia mengungkapkan, salah satu solusi jangka pendek yang bisa segera dilakukan adalah dengan mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah pesisir. Dengan adanya SPBN, pasokan solar dapat lebih mudah diakses oleh nelayan tanpa harus bergantung pada SPBU umum.

“Sebenarnya, rencana pembangunan SPBN di Tabalar pernah diusulkan oleh Pemerintah Daerah melalui pihak ketiga. Namun, hingga kini belum terealisasi,” ungkapnya.

Untuk jangka panjang, Nurung menilai pembangunan SPBN permanen di Kampung Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar, menjadi langkah paling efektif agar pasokan BBM untuk nelayan terjamin.

“Kami berharap Pemkab Berau segera menyelesaikan permasalahan ini. Sebab, masyarakat Tabalar sepenuhnya menggantungkan perekonomian mereka pada sektor perikanan,” tutupnya. (gs/ADV)

Gideon Andris: Pengawasan Lemah, Illegal Fishing Rugikan Nelayan Berau

redaksi
-
0
Gideon Andris: Pengawasan Lemah, Illegal Fishing Rugikan Nelayan Berau

BERAU – Aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di perairan Kecamatan Bidukbiduk kembali menuai sorotan. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menilai maraknya praktik tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang seharusnya memiliki kewenangan penuh dalam penanganannya.

Menurut Gideon, perairan Berau merupakan wilayah strategis dengan potensi perikanan tinggi, namun sering dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan cara yang melanggar hukum. Ia menilai, hingga kini langkah pemerintah provinsi masih sebatas imbauan tanpa diikuti tindakan tegas di lapangan.

“Saya sudah sampaikan langsung ke Pak Wakil Gubernur. Ini memang ranahnya provinsi, jadi kami minta agar tidak hanya sebatas imbauan. Harus ada langkah nyata di lapangan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa dampak dari lemahnya pengawasan bukan hanya merugikan nelayan kecil, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem laut. Banyak nelayan tradisional yang kehilangan hasil tangkapan akibat praktik penggunaan alat tangkap terlarang dan penangkapan berlebih oleh kapal-kapal luar daerah.

“Kalau masalahnya pada keterbatasan dana operasional, libatkan saja nelayan-nelayan lokal. Mereka tahu siapa yang melakukan pelanggaran, dan dengan kolaborasi ini pengawasan bisa lebih efektif,” jelas Gideon.

Ia menilai, pelibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan laut dapat menjadi solusi praktis untuk memperkuat sistem pengendalian di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, para nelayan lokal bisa menjadi mitra pemerintah dalam mendeteksi aktivitas ilegal dan melaporkannya lebih cepat.

“Nelayan di daerah paling tahu kondisi laut mereka sendiri. Kalau mereka dilibatkan, efektivitas pengawasan pasti meningkat,” tambahnya.

Gideon juga berharap Pemprov Kaltim segera menurunkan tim pengawasan terpadu untuk melakukan patroli rutin di kawasan pesisir Berau, khususnya di Bidukbiduk yang dikenal sebagai salah satu wilayah rawan pelanggaran. Ia menegaskan, tindakan tegas harus diambil agar praktik illegal fishing tidak terus berulang.

“Saya berharap pemerintah provinsi dapat menjalankan fungsinya secara optimal demi melindungi sumber daya perikanan di Berau dan kesejahteraan nelayan lokal,” pungkasnya (gs/ADV)

1...262263264...1,103Halaman 263 dari 1,103