JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan dirinya belum bisa berkomentar banyak tentang isu pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) yang saat ini sedang berkeliaran.

“Saya belum bisa memberikan suatu kepastian tentang alutsista strategis,” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Sjafrie menjelaskan, setiap pembelian alutsista yang dilakukan Kementerian Pertahanan harus melewati beberapa prosedur yang diatur peraturan presiden.
Prosedur itu, kata dia, juga mengatur agar informasi soal alutsista strategis harus dijaga dengan baik demi pertahanan negara.

Karenanya, dia enggan menanggapi segala isu tentang pembelian alutsista yang saat ini sedang bergulir di masyarakat.

“Orang ngomong sana sini ya silakan tapi sebagai institusi yang harus memastikan itu saya harus patuh kepada bagaimana keputusan strategis yang diambil oleh presiden sebagai panglima tertinggi,” jelas Sjafrie.

Sebelumnya, beberapa isu terkait pembelian alutsista sempat bergulir beberapa waktu belakangan. Dari mulai pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia, pesawat tempur J-10 Chengdu dari China hingga kapal jenis Fregat dari China 053. (ANT/KN)

PAPUA TENGAH – Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian Samakori menyatakan bahwa adanya informasi terkait meninggalnya pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya Undius Kogoya di Wandai, Kabupaten Intan Jaya.

“Undius Kogoya dilaporkan meninggal karena sakit. Ada informasi bila pimpinan KKB Intan ini meninggal di Wandai,” kata Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian Samakori kepada ANTARA, Kamis (23/10/2025).

Sementara itu data yang dihimpun mengungkapkan Undius Kogoya meninggal di Kampung Jae Distrik Wandi Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (22/10) pukul 15.00 WIT karena sakit.

Undius sebelumnya dilaporkan ke Timika, Kabupaten Mimika kemudian ke Enarotali, Kabupaten Paniai dan balik ke Intan Jaya, namun sesampainya di Wandai sakit dan meninggal.

KKB pimpinan Undius Kogoya terlibat sejumlah aksi penyerangan terhadap warga sipil dan militer di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2022. (ANT/KN)

TARAKAN – Ketua Ombudsman Kalimantan Utara (Kaltara) Maria Ulfah saat mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SMA Muhammadiyah Tarakan menemukan dua tabung gas elpiji produk perusahaan minyak dan gas (migas) dari Malaysia.

“Memang kami amat dari 12 tabung gas ada warna pink dan biru, juga kita temukan ada warna merah dan hijau, itu memang ada di dapur SPPG tadi,” kata Ketua Ombudman Kaltara Maria Ulfahdi Tarakan, Rabu (22/10/2025).

Namun Maria tidak mendalami lagi mengapa ada tabung gas elpiji dari Malaysia. Menurutnya, adanya tabung gas milik Malaysia tersebut terkait kelancaran operasional untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG merupakan program langsung dari Presiden  Prabowo Subianto melalui SPPG yang perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk hal dalam penyediaan makanan .

“Jadi perlu didukung pelaku-pelaku usaha di negeri kita ini, khususnya SPPG, termasuk ketersediaan gas tadi dan harusnya mendapat atensi,” kata Maria Ulfa.

Ia mengharapkan  perusahaan yang mengurus gas memberikan dukungan untuk  dapur-dapur MBG.

Kemungkinan adanya tabung gas dari Malaysia, kata dia, karena pengalaman dari SPPG dalam operasional gas yang digunakan tidak cukup, maka menggunakan gas dari Malaysia.

Dapur SPPG di SMA Muhammadiyah Tarakan saat ini melayani 2.965 penerima manfaat dari Program MBG.

Sebanyak 2.965 penerima manfaat dari siswa TK Kuncup Mekar, TKIT Al Mustaqim, SD IT Al Mustaqim, SD Utama 2, SDN 021, dan SD Patra Dharma. Kemudian SMP Muhammadiyah, SMP MBS, SMP Kumi, SMA Patra, MAN, SMA Muhammadiyah dan SMA MBS. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Hermawan menegaskan, bila ada orang yang memainkan harga beras, label maupun mutu beras atau bertindak curang, diancam sanksi pidana dan denda miliaran.

“Bagaimana dengan label, jika informasi pada label tidak sesuai isi, itu bisa pidana. Mutu pun demikian, bila hasilnya lab tidak sesuai,” katanya menegaskan kepada wartawan seusai rapat koordinasi pengendalian harga beras di Baruga Lappo Ase Bulog, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, mekanisme pemeriksaan label maupun mutu beras dilakukan di laboratorium selama 14 hari. Hal ini guna memastikan benar atau tidak mutu beras yang dipasarkan, apakah jenis premium sesuai kemasan serta mutunya atau medium.

“Itu batas maksimal 15 persen patahannya (beras premium). Dan 16 persen itu sudah masuk kategori medium. Banyak kasus di Jakarta kemarin itu karena beras medium di jual sebagai premium,” tuturnya mengungkapkan.

Kendati demikian, sejauh ini kata dia, agar suasana tidak ricuh dan ribut, bagi para pelanggar yang ditemukan diberikan teguran tertulis terlebih dahulu, bila masih nakal dan mengulang, sanksinya pencabutan izin.

”Kami ingin menjaga suasana harmonis. Tapi, kita (sanksi berat) terakhir adalah penegakan hukum pidana (berbuat curang). Ada Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu lima tahun penjara dan denda di atas Rp5 miliar,” papar dia menekankan.

Selain itu, Kepala Bapanas RI sekaligus menjabat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, lanjut Hermawan, sebelumnya menemukan hal-hal yang janggal saat sidak di pasaran serta melihat banyak masyarakat tertipu.

“Ternyata, hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang di jual premium harusnya di jual medium. Dari situlah kita mulai bergerak penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan, setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin, 36 orang di Bareskrim,” ucapnya.

Meski demikian, ungkap dia, tidak menutup kemungkinan beberapa daerah lain di Indonesia melakukan praktik serupa. Dan rata-rata terjadi di daerah non sentra produksi. Tetapi, untuk wilayah Sulsel yang menjadi sentra produksi, masih aman karena stok cukup.

Pihaknya kembali menegaskan, bila ada orang-orang baik itu pejabat pemerintah daerah, personil TNI maupun Polri ikut terlibat memainkan pangan beras, juga dilaksanakan penindakan dengan sanksi hukum pidana sama.

“Jika ada oknum pemerintah daerah, TNI, atau Polri yang ikut terlibat dalam perdagangan dengan pelanggaran yang sama, sanksinya sama seperti lainnya. Kita tidak boleh bedakan, itu jalan terakhir,” katanya.

“Tentu kalau oknum TNI (diproses) di Peradilan Militer (POM). Dan untuk oknum polisinya di pidana umum, sama dengan masyarakat yang lain. Satu dua minggu ke depan (sanksi) masih administratif. Tapi, kalau tidak diindahkan, baru kami ke proses penyelidikan untuk penegakan hukum,” katanya dengan tegas.

Mengenai dengan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET), Hermawan menambahkan, masih tahap pembukaan dan sosialisasi. Tetapi, Bapanas telah mengirimkan surat teguran kepada sejumlah produsen dan pedagang menjual beras di atas HET. Karena berasnya lokal, surat teguran diberikan oleh OKKPD setempat. (ANT/KN)

JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar mencatat bahwa sebanyak 20 orang Warga Negara Indonesia (WNI) telah berhasil kabur dari lokasi judi online yang berada di Kompleks KK Park, Myawaddy, Kayin State.

“Hingga (Rabu) malam hari ini, KBRI Yangon juga telah menerima konfirmasi dari KBRI Bangkok bahwa otoritas Thailand melaporkan adanya sekitar 20 WNI yang telah berhasil menyeberang ke wilayah Thailand melalui Sungai Moei,” kata pernyataan KBRI Yangon yang diterima di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola oleh kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online. Lebih dari 300 warga negara asing, termasuk sekitar 75 WNI, melarikan diri dari kompleks tersebut pada Rabu (22/10).

Berdasarkan laporan media lokal dan sumber lapangan, langkah pelarian massal tersebut terjadi setelah militer Myanmar (Tatmadaw) bersiap melakukan penggerebekan terhadap kawasan dimaksud.

Berdasarkan informasi yang diterima dari salah satu WNI yang berada di lokasi, KBRI Yangon menyampaikan bahwa kondisi para WNI bervariasi. Sebagian masih berada di dalam kawasan KK Park, sementara sebagian lainnya sudah keluar menuju daerah sekitar Myawaddy–Shwe Kokko untuk mencari tempat aman.

Terkait data identitas dan kondisi 20 WNI yang telah berhasil menyeberang ke Thailand, saat ini sedang diverifikasi bersama otoritas terkait di Mae Sot, Thailand.

KBRI Yangon menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi erat dengan KBRI Bangkok serta berkomunikasi dengan otoritas setempat di Myanmar untuk memastikan keselamatan seluruh WNI dan mengupayakan jalur kemanusiaan yang aman dan terpantau bagi proses evakuasi.

Menyikapi kejadian akibat judi online tersebut, KBRI mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri yang tidak resmi dan tidak mendatangi wilayah konflik atau kawasan rawan kejahatan siber dan perdagangan manusia seperti Myawaddy dan Shwe Kokko.

Pemerintah Indonesia turut menekankan komitman untuk terus mengawal setiap langkah pelindungan dan pemulangan WNI dari kawasan tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA — Dalam satu tahun perjalanan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sejumlah capaian penting dalam upaya menghadirkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. Melalui berbagai program strategis di bidang pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, hingga penguatan tata kelola, Kemendikdasmen berhasil menorehkan kemajuan signifikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Capaian tersebut dipaparkan dalam Taklimat Media bertajuk “Gerak Cepat Pendidikan Bermutu untuk Semua” di Jakarta, Rabu (22/10/2025), oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

“Satu tahun ini menjadi landasan kami untuk bekerja lebih baik lagi. Ini modal untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, memperbaiki yang kurang, dan menyempurnakan yang sudah berjalan,” ujar Mendikdasmen.

Salah satu capaian utama Kemendikdasmen adalah program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dari target awal 10.440 satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun, kini kerja sama telah terealisasi di 16.140 satuan pendidikan, melampaui target semula.

Sebagian pembangunan bahkan telah rampung 100 persen. Melalui sistem swakelola, program ini juga menyerap lebih dari 350 ribu tenaga kerja, memberikan dampak ekonomi riil di daerah sekaligus memperkuat sarana belajar yang layak bagi peserta didik.

Selain revitalisasi, Kemendikdasmen terus memperluas digitalisasi pembelajaran melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP), pelatihan guru, serta penguatan platform Rumah Pendidikan.

Platform ini tidak hanya menjadi pusat pembelajaran digital, tetapi juga wadah komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif, sehingga mendapatkan banyak penghargaan di tingkat nasional. Kemendikdasmen juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru.

Sebanyak 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D-IV/S1 mendapat beasiswa sebesar Rp3 juta per semester, dan jumlah ini akan meningkat menjadi 150 ribu guru tahun depan.

Sementara itu, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan target 600 ribu guru pada 2025 telah tercapai, dan tahun depan akan diperluas hingga 808 ribu guru.

Untuk kesejahteraan, mekanisme penyaluran tunjangan sertifikasi kini dibuat lebih transparan dengan disalurkan langsung ke rekening guru. Guru non-ASN menerima Rp2 juta per bulan, sedangkan guru ASN mendapat sesuai gaji pokok.

Selain itu, insentif bagi guru honorer juga meningkat dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan pada tahun depan. Dalam setahun terakhir, 14.822 fasilitator pembelajaran mendalam telah melatih lebih dari 211 ribu guru di 65 ribu sekolah.

Untuk menjawab tantangan era industri 4.0, Kemendikdasmen mengintegrasikan pembelajaran berbasis coding, kecerdasan buatan (AI), dan literasi digital.
Sebanyak 2.915 fasilitator nasional telah membimbing 62.898 guru di 53.568 sekolah agar mampu menerapkan teknologi dalam pembelajaran.

Kemendikdasmen juga tengah menyiapkan program Wajib Belajar 13 Tahun yang akan mulai diimplementasikan pada 2026 bekerja sama dengan Kementerian Desa.
Selain itu, pada 3–9 November 2025 akan digelar Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA yang diikuti 3,5 juta siswa, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

“Tes ini dirancang inklusif, ramah, dan humanis. Tujuannya untuk memetakan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar,” ujar Abdul Mu’ti.

Dari sisi kebahasaan, Kemendikdasmen memperkuat posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Mendikdasmen dijadwalkan hadir di forum UNESCO pada November mendatang untuk menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia.
Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) kini juga telah menjangkau 57 negara. (CHA/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa pemerintah bakal memberikan potongan harga tiket pesawat hingga 14 persen selama masa libur panjang, termasuk Natal dan tahun baru (Nataru).

Menko AHY, yang membawahi kementerian di bidang infrastruktur, pertanahan, dan perhubungan, menyebut langkah ini adalah upaya pemerintah agar masyarakat dapat membeli tiket penerbangan domestik dengan harga lebih murah.

“Kami berupaya untuk terus konsisten agar harga tiket pesawat bisa turun saat libur panjang, seperti Nataru dan Lebaran,” ujar AHY di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Adapun penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik pada Natal-Tahun Baru 2025, kata AHY, kurang lebih akan sama dengan yang diberikan saat periode libur Lebaran 2025, yakni 13-14 persen.

Ia menjelaskan bahwa penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik dilakukan melalui berbagai skema efisiensi biaya yang dikawal langsung oleh pemerintah.

Upaya tersebut meliputi pengurangan biaya avtur, pemangkasan jasa dan biaya kebandarudaraan, serta penyesuaian fuel surchargeatau biaya tambahan akibat harga bahan bakar, sehingga harga tiket dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, Kementerian Keuangan turut memberikan dukungan dengan menanggung sebagian pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian tiket pesawat sebesar kurang lebih 6 persen.

Dengan kombinasi kebijakan ini, pemerintah menargetkan penurunan harga tiket hingga 13–14 persen selama periode libur panjang seperti Natal dan tahun baru, serta Lebaran.

“Mudah-mudahan bisa kita turunkan 13 hingga 14 persen untuk Nataru dan juga untuk Lebaran (2026) nanti,” katanya. (ANT/KN)